PERNYATAAN SIKAP
GERAKAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM
KALIMANTAN TIMUR
Kenaikan harga BBM dalam Situasi Internasional dan Nasional:
Setahap demi setahap kemampuan industri (nasional) hancur, terutama force of production-nya, tidak signifikan lagi untuk membangun kemandirian. Dibandingkan Bangladesh saja, biaya peningkatan force of production-nya bahkan lebih rendah―biaya peningkatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusianya di atas US$ 1.oo per kapita; sedangkan di Indonesia di bawah US$1.oo. Kemudian, investasi―baik dalam perdagangan, industri, atau pun jasa―semakin mengarah (baik swastanya maupun pemerintah) ke konsep penyaluran kapital asing. Kapital asing tersebut, sebenarnya, sudah tak bisa (baca: tak berkehendak) disalurkan/ditampung/ditanamkan kembali di negerinya sendiri sehingga gelembung modal (asing) tersebut berupaya dimasukkan ke dalam negeri, dan ditampung (baik oleh agen swastanya maupun pemerintah). Alat pendesaknya adalah lembaga-lembaga keuangan, perdagangan dan pembangunan dunia, seperti International Monetary Foundation (IMF), World Trade Organization (WTO), World Bank (WB), kesepakatan-kesepakatan/lembaga-lembaga bilateral dan multilateral lainnya, dan lain sebagainya. Bahkan, perkembangan terbaru dalam sejarah penanaman modal asing di Indonesia adalah: modal-modal tersebut ditampung oleh berbagai BUMN secara besar-besaran―baik sebagai peserta modal maupun sebagai pembeli langsung BUMN dan bank-bank yang diambil alih pemerintah (yang sudah atau tetap bangkrut walaupun sudah dipasok BLBI). Investasi spekulatif yang sangat berbahaya adalah portofolio, yang tak bisa diinvestasikan di sektor riil tapi diperjudikan lewat lalu-lalang perdagangannya. Itulah juga mengapa lembaga-lembaga keuangan (kredit) asing mulai marak di Indonesia.
Dan dampak dari kebijakan ekonomi seperti itu adalah kenaikan harga dan turunnya daya beli rakyat, terutama di sektor pertanian yang tak tersentuh modal―kecuali sektor agribisnis besar (seperti sawit, karet dan beberapa perkebunan besar negara). Dan pengangguran semakin terasa (juga peningkatannya). Itulah mengapa gerakan spontan mulai merebak dan meningkat di mana-mana, bahkan kwalitasnya pun mulai meningkat.
Logika kenaikan harga BBM terhadap pemerintah:
Dalam logika pemerintah yang menyatakan bahwa karena mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia dan adanya krisis pangan dunia sehingga harus menaikkan harga BBM, maka dapat dilihat dalam perhitungan cost biaya untuk menjadikan minyak mentah menjadi premium, maka itu membutuhkan dana sebesar US $10/barel (10 dolar AS per barel) dengan satuan 1 barel = 159 liter. Dan 1 liter itu senilai Rp. 630,-. Apabila premium dijual Rp. 4.500,- maka akan ada kelebihan dana sebesar Rp.3.870,- dan selisih antara Rp. 4.500,- kalau dikembalikan ke dollar akan menjadi 61,5 dollar AS (US $ 61,5). Dan itu berarti opportunity lost atau bukan uang hilang. Dengan ini justru sebenarnya Negara ini mengalami surplus atau kelebihan uang walau hanya US $120 (120 dollar AS). Tapi yang menjadi persoalan adalah, justru pemerintah ternyata terus menambah Utang Luar Negeri untuk APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sehingga dalam logika subsidi-pun dapat dinilai bahwa konsesus pemerintah ini adalah SALAH.
Situasi rakyat saat ini (terhadap kenaikan harga BBM):
Dapat dipahami bahwa yang akan menerima kebijakan ini adalah rakyat Indonesia di negara ini. Hingga kemudian kebijakan menaikkan harga BBM yang disusun oleh pemerintah SBY-JK saat ini – yang meneruskan logika kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, tentu menjadi catatan sejarah bangsa saat ini bahwa: harga BBM selalu naik dan semua harga-pun selalu naik. Dalam situasi dimana pendapatan (hak) buat rakyat sangat sulit diperoleh dan pengeluaran (kewajiban) buat rakyat terus dikondisikan (baca: dipaksa) dengan alasan demi pemenuhan kepentingan terhadap investor/pemodal asing maupun lokal oleh pemerintah. Karena itu tentunya pemerintah tidak dapat begitu saja menyimpulkan bahwa kemarahan rakyat yang turun dan tumpah ke jalan adalah merupakan suatu tindakan yang tanpa beralasan. Hal ini cukup membuktikan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang sejak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 masih dipimpin oleh Sisa-Sisa Orde Baru (Orba) dan para Reformis Gadungan (Parpol-Parpol) dalam parlemen/DPR yang dalam perjalanannya selalu menaikkan harga BBM. Sehingga hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa rakyat butuh suatu wujud pemerintahan alternatif yang kerakyatan; kebijakannya mensejahterakan dan tidak merugikan rakyat.
Dapat dilihat saat ini – melalui media massa – mereka (tokoh-tokoh gadungan yang hanya menjanjikan reformasi dan telah menjadi lembek/oppurtunis saat diberi sogokan kekuasaan), bahwa isu kenaikkan harga BBM ini dijadikan juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mencari muka dalam kepentingan politik mereka tersebut (baca; tentunya dalam kepentingan pemilu/pilkada). Tapi dalam kenyataannya bahwa sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa pemerintahan (siapapun presiden dan ketua MPR/DPR-nya) yang pro/mendukung terhadap masuknya modal asing ke dalam negara ini, maka krisis ekonomi dan politik bangsa akan semakin terpuruk karena ketergantungan terhadap pihak asing (baca: G7/AS, IMF, CGI, World Bank, dsb). Tidak adanya kemandirian negara ini dan ketergantungan terhadap pihak asing tersebut-lah yang kemudian menjadi salah satu pemicu penindasan terhadap rakyat (terutama rakyat miskin); Kenaikan harga BBM, Kenaikan harga kebutuhan hidup, Mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, Pengangguran, PHK massal, Upah Murah, Outsourching, Penggusuran dan Perampasan Tanah, Krisis Energi yang mengakibatkan krisis listrik dan air, hingga kepada tindakan reffressif/kekerasan terhadap rakyat oleh militer.
Karena itu GERAKAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM Kalimantan Timur menyatakan secara terbuka kepada bangsa dan negara ini untuk:
TOLAK KENAIKAN HARGA BBM dengan;
· Turunkan Harga Sembako !!
Bahwa kemiskinan rakyat sudah meluas dan terus meluas dinegeri ini, maka pemerintah harus segera menurunkan harga sembako yang menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat.
· Turunkan SBY-JK !!
Bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh SBY-JK saat ini adalah terbukti GAGAL (sama dengan pemerintahan-pemerintahan atau eksekutif dan legislatif sebelumnya) membawa rakyat keluar dari krisis ekonomi dan politik bangsa dan negara.
· Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin atau Kerakyatan !!
Karena itu dibutuhkan suatu pemerintahan alternatif buat rakyat yang dalam wujudnya adalah pemerintahan yang kerakyatan dengan program-program atau kebijakan yang mensejahterakan dan tidak merugikan rakyat Indonesia dinegeri-nya sendiri dan hal ini berupa pemerintahan rakyat miskin. Dan secara politik, pemerintahan yang bisa membawa rakyat keluar dari krisis ekonomi saat ini harus menolak kompromi atau intervensi pihak asing (pemodal/lembaga modal asing) yang berkepentingan terhadap sumber daya alam Indonesia saat ini.
· Nasionalisasi Aset Industri Tambang dan Migas Negara !!
Hal ini secara prinsip berarti negara harus mau dan berani untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dari pihak asing yang berkepentingan meng-eksploitasi dan meraup untung sebanyak-banyaknya lewat pengolahan sumber daya tambang dan migas di negeri ini. Dapat disederhanakan bahwa nasionalisasi yang dimaksud ini adalah, memberikan rakyat (khususnya rakyat miskin yang mayoritas) seluas-luasnya untuk mengelola/mengolah sumber daya alam dinegeri ini demi pemenuhan kebutuhan hidup rakyat sendiri. Karena itu-lah maka, segala bentuk nasionalisasi aset industri harus berada dibawah kontrol rakyat secara langsung.
· Hapus Utang Luar Negeri !!
Utang luar negeri merupakan salah satu upaya pihak asing lewat modal internasional-nya untuk masuk ke dalam negeri ini dan meraup untung berlipat-lipat lewat program ekonominya terhadap sumber daya alam Indonesia. Sehingga hal ini juga berdampak terhadap kenaikan harga BBM yang dialami saat ini, dimana pemerintahan SBY-JK telah menyatakan secara langsung dan terbuka bahwa kenaikan harga BBM adalah karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal ini cukup untuk menegaskan bahwa pemerintahan saat ini, masih ter-kooptasi oleh modal internasional. Dengan tidak adanya program ekonomi mandiri buat rakyat, maka hal ini akan menambah keterpurukan ekonomi rakyat saat ini. Karena itu dapat disimpulkan bahwa, utang luar negeri adalah merupakan akar dari jurang keterpurukan rakyat saat ini.
Dan oleh sebab itu pula, GERAKAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM Kalimantan Timur, menuntut kepada Pemerintah Propinsi (Gubernur) Kalimantan Timur untuk menolak kenaikan harga BBM dengan cara turut serta bersama rakyat Kalimantan Timur menanda-tangani surat pernyataan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan disaksikan oleh rakyat Kalimantan Timur secara langsung dan terbuka.
Sekian dan terimakasih.
Samarinda, 21 Mei 2008
GERAKAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM
KALIMANTAN TIMUR:
KPRM, Walhi, BPM dan Sema Untag, SRMK, PRP, HMJ Bahasa, FAKSI, PMII Samarinda, ABM, Pokja 30, PKL Oedah Etam, KASBI, SBMI, FNPBI-PRM, LMND-PRM, OSKM Sumalindo, JNPM, KM Hukum, KM Fisip Unmul, BEM Polnes, Rumah Bambu, JEFF, ARM Samarinda, FPWM, Naladwipa, JARI, BEM Unmul, SHI, JATAM, SBSI-STM, HMB-R, C-Force, BEM STAIN, KAMMI, HMI, HIMMAH-NW, PMII Kukar, ISMAHI, BEM Widyagama, STMIK, IMM, Pusdima
Humas: 0856 5220 8434 a.n Wendy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar