Buruh Serukan Tolak Pemilu

Jum`at, 20 Maret 2009

RADAR MOJOKERTO - Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 yang tinggal 20 hari lagi mendapat penolakan dari kalangan buruh. Mereka yang tergabung dari berbagai organisasi pergerakan justru menolak pelaksanaan pemilu. Sebab, hal itu dinilai bagian dari pembodohan terhadap masyarakat selaku pemilih.

''Pemilu 2009 ini bukan pemilu rakyat melainkan pemilu para elite politik. Karena itu harus ditolak jika tidak ingin dibodohi," kata Slamet Khusairi saat menggelar orasi di Sekretariat FNPBI di Lingkungan Suratan VI Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto kemarin.

Selain FNPBI tergabung dalam aksi 40 aktivis tersebut juga diikuti beberapa organisasi perburuhan lainnya. Seperti SPI, PPRM, PRM, Aspam dan mahasiswa. Dalam kesempatan yang sama para buruh juga meresmikan posko pengaduan bagi masyarakat yang ada di Sekretariat FNPBI. Baik terkait pemilu, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tindakan represif terhadap pengamen dan anjal. Serta kebijakan perusahaan yang tidak memihak kaum buruh.
''Pengaduan apa pun kami siap melakukan pendampingan,'' kata Slamet. Aksi yang berlansung sejak pukul 11.00 kemarin tidak hanya berbentuk ajakan penolakan pemilu dan orasi. Dengan memainkan alat musik ala pengamen mereka juga menyerukan masyarakat sekitarnya agar memilih menjadi golongan putih (golput).

''Selama ini dengan memilih elite politik mereka seakan-akan bisa masyarakat bisa sejahtera. Padahal itu bohong besar," teriak salah satu peserta aksi.

Tidak puas menggelar aski di depan Sekretariat FNPBI, mereka lantas mengalihkan perhatian dengan cara melakukan long march dari secretariat mengitari perumahan warga. Di sepanjang jalan mereka lantas membagikan selebaran pada masyarakat langsung.

Bahkan, meski tanpa dilengkapi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari polisi mereka nekat melanjutkan aksinya di simpang lima depan Monumen Pahlawan Kranggan, Mojokerto.

Tidak berbeda dengan aksi sebelumnya, dilengkapi atribut organisasi mereka kembali melakukan orasi secara bergantian dan membagi-bagikan selebaran pada pengendara. Meski mendapat pengawasan dari puluhan petugas Polresta, namun ajakan menolak pemilu tetap berlangsung.

Kordinator Aksi Afik Irwanto mengungkapkan, aksi tolak pemilu tersebut bukan hanya bagian kekecewaan masyarakat atas kebohongan elite politik selama ini, melainkan adanya pengaruh pemilik modal seperti tak bisa dipisahkan. ''Dari pada hanya menghasilkan pemimpin yang memihak rakyat lebih baik kita tolak Pemilu 2009 yang tidak demokratis ini," terangnya.

Disamping itu, melalui selebaran mereka meminta masyarakat yang resah karena janji-janji politik. Sebaliknya pemilu tidak lebih dari sandiwara kaum elite politik. ''Kami juga menyerukan pada masyarakat agar tidak mudah terbeli rayuan palsu. Berupa iming-iming uang dan barang," paparnya.

Selain dalam bentuk aksi, penolakan pemilu itu juga dibuktikan oleh 3 aktivis buruh yang tercacat sebagai petugas PPK dan KPPS. Dengan menyatakan sikap pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Diantaranya Hari Cahyono salah satu ketua TPS di Kelurahan Wates Magersari, Lestari anggota PPS di Desa Kenanten, Puri, Kabupaten Mojokerto dan Slamet Khusairin sebagai salah satu anggota TPS di Desa/Kecamatan Sooko. ''Karena kami berbeda prinsip lebih baik mengundurkan diri," tegas Hari. (ris/yr)