Teks foto: Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional berorasi hingga memanjat pagar kawat berduri dalam aksi di kantor Gubsu Jl. Diponegoro Medan, Jumat (16/5), menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Para mahasiswa juga menyampaikan pernyataan sikap mereka ke gedung DPRDSU.
Sabtu, 17 Mei 2008 01:00 WIB
WASPADA ONLINE
(MEDAN) - Seratusan massa yang menamakan diri Front Pembebasan Nasional, Jumat (16/5), berunjukrasa ke DPRDSU dan kantor Gubsu menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan pemerintah sebesar 30%.
Dalam orasinya massa ini juga menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan minta hapuskan utang luar negeri, serta nasionalisasikan industri pertambangan dan Migas di bawah kontrol rakyat.
Front Pembebasan Nasional yang terdiri dari HMI, SMI, GMKI, JKRM, STN PRN Sumut, LMDN PRM Sumut, JNPM, FPPI, PPRM, SRM, Himbar, BEM Fisip UISU, Barmas, Bercak, Pamor Umsu, FPRM, GMNI UHN, Himabem, GRM, Kontras, AMPR, Satma PP, SMM dan FNPBI PRM ini juga menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Juga berunjukrasa BEM FH Universitas Panca Budi.
Mereka juga minta hentikan penggusuran terhadap pengamen, pedagang kaki lima dan anak jalanan, jaminan perumahan layak untuk rakyat, tolak kenaikan harga Sembako dan lain-lain.
Menurut pengungjukrasa, alasan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30 persen untuk menekan beban dan penyelamatan APBN, sangat kontradiktif dan bersifat memanipulasi kesadaran rakyat. Karena nyatanya, dengan kenaikan harga BBM akan berimbas di seluruh sektor ekonomi rakyat. "Untuk itu tolak kenaikan harga BBM tanpa kompromi dan nasionalisasikan aset-aset asing," seru pengunjuk rasa. (m19/m14)
(zul)
Credit foto: Waspada/Surya Efendi
_______
Metrotvnews.com, Medan: Unjuk rasa menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, akhir Mei mendatang, marak di Sumatra Utara. Berbagai kalangan ramai-ramai turun ke jalan menyuarakan penolakan. Demikian pantauan Metro TV di Sumut, Jumat (16/5).
Di Medan, penolakan digelar Front Pembebasan Nasional yang beranggotakan berbagai lapisan masyarakat yang memusatkan aksi di Bundaran Gatot Subroto. Tuntutan mereka tunggal: menolak kenaikan harga BBM. Menurut mereka, kenaikan BBM hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.
Aksi serupa digelar puluhan mahasiswa di depan Gedung DPRD Asahan. Bahkan unjuk rasa sempat tegang saat niat mahasiswa untuk memasang spanduk di depan Gedung Dewan dihalangi petugas. Dalam orasinya, demonstran menolak mentah-mentah rencana kenaikan BBM.(***)
________
Demo Tolak BBM Meluas
Friday, 16 May 2008
PALEMBANG (SINDO) – Aksi penolakan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah terus berlangsung.
Selain di Makassar,aksi penolakan juga terjadi di sejumlah daerah lainnya, seperti di Palembang, Palangkaraya, Batam,Lampung,Nusa Tenggara Barat (NTB), Bengkulu dan Sumatera Utara (Sumut). Di Batam,ratusan mahasiswa mendatangi gedung DPRD. Mereka menemui tujuh fraksi, di antaranya FPDIP,FPKS, FPPP, FPKB, FPDS. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan ”Saatnya selamatkan bangsa dari kenaikan harga BBM” dan ”Indonesia not for sale”.
Di Bangka,aksi unjuk rasa juga berlangsung memanas. Ratusan mahasiswa menentang kebijakan pemerintah tersebut. Unjuk rasa dilakukan dengan aksi long march di jalan utama Kota Pangkalpinang sepanjang 3 km sambil membawa spanduk penolak BBM. Akibatnya, lalu lintas macet. Meski begitu, hingga akhir demo tidak ada bentrokan antara kepolisian dan mahasiswa. Koordinator unjuk rasa Feli Effendi menyatakan, di era modern sekarang ini ternyata kehidupan rakyat semakin terpuruk. Ditambah lagi, dengan beban kenaikan harga BBM.
”Mimpi kedamaian di era merdeka ternyata tidak didapati bagi sebagian rakyat Indonesia.Kebenaran terobek-robek dengan praktik kapitalis yang menyengsarakan,” ujarnya. Di NTB, DPRD mendukung keinginan masyarakat, termasuk Asosiasi Sopir Kendaraan Umum (Askum) Lombok, untuk menolak rencana kenaikan BBM. Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD NTB antara lain Lalu Syamsir, Johan Rosihan, dan Ramli Yusuf saat berdialog dengan ratusan anggota Askum yang mendatangi gedung DPRD.
Menurut Syamsir, DPRD NTB ikut menolak kenaikan BBM. Buktinya, belum naik saja harga berbagai kebutuhan pokok sudah naik duluan. ”Untuk itu, apa pun alasannya rencana kenaikan BBM harus ditolak,” tandasnya. Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk meninjau kembali rencana kenaikan BBM. Dia sadar kenaikan BBM memang kebijakan nasional, tetapi pihaknya tidak akan tinggal diam. ”Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.” Aksi penolakan juga dilakukan ratusan kalangan mahasiswa.
”Terakhir yang datang ke DPRD adalah dari Himpunan Mahasiswa Islam dengan membawa kayu bakar dan kompor sebagai simbol atas semakin miskinnya rakyat jika BBM dinaikkan,” terang Syamsir. Di Manado, Sulawesi Utara, demo penolakan kenaikan BBM juga terus dilakukan. Bahkan, memicu aksi borong bahan bakar elpiji di wilayah Sulawesi sehingga agen penjualan cepat kehabisan pasokan.
”Dua pekan terakhir ini agen penjual elpiji selalu kehabisan stok, karena masyarakat pengguna bahan bakar tersebut khawatir terjadi kenaikan, kalau dihitung kenaikannya bisa mencapai 30%,” kata Manajer Pemasaran Instalasi Elpiji Filling Point Makassar Lucky Pangemanan kemarin. Akibat aksi borong elpiji tersebut, agen elpiji yang sebelumnya tidak pernah kehabisan stok, dalam dua pekan terakhir ini kekurangan stok elpiji.
”Setelah dicek di lapangan, sebagian besar agen terutama di kota-kota di Sulawesi kehabisan stok lebih cepat dari biasanya,” terang Lucky. Di Palembang, ratusan massa mendatangi DPRD Sumsel menolak kenaikan BBM.Mereka mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Palembang Bersatu dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Palembang.
”Kami aliansi BEM se-Kota Palembang menyatakan sikap menolak rencana pemerintah menaikkan 30% harga BBM yang akan diumumkan akhir Mei 2008 ini,”tukas Adi,salah seorang pengunjuk rasa.
Di Sumut, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional (FPN) juga menolak rencana pemerintah menaikkan BBM. FPN menilai kebijakan menaikkan harga BBM tersebut tidak memihak rakyat, justru membuat rakyat menderita. Dalam aksinya di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur, Robert Sihombing,pimpinan aksi FPN,mengatakan bahwa kenaikan tersebut menambah beban rakyat.
”Kenaikan harga BBM akan berimbas pada seluruh sektor ekonomi rakyat.Kondisi ini jelas akan meninggikan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegas Robert. Dia juga tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah SBY-JK terhadap kebijakan bantuan langsung tunai (BLT).Menurutnya, kebijakan BLT itu justru akan menimbulkan kericuhan di masyarakat.
”Tolak bantuan langsung tunai dan kenaikan harga BBM. BBM naik, rakyat semakin miskin dan tertindas,” tegas Robert. Dalam aksi, mereka juga mengajak masyarakat Sumut untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut. Sebab, jika BBM naik akan berdampak pada nasib anak-anak sekolah dan naiknya ongkos angkutan kota. Hal senada diungkapkan Zulfikar, Gubernur BEM Fakultas Hukum, Universitas Panca Budi, Medan.
Dia justru sepakat jika pemerintah SBY-JK menghemat APBN, menyita aset para koruptor, dan memangkas gaji para pejabat negara. ”Kebijakan itu mampu menekan dan menyelamatkan APBN yang mesti ditanggung negara,” tegasnya. (tim sindo)
_________
Front Pembebasan Nasional Demo Tolak Kenaikan BBM
Sabtu, 17-05-2008
*mulyadi hutahaean
MedanBisnis – Medan
Puluhan massa dari Front Pembebasan Nasional (FPN), Jumat (16/5), berunjuk rasa ke Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan. Mereka menolak rencana kenaikan harga BBM sebesar 30% yang dijadwalkan mulai berlaku setelah 23 Mei.
Dalam orasinya, mereka juga menolak program BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi naiknya harga BBM dan menuntut dihapuskannya utang luar negeri, serta menasionalisasikan industri pertambangan dan migas.
FPN terdiri dari HMI Cabang Medan, SMI, GMKI Cabang Medan, JKRM, STN PRN Sumut, LMDN PRM Sumut, JNPM, FPPI, PPRM, SRM, Himbar, Bem Fisip UISU, Barmas, Bercak, Pamor Umsu, FPRM, GMNI UHN, Himabem, GRM, Kontras, AMPR, Bem Fisip UMSU, Satma PP, SMM, dan FNPBI PRM.
Mereka juga menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Kemudian, hentikan penggusuran terhadap pengamen, pedagang kaki lima dan anak jalanan, jaminan perumahan layak untuk rakyat, tolak kenaikan harga sembako dan lain-lain.
Menurut FPN, hingga kini program pemerintah tidak penah berpihak kepada masyarakat, khususnya pada buruh, petani, kaum miskin perkotaan. Terbukti bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan yang signifikan ditemukan, malah kondisi perekonomian rakyat bertambah parah dan angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat.
Pengungjuk rasa menyebutkan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30 persen untuk menekan beban dan penyelamatan APBN yang harus ditanggung negara, serta alasan lainnya sangat kontradiktif dan bersifat memanipulasi kesadaran rakyat. Kenyataanya, dengan kenaikan harga BBM akan berimbas di seluruh sektor ekonomi rakyat.
“Untuk itu, tolak kenaikan harga BBM tanpa kompromi, dan nasionalisasi aset-aset asing,” seru pengunjuk rasa.
________
16/05/2008 23:33 BBM
Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Harga BBM
Liputan6.com, Medan: Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak terus berlanjut. Ratusan mahasiswa di Medan, Sumatra Utara, Jumat (16/5), memblokir jalan. Massa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional ini juga memaksa Ketua DPRD Sumut mengirim surat melalui faksimile kepada Presiden untuk menolak kenaikan harga BBM.
Puluhan mahasiswa di Padang, Sumatra Barat, mendesak DPRD setempat menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Para mahasiswa menilai kenaikan harga BBM akan makin menyengsarakan rakyat. Hal serupa dilakukan mahasiswa di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan para mahasiswa di Jambi. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di jalan dengan mengusung jeriken. Niat membakar ban bekas di jalan digagalkan polisi. Dana bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM juga dinilai tidak akan mengurangi beban masyarakat.
Selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa di Solo, Jawa Tengah, juga menolak pembagian bantuan tunai langsung. Dana BLT tidak akan mengurangi beban rakyat tetapi justru akan menimbulkan konflik baru di masyarakat jika tidak sampai pada sasaran.
Sementara itu, kelangkaan BBM terus terjadi beberapa daerah. Bahkan SPBU di Pontianak terpaksa ditutup karena tidak mendapat pasokan dari Pertamina. Sejumlah pengguna kendaraan terpaksa mendorong kendaraan mereka karena kehabisan premium di tengah perjalanan.
Kondisi yang sama terjadi di Cilegon, Banten. Beberapa SPBU sudah sepekan tak mendapat pasokan. Tak sedikit pengguna kendaraan harus berkeliling hingga ke Serang dan Merak untuk mendapatkan bahan bakar. Pengelola SPBU menyatakan stok BBM kosong karena masih menunggu pasokan Pertamina Plumpang, Jakarta.
Kondisi seperti ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina. Direktur Utama Pertamina Ary Sumarno masih menyatakan pihaknya bukan mengurangi tapi malah menambah pasokan ke SPBU.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar