[Sikap] Surat Terbuka

Surat terbuka kader Partai Rakyat Demokratik dan Pengurus DPP Papernas
Xaveria Rienekso H

Salam Pembebasan !

Surat terbuka ini menindaklanjuti Surat Keputusan No. 14/KPP-PRD/Pemb/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) dan SK Nomor: 070/DPP-PAPERNAS/A/I/2008 yang dikeluarkan oleh DPP Papernas. Surat terbuka ini saya buat karena menjadi kebutuhan mendasar hak atas demokratisasi karena tidak ada lagi demokratisasi ataupun "sendem" (sentralisme demokratik) seperti yang selama ini menjadi satu kunci kemenangan PRD dan atau dengan landasan ini, PRD memecat kadernya begitupun DPP Papernas, termasuk saya. Tidak ada harapan yang berlebihan atas surat terbuka yang saya buat ini, namun dengan demikian, setidaknya semua pihak bisa mengerti dan memahami landasan KPP PRD yang dipimpin oleh Agus Jabo Priyono dan Dita Indah Sari dan DPP Papernas yang dipimpin oleh Agus Jabo Priyono dan Haris Sitorus melakukan pemecatan terhadap saya sebagai kader PRD dan pengurus DPP Papernas.

Pemilu 2009 merupakan momentum politik yang menjadi titik tolak untuk menentukan nasib 200 juta rakyat Indonesia kedepan. Dengan Pemilu 2009 tersebutlah yang menjadi salah satu bagian landasan bagi PRD untuk cita-cita mensejahterakan rakyat. Untuk itulah PRD mengambil sikap politik untuk mengintervensi Pemilu 2009. Pemilu 2009 tidak bisa dilewatkan begitu saja tanpa keterlibatan (intervensi) dari seluruh gerakan demokratik dan rakyat. Dan bagi PRD, sebagai partai politik memiliki tugas pokok yaitu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan massa pendukungnya dan untuk memaksimalkan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itulah Pemilu menjadi penting bagi PRD untuk diintervensi terlebih lagi ditengah situasi krisis ekonomi-politik Indonesia saat ini. Dimana penjajahan modal asing semakin kuat bercokol di tanah air yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, liberaliasai ekonomi yang berakibat pada hancurnya produk pertanian Indonesia, hancurnya industri nasional. Pemilulah yang akan memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan atau parlemen, dan merupakan salah satu pranata konstitusional bagi perubahan hubungan-hubungan kekuasaan. Situasi inilah yang menjadi landasan bagi PRD bersama dengan organisasi-organisasi massa demokratik membentuk alat politik baru : PAPERNAS. Dengan alat politik baru inilah PRD dan ormas-ormas demokratik bekerja penuh untuk mengintervensi Pemilu 2009.

Namun demikian UU Pemilu dan Partai Politik saat ini tidak mengkehendaki kehadiran partisipasi politik rakyat. Dalam berbagai pasalnya tidak mengakomodir kepentingan mayoritas rakyat untuk membangun alat politiknya sendiri.

Melihat situasi ini, dalam proposal PRD yang ditawarkan di Presidium Nasional PAPERNAS—yang kemudian disetujui oleh sebagian anggota PAPERNAS, disetujui oleh sebagian kader PRD, catatan : draft proposal PRD dibuat oleh sepihak/sebagian kader PRD saja/tidak melibatkan seluruh partisipasi kader--- menunjukkan arah politik dalam mengintervensi Pemilu 2009 dengan taktik koalisi/merger/fusi (bergabung/berkoalisi dengan partai politik yang akan lolos menjadi partai politik peserta Pemilu 2009). Dan Partai Bintang Reformasi (PBR) merupakan Parpol yang menjadi rujukan PRD untuk PAPERNAS berkoalisi dalam Pemilu 2009. Dengan koalisi ini diharapkan PAPERNAS dapat melanjutkan kerja intervensi Pemilu 2009 yang dimaknai bisa menjadi partai politik peserta Pemilu, bisa masuk parlemen. Dan mengapa PBR yang menajdi rujukan? Dalam argumentasi PRD yang dipimpin oleh Agus JP dan Dita Indah Sari, bahwa PBR merupakan partai politik yang anti terhadap imperialisme, pro rakyat miskin, dan harapan besar untuk bisa "memerahkan" PBR menggelanyuti argumentasinya.

Kehendak sikap politik dan segala argumentasi (lebih pada pembenaran dan manipulatif yang membenarkan PBR sebagai partai pro rakyat miskin) PRD saat ini dalam mengintervensi Pemilu 2009, oleh sebagian kader dan Komite Pimpinan Wilayah PRD dan di Papernas sendiri dinilai tidak sesuai dengan situasi obyektif dan garis politik PRD dan Papernas yang lahir dari kesadaran untuk menjadi partai alternatif. Dalam hal ini, saya sebagai salah satu kader yang menolak politik koalisi Partai Politik dalam mengintervensi Pemilu 2009 menilai Pemilu 2009 tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sejati dan tidak akan menghasilan perubahan bagi kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Pemilu 2009 hanya alat legitimasi kekuasaan rejim boneka imperialis. Karena perangkat hukum yang mengiringinya tidak mengakomodir kepentingan 200 juta rakyat miskin di Indonesia. UU yang melegitimasinya tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam perumusan sampai pengesahannya. Jalan parlementer untuk rakyat miskin bagi perubahan politik telah ditutup! Keterlibatan Partai Politik yang ada sekarang, dalam proses perumusan dan pengesahanya tidak representatif bagi perjuangan rakyat miskin. Karena dalam tindakan praktek politiknya tidak ada satupun partai politik di negeri ini yang benar-benar berjuang bersama rakyat, berpihak kepada kepentingan rakyat. "Bagaimana sebuah pemilu bisa berjalan dengan demokratis, jika UU yang mengaturnya tidak demokratis?" "Bagaimana rakyat bisa berpartisipasi politik penuh dalam pemilu 2009 mendatang jika jauh sebelumnya sudah dibelenggu haknya?"

Untuk itulah, saya bagian dari kader PRD dan juga pengurus DPP Papernas menolak politik koalisi PAPERNAS-PBR. Atau mungkin rencana selanjutnya PAPERNAS akan berkoalisi dengan Partai Politik manapun. Yang memang garis politik PRD yang termanifestasikan melalui Papernas saat ini merupakan garis politik yang sekedar mencari peluang akhirnya mengalami hambatan untuk berkoalisi dengan PBR dan menemukan PDP sebagai bentuk peluang untuk berkoalisi meraih kursi di parlemen! Karena sangat jelas bahwa partai politik yang ada saat ini hanya melihat rakyat sebagai objek mesin suara dalam pemilu dan melihat pemilu sebagai arena untuk menyentuh dan melanggengkan kekuasaan belaka! Dan praktek politik yang dijalankan PBR serta Parpol yang lainnya selama ini cenderung menjadi alat negara untuk merepresif rakyat. UU Penanaman Modal yang mengakibatkan liberalisasi ekonomi negeri ini disahkan oleh Parpol-parpol tersebut. Begitu pula penggusuran rumah, penggusuran pedagang, represifitas terhadap petani di beberapa daerah, pembiaran korban kasus lumpur Lapindo, dll tidak pernah menjadi sentuhan riil parpol-parpol, termasuk PBR (yang dianggap pro rakyat miskin oleh PRD Agus JP-Dita indah Sari dan Papernas Agus JP dan Haris Sitorus) untuk mensejahterakan rakyat pendukungnya. Jadi sangat tidak tepat jika PRD menegaskan dirinya untuk mendorong alat politik barunya : PAPERNAS untuk berkoalisi dengan PBR (atau parpol lainnya).

Bagi saya, PRD yang lahir dari labirin politik yang sekat-sekatnya telah dibangun dan dijaga oleh rejim militeristik, kami lahir dari kondisi mampatnya saluran-saluran politik parlementer, PRD lahir dan tumbuh dari rahim gerakan massa tidak bisa dengan semena-mena menghancurkan kepercayaan massa rakyat untuk berkuasa, dengan jalan berkoalisi dengan parpol yang selama ini telah mengebiri kepentingan rakyat itu sendiri. Karena ada satu situasi yang lebih konkrit dan penting untuk segera dijalankan oleh PRD yaitu membangun persatuan diantara gerakan demokratik dan bersama-sama dengan massa rakyat luas untuk membangun politik alternatif rakyat miskin sehingga rakyat mampu membantu dirinya sendiri, berjuang untuk dirinya sendiri merebut kekuasaan dari rejim boneka imperialis dalam mengintervensi pemilu, tanpa berkoalisi dengan parpol-parpol yang nyata-nyata memanipulasi kesadaran rakyat, menipu rakyat dan menegasikan kepentingan/kebutuhan rakyat saat ini.

Sampai disini, PRD "memberikan ruang demokrasi" bagi para kadernya untuk meyakini sikap politik masing-masing : sikap politik koalisi parpol dan sikap politik alternatif rakyat miskin (menolak koalisi PAPERNAS-PBR). Namun "ruang demokrasi" tersebut telah benar-benar ditutup oleh pimpinan PRD sendiri. Proposal PRD dalam Presidium Nasional PAPERNAS tidak lahir dari seluruh aspirasi kader. Bahwa proses pemecatan saya dari kader dan keanggotaan PRD tidak melalui mekanisme demokratis seperti yang tercantum dalam AD/ART dan semangat PRD selama ini. Dan persoalan tidak menjalankan sentralisme demokratik, melakukan fitnah, menghancurkan organisasi, memanipulasi, mengintrik seperti yang dituduhkan oleh KPP PRD yang dipimpin Agus J Priyono dan Dita Indah Sari terhadap saya sungguh tanpa landasan yang rasional dan bukti kosong (tidak melalui pembuktian/mekanisme yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi progresive-revolusioner). Dan menurut saya, pemecatan saya dan kader PRD yang lainnya, sikap ini lebih menunjukkan bahwa PRD yang dipimpin Agus JP-Dita Indah Sari benar-benar memanipulasi kesadaran rakyat dengan propaganda koalisi PAPERNAS-PBR adalah politik alternatif dan solusi kesejahteraan rakyat!

Namun demikian, saya sangat menyadari betul, karena untuk pikiran-pikiran saya (dan kawan-kawan yang menjujung tinggi politik alternatif rakyat miskin) inilah, saya (dan atau kami) telah didakwa semena-mena melakukan tindakan "subversif" oleh KPP PRD yang dipimpin Agus JP dan Dita Indah Sari. Jika saja KPP PRD yang dipimpin Agus JP dan Dita Indah Sari tidak hendak memanipulasi kesadaran massa rakyat dan melihat objektif situasi nasional sehingga mampu menjalankan politik alternatif untuk memimpin radikalisasi gerakan massa yang sedang bergerak sporadis dan tidak terpimpin saat ini, dan kepada mereka ditugaskan untuk mengawasi apa yang dipikirkan oleh lebih dari 40 juta rakyat miskin, maka bisa dipastikan : mayoritas rakyat miskin di Indonesia akan terbukti "subversif" seperti kami, seperti rejim mendakwa PRD pada tahun 1997 yang lalu.

Dan untuk pikiran-pikiran saya yang menolak "koalisi PAPERNAS"/politik manipulatif ini di dalam partai revolusioner yang menjujung tinggi demokrasi dan selalu berjuang bersama massa, sungguh ironis karena harus terlebih dahulu dirampas hak demokrasinya! Sungguh pembunuhan karakter, karena pikiran-pikiran saya ini harus memperoleh stigma sebagai perusak organisasi! KPP PRD dan DPP Papernas yang dipimpin oleh para reformis gadungan yang mengalami kelelahan dalam perjuangannya dan ingin segera masuk dan duduk di kursi parlemen, tidak pernah memberitahukan perbuatan yang disangkakan kepada saya dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini "mereka" tidak mengintegrasikan/mengkoordinasikan saya dalam mekanisme koordinasi organisasi. Yang sesungguhnya itu adalah hak yang harus saya peroleh sebagai kader partai. Namun tiba-tiba sekehendak hati "mereka" melakukan pemecatan!

Indonesia adalah negeri yang selama ini telah memberi saya hidup dari tanah, udara dan airnya. Oleh karenanya, saya sangat mencintai dan merasa memilikinya bersama jutaan rakyat yang dimiskinkan oleh rejim boneka imperislis saat ini termasuk para embrio agen rejim borjuasi : termasuk mereka yang hendak dan sedang memanipulasi kesadaran rakyat (PRD/Papernas). Bersama-sama mereka, saya tidak pernah bosan untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban kami sebagai rakyat. Agar kelak Indonesia bisa menjadi sepenuhnya milik rakyat. Untuk itulah bagi saya, kekuasaan harus diabdikan untuk dan dari rakyat. Untuk itulah saya memilih politik alternatif rakyat miskin dan menolak politik PRD yang dipimpin Agus JP dan Dita Indah Sari dan Papernas yang dipimpin oleh Agus JP-Haris Sitorus untuk "PAPERNAS berkoalisi DENGAN ATAU TANPA PBR". KARENA POLITIK ALTERNATIF RAKYAT MISKINLAH YANG SAAT INI DIBUTUHKAN RAKYAT DAN MENJADI KEMENDESAKAN UNTUK MENGHIMPUN SELURUH KEKUATAN RAKYAT. Bukan "koalisi PAPERNAS" dan bukan pula Pemilu 2009 yang tidak dapat menjawab persoalan kemiskinan/pengangguran/kesulitan ekonomi rakyat saat ini. Oleh karenanya, hari depan negeri ini hanya akan sungguh-sungguh ditentukan oleh rakyatnya, bukan oleh pemilu ataupun parpol-parpol yang hendak memanipulasi kesadaran rakyat.

Pemecatan yang dilakukan oleh PRD dan Papernas terhadap saya dan kawan-kawan yang lainnya, termasuk pembekuan komite-komite wilayah PRD/Papernas karena menolak politik oportunis untuk berkoalisi dengan borjuasi, memberikan satu bukti bahwa :

1. Bahwa PRD telah meremehkan kemampuan rakyat dan gerakannya untuk melakukan pembebasan (radikal) bagi dirinya sendiri dari penjajahan imperialisme dan boneka-bonekanya;
2. Bahwa PRD telah meremehkan kemampuan rakyat dan gerakannya untuk membangun persatuan yang kokoh untuk membebaskan dirinya dari penjajahan imperialisme dan boneka-bonekanya;
3. Bahwa PRD telah memberikan ilusi (baca: menipu) rakyat, dengan menyimpulkan bahwa perlawanan anti imperialisme dan bonekannya di parlemen (saat ini) sangat besar peluangnya;
4. Bahwa PRD telah menghancurkan politik dan alat perjuangan alternatif rakyat, yakni PAPERNAS dan organisasi pendukungnya, dengan meleburkan diri kepada partai penindas rakyat, sehingga mempersulit perjuangan rakyat ke depannya;
5. Bahwa PRD telah menjerumuskan PAPERNAS pada GARIS POLITIK PARLEMENTARIS

Terimakasih.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Dan kepada Partai Rakyat Demokratik saya ucapkan banyak terimakasih, karena PRD yang membuat saya banyak belajar untuk mengerti persoalan mendasar rakyat.

Terimakasih,

Xaveria (Staff KPP PRD, Bendahara I Dewan Pimpinan Pusat PAPERNAS dan Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional)