[Sikap] Kebutuhan Mendesak I

Membangun Organisasi Politik Rakyat Miskin yang Independen Berskala Nasional

Strategi-taktik politik rakyat miskin adalah strategi-taktik politik yang meletakkan perubahan dan kemenangan rakyat dilandaskan pada kekuatan sendiri, berdasar kekuatan gerakan, dengan mendorong maju semua potensi perlawanan, baik yang sudah radikal dan politis hingga yang masih moderat dan ekonomis. Arena moderat, termasuk pemilu salah satunya, juga penting untuk diolah dan diintervensi oleh kalangan revolusioner bagi kepentingan meluaskan kekuatan radikal dalam perlawanannya—tentu saja, dalam arah revolusi. Arah revolusi sendiri harus terus diperkuat, terus diingatkan agar menjadi kesadaran rakyat dan agar terwujud dalam pembangunan gerakan, sehingga tidak terjadi kesalahan atau bahkan penyelewengan dalam perjalanan politik, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anggota PRD-Papernas dengan politik parlementaris-oportunisnya—yakni kaum yang telah menanggalkan arah revolusi dalam strategi-taktiknya, dengan konsep persatuan membabi-buta demi masuk parlemen.

Supaya tidak tergelincir, rakyat harus paham betul bahwa kekuatan penghambat revolusi demokratik di Indonesia—yakni: pemerintahan yang tidak demokratis dan agen imperialis; sisa-sisa ORBA, tentara dan reformis gadungan—BUKANLAH bagian dari politik rakyat miskin, bahkan kekuatan rakyat harus menghancurkannya. Mulai dari menghancurkan ilusi bahwa mereka (pemerintah, sisa-sisa ORBA, tentara dan reformis gadungan) adalah bagian dari jalan keluar persoalan rakyat, hingga menghancurkan kekuatan politiknya. Karena dibalik kekuatan politiknya itu negara dibawa untuk tunduk pada kepentingan modal asing yang telah menimbulkan penderitaan rakyat seperti ketergantungan impor pangan yang berimbas pada kenaikan harga sembako, penggusuran PKL dan permukiman kumuh seperti yang terjadi di Pantai Parangtritis Yogyakarta baru-baru ini dan di banyak tempat, dll. Rakyat harus disadarkan bahwa berbagai persoalan BISA dan HANYA BISA diselesaikan secara tuntas oleh kekuatan rakyat sendiri dan dengan politik rakyat sendiri, yaitu politik alternatif/tandingan (terhadap politik musuh-musuh rakyat) yang lepas dari kerjasama dan pengaruh politik musuh, NON-KOOPERASI dan NON-KOOPTASI.

Organisasi politik baru yang akan kita bangun adalah alat untuk menjalankan strategi-taktik politik rakyat miskin di atas secara utuh. Alat tersebut akan kita gerakkan untuk mendorong maju kekuatan politik rakyat hingga nantinya sanggup melakukan perubahan radikal menghancurkan sistem ekonomi-politik yang menindas-menghisap, merebut kekuasaan dari tangan borjuasi agen imperialis, menyingkirkan sisa-sisa ORBA dan reformis gadungan, sekaligus mendirikan kekuasaan baru atau pemerintahan baru yang demokratis-kerakyatan. Hanya kekuatan politik rakyat yang sudah memiliki kesanggupan seperti di atas yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat secara radikal/mendasar.

Setiap orang bisa melihat dan merasakan situasi krisis dan perlawanan rakyat yang disebabkan oleh krisis tersebut, baik yang masih sebatas potensi maupun sudah mewujud. Namun kaum parlementaris-oportunis tidak mengakui situasi tersebut sebagai potensi perlawanan (untuk membenarkan tindakannya meninggalkan tugas kepeloporan memimpin perjuangan rakyat). Sebaliknya, di mata kita, situasi krisis tersebut justru menguntungkan bagi pembangunan kekuatan politik rakyat (sendiri), atau ‘iklim yang mendukung untuk bertanam revolusi’. Manfaat dari situasi krisis tersebut tentu saja bisa dimaksimalkan JIKA GERAKAN BISA DIKONSOLIDASIKAN DAN TERBANGUN PERSATUAN YANG KUAT. Pembangunan persatuan gerakan inilah yang menjadi tugas kaum pelopor yang harus diselesaikan walau sesulit apapun (bukannya dihindari sebagaimana dilakukan kaum parlementaris-oportunis). Persatuan gerakan tersebut harus dibangun bukan saja untuk menyamakan platform/kesepakatan program tapi, yang harus dianggap sebagai kepentingan bersama, adalah: terjadinya penyatuan mobilisasi perlawanan rakyat.

Dalam pengertian dan kepentingan tersebutlah kita perlu mempersiapkan dan mengerjakan pembentukan organisasi politik baru yang dapat mewadahi kepentingan strategi-taktik politik rakyat miskin tersebut. Proses pembangunan organisasi politik baru tersebut harus tetap dijalankan secara maksimal di tengah pertarungan internal dalam organisasi lama; atau harus tetap menjadi prioritas walaupun kita sedang berhadapan dengan politik kooperasi dan kooptasi yang dilakukan kaum parlementaris-oportunis. Dengan demikian tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain atau panggung-panggung politik lainnya (apalagi yang bertentangan) selain yang sejalan dengan upaya pembangunan alat/organisasi politik baru.***