13 Maret 2009

Puluhan mahasiswa di UGM kampanye boikot Pemilu 2009

12/03/2009 23:42 - Pemilu 2009

Liputan6.com. Di Yogyakarta, puluhan mahasiswa di Universitas Gajah Mada menggelar kampanye ke berbagai fakultas untuk memboikot Pemilu 2009. Mereka pesimistis akan adanya partai dan caleg yang memperjuangkan pendidikan murah. Dalam orasi yang digelar di dalam kampus ini para mahasiswa menuntut pembatalan pemilu karena pemilu bukan jaminan untuk mensejahterakan rakyat.

Sukabumi: Ancaman akan memboikot Pemilu 2009 mengemuka dari berbagai daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat, misalnya, karyawan PT Davomas memastikan tidak akan ikut pemilu. Pasalnya, anggota DPR yang mengunjungi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Padahal, anggota DPR dari Komisi IX yang datang berkunjung berjanji akan menyelesaikan masalah di mereka.

Sedangkan di Depok, Jabar, ratusan warga berunjuk rasa ke Balai Kota Depok karena nama mereka tak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Selain membentangkan spanduk, mereka pun memberikan bukti nama-nama yang tidak tercantum dalam DPT. Warga memprotes wali kota karena aparat bawahannya tidak memasukkan mereka dalam DPT Kota Depok.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Read More......

27 Februari 2009

Tuntut Pembebasan Aktivis PMII Yang Ditahan Polresta Mojokerto

MOJOKERTO - Puluhan orang aktivis yang tergabung dalam Dewan Harian Politik Rakyat Miskin Mojokerto (DHK PPRM-Mojokerto) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkot Mojokerto, kemarin (24/2). Pendemo yang berasal dari gabungan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent, SPI Mojokerto, Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM) serta BEM Unimas ini menyerukan delapan tuntutan, termasuk pembebasan Miftah, aktivis PMII yang menjadi tersangka saat menggelar demo di Pemkot Mojokerto November 2008 lalu. Saat ini Miftah masih ditahan karena kasus itu.

Selain itu, para pendemo menyerukan agar pemerintah menghentikan aksi PHK yang dilakukan berbagai perusahaan besar di Indonesia terutama di wilayah Mojokerto.

Sekretaris DHK PPRM Mojokerto, Toyik Kusairin mengatakan, dengan mengeluarkan SKB 4 menteri, pemerintah SBY-KALLA semakin tegas menunjukkan posisi keberpihakannya kepada para pemilik modal dan buka kepada rakyat miskin. ''Inilah bukti kegagalan rezim yang anti rakyat miskin,'' ungkapnya kemarin.

Selain itu, tambah Toyik, semua solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi hanya menambah semakin berat beban kehidupan rakyat miskin. ''Para elite politik dan partai-partai yang selalu mengobral janji kosong, semakin sibuk membangun profil dengan menipu rakyat demi perebutan kekuasaan mereka di pemilu April mendatang. Peserta pemilu adalah partai yang telah gagal menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan. Anggota ABM justru menjadi tersangka kriminalitas dari rakyat,'' ujarnya.

Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah tidak pernah sama sekali mengajak rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan. ''Ada delapan poin yang kita serukan dalam aksi ini, stop PHK, turunkan harga kebutuhan poko dan barang, upah layak nasional, pendidikan dan kesehatan gratis, tolak sistem kerja kontrak, hentikan penggarukan pengamen, bebaskan kawan Miftah dan hentikan kriminalitas terhadap aktivis gerakan rakyat,'' jelasnya.

Perwakilan Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM), Abdi mengatakan, Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April nanti tidak akan mengubah nasib kaum miskin. Ia menyatakan, para wakil rakyat yang mencalonkan diri hanyalah orang gagal. ''Masih banyak pendidikan dan kesehatan mahal, persoalan rakyat miskin masih banyak, pemilu tidak dapat merubah nasib kaum miskin,'' terangnya saat berorasi di depan Pemkot Mojokerto.

Dalam aksinya, aktivis DHK PPRM Mojokerto melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Mojokerto menuju Pemkot Mojokerto dengan berjalan miring sambil menyanyikan lagu perjuangan. Di depan kantor pemkot, para aktivis berorasi dengan membawa spanduk dan poster secara bergantian. Puas berorasi, para pendemo kembali longmarch ke TMP Mojokerto.

Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut pembebasan rekan mereka, Miftah yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Mojokerto sejak dua minggu lalu. Miftah dianggap oleh pihak kepolisian telah melakukan penghasutan saat berlangsungnya demonstrasi di halaman depan kantor wali kota Mojokerto. Ia dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena ia sebagai koordinator aksi saat itu. (ang/yr)

Read More......

Buruh Ancam Boikot Pemilu

Rabu, 25 Februari 2009 00:09

MEDAN, MANDIRI
Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB-SU) mengancam dengan mengambil jalan pintas melakukan boikot Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal itu dikatakan pimpinan aksi FSPB-SU, C Sitompul usai melakukan aksi unjukrasa di Mapoldasu, Senin (23/2).


Aksi tersebut dilakukan puluhan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) meminta mengusut tuntas kekerasan dan represifitas pihak kepolisian terhadap buruh PT TRD yang dijanjikan AKBP Rumida Sianturi kepada buruh pada 16 Februari 2009 lalu. “Ucapan janji AKBP Rumida Sianturi hanya tinggal janji. Hukum di negeri ini masih berpihak kepada yang memiliki modal,” paparnya.

Disebutkannya, hukum yang diperjual belikan telah merubah wajah peradilan yang serupa dengan rumah bordil. Bahkan, petugas hukum kini seperti pelacur yang menjajakan peradilan dengan harga yang semakin sulit untuk dinalar. “Dibalik retorika demokrasi, kita menyaksikan negara kian menjauhi rakyat dan prinsip keadilan, karena setiap alat negara lebih berpihak kepada pemodal,” tegasnya. [jam]



Read More......

19 Februari 2009

Ratusan Buruh PT TRD Demo Disnaker Medan

Rabu, 18/02/2009 15:56 WIB

Detik. Com. Medan - Seratusan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan, Jl. Wahid Hasyim, Rabu (18/2/2009). Mereka mendesak Disnaker Medan segera memberikan sanksi kepada PT TRD karena belum membayar pesangon telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Front Solidaritas Buruh (FSB) Sumatera Utara (Sumut) membawa miniatur keranda mayat, sebagai simbol matinya ketegasan Disnaker Medan dalam membela hak-hak kaum buruh di Medan. Selain itu, buruh juga menggelar orasi.

Dalam orasinya, kordinator aksi Aziz mengatakan, pernyataan pailit yang dikeluarkan PT TRD hanya alasan agar terlepas dari tanggungjawab membayar pesangon kepada buruh yang di PHK. Buktinya, PT TRD membeli mesin baru dan mempekerjakan buruh baru dengan sistem kontrak.

"Jangan karena alasan bangkrut, perusahaan mau lari dari tangungjawab tidak membayar pesangon. Ini alasan yang dibuat-buat perusahaan," kata Aziz.

Dalam orasinya, Aziz juga mengecam oknum pejabat Disnaker Kota Medan yang disinyalir telah menerima suap dari PT. TRD hingga berpihak kepada perusahaan. Mereka menyatakan punya bukti adanya praktik suap perusahaan kepada oknum Disnaker Medan.

Menyambut aksi demo ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan S. Radja Hutagalung menyatakan, saat ini Disnaker sedang melakukan audit untuk memastikan PT TRD mengalami pailit atau tidak hingga memberhentikan secara sepihak 280 orang buruhnya.

"Jika dari hasil audit nanti perusahaan berbohong, maka kita akan mencabut izinnya dan perusahaan harus membayar pesangon buruh secara penuh, " tegasnya Hutagualung

Hutagalung juga mengatakan, akan menyelidiki tudingan adanya praktik suap yang dilakukan bawahannya. Dia berjanji, jika terbukti, dia akan berupa pemindahan, penurunan jabatan atau pemecatan sesuai PP 30 tentang disiplin PNS.

Pada bagian akhir aksi yang mendapat pengawalan ketat dari polisi anti huru-hara bersenjata lengkap tersebut, buruh mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Disnaker Medan. (rul/djo)



Read More......

10 Februari 2009

Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara







FSPB SU Blokir Jalan Imam Bonjol Medan January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan yang memproduksi kayu lapis. (I01MOS)

FSPB SU Kembali Blokir Jalan Imam Bonjol Medan
January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan sebagai protes atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha PT Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan produsen kayu lapis.

Pimpinan Unjuk Rasa, Abdul Azis mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang telah memberlakukan PHK kepada 254 orang karyawannya. “Kami melakukan unjuk rasa dengan cara memblokir jalan bukan bermaksud untuk membuat kemacetan, tetapi agar masyarakat tahu bahwa nasib kami telah dibuat semena-mena oleh perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan tersebut, juga berhubungan dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yang berakibat membuat pengusaha sewenang-wenang melakukan pemecatan kepada sejumlah buruh. “Ini lah buktinya dengan diberlakukannya SKB empat menteri ini, pemilik perusahaan bisa sewenang-wenang melakukan pemecatan, sudah terbukti di PT. Tjipta Rimba Djaja, ratusan buruh telah di PHK,” katanya lagi.

Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol karena kendaraan tidak bisa melintas. Untungnya polisi segera bertindak sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. Aksi pemblokiran Jalan Imam Bonjol Medan juga pernah dilakukan FSPB SU pada tanggal 5 Januari 2009 lalu. (I01MOS)


Demo Tolak PHK Sepihak

Tuesday, 06 January 2009 07:48

Puluhan pendemo yang terdiri dari para buruh, mahasiswa, tani, kaum miskin kota, dan perempuan menggelar aksi di tengah teriknya matahari, kemarin. Mereka bergerak ke gedung DPRD Medan. Sambil memajang spanduk mereka menolak peraturan bersama (SKB) 4 Menteri yang dikeluarkan SBY-JK untuk melepas tanggung jawabnya dalam hubungan industrial. Akibat SKB 4 Menteri itu, posisi tawar para buruh jadi lemah, dan serikat pekerja/serikat buruh tidak berpihak kepada buruh.

Seperti yang dilakukan PT TRD (Tjipta Rimba Djaja) memPHK sepihak karyawannya.
Selain itu, belum lama ini pemerintah SBY-JK juga mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang mensyaratkan dunia pendidikan semakin mahal. Karena dikomersialisasikan (diperjualbelikan) untuk kepentingan investor (pengusaha). “Pendidikan akan selalu menjadi barang mewah, sehingga rakyat miskin terutama anak buruh tidak mampu mengecap pendidikan tinggi.

Kini ditambah lagi peraturan SKB 4 Menteri, membuat PT Tjipta Rimba Djaja mem-PHK sepihak buruh. Lebih menyakitkan lagi, PHK sepihak terjadi tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada buruh,” teriak Jamidah dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang bertindak sebagai orator.
Bahkan Jamidah mengaku buruh yang bekerja di PT TRD tidak diberikan Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karena ini sudah melanggar UU tenaga kerja No 13 serta dikenakan sanksi administrasi. “Buruh bukanlah sapi perah yang setiap hari keringatnya terus dihisap untuk terus memperkaya perusahaan.

Selain itu, Aziz dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang mengatakan pemerintah SBY-JK gagal menyejahterakan rakyat. Partai-partai politik yang ada saat ini tidak mampu mengeluarkan rakyat dari krisis, mereka cenderung memperkaya diri. “Sehingga yang kaya akan semakin kaya, dan si miskin akan semakin miskin” protesnya.
Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya kaum buruh, tani, mahasiswa, anak jalanan, abang becak, nelayan, dan kaum miskin kota lainnya bersatu membangkitkan perlawanan menuntut kesejahteraan yang menjadi hak dasar.

Yuni |
Global | Medan

Lampiran:

Kronologis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT Tjipta Rimba Djaya


19 Nov 08: Sebagian buruh PT TRD dirumahkan dengan alasan tidak ada order karena krisis global.
17 Des 08: Buruh mengambil Tunjangan Hari Raya; pihak perusahaan melakukan pemberitahuan secara lisan bahwa mereka akan di PHK.

19 Des 08: Buruh-buruh diminta perusahaan agar mengambil uang pengunduran diri.

20 Des 08: Perusahaan memberikan tanda silang pada (setiap) slip gaji upah 50% yang dirumahkan. Pada saat itu juga Kasir perusahaan merampas secara paksa kartu Scan Buruh/pekerja, yakni: Laki-laki sebanyak 111 orang, perempuan sebanyak 143 orang. Jumlah keseluruhan 254 orang.

22 Des 08: Sekitar 60 buruh melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut, dengan tuntutan Menolak PHK Sepihak, dan menuntut diberikannya uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2. Terjadi perundingan Bipartit I, dimana keputusan perusahaan hanya bersedia membayar pesangon 1 X ketentuan pasal 156 ayat 2 UU no.13.


5 Jan 09: Sekitar 80 buruh melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Prov. SU dan diterima oleh Mursito Kabu Kasuda, anggoa Komisi E yang mengatakan langsung via Handphone kepada Lemta Surbakti (pihak perusahaan) dan Mursito mengatakan “
jangan dulu ada PHK, tolong hargai kami sebagai anggota dewan.”

6 Jan 09: Perundingan Bipartit II, Perusahaan hanya bersedia membayar 1 ketentuan ditambah 1 bulan, sementara tuntutan buruh agar perusahaan harus membayar 2 ketentuan.

9 Jan 09: Terjadi Perundingan Bipartit ke III, perusahaan menambah menjadi 1 ketentuan 2 bulan. Dalam pertemua tersebut, Lemta Surbakti memberikan tenggang waktu kepada buruh selama 1 minggu untuk mengambil uang pesangon tersebut dan mengatakan: “
Apabila dalam waktu 1 minggu tidak diambil maka perusahaan akan menghilangkan tambahan 2 bulan dan buruh hanya berhak mendapatkan 1 ketentuan”.

14 Jan 09: Hearing dengan Komisi E DPRD SU, yang hanya dihadiri oleh Disnaker dan Buruh. Rekomendasi dalam peretemuan tersebut, agar diselesaikan ditingkat mediasi (di Disnaker).

16 Jan 09: 12 buruh yang masih bertahan melakukan perundingan Tripartit I di Disnaker, namun perusahaan tetap bertahan dengan 1 ketentuan + 2 bulan upah, yang dilanjutkan perundingan II Tgl 22 Jan 09.


22 Jan 09: Perundingan Tri Partit II, perusahaan tetap bertahan, dan diberikan waktu 1 minggu bagi kedua pihak untuk berpikir agar bisa diselesaikan sebelum dibawa ke Pengadilan.


29 Jan 09: Keluar Anjuran dari Disnaker, untuk diberi waktu 10 hari agar memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan. Aksi kembali ke DPRD SU dengan melakukan penyegelan ruang KOMISI E DPRD Prov.Su.dengan jumlah massa 80 orang.


31 Jan 09: Buruh mengambil upah, dan sebanyak 286 orang di PHK, slip gaji mereka diberi tanda silang, dan kartu scan dirampas.


2 Feb 09: Ratusan buruh melakukan pemogokan di depan pabrik yang dimulai dari pukul 05.30. Hingga malam ini (7 Februari) buruh-buruh masih bertahan dan mendirikan tenda, dengan tuntutan penolakan Penolakan PHK sepihak & Nasionalisasi PT Tjipta Rimba Djaja untuk kesejahteraan Buruh dibawah kontrol Buruh.


3 Feb 09: Ratusan Buruh masih bertahan di depan pabrik.

Catatan: Hingga berita ini diturunkan, aparat sedang melakukan pembubaran paksa terhadap pendudukan pabrik yang dilakukan oleh kawan-kawan FSPB SU.

PT Tjipta Rimba Djaja berdiri pada tahun 1972 yang bergerak dibidang Ply Wood (Kayu Lapis). Tjipta Rimba Djaja merupakan induk Perusahaan Tjipta Group. Kantornya beralamat: Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H No.46 Medan 20234, Indonesia Telp : (061) 4525799, 4565566 Fax : (061) 4524422 Email : home@tjipta.com Pabrik beralamat: Jalan K.L.Yos Sudarso Km 7,5 Medan 20241 Indonesia Telp : (061) 6614622, Fax (061) 6617932.

Aksi dilakukan oleh:

Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara:

Kelompok Diskusi Buruh Sumatera Utara (KDB SU)

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia – Politik Rakyat Miskin (FNPBI PRM)

Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM)

Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM)

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND PRM)

Serikat Tani Nasional – Politik Rakyat Miskin (STN PRM)
Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK)


Turut Bersolidaritas :
Serikat Buruh Tjipta Rimba Djaya (SB TRD)
Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

Read More......

03 Januari 2009

Saatnya Rakyat Palestina Menyatukan Diri dalam Intifada ke-3

Zely Ariane *

Bulan Juli tahun 2008 lalu, Barrack Obama, Presiden baru AS berkata: “Jika seseorang meluncurkan roket ke rumah saya ketika kedua puteri saya sedang tidur, maka saya akan melakukan segala daya upaya untuk menghentikannya, dan saya harap rakyat Israel juga melakukan hal yang sama” (www.Solidarity-US.org). Pada tanggal 27 Desember 2008, harapan Obama itu terwujud lewat serangan udara Israel yang meluluhlantakkann Gaza, dan menewaskan tak kurang dari 280 orang. Tak berhenti, segala daya upaya yang dimaksudkan Obama terbukti dilakukan oleh tentara Israel, dengan buah kesuksesan sedikitnya 429 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Perwakilan PBB menambahkan, lebih dari setengah yang terbunuh itu adalah warga sipil, sementara korban dari pihak Israel sedikitnya 4 orang meninggal (detik.com). Obama, hingga saat tulisan ini diangkat, tidak berujar sepatah katapun.

Sayang sekali, Tiffatul Sembiring (Ketua Umum PKS) malah melayangkan pengharapannya pada Obama, sambil mencerca George Bush, disela-sela aksi solidaritas PKS untuk Palestina beberapa waktu lalu di Jakarta. Benar-benar pengharapan yang salah alamat.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, tampak sumringah tampil di televisi baru-baru ini, berbagi tawa dengan Hosni Mubarak, pemimpin besar Mesir. Bahkan menurut New York Times, Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit, menanggapi serangan tersebut dengan menyerukan Hamas agar memperbaharui genjatan senjatanya dengan Israel (www.Solidarity-US.org). Tak jauh berbeda dengan Bush, yang menyatakan bahwa Hamaslah biang keladi semua persoalan yang menimpa Palestina saat ini, yang menyebabkan Israel menjatuhkan misil-misilnya (www.news.bbc.co.uk).

Tak heran jika Mesir dengan sengaja kemudian menutup perbatasannya dari gelombang para pengungsi Palestina dan bantuan internasional. Pantas pula kemudian pemerintahan Mubarak menjadi sasaran demonstrasi solidaritas rakyat Mesir terhadap Palestina, seperti pemerintah AS dan Israel yang menjadi sasaran kemarahan rakyat di negerinya sendiri dan di seluruh dunia, yang tidak terima atas serangan brutal Israel tersebut.

Mengapa Penyerangan Kembali?

Seorang wartawan Kompas dalam wawancaranya di Metro TV beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa serangan Israel ini dibutuhkan oleh partai berkuasa, Kadima, dibawah kepemimpinan Tzipi Livni, untuk menaikkan popularitas mereka di dalam negeri yang terancam kalah dari Partai Likud pada Pemilu Februari 2009 mendatang. Menurut saya, serangan tersebut, cepat atau lambat, memang harus dilakukan Israel, karena Hamas tak juga sanggup mereka tundukkan. (Apakah serangan juga bisa bergulir menjadi salah satu jalan keluar terhadap krisis ekonomi melanda dunia saat ini? Tentu perlu analisa lebih lanjut menyangkut kesimpulan ini)

Serangan Israel ini tak bisa dilepaskan dari proses perdamaian Palestina (Hamas)-Israel yang alot selama lebih kurang 2,5 tahun ini (setelah serangan ‘terakhir’ Israel dalam operasi Hujan Musin Panas 28 Juni 2006 lalu—lihat artikel di bawah). Apalagi kelompok Fatah—adalah kelompok moderat yang kalah dalam pemilu Palestina 2006 dan sangat kompromis dengan Israel dan AS—terus menerus ‘mengganggu’ kekuasaan Hamas di dalam negeri.

Selama rakyat Palestina bisa dipecah belah; tidak menyatukan dirinya dalam gerakan perjuangan pembebasan dari pendudukan Israel dan imperialisme AS, maka selama itu pula intervensi Israel akan semakin dipermudah, termasuk mencaplok semakin banyak wilayah Palestina.

Bersatu, Lancarkan Gerakan Intifada ke-3

Tidak berkutiknya Dewan Keamanan PBB (Sekjend PBB, Ban Ki-Moon, hanya bisa menggerutu atas nama pribadinya saja) dan Liga Arab dihadapan penolakan damai dari raksasa modal Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, adalah bukti bahwa kedua alat diplomasi ini tidak bisa diandalkan lagi. Tidak mungkin DK PBB berseberangan dengan pemegang hak veto terkuatnya: AS.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan bagi rakyat Palestina adalah menyatukan kekuatannya untuk melancarkan Gerakan Intifada ke-3. Gerakan Intifada ini bukan gerakan melawan kaum Yahudi. Karena jutaan rakyat pekerja Yahudi di Israel juga menjadi korban dari kebrutalan pemerintah Israel. Kaum pekerja Israel juga dipaksa membayar nyawanya atas perang yang tidak pernah mereka kehendaki.

Menurut situs WAC-MAAN, sebuah serikat buruh independen Israel, klaim Israel bahwa serangan ke wilayah Gaza adalah untuk melindungi penduduk wilayah Selatan tidaklah benar. Karena penduduk di wilayah ini mayoritas adalah kelas pekerja miskin, yang harus berjalan hingga 200 km hanya untuk mencari majikan mana yang mau mempekerjakan mereka. Akibat kebijakan diskriminasi pemerintah Israel, terdapat 1,2 juta penduduk Arab-Israel yang hidup di bawah garis kemiskinan tanpa pekerjaan. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang saat ini menolak penyerangan Israel terhadap Palestina; yang artinya adalah potensi sekutu bagi gerakan Intifada ke-3.

Gerakan Intifada ke-3 tetap bertujuan untuk pembebasan Palestina dari pendudukan Israel menjadi sebuah negara Merdeka (dengan luas wilayah perjuangan yang harus diputuskan melalui sebuah mekanisme demokratik yang melibatkan seluruh rakyat Palestina). Perjuangan ini sekaligus mesyaratkan perlawanan terhadap imperialisme AS, karena tidak akan ada negara Palestina merdeka tanpa perlawanan terhadap imperialisme AS di Timur Tengah termasuk sekutu-sekutu Arabnya.

Untuk itu, Hamas, dan rakyat Palestina, harus meluaskan sekutu perjuangannya bukan saja dikalangan pemeluk agama Islam, tapi juga seluruh rakyat yang menjadi korban dan yang sedang melawan imperialisme AS di dunia. Rakyat pekerja Israel, yang melawan kebijakan perang pemerintahnya, adalah sekutu rakyat Palestina. Rakyat Iran dan Lebanon yang menolak dominasi AS, adalah sekutu perjuangan, termasuk di bagian bumi sebelah selatan terdapat rakyat Venezuela dan Kuba, dua negara Sosialis yang secara terbuka menyatakan diri mendukung kemerdekaan Palestina, dan sedang memberikan alternatif diluar model imperialisme AS.

*Dept. Pendidikan dan Propaganda Dewan Harian Nasional – Persatuan Politik Rakyat Miskin

_____________

Untuk memberikan latar belakang terhadap analisa di atas, silahkan dibaca artikel di bawah ini (ditulis 2,5 tahun lalu):



Memerdekakan Palestina dengan Melawan Imperialisme AS

31 Juli 2006

Zely Ariane

Perang Israel terhadap Palestina dan Lebanon semakin brutal. Klaim Israel dalam menyerang Gaza lewat Operasi “Hujan Musim Panas” 28 Juni lalu adalah untuk membebaskan seorang tentaranya yang ditawan gerilyawan Palestina. Demikian halnya dengan penyerangan terhadap Lebanon sebagai pembalasan atas kematian delapan tentara Palestina yang memasuki wilayah itu sekaligus ‘membasmi’ Hisbullah. Kedua alasan ini sudah terbukti omong kosong.

Lebih dari seminggu ‘pembasmian’ dimulai, lima ratus ribu jiwa berhasil dipaksa mengungsi dari Lebanon dan 375 lainnya dibuat meninggal. Tak sebesar dan secanggih Israel [yang mampu membombardir dan memblokade Lebanon dari darat, laut dan udara dengan pesawat dan tank-tank modern sumbangan AS], pembalasan yang dilancarkan Hizbullah dengan tak kurang 1000 roket berjarak luncur pendek ‘hanya’ mampu menewaskan 36 jiwa dan 300.000 lainnya mengungsi dari Israel Utara.

Sementara di Gaza, mulai dengan alasan pembebasan Gilad Shalit hingga pengamanan perbatasan Israel dari roket Qassam gerilyawan Palestina, di tiga minggu pertama penyerangannya, sudah lebih dari 120 kali Israel melakukan bombardir udara. Serangan itu menghancurkan stasiun listrik satu-satunya di kota itu, memblokade tiga jembatan utama dan jalan masuk menuju Gaza. Kota itu terisolasi hingga kini. Hampir mustahil manusia, bahan makanan, air dan obat-obatan mencapai wilayah itu. Lebih dari 3000 orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis dilarang memasuki perbatasan Mesir.

Tentu saja perang ini bukan lagi perang untuk menuntut pembebasan Gilad Shalit dan tentara lainnya ataupun hanya menyangkut pertukaran ribuan tahanan Palestina di Israel dengan tentara-tentara Israel yang disandera. Amnesty Internasional sudah menyatakan bahwa Israel melanggar pasal 33 dari Konvensi Keempat Jenewa (yang tidak mengizinkan penghukuman kolektif terhadap populasi sipil dan penghancuran infrastruktur publik).

Penyerangan ini tak lain adalah upaya lanjutan menegakkan kekuasaan Israel atas Palestina dan Timur Tengah pada umumnya [ingat bahwa wilayah-wilayah di Tepi Barat sudah semakin banyak diduduki oleh Israel melalui penghancuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat Palestina dan meluaskan koloninya dengan menyebarkan pemukiman, hingga membangun benteng-benteng yang mengakibatkan konflik SARA].

Pembenaran atas penyerangan ini juga tak lain merupakan dalih dari upaya ‘penggulingan’ terhadap kekuasaan HAMAS dan Hisbullah yang secara demokratik dipilih rakyat Palestina dan mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina dan Lebanon saat ini.

Penjajahan adalah Akarnya, Kekerasan Menjadi Buahnya

Sering dilupakan bahwa sumber konflik berkepanjangan Israel-Palestina adalah penjajahan Israel terhadap Palestina dan dukungan imperialisme AS terhadap Israel. Serangan Israel terhadap Gaza saat ini bukanlah satu hal yang baru ataupun tak biasa. Selama pendudukan ilegalnya terhadap Palestina tahun 1967, Israel secara berkala melakukan serangan militer ke jalur Gaza dan Tepi Barat.

Kesewenangan Israel selama puluhan tahun dijawab oleh kenekatan gerilyawan-gerilyawan Palestina, mulai perang batu hingga bom bunuh diri: sulit menemukan jalan lain (dalam film semi dokumenter Paradise Now, sineas Israel dengan sangat baik menggambarkan kemarahan psikologis yang dirasakan mayoritas pemuda Palestina terhadap pendudukan Israel). Palestina tak memiliki kekuatan militer secanggih Israel yang sudah dibantu AS sejak pendudukannya awal abad 20.

Penjajahan juga menyebabkan kemiskinan yang brutal di Palestina. Pengangguran hingga 30%, sementara sisanya dipaksa bekerja dengan upah sangat murah bagi industri-industri negeri penjajahnya, Israel. Ketika Israel semakin jaya; ia pun semakin buas; dan wilayahnya semakin meluas, hingga Palestina dibuat semakin miskin, terhimpit dan menyempit dari hari kehari.

Perang terhadap Zionisme Tidaklah Cukup

Adalah sebuah pandangan yang sangat sempit dan memperkeruh persoalan dengan menganggap konflik Palestina-Israel sebagai perang Islam melawan zionisme (yahudi). Adalah keliru memukul rata zionisme sebagai ideologi orang-orang yahudi, setelah sejarah menyatakan bahwa zionisme ini tidak serta merta lahir dan didukung oleh seluruh orang-orang yahudi.

Tentu saja kita tidak akan pernah mendukung zionisme dan syariah Islam sekalipun yang mendukung eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Konsep ini akan mampu menjelaskan protes ribuan orang Yahudi AS yang turun ke jalan menentang serangan Israel dan misil-misil pembunuh AS ke Palestina. Puluhan ribu kaum buruh Israel bersolidaritas menolak agresi militer terhadap rakyat Palestina sepanjang 2001 dan 2002.

Bangsa yahudi bukan musuh Islam, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, adalah penting meletakkan persoalan Israel-Palestina sebagai konflik akibat kebrutalan sistem kapitalisme, ekses-ekses fasisme, dan praktek rasialisme (pendirian sebuah negara Israel dengan Theodor Hertzl sebagai penggagasnya tidak pernah menolak ide-ide kapitalisme dan rasialisme).

Negara Israel berdiri sebagai representasi kepentingan imperialisme di Timur Tengah, terutama minyak. Amerika Serikat dan Inggris adalah negeri yang secara historis menopang ekonomi kapitalis Israel, dan berkepentingan memelihara kontrolnya di Timur Tengah. Sejak tahun 1946-1996 tak kurang $62,5 miliar bantuan AS terhadap Israel (jauh lebih besar dari bantuan negara itu terhadap sebagian negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Karibia). Lima puluh persen sumber minyak Timur Tengah sudah dimiliki AS, dan sisanya ‘dibagi-bagi’ untuk Inggris, Perancis dan Belanda.

Hamas Menang, Israel-AS Berang

Yang tak pernah takluk dan surut adalah gelombang perlawan rakyat Palestina; aktivis-aktivis organisasi kerakyatan Israel; dan solidaritas internasional untuk menuntut kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Opsi-opsi jalan keluar yang sebetulnya sudah banyak ditawarkan namun tak sudi dipenuhi AS dan Israel adalah; pertama (paling minimal) sesuai resolusi PBB II 181 tahun 1947 yang memberikan Israel 54%, Palestina 46% dan Jerussalem sebagai wilayah netral internasional atau perundingan ulang menyangkut pembagian wilayah dan Jerusalem sebagai zona netral (damai); kedua, Israel harus menghentikan pendudukannya terhadap dan menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan West Bank; ketiga, AS harus menghentikan bantuan militernya pada Israel.

Menjadi hak rakyat Palestina yang tak memiliki jalan lain untuk melakukan Intifada (kebangkitan rakyat) I (1989) dan II (2000) yang membuahkan perluasan radikalisasi rakyat Palestina hingga mempu melawan dominasi dan hegemoni Fatah (yang memimpin Otoritas Palestina) yang terbukti korup dan terus menerus takluk terhadap Israel dan AS.

Kemenangan demokratik Hamas pada pemilu Palestina bulan Januari lalu adalah bukti dukungan rakyat atas kemerdekaan Palestina menjadi sebuah negara berdaulat (tidak lagi menjadi otoritas palsu dibawah rongrongan Israel). Ekonomi Palestina yang bangkrut (hingga untuk membayar gaji para pegawainya bertopang pada bantuan internasional) disebabkan oleh agresi Israel selama puluhan tahun. Rakyat sepenuhnya sadar situasi ini, oleh karena itu, disaat-saat seperti ini justru dukungan terhadap Hamas semakin menguat dan kebencian mereka terhadap Israel semakin membuncah.

Rangkaian perundingan antara Hamas dan Fatah menyangkut persoalan tersebut dikabarkan hampir mencapai titik temu sesaat sebelum Israel melancarkan agresinya ke jalur Gaza. Karena selama ini Fatah adalah salah satu alat AS untuk meredam radikalisasi rakyat Palestina, maka persatuan atau setidaknya kompromi yang dilakukan Fatah terhadap Hamas (posisi Fatah semakin melemah pasca pemilu) akan sangat mengkhawatirkan kepentingan imperialisme AS lewat Israel.

Perang teror yang sedang dikobarkan AS di seluruh dunia saat ini (terutama terhadap Timur Tengah dimana kepentingan ekonominya paling besar) menghendakinya untuk memperkuat posisi anti terhadap Hamas. Itulah sebabnya, sejak awal, AS sudah menyatakan pemerintah HAMAS akan membahayakan apa yang mereka sebut ‘perdamaian’ (baca: kompromi) Palestina-Israel.

Solidaritas yang dibutuhkan Rakyat Palestina

Solidaritas internasional yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina adalah solidaritas demokratik melawan imperialisme dan perang teror AS; bukan dengan mengobarkan perang terhadap yahudi. Aksi solidaritas PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terhadap kemerdekaan Palestina seharusnya juga menjadi aksi melawan imperialisme AS terhadap Palestina dan dunia. Isu Palestina dan Timur Tengah bukanlah isu umat islam semata, karena konflik berkepanjangan di Timur Tengah adalah bagian dari skenario besar dominasi imperialisme terhadap sumber-sumber energi dunia (terutama minyak).

Sikap-sikap ambigu sebagian besar pemerintah di timur tengah dan OKI—termasuk pemerintah Indonesia—terhadap kemerdekaan Palestina menunjukkan bahwa mereka takluk terhadap kejahatan imperialisme AS, bahkan tak segan menjadi agen-agen imperialisme AS di dalam negerinya masing-masing. Inilah penyebab utama tergadainya moral kebaikan relijius Islam di Timur Tengah.

Oleh sebab itu, persatuan seluruh rakyat yang menjadi korban kejahatan imperialisme AS-lah yang harus digalang. Tidak memandang agama, suku, wilayah dan bahasa, kita saat ini sudah disatukan oleh penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan yang sama akibat dominasi kekuasaan modal barat yang merenggut harkat, martabat dan kemerdekaan umat manusia.

Kesulitan serupa sekarang mulai meluas dirasakan oleh rakyat di negeri-negeri barat sendiri. Semakin sedikit uang untuk pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik lainnya, semakin tak ada pekerjaan permanen yang mampu disediakan pemerintahnya. Karena uang hasil pajak, juga hasil penghisapan dari negeri-negeri selatan, digunakan untuk memerangi negeri-negeri yang dianggap tidak selaras dengan kepentingan Washington.

Oleh karena itu, mereka mulai bangkit, sadar, dan bersolidaritas terhadap teman-teman sependeritaannya di bagian bumi selatan. Aksi-aksi anti perang Irak dan Afganistan, kemerdekaan untuk Palestina, penghapusan hutang negeri-negeri dunia ketiga, adalah beberapa bentuk solidaritas internasional yang saat ini meluas. Jangan kecilkan persatuan sesama rakyat tertindas di dunia dengan sentimen-sentimen agama belaka, karena dengan sentimen itu pula imperialisme memiliki kesempatan untuk memecah belah perlawanan rakyat di seluruh dunia.

Kemerdekaan untuk Palestina dan kemerdekaan rakyat di seluruh dunia dari imperialisme adalah cita-cita solidaritas internasional kita. (zy)

Read More......

19 Desember 2008

Karyawan Semen Kupang Tuntut Pembayaran Upah

Pos Kupang.com - Suara Nusa Tenggara Timur

KUPANG, PK -- Karyawan PT Semen Kupang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) NTT, Rabu (17/12/2008) siang, kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pembayaran upah/gaji selama enam bulan beserta denda 100 persen dan tunjangan hari raya (THR). Mereka juga menolak privatisasi PT Semen Kupang.

Aksi ini merupakan yang ke sekian kalinya setelah PT Semen Kupang tidak beroperasi. Aksi unjuk rasa yang juga melibatkan anggota keluarga karyawan, dikoodinir Ir. Karolus K Hadjon, dengan sasaran pertama adalah Bank Mandiri Cabang Urip Soemahardjo. Bank Mandiri dianggap ikut bertanggung jawab menentukan nasib PT Semen Kupang beserta karyawannya karena merupakan pemegang saham terbesar PT Semen Kupang (37,38 persen). Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah Pusat 38,48 persen dan Pemerintah Propinsi NTT melalui PD Flobamor 1,12 persen.

Mereka sempat diterima pimpinan Bank Mandiri Urip Soemahardjo dan menyampaikan tuntutan. Namun pimpinan Bank Mandiri Urip Soemahardjo menyatakan masalah ini menjadi kewenangan Bank Mandiri pusat.

Dari Bank Mandiri Urip Soemahadrjo, pengunjuk rasa bergerak ke kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari. Niat mereka untuk bertemu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si, di tempat ini, tidak terwujud karena gubernur dan wakil gubernur tidak berada di tempat. Beberapa di antara mereka sempat melakukan orasi menyampaikan tuntutan.

Berselang beberapa saat, dengan berjalan kaki dan mengendarai kendaraan, mereka bergerak ke rumah jabatan gubernur. Pengunjuk rasa tertahan di pintu masuk karena pintu pagar ditutup aparat polisi dan polisi pamong praja yang sedang melaksanakan tugas penjagaan. Mereka membentangkan beberapa spanduk dan poster pada pagar, trotoar dan badan jalan.

Setelah bernegosiasi, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya menemui Gubernur Frans Lebu Raya dan Wagub Esthon Foenay. Karolus Hadjon yang dikonfirmasi mengenai hasil pertemuan tersebut, mengatakan, karyawan PT Semen Kupang kecewa karena tidak ada sikap tegas dari Pemprop NTT dalam mengatasi persoalan PT Semen Kupang beserta nasib karyawannya.

"Pak gubernur menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan masalah PT Semen Kupang kepada Meneg BUMN dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sikap Pemprop NTT seperti apa, tidak ada. Pemprop mau memberi bantuan beras tapi kami tolak. Kami menuntut pembayaran gaji selama 6 bulan dan THR," kata Karolus Hadjon.

Usia pertemuan dengan gubernur dan wakil gubernur, pengunjuk rasa kembali menuju kantor gubernur. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat polisi yang bertugas. Polisi menginginkan aksi unjuk rasa berhenti karena sesuai dengan izin aksi hanya berlangsung beberapa waktu. Sementara karyawan berkeinginan menetap di kantor gubernur. Namun ketegangan ini dapat diatasi.

Karolus Hadjon yang dihubungi kembali Rabu malam sekitar pukul 20.00 Wita, mengaku masih berada di kantor gubernur. Dia mengatakan, aksi serupa akan digelar selama empat hari.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibagikan saat menggelar aksi, Aliasi Buruh Menggugat (ABM) NTT secara kronologis menjelaskan bahwa PT Semen Kupang telah berhenti beroperasi sejak tanggal 22 April 2008 dan manajemen mengambil keputusan dengan merumahkan 286 buruh sejak akhir Juni 2008. Argumentasi yang dilontarkan oleh manejemen adalah kekurangan pasokan daya listrik di mana PT Sewatama menghentikan suplai listrik akibat tunggakan utang senilai 25 miliar. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan memprivatisasi PT Semen Kupang melalui keputusan Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan No KEP-04/M.EKON/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang.

Dijelaskan, saat ini hampir 6 bulan lebih gaji dan upah mereka tidak dibayar. Kondisi yang mereka alami selain soal upah/gaji dan kehilangan mata pencaharian, telah pula mendorong mereka pada berbagai kesulitan hidup antara lain biaya pendidikan untuk anak-anak kesehatan makan dan pakaian serta lainnya apalagi ditengah mahalnya harga kebutuhan ekonomi.

Selain menuntut pembayaran gaji dan THR serta menolak privatisasi PT Semen Kupang , ABM NTT juga menyatakan sikap agar aparat kepolisian menangkap Madjid Nampira, Aloysius Riwayat, dan seluruh manajemen maupun direksi untuk audit keuangan PT Semen Kupang. Manajemen di bawah kontrol Dewan Buruh PT Semen Kupang, mendesak mengusut tuntas SK calo Dirut No 06A/KPTS.Dir/08.04 tertanggal 08 Agustus 2004 bagi kapitalis kroni Ferdy Tanone, meminta pertanggunjawaban pihak Semen Kupang Panca Mitra (SKPM) sebagai anak perusahaan, dan menyatakan SKPM di bawah pengelolaan Dewan Buruh PT Semen Kupang.

ABM NTT menuntut DPRD dan Pemerintah NTT segera mengambil sikap politik mendesak DPR RI dan pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan perburuhan. (aca)


Read More......

TERBITAN KPRM-PRD