Kunjungi juga www.kprm-prd.org

Silahkan kunjungi juga website kami:
kprm-prd.org
dan
kprm-prd-english

TERIMA KASIH

Read More......

Penangkapan 14 orang aktivis Front Rakyat Menggugat Tolak Pemilu 2009

Semarang 8/4. Aksi Forum Rakyat Menggugat menolak pemilu elit 2009, hari ini (gambar di atas) direpresi. Keseluruh peserta aksi ditangkap dan dijadikan tersangka. Diantara kawan yang ditangkap adalah Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia Semarang-Yus Abdi Radnalana dan Ketua Serikat Pengamen Indonesia Semarang-Iput.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh kawan-kawan sudah dibebaskan, namun dengan status sebagai tersangka. Beberapa kawan mengalami kekerasan dan pemukulan.

Tuntut perlakukan sewenang-wenang aparat dengan memberikan tekanan politik pada Kanit 1 Polres Semarang Selatan, Hartono: 0812-2840046.

Lebih lanjut hubungi kontak person berikut: 087832650801 (Yus), 085640056775 (Dicky), 08568808183 (Xave)

Kronologi:

16:45
Start dari gerbang Undip menuju air mancur di Jl. Pahlawan (jarak 200m).

17:00
Tiba di air mancur, melakukan performance art, distribusi selebaran dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

17:15
Bergerak memutari air mancur untuk menuju Sastra Undip. Saat itulah datang 1 Dalmas + mobil polisi. Sekitar 20-an orang polisi turun menangkap peserta aksi. KAwan Humas sudah coba negosiasi tapi langsung ditangkap begitu juga yang lain-lain. 2 orang humas (Diki dan Yus) sempat mendapatkan kekerasan fisik.

17:30 - 21:45
Pemeriksaan di Polres Semarang Selatan; kemudian dibebaskan.

Di dalam interogasi kawan-kawan sempat ditunjukkan SMS-SMS protes dari minimal 36 nomer yang berlainan kepada Kanit Serse Polres. Pihak aparat marah dan terganggu dengan SMS-SMS tersebut (Bravo para pengirim SMS).

Catatan: 14 orang massa dikenakan UU No.9/2008 dan pelanggaran hari tenang menjelang 9 April.


Read More......

Foto-foto Aksi Tolak Pemilu Elit 2009 di Jakarta

Vergadering 5/4 Tolak Pemilu Elit 2009;
Bangun Persatuan Rakyat dan Kaum Gerakan

Baliho Tuntutan dan Jalan Keluar Rakyat

Budi Wardoyo ketika wawancara dengan beberapa media

Vivi Widyawati (Koord. JNPM dan anggota DHN PPRM)

Pidato Solidaritas Helmi (Ketua Umum FPBJ)

Budi Wardoyo (DHN-PPRM dan Pjs Wakil Ketua Umum PP GSPB)

Sulaeman (Ketum PP GSPB/Ketua Panitia Aksi Bersama 5 April)

Ata bin Udi (Sekum PP GSPB dan anggota PPRM Jbtb)

Agung Yudha (Ketua Umum SPI dan anggota DHN PPRM)

Read More......

Ternate. Aksi Persatuan Mahasiswa dan Rakyat untuk Penolakan Pemilu Elit 2009 (JNPM, LMND-PRM, dan PUPEDAS) 5 April 2009.

Read More......

Tolak Pemilu sebagai ajang Jual Beli Suara Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa

Senin, 6 April 2009 15:37:55

JOGJA ‑‑ Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran UGM, Minggu (5/4). Mereka menolak penyelenggaraan Pemilu karena dianggap hanya sebagai ajang jual beli suara.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisikan penolakan pemilu. Mereka juga berorasi dan menyuarakan penolakan itu dalam pernyataan sikap.

Koordinator aksi, Zuliadi dalam orasinya mengatakan, pemilu yang digelar pemerintah saat ini tidak demokratis dan hanya diikuti oleh elit yang berduit. Kegiatan lima tahunan ini hanya dijadikan ajang pesta oportunis.

"Sementara persoalan bangsa ini tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Banyak tokoh yang muncul saat ini yang merupakan tokoh‑tokoh orde baru dengan wajah barunya," paparnya.

Partai politik (Parpol) yang bertarung saat ini pun, menurut Zuliadi hanya membela kepentingan kapitalisme luar negeri. Mereka juga disinyalir membantu kapitalis dalam negeri untuk semakin berkuasa.

Misalnya saja, paket stimulus fiskal, privatisasi dan penambahan modal asing yang digulirkan pemerintah saat ini hanya menguntungkan pihak‑pihak tertentu. Begitu pula dengan politik upah murah dan penambahan utang dari luar negeri yang semakin menyengsarakan rakyat. "Kebijakan yang dibuat pemerintah hanya jadi racun yang semakin memperparah kondisi rakyat," ujarnya.

Sementara menutut koordinator umum Mutiara Ika Pratiwi, penolakan mereka atas penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari bentuk perlawanan terhadap politik musuh rakyat. Sebab janji‑janji muluk yang disampaikan parpol maupun caleg tak ada satupun yang terealisasi.

"Karena itu aksi penolakan diharapkan jadi pembelajaran bagi rakyat untuk segera membuat gerakan rakyat yang bisa membangun Indonesia," jelasnya. (ptu)


Read More......

Harga Suara Rakyat

Senin, 30 Maret 2009 | 15:35 WIB KOMPAS. Setengah bulan sudah selembar spanduk terbentang di ujung Jalan Sosio-Humaniora, tepat di pojok gedung Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Spanduk merah itu menandai berdirinya Posko Tolak Pemilu 2009 yang digawangi sekitar 30 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Dari jalan, para pengendara bisa membaca dengan jelas kalimat berhuruf putih yang tertera di atasnya: Apa pun partainya, siapa pun capresnya, kuliah tetap mahal, rakyat tetap miskin.

Inilah wujud konkret kekecewaan sekaligus pesimisme sebagian masyarakat terhadap Pemilu 2009. "Kami yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perbaikan pada kondisi rakyat. Lebih mungkin justru membuat kondisi lebih buruk lagi," kata koordinator posko, Mutiara Ika P (22), yang Selasa (24/3) siang itu mendapat giliran berjaga bersama dua rekannya, Christina Yulita (20) dan Ganjar K (32).

Posko yang menurut rencana dibuka hingga 31 Maret itu memang selalu berpenghuni di setiap hari kerja. Sesekali tampak pengunjung datang. Para anggota yang mendapat giliran jaga pun dengan senang hati menjawab semua pertanyaan. Mereka juga dengan terbuka melayani setiap perdebatan. "Lha, gimana kita mau yakin akan ada perbaikan nasib? Para politisi yang muncul saja tidak ada yang meyakinkan, ujar Mutiara menjelaskan latar belakang pendirian posko tersebut.

Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta itu menjelaskan, semua tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang diduga mempunyai dosa masa lalu kepada rakyat. Di zaman Megawati, misalnya, harga bahan bakar minyak melambung tinggi. Prabowo pun dikenal dekat dengan pemerintahan Orde Baru. Dia juga dicurigai punya peran dalam sejumlah kasus pembunuhan dan penculikan mahasiswa. "SBY, JK, dan Wiranto pun tak lebih baik," katanya.

Masih dalam sudut pandang mereka, tak satu pun dari calon presiden yang mungkin muncul itu yang bisa memperjuangkan perbaikan nasib untuk rakyat Indonesia. Bagi mereka, pemilu tahun ini hanya akan menjadi apa yang mereka sebut sebagai demokrasi semu. "Demokrasi di Indonesia hanya milik kaum elite. Setelah pemilu usai, suara rakyat kembali tidak didengar," kata Ganjar, sambil mengembuskan asap rokoknya.

Bagi mereka, hanya pada menjelang pemilu saja suara rakyat begitu berharga. Para penggede itu sampai rela turun ke jalan dan pasar demi menebar janji, bagi kaos, dan juga uang. Setelah terpilih, semua janji itu terlupakan. Rakyat, lanjut Ganjar, hanya digunakan sebagai pijakan untuk meraih kekuasaan.

Maka, bagi mereka, menjadi "golput" dan mendirikan posko pun merupakan pilihan politis yang tidak terelakkan. Pendirian posko bukan lagi sekadar protes, melainkan diharapkan menjadi sebuah gerakan aktif untuk memulai sebuah perubahan dengan menggalang orang- orang lain yang sepikiran. (IRE)

Read More......

Aliansi Buruh & Mahasiswa Jatim Tolak Pemilu 2009

Aksi membakar kartu pemilih dilakukan saat unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Tolak Pemilu di Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang dianggap tidak memihak kepada rakyat dan hanya menguntungkan elit politik saja. Kompas/Raditya Helabumi (RAD) 05-04-2009

Warta Jatim, Surabaya - Massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Jawa Timur berunjuk rasa di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (5/4). Ratusan orang dari 11 elemen buruh dan mahasiswa ini menolak Pemilu 2009 karena hanya menjadi ajang pesta elite politik.

Koordinator Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Afik Irwanto mengatakan, pemilu tidak banyak mengubah kondisi bangsa. Pemilu 2009 tidak memberi solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Pemilu bukan pesta rakyat. Selama ini rakyat sudah memberikan suaranya, namun rakyat tidak mendapatkan hak untuk hidup lebih baik,” kata Afik.

Selain menggelar orasi dan membentangkan sejumlah poster, massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu membakar kartu pemilih sebagai simbol memilih golput dalam Pemilu 2009.

Read More......

Komite Rakyat Bersatu (Jogjakarta) Tolak Pemilu

Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) berunjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Minggu (5/4). Mereka menilai Pemilu 2009 tidak demokratis dan diracuni oleh politik uang yang merusak moral masyarakat. Kompas/Wawan H Prabowo

Partai Hanya Mengumbar Janji Palsu

Senin, 6 April 2009 | 18:23 WIB
Yogyakarta, Kompas - Sekitar 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, Minggu (5/4), berunjuk rasa di bunderan Universitas Gadjah Mada. Mereka menolak Pemilu 2009 dan menyerukan segera diwujudkannya pemerintahan anti-imperialisme.

Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang terdiri atas 10 elemen menilai, Pemilu 2009 bukan solusi tepat menangani permasalahan yang terjadi selama ini. Pemilu masih didominasi reformis-reformis gadungan, sisa- sisa Orde Baru yang bekerja bukan atas kepentingan rakyat kecil melainkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Para peserta pemilu adalah aktor-aktor pembuat masalah di negeri ini sehingga disangsikan keseriusannya dalam mengurus Indonesia. Bagi rakyat miskin, Pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elite yang bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar Andi Suli, salah seorang orator KRB.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan KRB adalah kesengsaraan rakyat kecil akibat kebijakan yang keliru dari penguasa yang cenderung tunduk pada permainan asing. Krisis ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran yang kian melonjak, hingga penjualan aset bangsa menjadi bukti ketidakmampuan penguasa.

"Belajar dari pengalaman, Pemilu 2009 (kembali) menghasilkan pemerintahan yang akan memperparah krisis dan kerugian rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar isu kemandirian ekonomi, tidak menutup kemungkinan bahwa alat politik (partai dan tokoh) justru akan mendukung politik utang dan obral kekayaan terhadap bangsa asing," tutur Andi Permana dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin.

Tidak demokratis

Koordinator umum aksi, Mutiara Eka Pratiwi, mengemukakan, pemilu tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat, melainkan justru memperkuat cengkeraman penjajah asing. Karena itulah, ada beberapa alasan, menurut KRB, yang menjadikan Pemilu 2009 harus ditolak.

Antara lain, pemilu dianggap tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat. Masalah ini tampak sejak dari undang- undang, proses persiapan, hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Partai yang didirikan oleh wong cilik gagal, sebaliknya partai milik orang berduit bisa melenggang maju.

Menurut KRB, partai-partai yang ada saat ini terus saja mengumbar janji palsu. Mereka tidak pernah bertanggung jawab bahkan terkesan cuci tangan terhadap dosa-dosa masa lalu. Sebaliknya, tidak ada satu partai baru yang benar-benar bersih dan berasal dari gerakan rakyat.

Fakta lainnya yang mendukung ketidakpercayaan rakyat adalah angka golput yang semakin tinggi sehingga menjadikan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. (WER)


Read More......

Medan: TOLAK PEMILU

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 di bundaran Majestik Medan, Sumut, Minggu (5/4) Pengunjuk rasa menilai pemilu legislatif hanya mensejahterakan Caleg terpilih namun tidak untuk rakyat. (FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi)

Read More......

FPPRM Sumut Tolak Pemilu

Monday, 06 April 2009 03:26 WIB
WASPADA ONLINE

MEDAN - Front Persatuan Politik Rakyat Miskin (FPPRM) Sumatera Utara menilai pemerintahan SBY saat ini gagal. Karenanya, mereka menolak diadakannya Pemilu 2009.

Selain itu, dilihat dari kesiapan KPU dan perangkatnya, FPPRM menilai pihak pemerintah belum menunjukan keseriusannya untuk melaksanakan pemilu 2009. Hal ini terbukti di beberapa daerah dengan adanya pemilih ganda, partai politik yang belum menyerahkan laporan dana kampanye ditambah dengan banyaknya pelanggaran pidana pemilu yang tidak tersentuh oleh Undang-undang.

"Saat ini tidak ada partai politik yang berasal dari gerakan rakyat. Pemilu 2009 bukan pendidikan politik bagi rakyat tetapi mempertontonkan tentang jual beli suara. Jika pemilu 2009 tetap dilaksanakan akan membuat rakyat semakin menderita dengan harga sembako yang mahal," ujar Muhammad Roslan, salah seorang perwakilan dari FPPRM.

Solusi yang ditawarkan FPPRM, rakyat harus membangun kekuasaan dengan persatuan rakyat sendiri seperti perjuangan rakyat pada tahun 1998 yang lalu.

"Rakyat bersatu tak akan terkalahkan," kata Roeslan.(amr/wol-mdn)


Read More......

FPPRM-SU Tolak Pemilu 2009

5/04/2009 16:18 WIB

Medan, 5/4 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa di bundaran Mejestik medan , Minggu, menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 mendatang.

Dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa, Djohan mengatakan, Pemilu legislatif 2009 adalah sebuah ajang untuk memperkaya calon anggota lagislatif (Caleg) itu sendiri.

“Nasib rakyat tidak dapat berubah, pemilu legislatif hanya memperkaya caleg itu sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu tergolong sangat besar, dan seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

“Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu tersebut, seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, seperti membuka lapangan pekerjaan” katanya lagi.

Dalam aksi tersebut,pengunjuk rasa juga memberikan selebaran yang berisikan Tolak pemilu 2009 kepada penggunan jalan di kawasana tersebut. (I01MOSR02MOS)


Read More......

PPRM Sulteng: Pemilu 2009 Adalah Pesta Para Koruptor

Minggu, 5 April 2009 | 16:08 WIB

PALU | SURYA Online - Puluhan aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PPRM Sulteng), menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu 2009 karena dinilai tidak demokratis dan hanya diikuti elite berduit saja.

“Pemilu 2009 adalah pesta para koruptor sehingga sangat rawan jika mereka duduk di pemerintahan atau di legislatif,” kata koordinator aksi Muhammad Aqsa di Palu, Minggu (5/4).
Aksi yang berlangsung di Taman GOR Palu itu, dilakukan dengan menggelar orasi secara bergantian.

Selain itu, beberapa peserta aksi juga membagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap untuk menolak Pemilu 2009.

Menurut Aqsa, masih banyak sisa-sisa rezim Orde Baru yang mengikuti pemilu dengan tujuan ingin mengulangi kekuasaanya.

“Dengan alasan membantu rakyat miskin, mereka justru memanfaatkan rakyat untuk mengeruk keuntungan pribadi,” katanya.

Selain itu, lanjut Aqsa, masih juga ada reformis gadungan yang sengaja memanfaatkan momen kampanye untuk cari muka di hadapan rakyat miskin.

“Mana janjimu selama ini. Rakyat sudah muak dibohongi,” katanya.

Aqsa juga mengatakan, untuk mengurangi jumlah rakyat miskin diperlukan pemimpin yang jujur dan mampu mengedepankan kepentingan rakyat.

Dengan nasionalisasi industri, katanya, rakyat akan lebih sejahtera karena banyak terciptanya lapangan kerja.

Usai melakukan aksinya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib tanpa mendapatkan kawalan petugas.


Read More......

Aksi Tolak Pemilu Berlangsung di Palu

Minggu, 05 April 2009 | 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Palu:Sedikitnya 30 orang mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di kota Palu, Sulawesi Tengah berunjukrasa menolak Pemilihan Umum. Alasannya, selain karena tidak demokratis, pemilu hanya menguntungkan elit berduit dan koruptor.

Aksi kelompok yang menamakan diri Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah dilakukan di areal taman gedung olah raga Palu. Berbeda dengan aksi biasanya,puluhan massa ini beraksi dengan cara duduk melingkar di bawah pepohonan.
Koordinator aksi M Aqsa dalam orasinya menyebutkan, pemilihan umum yang akan digelar 9 April 2009 mendatang tak lain sebagai upaya pembodohan rakyat dan hanya menghambur-hamburkan uang yang bersumber dari APBN. "Pemilu hanyalah menguntungkan para koruptor, elit berduit serta jenderal-jenderal pelanggar HAM yang tiba-tiba cerdas bicara soal rakyat," katanya.

Untuk itu dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak pelaksanaan Pemilu 2009 serta mengajak persatuan gerakan rakyat miskin dan kaum demokratik untuk membangun pemerintahan alternatif.


Read More......

TOLAK PEMILU ELIT

Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Sulsel menyerukan penolakan Pemilu elit 2009 jika hanya menjadikan isu kesejahteraan rakyat sebagai janji-janji politik .

MAKASSAR, Upeks--Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) turun ke jalan dan menyuarakan, tolak Pemilu jika kesejahteraan rakyat tidak pernah diperjuangkan, dan hanya menjadi janji-janji para caleg pada saat bertarung untuk memperebutkan kursi legislatif pada setiap Pemilu.
Sekretaris Wilayah Dewan Harian PPRM Sulsel, Sutrisno Bandu, mengatakan alasan penolakan Pemilu elit 2009 karena seluruh partai politik dan elite politik adalah boneka para pemilik modal raksasa internasional yang menjajah ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian Sistem Pemilu yang mahal dan tidak demokratis hanya memberikan kesepatan kepada elite yang berduit untuk maju sebagai peserta Pemilu, kemudian menghambat kekuatan alternatif.

Fenomena golput juga menujukkan kesadaran masyarakat yang anti elite, sayangnya hanya dalam bentuk pasif. Menurutnya lagi, parpol peserta Pemilu juga adalah orang-orang lama yang menggunakan jubah baru, seperti sisa-sisa orde baru.

Dalam orasinya di depan Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kamis (2/4), Sutrisno mengatakan Pemilu elit 2009 hanyah alat legitimasi kekuasaan agen-agen imperialisme yang di kontrol oleh kebijakan noeliberalisme. Dampaknya hampir dipastikan tidak akan memberikan solusi terhadap rakyat miskin di Indonesia. (Myslaupa)



Read More......

Aktivis PPRM di Palu Menolak Pemilihan Umum

Senin, 30 Maret 2009 | 18:13 WIB

TEMPO Interaktif, Palu: Aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (30/3), menggalang warga agar menolak pemilihan umum 2009, bulan depan.

Aksi ini dilakukan di Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda, Birobuli, Pasar Tua, STAIN, Unismuh, dan di Untad. PPRM mengimbau pada masyarakat untuk tidak percaya elit-elit politik peserta pemilu
"Agenda kami memang menolak Pemilu 2009. Makanya kami membagi-bagikan 10 ribu lembar selebaran, berisi aib politisi-politisi busuk yang ikut pemilu," kata Jamaluddin, Juru Bicara PPRM Kota Palu, Senin (30/3).

Aksi ini, kata dia, akan terus dilakukan hingga menjelang pemilu 9 April. Elit-elit politik sekarang yang berkampanye tentang kesejahteraan ibarat mimpi di siang bolong.

PPRM akan menggelar aksi besar-besaran penolakan pemilu pada tanggal 5 April serentak di seluruh wilayah di Indonesia.


Read More......

DHW-PPRM Minta Poldasu Copot Kapoltabes Medan

Rabu 25 Maret 2009 0:19WIB
Dewan harian wilayah persatuan politik Rakyat Miskin DHW-PPRM meminta Poldasu mengusut tuntas sikap arogansi serta penangkapan 2 aktivis yang dilakukan oleh pihak Poltabes Medan. “kasat intel harus bertanggung jawab atas penangkapan 2 aktivis yang terjadi didepan kampus universitas Panca Budi pada tangal 23 Maret 2009.

Hal ini dikatakan Jumeida Hutauruk salah satu pengurus DHW-PPRM kepada wartawan dalam keterangan pers nya di Medan selasa (24/03) siang. Lebih lanjut Jumeida Hutauruk bahwa penangkapan 2 aktivis DHW-PPRM didepan kampus Universiatas Panca Budi Medan, oleh Poltabes Medan dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (PPRM-SU) meminta Poldasu mengusut tuntas penagkapan dan arogansi yang dilakukan wakapolsek Medan Sunggal. PPRM-SU juga minta agar Poldasu mencopot Kapoltabes Medan, kasat intel, Kapolsek dan Wakapolsek Medan Sunggal.

Read More......

Buruh Serukan Tolak Pemilu

Jum`at, 20 Maret 2009

RADAR MOJOKERTO - Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 yang tinggal 20 hari lagi mendapat penolakan dari kalangan buruh. Mereka yang tergabung dari berbagai organisasi pergerakan justru menolak pelaksanaan pemilu. Sebab, hal itu dinilai bagian dari pembodohan terhadap masyarakat selaku pemilih.

''Pemilu 2009 ini bukan pemilu rakyat melainkan pemilu para elite politik. Karena itu harus ditolak jika tidak ingin dibodohi," kata Slamet Khusairi saat menggelar orasi di Sekretariat FNPBI di Lingkungan Suratan VI Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto kemarin.

Selain FNPBI tergabung dalam aksi 40 aktivis tersebut juga diikuti beberapa organisasi perburuhan lainnya. Seperti SPI, PPRM, PRM, Aspam dan mahasiswa. Dalam kesempatan yang sama para buruh juga meresmikan posko pengaduan bagi masyarakat yang ada di Sekretariat FNPBI. Baik terkait pemilu, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tindakan represif terhadap pengamen dan anjal. Serta kebijakan perusahaan yang tidak memihak kaum buruh.
''Pengaduan apa pun kami siap melakukan pendampingan,'' kata Slamet. Aksi yang berlansung sejak pukul 11.00 kemarin tidak hanya berbentuk ajakan penolakan pemilu dan orasi. Dengan memainkan alat musik ala pengamen mereka juga menyerukan masyarakat sekitarnya agar memilih menjadi golongan putih (golput).

''Selama ini dengan memilih elite politik mereka seakan-akan bisa masyarakat bisa sejahtera. Padahal itu bohong besar," teriak salah satu peserta aksi.

Tidak puas menggelar aski di depan Sekretariat FNPBI, mereka lantas mengalihkan perhatian dengan cara melakukan long march dari secretariat mengitari perumahan warga. Di sepanjang jalan mereka lantas membagikan selebaran pada masyarakat langsung.

Bahkan, meski tanpa dilengkapi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari polisi mereka nekat melanjutkan aksinya di simpang lima depan Monumen Pahlawan Kranggan, Mojokerto.

Tidak berbeda dengan aksi sebelumnya, dilengkapi atribut organisasi mereka kembali melakukan orasi secara bergantian dan membagi-bagikan selebaran pada pengendara. Meski mendapat pengawasan dari puluhan petugas Polresta, namun ajakan menolak pemilu tetap berlangsung.

Kordinator Aksi Afik Irwanto mengungkapkan, aksi tolak pemilu tersebut bukan hanya bagian kekecewaan masyarakat atas kebohongan elite politik selama ini, melainkan adanya pengaruh pemilik modal seperti tak bisa dipisahkan. ''Dari pada hanya menghasilkan pemimpin yang memihak rakyat lebih baik kita tolak Pemilu 2009 yang tidak demokratis ini," terangnya.

Disamping itu, melalui selebaran mereka meminta masyarakat yang resah karena janji-janji politik. Sebaliknya pemilu tidak lebih dari sandiwara kaum elite politik. ''Kami juga menyerukan pada masyarakat agar tidak mudah terbeli rayuan palsu. Berupa iming-iming uang dan barang," paparnya.

Selain dalam bentuk aksi, penolakan pemilu itu juga dibuktikan oleh 3 aktivis buruh yang tercacat sebagai petugas PPK dan KPPS. Dengan menyatakan sikap pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Diantaranya Hari Cahyono salah satu ketua TPS di Kelurahan Wates Magersari, Lestari anggota PPS di Desa Kenanten, Puri, Kabupaten Mojokerto dan Slamet Khusairin sebagai salah satu anggota TPS di Desa/Kecamatan Sooko. ''Karena kami berbeda prinsip lebih baik mengundurkan diri," tegas Hari. (ris/yr)


Read More......

Lawan Pemilu Elit 2009 dengan Pilihan, Metode & Jalan Keluar Kita Sendiri

Selebaran Posko DIY ke-2

MAHASISWA & RAKYAT BERSATU!

Dengan persatuan mobilisasi rakyat dan mahasiswa, pemilu tahun 1999 terpaksa diselenggarakan (lebih cepat 3 tahun dari jadwal seharusnya), dengan komposisi dan syarat-syarat kepesertaan pemilu yang lebih demokratis dibandingkan pemilu 2004 dan 2009. Tanpa fatwa haram, TPS-TPS pada pemilu 1955 dipenuhi kegembiraan rakyat.

Mengapa Pemilu 2009 Harus Dilawan?

· Seluruh partai dan elit peserta pemilu 2009 adalah boneka para pemilik modal raksasa internasional yang menjajah ekonomi Indonesia (Imperialis); penjahat pelanggar HAM; para koruptor; Reformis Gadungan yang pengecut dan pembohong; serta para aktivis yang pragmatis dan oportunis.

· Sistem pemilu yang mahal dan tidak demokratis hanya memberikan kesempatan pada elit yang berduit untuk maju sebagai peserta pemilu; menghambat kekuatan alternatif yang anti pemilik modal. Segelintir calon-calon legislatif yang miskin terpaksa menjual seluruh sumber hidupnya; atau menjilat elit politik lain yang bisa memberinya modal. Hasilnya: pemilu elit 2009 adalah pemilu paling boros di tengah kemiskinan rakyat: Gerindra bagi-bagi laptop; Golkar bagi-bagi HP; PDIP bagi-bagi motor; partai-partai lain bagi-bagi janji lewat triliunan rupiah yang habis dalam bentuk poster, bendera, stiker, bahkan konser-konser musik.

· Pemilu elit 2009 daur ulang kekuatan politik busuk untuk legitimasi kekuasaan di 2009. Semua peserta pemilu cuci tangan dari dosanya mengeluarkan berbagai produk UU yang membuat rakyat tambah miskin. Semua peserta pemilu pernah terlibat dalam kekuasaan masa lalu yang semakin membuat rakyat sengsara. Tidak ada partai yang “benar-benar baru” dan “bersih”; tidak ada calon legislatif yang sanggup melawan arus politik kotor pemilu elit 2009 hari ini.

· Pemilu elit 2009 hanya mendagangkan nasib rakyat; tidak satupun partai politik elit peserta pemilu bisa dan mau mengatasi krisis. Seluruh peserta pemilu elit 2009 hanya bicara bagi-bagi kekuasaan; jilat menjilat tokoh dan ulama; kritik-mengkritik untuk menaikkan nilai jual politik, serang-menyerang untuk berebut kepercayaan rakyat.

· Rakyat & mahasiswa sudah semakin banyak yang sadar dan tidak mau ditipu lagi oleh elit politik; rakyat pun sudah banyak yang melawan—protes-protes rakyat tidak berjeda; rakyat mulai membangun organisasinya sendiri. Walaupun bentuk ketidakpercayaan tersebut masih pasif dalam wujud golput (kecenderungan golput terus meningkat), tapi sudah mampu membuat pemerintah dan seluruh aparat negara, universitas, termasuk lembaga keagamaan, KELABAKAN. Oleh karena itu mereka mengeluarkan fatwa haram bagi golput; mutasi pemilih bagi mahasiswa pendatang; kampanye pemilu damai, dst.

· Dengan demikian, sudah pasti: PEMILU ELIT 2009 HANYA AKAN MENGGANTI IKAN-IKAN DI DALAM AKUARIUM, YANG AIRNYA SUDAH KERUH SEPERTI AIR COMBERAN. IKAN-IKAN YANG BARU TIDAK AKAN MEMBUAT AIRNYA MENJADI JERNIH.

Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan terhadap pemilu elit 2009?

· Beberapa wujud tindakan politik yang dapat dilakukan adalah:

(1) Membuat pernyataan sikap politik terhadap ketidaksetujuan maupun keresahan terhadap pemilu elit 2009, dan disebarkan/ditempel di kampung, kampus, kantin, tempat kerja, tempat nongkrong, tempat ronda, dst;
(2) Memakai pita, kaos, coret-coretan dinding/gravity action dan simbol-simbol perlawanan lainnya terhadap pemilu elit 2009;
(3) Berkumpul, berdiskusi, dan membangun pusat-pusat komunikasi (POSKO) persoalan-persoalan rakyat, termasuk melakukan advokasi-advokasi terhadap berbagai persoalan rakyat dan mahasiswa sehari-hari;
(4) Membentuk berbagai wadah politik yang mandiri oleh, dari, dan untuk rakyat serta mahasiswa;
(5) Melakukan berbagai ekspresi politik perlawanan dengan demonstrasi, pertunjukan musik, teater, karya seni, konferensi-konferensi rakyat, simulasi pemilu rakyat, menolak ikut berkampanye, menolak politik uang, dll.
(6) MENYATUKAN SELURUH EKSPRESI PERLAWANAN TERSEBUT dengan membentuk suatu wadah persatuan nasional yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuatan politik bandit sisa lama, tentara dan reformis gadungan.
(7) dan masih banyak lagi—temukan berbagai metode kreatif lainnya untuk menunjukkan KEKUATAN POLITIK RAKYAT, yang harus terus DISATU-SATUKAN agar memiliki dampak politik yang menasional.

Jangan berhenti pada ketidakperdulian; jangan berhenti pada golput semata; karena ketidaperdulian akan menjerumuskan kita semua pada jurang kesengsaraan yang tak berkesudahan. ORGANISASIKAN dan PERSATUKAN semua kekecewaan, kebencian, dan ketidakpuasan—yang membuat rakyat dan mahasiswa memilih golput—AGAR MENJADI SEBUAH KEKUATAN DAN TINDAKAN POLITIK yang NYATA.

Hubungan Perlawanan terhadap Pemilu Elit 2009 dengan persoalan Mahasiswa & Rakyat Sehari-hari

Karena pemilu elit 2009 hanyalah ALAT LEGITIMASI KEKUASAAN yang pro penjajahan modal asing (imperialisme); pelanggar HAM, para koruptor, reformis gadungan dan para aktivis pragmatis dan oportunis, maka, sudah dapat dipastikan hasilnya tidak akan memberikan solusi bagi 100 juta rakyat miskin Indonesia (yang berpendapatan $2 atau Rp.22.000,- per hari); yang sudah semakin susah cari uang; menjadi korban PHK; dan tak punya pekerjaan.

Karena SELURUH PARTAI POLITIK ELIT PESERTA PEMILU 2009 akan TUNDUK PADA KEPENTINGAN PARA PEMILIK MODAL RAKSASA (KAPITALIS) internasional dan nasional, sehingga mereka:

(1) TIDAK AKAN BISA menaikkan daya beli (pendapatan) rakyat. Karena mereka TIDAK AKAN BISA membuka lapangan kerja produktif dan berkelanjutan tanpa membangun industri nasional di bawah kontrol rakyat dan manajemen kaum buruh. Kapitalis internasional tidak berkepentingan untuk membangun industri nasional—apalagi di tengah krisis; mereka hanya hendak mengeruk bahan mentah dan menjadikan Indonesia pasar bagi produk mereka.

(2) TIDAK AKAN BISA meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kapitalis internasional yang sedang krisis tidak berkepentingan memberikan tanah, modal, dan teknologi pada petani, sementara kapitalis dalam negeri adalah agen kapitalis internasional yang tak punya kepentingan memajukan pertanian. Partai elit seperti Gerindra yang pura-pura perduli pada petani, hanya menyogok segelintir petani dengan traktor yang jumlahnya tak setimpal dengan puluhan juta kaum tani Indonesia. Persoalan pertanian di Indonesia tak cukup diatasi dengan 1000 traktor, tapi perubahan radikal terhadap kepemilikan tanah, sistem pertanian, industri pupuk, modernisasi desa termasuk cara berfikir petani.

(3) TIDAK AKAN BISA menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Jamkesmas/Askeskin/Gakin serta BEASISWA/BOS TIDAK CUKUP untuk membuat rakyat sehat dan orang muda menjadi pandai. Anggaran 20%, pun TIDAK CUKUP menggratiskan pendidikan. Agar bertambah pandai orang muda harus belajar dari kurikulum baru khususnya menyangkut penulisan ulang sejarah yang jujur, pelajaran sastra Indonesia yang demokratis sejak sekolah dasar dan menengah, demi mengembalikan ingatan sejarah rakyat Indonesia.

Dengan Persatuan Mobilisasi Mahasiswa & Rakyat, JALAN KELUAR EKONOMI MENDESAK yang Akan Kita Perjuangkan adalah:

(1) Pemusatan seluruh sumber-sumber pendapatan dalam negeri ke tangan (kekuasaan) rakyat, yakni: nasionalisasi industri tambang (industri vital lainnya) serta perbankan, pajak bagi setiap transaksi perdagangan saham, penyitaan harta koruptor (semenjak Orde Baru sampai sekarang); pajak progresif; penolakan membayar utang luar negeri—atau penundaan pembayaran hingga rakyat sejahtera, dll.

(2) Sumber-sumber pendapatan tersebut sebesar-besarnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat/mendesak rakyat, antara lain: pendidikan (hingga Universitas) & kesehatan gratis yang berkualitas; perumahan-air bersih-energi-serta transportasi murah, layak dan massal; perbaikan kerusakan lingkungan; menurunkan harga sembako (dengan subsidi harga), dll.

(3) Sumber-sumber pendapatan tersebut juga akan digunakan untuk membiayai pembangunan industri nasional oleh, dari dan untuk rakyat, seperti: industri pupuk, makanan pokok, mesin, baja, kertas, semen, listrik, optik, refinery minyak, dll, sekaligus membuka lapangan kerja produktif bagi rakyat.

Dengan Persatuan Mobilisasi Mahasiswa & Rakyat, JALAN KELUAR POLITIK & KEBUDAYAAN yang akan Kita Perjuangkan adalah:

(1) Demokrasi seluas-luasnya bagi partisipasi/keterlibatan langsung rakyat (agar seluruh rakyat dapat berfikir dan menyumbang gagasan bagi kemajuan Indonesia);
(2) Kekuasaan Rakyat (organisasi-organisasi rakyat mandiri yang semakin bersatu adalah embrio bagi kekuasaan rakyat) dalam wujud Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin;
(3) Kebudayaan baru yang lebih maju [budaya kemandirian (anti penjajahan), budaya non kooperasi, budaya alternatif, budaya berlawan (radikal, militan, dan cerdik), budaya berorganisasi, budaya bersatu/kolektif, budaya membaca/belajar, budaya bekerja, budaya cinta ke-ilmiah-an, budaya sayang rakyat dan sesama, budaya cinta lingkungan, budaya demokratik, budaya anti rasialisme, budaya kesetaraan gender, budaya toleran terhadap orientasi seksual, budaya merdeka dan bersolidaritas, dsb];
(4) Akses yang merata dan setara terhadap Ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Perjuangan ekonomi dan politik-kebudayaan harus dilakukan dengan simultan, karena: perubahan ekonomi akan mempercepat perubahan kebudayaan, demikian sebaliknya, perubahan kebudayaan akan memudahkan perubahan ekonomi.

Cukup sudah dibohongi; Jangan percaya pada sisa-sisa lama (Sisa Orde Baru dan GOLKAR); Jangan percaya pada tentara (penindas rakyat); Jangan percaya kaum Reformis Gadungan. Satukan kekuatan pada tanggal 5 April dan 1 Mei, 2009, agar rakyat dapat membuat pilihan sendiri diluar Pemilu 2009.

Ayo terlibat dan ikuti berbagai kegiatan Posko Persatuan Mahasiswa & Rakyat
Setiap hari, pukul 09:00 s/d 18:00 di Gerbang Filsafat UGM, Sosio Humaniora No. 1.

POSKO PERSATUAN MAHASISWA DAN RAKYAT UNTUK PENOLAKAN PEMILU ELIT 2009
(JNPM, LMND PRM, KPRM-PRD, PPRM)
CP: 0852-251077952 (Mutiara) & 085647991755 (Aslihul F)

Read More......

Lawan Solusi Krisis ala SBY-JK & Parpol Penipu; Lawan Pemilu 2009

Selebaran Posko DIY ke-1

MAHASISWA & RAKYAT BERSATU!

“Inilah resesi terbesar dalam sejarah, yang tidak akan pulih hingga 2010…
inilah persoalan manusia dengan masa depannya.”
[Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn]

Inilah krisis kapitalisme: krisisnya ekonomi para pemilik modal raksasa yang rakus. Krisis oleh karena kejahatan mereka merampas hasil keringat rakyat; tak memberi pendapatan sesuai yang dikerjakan rakyat. Sehingga pendapatan rakyat tak sesuai dengan nilai barang di pasar: barang berlimpah, tapi rakyat tak sanggup beli. Krisis yang juga diperparah oleh perjudian valuta, porto folio, saham, dan komoditas demi mengeruk keuntungan tanpa keluar keringat, sehingga tak memberikan sumbangan pada penambahan modal dan produktivitas manusia.

Jalan keluar pemerintah SBY-JK dan seluruh elit politik serta partai-partainya: rakyat harus jadi tumbalnya. Perusahaan besar yang bangkrut ditalangi uang negara (baca: uang rakyat); yang tak bangkrut diberikan stimulus fiskal (keringanan hingga penundaan pajak). Semua uang itu hasil keringat rakyat dan/atau dari utang luar negeri. Utang luar negeri akhirnya meningkat ($AS 65,447 miliar), dan rakyat lagi yang harus membayar dengan keringatnya (setiap kepala rakyat, termasuk bayi, harus menanggung 11,8 Juta utang luar negeri—data Desember, 2008).

Rakyat cukup sekadar diberikan ceceran kecil BLT, Askeskin/Jamkesmas, Beasiswa, BOS, Raskin, PNPM Mandiri, KUR, yang kesemuanya sarat korupsi birokrasi busuk, dan tak bisa menanggung lebih dari 100 juta rakyat miskin Indonesia (yang berpendapatan $2 atau Rp.22.000,- per hari). Ceceran dana yang harus diperebutkan antar sesama rakyat miskin, ceceran dana yang tak produktif! Padahal, sebenarnya rakyat butuh lapangan pekerjaan, agar hidupnya bermartabat.

Krisis membuat rakyat makin susah cari uang; PHK makin luas; pengangguran makin banyak; petani makin merugi; penggusuran makin sering; keluarga miskin makin banyak yang bunuh diri; kaum perempuan dipaksa kembali ke rumah atau berkubang dalam pekerjaan tak bermartabat (menjadi pelacur dan TKI); orang muda makin tak punya masa depan—susah sekolah (apalagi masuk Universitas). Jumlah mahasiswa menurun; fasilitas kampus dikurangi; kampus-kampus modal kecil tutup; kampus-kampus modal besar jadi makin sombong dan konservatif.

Dan mahasiswa disita waktu dan kesadarannya hingga menjadi robot-robot perusahaan yang bermimpi kesuksesan & karir; tak ada kepedulian terhadap rakyat miskin dan politik; belajar dari kurikulum yang tidak demokratis; iklim dan bacaan akademik yang konservatif; gaya hidup hedonis tanpa arah dan manfaat; tak ada lagi debat dan pemberontakan akademik: tak ada kepedulian: SEPI, HENING dan MEMBOSANKAN.

Jangan biarkan lebih lama lagi. Perubahan selalu disebabkan oleh radikalisasi mahasiswa bersama rakyat untuk kehidupan semuanya yang lebih baik. SAATNYA Rakyat dan Mahasiswa bersatu menolak jadi tumbal krisis!

Rakyat Sudah Tak Percaya & dan Harus Punya Jalannya Sendiri!

Di hadapan kita, para elit politik dan parpol busuk peserta Pemilu 2009—pemilunya para elit bandit politik—sedang mendagangkan diri menggunakan media cetak dan elektronik, bahkan melalui universitas-universitas, birokrasi pemerintah dan tentaranya, hingga lembaga-lembaga keagamaan. Mereka mengharuskan rakyat mencoblos. Seakan-akan, dengan memilih, maka rakyat bisa sejahtera; BOHONG! Yang lebih gila lagi, karena sadar mereka semakin tak dipercaya rakyat, maka rakyat difatwakan harus memilih. Apa bedanya dengan 32 tahun di bawah Orde Baru, ketika rakyat diharuskan mencoblos, karena pemilu adalah alat untuk mensahkan kekuasaan penindas.

Rakyat dan mahasiswa sudah berhasil menggulingkan Soeharto. Hasilnya: kebebasan berpendapat dan berorganisasi, termasuk penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis tahun 1999—Pemilu yang dipercepat karena desakan mobilisasi rakyat dan mahasiswa. Dalam pemilu 1999 tersebut, tidak usah dibayar pun rakyat ramai-ramai membuat posko, memasang bendera, hingga memenuhi TPS-TPS, karena rakyat masih percaya dan menaruh harapan perubahan pada pemilu tersebut. Sayangnya, kenyataan bicara lain, segera setelah duduk di pemerintahan dan DPR/MPR, elit politik yang pada waktu itu mengaku reformis, kemudian terbukti gadungan. Mereka tak berkutik, bahkan merangkul, kekuatan penjahat Orde Baru (Golkar dan Tentara) untuk sama-sama berkuasa kembali sekaligus menyelamatkan Soeharto dan kroninya. Itulah sebabnya, hingga sekarang, rakyat masih saja menderita; karena kekuasaan masih ditangan elit pemilik modal, yang memilih tunduk pada kepentingan pemilik modal asing yang menjajah ekonomi Indonesia.

Karena itu, mahasiswa dan rakyat harus melanjutkan perjuangannya, perjuangan belum rampung, belum berhasil menyejahterakan rakyat. Dan kita tidak memulainya dari nol—rakyat sudah semakin maju kesadaran dan cara perlawanannya. Sekarang rakyat sudah banyak melawan kebusukan penguasa dan partai-partai elit di banyak tempat dengan demonstrasi (yang terus meluas), termasuk dalam bentuk golput (golput dalam pemilu 2004 dan pilkada). Tugas kita adalah: menyatukan perlawanan-perlawanan rakyat tersebut menjadi kekuatan raksasa yang sanggup melawan musuh-musuh rakyat sekarang ini: penjajahan modal asing (imperialis); pemodal besar dalam negeri; pemerintahan boneka imperialis; sisa-sisa Orde Baru; tentara; reformis gadungan; milisia reaksioner.

Oleh karena itu, Rakyat dan Mahasiswa harus melawan Pemilu 2009! Karena Pemilu 2009 adalah: Pemilu Tidak demokratik; Pemilu Elit (Berduit); Pemilu Boneka Imperialis; Pemilu Penjahat Hak Azasi Manusia; Pemilu Koruptor; Pemilu Reformis Gadungan; dan Pemilu Aktivis Pragmatis/Oportunis.

Satukan kekuatan pada tanggal 5 April dan 1 Mei, 2009, agar rakyat dapat membuat pilihan sendiri diluar pemilu 2009.

Ayo terlibat dan ikuti berbagai kegiatan Posko Persatuan Mahasiswa & Rakyat
Setiap hari, pukul 09:00 s/d 18:00 di Gerbang Filsafat UGM, Sosio Humaniora No. 1.

POSKO PERSATUAN MAHASISWA DAN RAKYAT UNTUK PENOLAKAN PEMILU ELIT 2009
(JNPM, LMND PRM, KPRM-PRD, PPRM)
CP: 0852-251077952 (Mutiara) & 085647991755 (Aslihul F)

Read More......

Mahasiswa Tolak Pemilu 2009

Minggu, 15 Maret 2009 00:00
[PILIH GOLPUT—Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menolak Pemilu 2009 karena dinilai tidak prorakyat. (sumali/RASE)]

SEMARANG—Sebanyak 13 mahasiswa yang menamakan kelompoknya Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Kota Semarang kemarin menggelar unjuk rasa di Bundaran Videotron Jalan Pahlawan. Mereka menyerukan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.

''Pemilu 2009 hanya untuk elite dan kaum pemilik modal, tidak berpihak pada rakyat. Oleh sebab itu, kita tolak Pemilu 2009,'' tutur koordinator lapangan Dicky Ari Nugroho saat berorasi.

Selain berorasi dan menggelar berbagai poster, peserta aksi juga membagi-bagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada masyarakat yang lewat Jalan Pahlawan.

Dicky menjelaskan, berdasarkan pengalaman Pemilu 1999 dan 2004, tidak ada satupun perubahan yang berarti bagi rakyat. Apalagi tahun ini hak-hak politik rakyat juga telah dipersempit ruangnya oleh penguasa.
Melalui 4 paket undang-undang politik yang dikeluarkan oleh legislatif telah memaksa rakyat hanya berperan sebagai massa pendukung belaka. ''Hanya para pemilik modal yang mampu ikut serta dalam Pemilu,'' jelasnya.

Hingar bingar Pemilu 2009 yang sudah terasa saat ini, sejenak telah membawa rakyat Indonesia untuk melupakan sejumlah persoalan yang benar-benar dirasakan akibat krisis. Rakyat dibawa untuk tidak lagi membicarakan krisis ekonomi dan lebih banyak bicara soal pemilu 2009. ''Lagi-lagi pemilu hendak mengilusi rakyat dengan harapan-harapan baru yang menyesatkan,'' tambah Dicky. Setelah puas berorasi dan membacakan pernyataan sikapnya, mereka membubarkan diri. (ton/mg2/isk)


Read More......

Ratusan Kaum Buruh dan Rakyat Miskin Menolak Pemilu 2009

Ata bin Udi (Sekretaris Umum PP GSPB), berorasi pada aksi bersama Tolak Pemilu 2009

Front Perjuangan Buruh Jabotabek--motor utama aksi 14/3

Tuntuntan bersama

Jakarta-14 maret 2009 Lebih dari 300 orang-yang didominasi oleh kaum buruh-siang tadi melakukan unjuk rasa dari bunderan HI menuju Istana Negara. Aksi massa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Kaum buruh berasal dari berbagai pabrik di Jabotabek, yang sebagian besar diorganisir oleh Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Terdapat pula Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) dan Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB).

Di tengah terik matahari, ratusan massa ini dengan penuh semangat menerikan yel-yel “Pemilu 2009, Bukan Pemilu Rakyat” juga yel-yel “Elit Politik, Gulingkan! Rakyat Berkuasa!" Sekalipun sempat dihadang oleh aparat kepolisian di patung kuda, namun massa akhirnya berhasil melanjutkan aksinya ke depan Istana Negara. Para orator yang merupakan pimpinan-pimpinan berbagai organisasi yang tergabung dalam aksi ini, juga tak henti-hentinya mengecam seluruh kekuatan politik elit/borjuis, yang hanya menjadi boneka dari kaum pemodal dan system kapitalis, bahkan sekalipun system kapitalis telah terbukti gagal, namun tidak ada satupun kekuatan politik elit, yang menawarkan dan memperjuangkan system ekonomi-politik lain, yang menghilangkan pengisapan manusia terhadap manusia lainnya.

Seruan untuk membangun alat persatuan politik rakyat-dengan bersandarkan pada kekuatan klas pekerja- juga menjadi seruan dari hampir semua orator, agar rakyat yang saat ini sudah tidak lagi percaya pada kaum elit, segera mendapatkan muara keresahannya, dan dengan alat persatuan politik ini, rakyat dapat menghimpun kekuatannya untuk mengulingkan pemerintahan kaum modal, dan mengantikannya dengan pemerintahan kerakyatan untuk mewujudkan system yang lebih adil dan manusiawi, yakni sosialisme.

Tidak ketinggalan, seruan untuk membangun posko-posko perlawanan di semua titik-titik keresahan massa rakyat, sebagai alat untuk mewadahi dan menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia. Dalam aksi ini, massa juga membawa baliho yang bertuliskan beberapa alasan kenapa harus menolak pemilu 2009, antara lain : 1.Peserta pemilu 2009 adalah elit politik dan partai politik penipu rakyat, 2. Pemilu 2009 tidak memberikan ruang politik bagi kekuatan gerakan rakyat, 3. Pemilu 2009 diikuti oleh para koruptor dan pelanggar HAM.

Di baliho yang sama, juga disampaikan apa yang menjadi tawaran jalan keluarnya, yakni : 1. Bangun organisasi politik yang melibatkan kaum buruh, tani, mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya. 2. Nasionalisasi asset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kontrol rakyat. 3. Industrialisasi yang kuat dan mandiri. 4. Hapus dan tolak hutang luar negeri. 5. Sita harta koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.

Untuk melanjutkan perjuangan menolak pemilu 2009 dan membangun kekuatan persatuan gerakan, Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) yang merupakan salah satu organisasi pendukung aksi ini menyerukan agar pada tanggal 5 april 2009, serentak di seluruh wilayah Indonesia, kaum gerakan dan rakyat bersama-sama melakukan aksi, dengan tuntutan yang sama dengan tuntutan hari ini.

Selain PPRM, aksi ini juga mendapat dukungan dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Komite Persiapan Organisasi Pemuda (KPOP), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Serikat Petani Karawang (SEPETAK) , PAWANG dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM)

_____

Unjuk Rasa Buruh Jabodetabek Tolak Pemilu

GATRA. Jakarta, 14 Maret 2009 15:28 Ratusan buruh dari sejumlah organisasi di Jabodetabek, Sabtu siang (14/3), melakukan unjuk rasa menolak Pemilu 2009 yang dianggap tak menguntungkan rakyat. Massa yang kebanyakan memakai kaos merah dan membawa bendera Merah Putih itu berkumpul dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kemudian berjalan melintasi jalan Thamrin menuju depan Istana Merdeka sambil meneriakkan slogan-slogan menolak Pemilu.

Juru bicara aksi itu, Toni mengatakan unjuk rasa ini merupakan ungkapan nyata kalangan buruh yang melihat bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya menguntungkan para penguasa dan pemilik modal. "Pengalaman Pemilu 1999 dan 2004 jelas sudah dapat kita rasakan, bahwa tidak ada satu pun perubahan yang berarti bagi rakyat dari hasil pemilu tersebut. Hanya para pemilik modal sajalah dengan bangunan partai politiknya yang mampu ikut serta dalam Pemilu, sehingga seperti pemilu sebelumnya, Pemilu 2009 tidak akan membawa rakyat pada sebuah perubahan yang sejati," kata Toni.

Melihat realita dan pengalaman sejarah masa lalu itu, kaum buruh menyatakan dan mengajak masyarakat untuk menolak Pemilu 2009 dan menyerukan untuk membangun kekuatan penolakan pemilu itu ke dalam sebuah wadah politik yang dibangun secara mandiri oleh rakyat dengan tujuan mendelegitimasi kekuasaan yang lahir dari pemilu yang tidak demokratis dan merintis jalan menuju panggung perebutan kekuasaan. Toni juga menyebutkan lima alasan menolak Pemilu 2009, yaitu karena Pemilu 2009 hanya dikuasai masyarakat kelas borjuis atau pemilik modal, Pemilu 2009 hanya diikuti oleh elite politik dan partai penipu rakyat.

Kemudian, Pemilu 2009 diikuti oleh para koruptor dan pelanggar HAM, Pemilu 2009 tidak memberikan peluang bagi kekuatan politik gerakan rakyat dan Pemilu 2009 bukanlah jalan menuju kesejahteraan rakyat. Toni juga beranggapan Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2009 ini tidak mewakili kepentingan buruh dan masyarakat kecil lainnya, karena kedua partai itu lebih membela kepentingan penguasa dan pemilik modal. Saat hendak menuju Istana Merdeka, rombongan tersebut dihadang aparat kepolisian yang meminta mereka tidak menggunakan pengeras suara saat melanjutkan unjuk rasanya di depan Istana Merdeka. [TMA, Ant]
Read More......

Selebaran DKI: Rakyat Miskin Vs Pemilu 2009

Ayo Sukseskan Penyatuan Perlawanan di 5 April dan 1 Mei 2009

Memang pertarungan, antara rakyat miskin dan Pemilu 2009; sehingga judul selebaran ini Rakyat Miskin vs Pemilu 2009 (vs atau versus, artinya adalah melawan atau tanding).

Sudah Tidak Percaya!

Coba aja, apakah Pemilu 2009 adalah pemilu rakyat, karena melibatkan rakyat miskin? Bukan, Pemilu 2009 adalah pemilu-nya elit, dan BUKAN sama sekali pemilu-nya rakyat miskin. Di bawah Orde Baru selama 32 tahun, jelas terbukti pemilu hanya dijadikan Soeharto dan kroni untuk mensahkan kekuasaan yang menindas, sehingga bukan rakyat yang ingin mencoblos tapi rakyat yang diharuskan mencoblos di pemilu. Sampai memuncak kemarahan rakyat, Soeharto digulingkan, dan pemilu dipercepat karena kehendak rakyat di tahun 1999. Luar biasa dukungan rakyat di Pemilu 1999, sampai tidak usah dibayar pun rakyat ramai-ramai membuat posko, memasang bendera, hingga memenuhi TPS-TPS. Tidak lain dukungan di Pemilu 1999 ini karena besarnya harapan rakyat atas perubahan yang mungkin bisa diraih dengan pemerintahan baru hasil pemilu.

Tapi kenyataan bicara lain, segera elit politik yang duduk di pemerintahan maupun di DPR/MPR menunjukkan sikap tegas: bahwa mereka adalah reformis gadungan dan anti rakyat. Reformis gadungan ini bahkan merangkul kekuatan penjahat orde baru (golkar dan tentara) untuk sama-sama berkuasa kembali, sekaligus menyelamatkan Soeharto dan kroninya.

Semua elit dan partai-partai sama saja, lebih memilih tunduk pada kepentingan penjajah ekonomi asing dengan menjual murah kekayaan bangsa, lalu sibuk memperkaya diri, sambil terus menambah penderitaan rakyat. Begitulah kenyataan reformasi 1998, merupakan hasil perjuangan rakyat hingga banyak kebebasan bisa didapat, tapi karena setelah 1998 kekuasaan masih ditangan elit pemilik modal (atau para kapitalis) akhirnya tetap saja rakyat menderita. Rakyat miskin tidak menyesal dan akan selalu bangga dengan reformasi 1998, tapi sekaligus sadar bahwa perjuangan belum rampung sebelum kekuasaan kerakyatan berhasil didirikan.

Perlawanan rakyat atas busuknya penguasa dan partai-partai elit, muncul dalam bentuk demonstrasi (yang terus meluas), golput (di pemilu 2004 dan meluas di pilkada), pendirian organisasi independen, dll. Lebih maju lagi, dengan semakin banyak munculnya persatuan kekuatan rakyat untuk melawan, walau sering masih sektoral dan tidak bertahan lama. Memang rakyat semakin maju kesadaran dan metode perlawanannya. Hal ini berkebalikan dengan sikap sebagian pimpinan gerakan, yang sekarang sibuk mendukung partai musuh rakyat dan menjadi caleg di pemilu 2009. Di tengah persoalan ekonomi dan demokrasi yang makin berat dihadapi rakyat, dan sekaligus situasi tersebut semakin mendorong maju perlawanan rakyat, e..e.. sebagain para aktivis itu malah masuk dalam bagian musuh rakyat. Tapi pengkhianatan politik dari elit gerakan (para aktivis yang nyebrang ke barisan elit penguasa) terbukti tidak bisa menghentikan gelombang ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa dan pemilu elit 2009. Golput diharamkan sekalipun, atau janji caleg/capres setinggi-tingginya, imbalan 100 ribu perorang, bahkan iklan pemilu yang tiap menit (dengan dana ratusan milyar milik rakyat yang telah diambil elit sebelumnya), semua itu tidak menghentikan kemarahan rakyat.

Rakyat Punya Jalan Sendiri
Sekarang jutaan PHK sedang berjalan, rakyat miskin makin tak bisa lagi dapat pendapatan (bahkan untuk makan harian), penangkapan dan penggusuran rakyat miskin meluas, TNI kembali jadi tim sukses Keluarga Berencana mulai awal 2009 ini (seperti era Soeharto, dengan perempuan sebagai korban), petani makin merugi, busung lapar, anak-anak bunuh diri karena miskin, dan banyak lagi, bersamaan korupsi yang makin gila-gilaan dan sudah terjualnya semua asset ekonomi nasional kepada asing! Pemerintah dan partai DPR adalah penanggung jawab semua masalah tersebut, sementara partai baru tidak ada yang nyata bersikap menentang.

Tidak ada jalan lain bagi rakyat yang ingin perubahan dan organisasi gerakan yang masih setia pada perjuangan, selain menyatukan kekuatan untuk: memenangkan program jalan keluar sejati rakyat dengan kekuatan rakyat sendiri, tanpa dikotori oleh campur tangan elit musuh rakyat. 5 April dan 1 Mei 2009 adalah tanggal penyatuan perlawanan rakyat, waktu untuk rakyat membuat pilihan sendiri diluar pemilu 2009. Di minggu tenang menjelang pemilu, kekuatan rakyat (karena rakyat tak mungkin bisa tenang sekarang) harus kita munculkan sehebat-hebatnya. Buruh yang sudah/akan di PHK dan upahnya tak manusiawi, rakyat miskin kota yang tanpa pekerjaan/pendapatan layak, mahasiswa yang sadar masa depan, tani yang makin miskin, dan rakyat dengan persoalan lainnya, ayo semua nyatakan perlawanan bersama di 5 April dan 1 Mei 2009! Sekaligus dari beragam persoalan tersebut, inilah bentuk persatuan rakyat menjawab pemilu elit 2009. **

LUASKAN PERLAWANAN RAKYAT, dengan:
BANGUN POSKO-POSKO PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT!

Seruan perlawanan ini disampaikan oleh:
Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Persatuan Rakyat Miskin Jakarta (PRMJ), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Persatuan Talang Salemba (PATAS), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM), dan Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM).


Read More......

[Updates] Lawan Pemilu Elit 2009

DKI Jakarta
14/3; 12:10:19: 300-an massa--dengan dominasi kelas buruh--melakukan aksi longmarch dari bunderan HI-Istana, Pemilu 2009 Bukan Pemilu Rakyat. Organ-organ yang terlibat adalah: FPBJ, SMI, SBTPI, GSPB, KASBI, LMND-PRM, KPOP, JNPM, PROGRESIF, PAWANG, PPRM, PRP, SPI, SPETAK. (yy)

12: 34:52: Saat ini massa aksi sedang dihadang aparat kepolisian di depan Patung Kuda.


JOGJAKARTA
14/3; 12:22:37: 50-an orang massa melakukan aksi longmarch "Tolak Pemilu 2009" sepanjang Jl. Malioboro, aksi atas nama Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI). Hadir untuk mendukung dan bersolidaritas adalah delegasi dari Posko Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat untuk Penolakan Pemili 2009 (PPRM, JNPM, LMND-PRM, KPRM PRD) dan SPI Ternate.


Read More......

Posko Persatuan Mahasiswa tolak Pemilu 2009

Muammar Fikri dalam orasi keliling 12/3 (anggota LMND PRM UII) di depan FISIPOL UGM

Aktivitas perdana Posko Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat di depan Sosio Humaniora 1 UGM (12/3)

HARIAN JOGJA - DEPOK: Mahasiswa yang tergabung dalam Posko Persatuan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Penolakan Pemilu Elite 2009, Kamis (12/3) kemarin menggelar aksi menolak pelaksanaan Pemilu 2009, di jalan Sosio Humaniora, Kompleks Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam orasinya, mereka kembali menegaskan jika saat ini Indonesia benar-benar berada dalam kondisi krisis. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini terjadi karena kerakusan para pemilik modal raksasa yang rakus.

Upaya keluar dari krisis yang dilakukan pemerintahan SBY-JK , tak lebih hanya sekadar mengorbankan rakyat kecil sebagai tumbal. Sebagai contoh, perusahaan besar yang bangkrut, ditalangi permodalan oleh pemerintah dengan menggunakan uang negara. Bagi perusahaan yang masih bertahan, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan atau penundaan pembayaran pajak. Sementara, utang luar negeri juga terus membengkak. “Dengan melihat kenyataan seperti ini, rakyat yang harus menanggung beban,”terang seorang orator.

Rakyat, imbuh para mahasiswa, hanya cukup diberi ceceran kecil melalui program bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), asuransi kesehatan bagi keluarga miskin (Askeskin), bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) atau program lain. “Ceceran dana yang diberikan kepada rakyat adalah ceceran yang tidak produktif. Padahal, rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan agar hidupnya bisa bermartabat,”terang salah satu orator.

Dengan melihat kenyataan itu, Posko Persatuan Mahasiswa mengajak semua masyarakat untuk menolak pelaksanaan Pemilu 2009. Mahasiswa dan rakyat harus terus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan yang selama ini masih sebatas wacana. Usai menggelar aksi di Jalan Sosio Humaniora, belasan mahasiswa ini bergerak menuju Bundaran UGM untuk melakukan aksi yang sama. Usai menyampaikan berbagai orasi politik, belasan mahasiswa ini langsung membubarkan diri.


Read More......

Puluhan mahasiswa di UGM kampanye boikot Pemilu 2009

12/03/2009 23:42 - Pemilu 2009

Liputan6.com. Di Yogyakarta, puluhan mahasiswa di Universitas Gajah Mada menggelar kampanye ke berbagai fakultas untuk memboikot Pemilu 2009. Mereka pesimistis akan adanya partai dan caleg yang memperjuangkan pendidikan murah. Dalam orasi yang digelar di dalam kampus ini para mahasiswa menuntut pembatalan pemilu karena pemilu bukan jaminan untuk mensejahterakan rakyat.

Sukabumi: Ancaman akan memboikot Pemilu 2009 mengemuka dari berbagai daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat, misalnya, karyawan PT Davomas memastikan tidak akan ikut pemilu. Pasalnya, anggota DPR yang mengunjungi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Padahal, anggota DPR dari Komisi IX yang datang berkunjung berjanji akan menyelesaikan masalah di mereka.

Sedangkan di Depok, Jabar, ratusan warga berunjuk rasa ke Balai Kota Depok karena nama mereka tak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Selain membentangkan spanduk, mereka pun memberikan bukti nama-nama yang tidak tercantum dalam DPT. Warga memprotes wali kota karena aparat bawahannya tidak memasukkan mereka dalam DPT Kota Depok.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
Read More......

Tuntut Pembebasan Aktivis PMII Yang Ditahan Polresta Mojokerto

MOJOKERTO - Puluhan orang aktivis yang tergabung dalam Dewan Harian Politik Rakyat Miskin Mojokerto (DHK PPRM-Mojokerto) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkot Mojokerto, kemarin (24/2). Pendemo yang berasal dari gabungan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent, SPI Mojokerto, Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM) serta BEM Unimas ini menyerukan delapan tuntutan, termasuk pembebasan Miftah, aktivis PMII yang menjadi tersangka saat menggelar demo di Pemkot Mojokerto November 2008 lalu. Saat ini Miftah masih ditahan karena kasus itu.

Selain itu, para pendemo menyerukan agar pemerintah menghentikan aksi PHK yang dilakukan berbagai perusahaan besar di Indonesia terutama di wilayah Mojokerto.

Sekretaris DHK PPRM Mojokerto, Toyik Kusairin mengatakan, dengan mengeluarkan SKB 4 menteri, pemerintah SBY-KALLA semakin tegas menunjukkan posisi keberpihakannya kepada para pemilik modal dan buka kepada rakyat miskin. ''Inilah bukti kegagalan rezim yang anti rakyat miskin,'' ungkapnya kemarin.

Selain itu, tambah Toyik, semua solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi hanya menambah semakin berat beban kehidupan rakyat miskin. ''Para elite politik dan partai-partai yang selalu mengobral janji kosong, semakin sibuk membangun profil dengan menipu rakyat demi perebutan kekuasaan mereka di pemilu April mendatang. Peserta pemilu adalah partai yang telah gagal menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan. Anggota ABM justru menjadi tersangka kriminalitas dari rakyat,'' ujarnya.

Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah tidak pernah sama sekali mengajak rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan. ''Ada delapan poin yang kita serukan dalam aksi ini, stop PHK, turunkan harga kebutuhan poko dan barang, upah layak nasional, pendidikan dan kesehatan gratis, tolak sistem kerja kontrak, hentikan penggarukan pengamen, bebaskan kawan Miftah dan hentikan kriminalitas terhadap aktivis gerakan rakyat,'' jelasnya.

Perwakilan Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM), Abdi mengatakan, Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April nanti tidak akan mengubah nasib kaum miskin. Ia menyatakan, para wakil rakyat yang mencalonkan diri hanyalah orang gagal. ''Masih banyak pendidikan dan kesehatan mahal, persoalan rakyat miskin masih banyak, pemilu tidak dapat merubah nasib kaum miskin,'' terangnya saat berorasi di depan Pemkot Mojokerto.

Dalam aksinya, aktivis DHK PPRM Mojokerto melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Mojokerto menuju Pemkot Mojokerto dengan berjalan miring sambil menyanyikan lagu perjuangan. Di depan kantor pemkot, para aktivis berorasi dengan membawa spanduk dan poster secara bergantian. Puas berorasi, para pendemo kembali longmarch ke TMP Mojokerto.

Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut pembebasan rekan mereka, Miftah yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Mojokerto sejak dua minggu lalu. Miftah dianggap oleh pihak kepolisian telah melakukan penghasutan saat berlangsungnya demonstrasi di halaman depan kantor wali kota Mojokerto. Ia dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena ia sebagai koordinator aksi saat itu. (ang/yr)

Read More......

Buruh Ancam Boikot Pemilu

Rabu, 25 Februari 2009 00:09

MEDAN, MANDIRI
Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB-SU) mengancam dengan mengambil jalan pintas melakukan boikot Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal itu dikatakan pimpinan aksi FSPB-SU, C Sitompul usai melakukan aksi unjukrasa di Mapoldasu, Senin (23/2).

Aksi tersebut dilakukan puluhan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) meminta mengusut tuntas kekerasan dan represifitas pihak kepolisian terhadap buruh PT TRD yang dijanjikan AKBP Rumida Sianturi kepada buruh pada 16 Februari 2009 lalu. “Ucapan janji AKBP Rumida Sianturi hanya tinggal janji. Hukum di negeri ini masih berpihak kepada yang memiliki modal,” paparnya.

Disebutkannya, hukum yang diperjual belikan telah merubah wajah peradilan yang serupa dengan rumah bordil. Bahkan, petugas hukum kini seperti pelacur yang menjajakan peradilan dengan harga yang semakin sulit untuk dinalar. “Dibalik retorika demokrasi, kita menyaksikan negara kian menjauhi rakyat dan prinsip keadilan, karena setiap alat negara lebih berpihak kepada pemodal,” tegasnya. [jam]


Read More......

Ratusan Buruh PT TRD Demo Disnaker Medan

Rabu, 18/02/2009 15:56 WIB

Detik. Com. Medan - Seratusan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan, Jl. Wahid Hasyim, Rabu (18/2/2009). Mereka mendesak Disnaker Medan segera memberikan sanksi kepada PT TRD karena belum membayar pesangon telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Front Solidaritas Buruh (FSB) Sumatera Utara (Sumut) membawa miniatur keranda mayat, sebagai simbol matinya ketegasan Disnaker Medan dalam membela hak-hak kaum buruh di Medan. Selain itu, buruh juga menggelar orasi.

Dalam orasinya, kordinator aksi Aziz mengatakan, pernyataan pailit yang dikeluarkan PT TRD hanya alasan agar terlepas dari tanggungjawab membayar pesangon kepada buruh yang di PHK. Buktinya, PT TRD membeli mesin baru dan mempekerjakan buruh baru dengan sistem kontrak.

"Jangan karena alasan bangkrut, perusahaan mau lari dari tangungjawab tidak membayar pesangon. Ini alasan yang dibuat-buat perusahaan," kata Aziz.

Dalam orasinya, Aziz juga mengecam oknum pejabat Disnaker Kota Medan yang disinyalir telah menerima suap dari PT. TRD hingga berpihak kepada perusahaan. Mereka menyatakan punya bukti adanya praktik suap perusahaan kepada oknum Disnaker Medan.

Menyambut aksi demo ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan S. Radja Hutagalung menyatakan, saat ini Disnaker sedang melakukan audit untuk memastikan PT TRD mengalami pailit atau tidak hingga memberhentikan secara sepihak 280 orang buruhnya.

"Jika dari hasil audit nanti perusahaan berbohong, maka kita akan mencabut izinnya dan perusahaan harus membayar pesangon buruh secara penuh, " tegasnya Hutagualung

Hutagalung juga mengatakan, akan menyelidiki tudingan adanya praktik suap yang dilakukan bawahannya. Dia berjanji, jika terbukti, dia akan berupa pemindahan, penurunan jabatan atau pemecatan sesuai PP 30 tentang disiplin PNS.

Pada bagian akhir aksi yang mendapat pengawalan ketat dari polisi anti huru-hara bersenjata lengkap tersebut, buruh mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Disnaker Medan. (rul/djo)



Read More......

Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara

FSPB SU Blokir Jalan Imam Bonjol Medan January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan yang memproduksi kayu lapis. (I01MOS)

FSPB SU Kembali Blokir Jalan Imam Bonjol Medan January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan sebagai protes atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha PT Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan produsen kayu lapis.

Pimpinan Unjuk Rasa, Abdul Azis mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang telah memberlakukan PHK kepada 254 orang karyawannya. “Kami melakukan unjuk rasa dengan cara memblokir jalan bukan bermaksud untuk membuat kemacetan, tetapi agar masyarakat tahu bahwa nasib kami telah dibuat semena-mena oleh perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan tersebut, juga berhubungan dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yang berakibat membuat pengusaha sewenang-wenang melakukan pemecatan kepada sejumlah buruh. “Ini lah buktinya dengan diberlakukannya SKB empat menteri ini, pemilik perusahaan bisa sewenang-wenang melakukan pemecatan, sudah terbukti di PT. Tjipta Rimba Djaja, ratusan buruh telah di PHK,” katanya lagi.

Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol karena kendaraan tidak bisa melintas. Untungnya polisi segera bertindak sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. Aksi pemblokiran Jalan Imam Bonjol Medan juga pernah dilakukan FSPB SU pada tanggal 5 Januari 2009 lalu. (I01MOS)

Demo Tolak PHK Sepihak

Tuesday, 06 January 2009 07:48

Puluhan pendemo yang terdiri dari para buruh, mahasiswa, tani, kaum miskin kota, dan perempuan menggelar aksi di tengah teriknya matahari, kemarin. Mereka bergerak ke gedung DPRD Medan. Sambil memajang spanduk mereka menolak peraturan bersama (SKB) 4 Menteri yang dikeluarkan SBY-JK untuk melepas tanggung jawabnya dalam hubungan industrial. Akibat SKB 4 Menteri itu, posisi tawar para buruh jadi lemah, dan serikat pekerja/serikat buruh tidak berpihak kepada buruh.

Seperti yang dilakukan PT TRD (Tjipta Rimba Djaja) memPHK sepihak karyawannya. Selain itu, belum lama ini pemerintah SBY-JK juga mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang mensyaratkan dunia pendidikan semakin mahal. Karena dikomersialisasikan (diperjualbelikan) untuk kepentingan investor (pengusaha). “Pendidikan akan selalu menjadi barang mewah, sehingga rakyat miskin terutama anak buruh tidak mampu mengecap pendidikan tinggi.

Kini ditambah lagi peraturan SKB 4 Menteri, membuat PT Tjipta Rimba Djaja mem-PHK sepihak buruh. Lebih menyakitkan lagi, PHK sepihak terjadi tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada buruh,” teriak Jamidah dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang bertindak sebagai orator. Bahkan Jamidah mengaku buruh yang bekerja di PT TRD tidak diberikan Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karena ini sudah melanggar UU tenaga kerja No 13 serta dikenakan sanksi administrasi. “Buruh bukanlah sapi perah yang setiap hari keringatnya terus dihisap untuk terus memperkaya perusahaan.

Selain itu, Aziz dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang mengatakan pemerintah SBY-JK gagal menyejahterakan rakyat. Partai-partai politik yang ada saat ini tidak mampu mengeluarkan rakyat dari krisis, mereka cenderung memperkaya diri. “Sehingga yang kaya akan semakin kaya, dan si miskin akan semakin miskin” protesnya. Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya kaum buruh, tani, mahasiswa, anak jalanan, abang becak, nelayan, dan kaum miskin kota lainnya bersatu membangkitkan perlawanan menuntut kesejahteraan yang menjadi hak dasar.

Yuni | Global | Medan

Lampiran:

Kronologis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT Tjipta Rimba Djaya

19 Nov 08: Sebagian buruh PT TRD dirumahkan dengan alasan tidak ada order karena krisis global. 17 Des 08: Buruh mengambil Tunjangan Hari Raya; pihak perusahaan melakukan pemberitahuan secara lisan bahwa mereka akan di PHK.

19 Des 08: Buruh-buruh diminta perusahaan agar mengambil uang pengunduran diri.

20 Des 08: Perusahaan memberikan tanda silang pada (setiap) slip gaji upah 50% yang dirumahkan. Pada saat itu juga Kasir perusahaan merampas secara paksa kartu Scan Buruh/pekerja, yakni: Laki-laki sebanyak 111 orang, perempuan sebanyak 143 orang. Jumlah keseluruhan 254 orang.

22 Des 08: Sekitar 60 buruh melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut, dengan tuntutan Menolak PHK Sepihak, dan menuntut diberikannya uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2. Terjadi perundingan Bipartit I, dimana keputusan perusahaan hanya bersedia membayar pesangon 1 X ketentuan pasal 156 ayat 2 UU no.13.

5 Jan 09: Sekitar 80 buruh melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Prov. SU dan diterima oleh Mursito Kabu Kasuda, anggoa Komisi E yang mengatakan langsung via Handphone kepada Lemta Surbakti (pihak perusahaan) dan Mursito mengatakan “jangan dulu ada PHK, tolong hargai kami sebagai anggota dewan.”

6 Jan 09: Perundingan Bipartit II, Perusahaan hanya bersedia membayar 1 ketentuan ditambah 1 bulan, sementara tuntutan buruh agar perusahaan harus membayar 2 ketentuan.

9 Jan 09: Terjadi Perundingan Bipartit ke III, perusahaan menambah menjadi 1 ketentuan 2 bulan. Dalam pertemua tersebut, Lemta Surbakti memberikan tenggang waktu kepada buruh selama 1 minggu untuk mengambil uang pesangon tersebut dan mengatakan: “Apabila dalam waktu 1 minggu tidak diambil maka perusahaan akan menghilangkan tambahan 2 bulan dan buruh hanya berhak mendapatkan 1 ketentuan”.

14 Jan 09: Hearing dengan Komisi E DPRD SU, yang hanya dihadiri oleh Disnaker dan Buruh. Rekomendasi dalam peretemuan tersebut, agar diselesaikan ditingkat mediasi (di Disnaker).

16 Jan 09: 12 buruh yang masih bertahan melakukan perundingan Tripartit I di Disnaker, namun perusahaan tetap bertahan dengan 1 ketentuan + 2 bulan upah, yang dilanjutkan perundingan II Tgl 22 Jan 09.

22 Jan 09: Perundingan Tri Partit II, perusahaan tetap bertahan, dan diberikan waktu 1 minggu bagi kedua pihak untuk berpikir agar bisa diselesaikan sebelum dibawa ke Pengadilan.

29 Jan 09: Keluar Anjuran dari Disnaker, untuk diberi waktu 10 hari agar memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan. Aksi kembali ke DPRD SU dengan melakukan penyegelan ruang KOMISI E DPRD Prov.Su.dengan jumlah massa 80 orang.

31 Jan 09: Buruh mengambil upah, dan sebanyak 286 orang di PHK, slip gaji mereka diberi tanda silang, dan kartu scan dirampas.

2 Feb 09: Ratusan buruh melakukan pemogokan di depan pabrik yang dimulai dari pukul 05.30. Hingga malam ini (7 Februari) buruh-buruh masih bertahan dan mendirikan tenda, dengan tuntutan penolakan Penolakan PHK sepihak & Nasionalisasi PT Tjipta Rimba Djaja untuk kesejahteraan Buruh dibawah kontrol Buruh.

3 Feb 09: Ratusan Buruh masih bertahan di depan pabrik.

Catatan: Hingga berita ini diturunkan, aparat sedang melakukan pembubaran paksa terhadap pendudukan pabrik yang dilakukan oleh kawan-kawan FSPB SU.

PT Tjipta Rimba Djaja berdiri pada tahun 1972 yang bergerak dibidang Ply Wood (Kayu Lapis). Tjipta Rimba Djaja merupakan induk Perusahaan Tjipta Group. Kantornya beralamat: Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H No.46 Medan 20234, Indonesia Telp : (061) 4525799, 4565566 Fax : (061) 4524422 Email : home@tjipta.com Pabrik beralamat: Jalan K.L.Yos Sudarso Km 7,5 Medan 20241 Indonesia Telp : (061) 6614622, Fax (061) 6617932.

Aksi dilakukan oleh:
Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara:
Kelompok Diskusi Buruh Sumatera Utara (KDB SU)
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia – Politik Rakyat Miskin (FNPBI PRM)
Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM)
Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM)
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND PRM)
Serikat Tani Nasional – Politik Rakyat Miskin (STN PRM)
Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK)

Turut Bersolidaritas :
Serikat Buruh Tjipta Rimba Djaya (SB TRD)
Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
Read More......