MENOLAK TUNDUK PADA KEHENDAK PEMODAL DAN PARA BEGUNDALNYA

Dani (GSPB PT. Mayora) berorasi

Ata bin Udi (Sekretaris Umum PP GSPB) memberikan pesan konsolidasi

Massa ABM Bekasi di depan Kantor Bupati Kab. Bekasi

Massa ABM Bekasi bersiap menuju Bupati Kab. Bekasi

(Sebuah Reportase Aksi Penolakan terhadap SKB 4 Menteri 3 Desember 2008, dan Refleksinya)

Zely Ariane*

Selasa, 2 Desember, 2008, dalam ruangan berukuran tak lebih dari 2X3 M, sekitar 20-an perempuan anggota Pengurus Basis GSPB PT. Buana duduk berdesakan--sedangkan yang 3-5 orang (di antaranya laki-laki) sampai-sampai duduk di luar ruangan. Dengan antusias mereka mendengar penjelasan kawan Budi Wardoyo mengenai persiapan teknis aksi Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Bekasi. Pembagian tugas dilakukan: membuat bendera, ikat kepala, memesan mobil, mempersiapkan perangkat, mempersiapkan orator, hingga meminta do'a restu pada keluarga masing-masing.

Pembicaraan juga bergulir seputar program-program di pabrik yang menanti untuk dikerjakan segera: perundingan upah 2009, protes terhadap target yang tak berperikemanusiaan, pendidikan, hingga program-program luar pabrik untuk menyatukan dan meningkatkan solidaritas antar pabrik yang kawasannya berdekatan. Sesekali celoteh marah Tanih--salah seorang pimpinan basis--yang geregetan ingin menegur pihak manajemen pabrik yang menempel kliping berita menyangkut krisis global dan ancaman PHK. Tanih menganggap tempelan itu memancing keresahan (bahkan dengan kata lain sindiran yang mengancam) kawan-kawan buruh di pabriknya--sebelum berangkat aksi Tanih dan beberapa kawan pengurus ingin menemui manajemen menuntut tempelan itu dicabut.
Ingatan kembali ke hari Minggu, 7 tahun yang lalu, di kawasan industri kecil Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, puluhan kaum perempuan dari PT AJM (pabrik roti) berkumpul di gang kecil kontrakan buruh, membicarakan taktik-taktik menuntut pesangon akibat penutupan pabrik itu. Upah, PHK, pesangon, kebebasan berserikat, kondisi kerja dan sistem kerja kontrak, adalah persoalan-persoalan yang terus-menerus mengancam kaum buruh.

Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut? Berapa banyak aksi lagi yang dibutuhkan untuk mengatasinya? Berapa banyak lagi aksi massa dan massa aksi serikat buruh yang dibutuhkan untuk melawannya?

Kesadaran dan Persatuan

Rabu, 3 Desember, 2008, 300-an massa ABM Bekasi berjejal di depan kantor Bupati Kab. Bekasi. Para pimpinan massa menyerukan pencabutan terhadap SKB/PB 4 Menteri, pemberlakukan Upah Layak Nasional, hingga pengambilalihan pabrik yang bangkrut untuk diserahkan pengelolaannya pada kaum buruh.

Ata bin Udi, Sekretaris Umum PP GSPB, menyadari kehadiran Bupati di hadapan massa, menyatakan bahwa: "persoalan kesejahteraan buruh sudah puluhan tahun tidak banyak berubah. SKB 4 Menteri hanyalah satu soal yang semakin memperparah, sehingga pencabutannya pun tidak lantas membuat kaum buruh menjadi sejahtera. Sistem kapitalisme, sistemnya kaum pemodal, adalah biang keladi kesengsaraan buruh. Apalagi para elit politik yang numpang populer dan belagak reformis pura-pura menolak SKB 4 Menteri. Kaum buruh harus sadar, bahwa tuntutan pencabutan SKB hanyalah bagian kecil dari perjuangan besar kaum buruh, yakni membangun kekuatannya sendiri, menggantikan pemerintahan kaum pemodal."

Sebagian massa aksi tampak 'berharap' dengan hadirnya Bupati. Namun sebagian lainnya--para pimpinan massa dan sebagian massa yang sudah sering mengikuti aksi--tampak jengah dengan kehadiran bupati. Tiba-tiba, seorang buruh anggota basis GSPB PT Mayora, tanpa ragu kemudian turut berorasi: "Kita tidak muluk-muluk, kalau Bapak Bupati mau menyatakan penolakan terhadap SKB untuk diterapkan di Bekasi, maka kami bisa saja mendukung Bapak." Sebagian massa bertepuk tangan; sebagian lagi tercengang-cengang dan sebal.

Bupati yang berjanggut hitam dan bermuka moderat, sambil senyam-senyum mengatakan: "Kami sudah lebih dulu mengirimkan surat permintaan evaluasi terhadap SKB 4 Menteri pada pemerintah pusat... Upah di Kab. Bekasi ini sudah paling tinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia".

Massa berteriak "huuuuuu", dan sesekali terdengar teriakan "bohong!" "evaluasi dan pencabutan tidak sama; jangan bodohi kami" "apa upah segitu bapak pikir cukup; berapa emangnya upah bapak?" Dan Bupati, yang katanya dari Partai Keadilan Sejahtera, itupun pamit mencari selamat.

Kenyataan tersebut mengharuskan sebagian unsur maju dan pimpinan-pimpinan serikat buruh anggota ABM Bekasi bekerja keras. Penyakit kaum buruh yang tidak dan belum percaya pada kekuatannya sendiri adalah warisan sejarah Soeharto yang puluhan tahun telah membunuh kesadaran akan potensi berorganisasi dan beraksi kaum buruh. Memang, serikat-serikat buruh baru pasca reformasi bermunculan, dan ABM adalah hasil kristalisasi paling progresif dari serikat-serikat buruh baru tersebut.

Namun varian-varian serikat baru lainnya, belum serta merta lepas dari satu tipe kesadaran politik 'massa mengambang' ala Soeharto, yakni: pengurus saja yang 'berjuang', anggota tinggal bayar iuran atau siap-siap dimobilisasi saja. Apalagi bagi mayoritas (jutaan) buruh lainnya yang malah belum berserikat sama sekali, atau masih dalam cengkraman serikat-serikat buruh lama serta gadungan (hasil pasca 1998).

Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri bersumber pada tidak adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa modal dan tenaga kerjanya bukanlah milik pengusaha/pemodal; pabrik bukan milik pemodal, dan buruh bukan hanya sekadar menjual tenaga kerjanya untuk mendapatkan upah. Mayoritas kaum buruh masih berkesadaran palsu: takut dan tidak berdaya dihadapan perintah dan keputusan pengusaha/pemilik modal, sehingga takut terhadap ancaman PHK--tak berani melawan. Marx pun mungkin tercenung jika ia hidup di hari ini, karena tak seperti ucapannya--buruh tak akan kehilangan apapun, kecuali belenggunya--kaum buruh hari ini justru menjadi takut melawan karena takut kehilangan pekerjaannya.

Penyakit ini harus segera diatasi. Buruh tidak saja punya tenaga untuk bekerja, tapi juga otak untuk berfikir dan belajar bagaimana mengelola pabrik dan meningkatkan produktivitas. Buruh sebenarnya tidak membutuhkan pengusaha/pemilik modal (baca: tidak butuh kapitalisme), karena modal bisa disosialisasi oleh negara kelas pekerja kepada kaum pekerja. Modal sesungguhnya bukanlah milik pengusaha/pemodal, karena modal adalah warisan sosial atau, dengan kata lain, hasil dari hubungan produksi antara kelas kapitalis (pemodal) dan kelas pekerja, yang hasilnya dirampas oleh kelas kapitalis; namun karena kelas kapitalis mendapat "pengakuan" negara (yang mendukungnya) sebagai "pemilik alat produksi" yang "syah secara hukum", maka mereka, kelas kapitalis, diperbolehkan menghisap para pekerja upahan dan merampas surplus yang telah dihasilkan buruh upahannya.

Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri juga sangat ditentukan oleh tidak adanya persatuan rakyat dan kaum pergerakan yang selama ini melawan di pentas nasional, sebagai alternatif/tandingan dari kekuatan elit politik begundalnya para pemodal. ABM menjadi harapan, setelah Front Pembebasan Nasional--yang, walaupun lebih luas partisipasi dan ruang lingkup persatuannya, namun tidak lagi kedengaran. Namun ABM saja tidak cukup. Kekuatan tandingan ini harus melibatkan seluruh sektor rakyat yang berlawan karena, saat ini, kaum buruh tidak bisa membangun landasan bagi sebuah negara kelas pekerja secara sendirian, mengingat banyak (sebagian besar) sektor-sektor lain juga disengsarakan oleh sistim kapitalisme. Bahkan, berlawan sajapun tidak cukup. Perlawanan hari ini harus semakin meningkatkan harga diri kaum buruh untuk tidak mau disubordinasi, tidak mau dikooptasi dan tidak akan berkooperasi dengan elit-elit musuh dan penghambat perjuangan buruh. Karena sekali saja kaum buruh tertipu, maka akan semakin sulit bagi kaum gerakan untuk memunculkan kekuatan politik tandingan yang mandiri dan menasional (yang berbasiskan kaum buruh yang sadar); karena bila kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi pada kaum elit tersebut--dan itu artinya menyerahkan kepemimpinan kaum buruh kepada kaum elit--maka akan semakin sulit untuk menyadarkan kaum buruh akan tujuan perjuangan sejati: sosialisme. Jadi, Jangan kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi bahwa kaum elit tersebut masih mau berjuang untuk rakyat dan kaum buruh--apalagi menjelang pemilu--agar kita bisa dengan segera mengalihkan kepemimpinan mayoritas (kaum buruh dan rakyat) yang masih terkooptasi kepada kepemimpinan sejatinya. Perjuangan kaum buruh sulit untuk berhasil bila sebagian besar kaum buruh masih dikooptasi oleh serikat-serikat buruh lama dan gadungan (hasil pasca 1998).

Apakah hanya pimpinan-pimpinan serikat saja yang harus sadar akan kepentingan tersebut? Tidak. Massa punya hak mendapatkan pengetahuan akan semua potensi kekuataannya. Bagaimana caranya? Dengan modal yang ada saat ini, ABM Bekasi sudah punya potensi untuk bisa melakukan rapat-rapat akbar rutin satu bulan atau dua bulan sekali, sebagai media pendidikan dan percepatan kesadaran, sekaligus konsolidasi kekuatan untuk tampil sebagai kekuatan alternatif (strategi atas) di Bekasi dan di pentas nasional. Mungkin bisa mulai diselenggarakan pada hari minggu--karena militansi massa untuk meninggalkan pekerjaan pada hari selain hari Minggu masih rendah. Dana bisa dicicil lewat iuran yang disepakati bersama; acara disusun bersama; propaganda--yang seutuh-utuhnya--diluaskan dalam banyak selebaran; sektor-sektor rakyat miskin lainnya pun turut diajak serta. Bila kegiatan semacam ini bisa reguler dan semakin membesar, tentu semakin besar pula pengaruh politik yang dihasilkannya, tidak hanya di Bekasi, tapi juga di panggung nasional. Dengan demikian menambah kepercayaan kaum buruh dan rakyat miskin terhadap kekuatan politiknya sendiri, artinya, peluang munculnya kekuatan alternatif/tandingan terhadap elit-elit politik, begundal para pemodal, pun semakin besar.

Di Yogyakarta, aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB) 3 Desember, 2008, sebagai bagian dari aksi serentak ABM secara nasional, memanen penangkapan 2 orang aktivis KRB dari LMND-PRM dan PPRM karena berencana membakar foto SBY-JK dan para menteri kabinetnya. Ya, simbolisasi pembakaran foto sudah tepat (seharusnya juga ditambah dengan tanda gambar semua parpol), karena pemerintahan ini memang harus diganti; dan secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dituntut.

Jalan Keluar

Staf Litbang PP GSPB, Danial Indrakusuma, dalam selebaran elektroniknya menyatakan bahwa ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang biasa diangkat untuk menurunkan moral juang buruh dalam menolak SKB/PB 4 Menteri:

1. Pernyataan: SKB/PB 4 Menteri bertujuan untuk mengatasi krisis global agar tidak terjadi PHK massal; Jawaban kita: (a) krisis global/nasional terjadi karena sistim kapitalisme yang membayar buruh murah (tidak sesuai dengan nilai kerjanya yang sebenarnya) dan begitu besarnya uang yang tidak ditanam di sektor riil (tapi di usaha-usaha spekulatif keuangan, saham, portofolio, mata uang dan komoditi) sehingga, akibatnya, buruh/masyarakat tak berdaya beli; (b) karena itu, jalan keluar (terhadap krisis) yg kami ajukan (bila kami berkuasa) tak akan menghasilkan PHK massal dan krisis, karena dana yang ada di tangan kami akan digunakan untuk membangun industri nasional (lapangan kerja) di bawah kontrol rakyat dan akan membayar upah buruh secara layak. Dana tersebut kami peroleh dengan menasionalisasi aset-aset vital negara--terutama pertambangan/migas, pertanian ekspor, kehutanan, kelautan, pariwisata, kelistrikan, kimia (terutama farmasi), keairan/pengairan dll--pemusatan/pengendalian dana perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil rakyat/buruh/negara, penarikan dana BLBI/buyback, pemotongan bunga utang negara, penolakan/penangguhan utang LN, pajak progressif, pemanfaatan dana tabungan masyarakat (termasuk JAMSOSTEK), penyitaan harta-harta koruptor (sejak tahun 1965), kontrak-karya dengan bagi-hasil, pajak dan royalti yang menguntungkan nasional, penguasaan/nasionalisasi distribusi pertambangan dan migas, dll; (c) buruh yang di-PHK sebenarnya tanggung jawab negara; bukan malah mengizinkan pengusaha membayar buruhnya secara murah (sementara keuntungan pengusaha tidak dikurangi);
2. Pertanyaan: Apakah pengusaha dan buruh tidak bisa bekerja sama mengatasi krisis?; Jawabannya: (a) pada dasarnya, tidak. Karena pengusaha dan buruh tidak bisa didamaikan--pengusaha maunya untung dengan biaya upah buruh yang rendah agar menang dalam persaingan pasar. Atau proporsi modal yang ditanamkan ke dalam alat-alat produksi akan semakin lebih besar ketimbang modal yang ditanamkan sebagai upah buruh; (b) kalaupun bisa, itu artinya buruh harus sedikit dinaikkan upahnya, dan biaya-biaya sosial buruh lainnya harus ditanggung oleh negara yang dananya diambil dari hasil pajak yang ditarik negara pada perusahaan (sebenarnya, uang buruh juga). Itulah yang namanya negara kesejahteraan, yang tak akan menyelesaikan krisis--karena tetap saja nilai pendapatan buruh tak akan bisa menggapai harga barang/jasa (yang telah mengandung nilai surplus yang akan dirampok pengusaha karena dianggap sebagai keuntungan pengusaha);
3. Pernyataan: Jalan keluar yang diusulkan buruh tersebut akan membuat pengusaha bangkrut; Jawabannya: (a) kami tak perduli, karena jalan keluar yang kami ajukan tidak membutuhkan usaha ekonomi (dan pengusahanya) yang akan menimbulkan krisis (termasuk PHK massal)--yaitu usaha ekonomi yang mengizinkan aset dan tenaga produktif sosial/negara dimiliki secara individual, yang mengizinkan membayar upah buruhnya dengan murah (sehingga tak berdaya beli), dan yang mengizinkan usaha-usaha spekulatif yang mematikan sektor riil, dan yang mengizinkan menindas buruhnya secara politik/budaya agar tak melawan.

Sampai Menang!

*Staf Wakil Sekretaris Umum PP GSPB


Read More......

Statement KRB atas penangkapan dua aktivis KRB

PERNYATAAN SIKAP
KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll)
Email: krb.jogja@gmail.com, Contact Person: 085228825200

"GALANG PERSATUAN RAKYAT”
LAWAN MILITERISME DAN MUSUH-MUSUH DEMOKRASI RAKYAT

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka yang telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa paska kemerdekaan nasional, saat ini telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri. Terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Ditengah situasi internasional dan nasional yang semakin membuat rakyat terpuruk, elit politik dan partai-partai politik nasional, sibuk dengan agenda besar mereka, PEMILU 2009. Elit politik dan partai politik berlomba-lomba menebarkan janji kesejahteraan kepada rakyat. Padahal jika di lihat lebih jauh, para peserta pemilu 2009 ini sesungguhnya adalah juga pihak-pihak yang selama ini menjadi biang keladi kesengsaraan rakyat.

Peserta pemilu 2009, semuanya adalah antek-antek imperialisme yang mempermulus penjajahan modal di Indonesia. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah PEMILU 2009 adalah pemilunya para pelanggar HAM (Prabowo-GERINDRA, Wiranto-HANURA, dll), pemilunya sisa orde baru, pemilunya reformis gadungan (PDI-P, PKB, PAN, PBR, dll), pemilunya para koruptor. Dan sudah sangat jelas pemilu 2009 tidak akan mampu menghasilkan pemimpin yang sanggup menyelesaikan permasalahan rakyat.

Situasi krisis dan pemilu yang semakin memanas ini, juga memicu semakin represifnya aparat Negara. Maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai golongan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyat, disambut dengan represifitas oleh aparat Negara. Hal ini semakin memperjelas bahwa militerisme di Indonesia masih kuat bercokol dan menjadi penjaga setia para penjajah modal dan elit politik serta partai politik di Negara kita. Pemukulan dan penangkapan 2 aktivis dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) Yogyakarta yaitu Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya, hari ini adalah bentuk nyata dari represifitas aparat Negara demi keberlangsungan kepentingan modal dan borjuasi nasional Indonesia.

Menurut Poltabes Yogyakarta, pemukulan dan penangkapan aktivis KRB ini berlandaskan pada dugaan akan dilaksanakannya pembakaran foto SBY-JK, yang merupakan bentuk penghinaan terhadap pemimpin Negara. Namun sebenarnya tidak ada alasan bagi aparat untuk memukul dan menangkap aktivis KRB ini. Secara hukum undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala Negara, telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga bisa disimpulkan aparat Negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pemukulan dan penangkapan tanpa alasan yang jelas.

Rencana aksi pembakaran foto oleh KRB ini, adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-JK yang jelas-jelas gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan tidak terhitung berapa banyak penghinaan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK terhadap rakyat Indonesia. Penghinaan dan kekerasan, mereka lakukan melalui pembentukan undang-undang anti demokrasi dan kesejahteraan, dan melalui aparat mereka (MILITER), juga dengan membentuk milisi-milisi sipil reaksioner (FPI, FBR, Pemuda Pancasila, dll).

Maka kami dari Komite Rakyat Bersatu menyatakan:

1. MENGUTUK KERAS TINDAKAN MILITERISME YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP AKTIVIS KRB (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya).
2. USUT TUNTAS KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP 2 AKTIVIS KRB!!!

Kami juga menyerukan kepada rakyat miskin Indonesia agar segera membentuk wadah-wadah perjuangannya dan membentuk persatuan rakyat anti imperialisme, untuk:

1. Lawan militerisme dan musuh-musuh demokrasi!!
2. Lawan Pemilu 2009, pemilunya penjahat HAM, koruptor, sisa orba
3. Lawan solusi SBY-JK dalam atasi krisis (Buyback, Bailout, SBI 9,5%, Pajak 0% CPO, SKB 4 Menteri) !!
4. Bentuk pemerintahan persatuan rakyat anti imperialisme

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.


Yogyakarta, 3 Desember 2008


(Iron)
Koordinator KRB


Read More......

Kronoligi aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB) Rabu, 3 Desember 2008.

11.05 : Pembukaan oleh korlap aksi (Ibnu SMI)

11.15-11.28 : Orasi politik oleh Akbar Perhimpunan Rakyat Pekerja

11.28-11.30 : Orasi oleh korlap

11.30-11.43 : Orasi oleh Iron Serikat Mahasiwa Indonesia

11.43-11.45 : Orasi oleh korlap

11.45-11.50 : Orasi oleh Yayak Persatuan Politik Rakyat Miskin

11.50-11.55 : Orasi oleh Dian KASBI

11.55-11.57 : Orasi oleh korlap

11.57-12.05 : Orasi oleh Ika LMND-PRM

12.05-12.07 : Orasi oleh korlap

12.07-12.10 : Orasi oleh Roy KAMERAD

12.10-12.13 : Orasi Didin RESISTA

12.13-12.14 : orasi korlap

12.14-12.15 : orasi Aidil LPM Ekspresi UNY

12.15-12.16 : Orasi korlap

12.16-12.19 : Orasi oleh Yuli JNPM Yogyakarta

12.23-12.26 : Orasi Paijo SPI

12.26-12.28 : korlap

12.28-12.40 : Pembacaan statement oleh kordum (Don Sinyo), belum selesai pembacaan (belum sampai penutupan aksi), tiba-tiba polisi

merangsek masuk ke dalam barisan, terjadi bentrok antara massa aksi dan aparat, 2 massa aksi dari LMND-PRM (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya) dipukul, ditendang, diinjak, dan dijambak rambutnya, kemudian diseret ke truk polisi.

12.40-12.45 : massa aksi mulai mencair

12.45-12.50 : massa aksi kembali merapat dan menutup aksi dengan menyanyikan lagu darah juang. Aksi selesai

12.50-13.00 : massa aksi berkonsolidasi kembali untuk melakukan advokasi kepada kawan-kawan yang ditangkap.

13.00-…….. : massa aksi KRB menuju poltabes Yogyakarta untuk melakukan advokasi. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam KRB, mengirimkan perwakilan untuk advokasi, seperti kawan Akbar, Sinyo, didin, dll (PRP), Iron, Ibnu, Rizal, dll (SMI), Roy dan Fery (KAMERAD), Dian (KASBI), serta kawan-kawan PPRM, JNPM, dan LMND-PRM. Advokasi ini juga di damping oleh PBHI Yogyakarta. Sampai saat berita ini ditulis, kawan andy “bund-bund” permana dan aslihul fahmi “yayak” alya, masih diproses di poltabes Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Desember 2008
Jam : 15.15 Wib.
Acara dan Kronologi KRB: Sistha Oktaviani

Catatan administrator: kedua kawan yang ditangkap tersebut kini telah dibebaskan.



Read More......

"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”

PERNYATAAN SIKAP
KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll)
Contact Person: 085228825200

"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”
(Diambil dari Pernyataan Sikap ALIANSI BURUH MENGGUGAT, Rabu, 3 Desember 2008,
sebagai wujud solidaritas perjuangan rakyat)

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Sebab itu, menurut pendiri bangsa, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi proletar sebagai tuan di negeri mereka sendiri. Dan itu artinya, kondisi itu tidak akan tercipta jika bangsa ini masih tetap memakai jalan ekonomi kapitalisme sebagai keniscayaan menuju kekuasaan ekonomi politik rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka 100%.

Untuk itu sedari awal, para pendiri bangsa ini telah bertekad untuk menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Dalam rangka itu, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya secara politik, cabang-cabang produksi untuk pembangunan ekonomi wajib diinisiatifi oleh rakyat Indonesia sendiri—bukan malah menyerahkannya kepada inisiatif asing apalagi sampai diselewengkan oleh birokrasi-birokrasi komprador (baca: pengkhianat) yang telah bersembunyi dalam lembaga-lembaga negara eksekutif-legislatif-yudikatif di republik ini.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka itu telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Sesungguhnya krisis keuangan global yang tengah terjadi saat ini merupakan siklus dimana krisis kapitalisme ala kasino ini ingin mengembalikan peran Negara untuk ikut campur dalam krisis finansial yang ditimbulkan oleh spekulasi-spekulasi pemain pasar uangnya sendiri. Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri.

Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Tegasnya, secara terbuka kalangan Parlemen, Presiden dan wakilnya, lembaga peradilan terus menerus menggerus kontitusi demi pengerukan kekayaan bangsa Indonesia dengan cara mengabdi kepada kepentingan pemodal asing maupun nasional.

Maka bagi Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat, mereka yang telah menjual dan menggadaikan sumber daya negri ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah juga musuh rakyat. Dan faktanya, privatisasi-deregulasi-liberalisasi yang dimandatkan asing (Amerika Serikat dan kroni-kroninya) sudah terlaksana di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan-kekuatannya langgeng dan mengakar pada Pemerintah, parlemen, partai politik, pengadilan, pers, serta pakar-pakar yang mempromosikan aksi-aksi neokolonialisme-imperialisme—aksi-aksi yang inkonstitusional—di atas bumi Indonesia.

Untuk itu, kami Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat bersama elemen-elemen gerakan rakyat pekerja lainnya akan terus bersama-sama menggalang kekuatan semesta rakyat untuk menegakkan kedaulatan ekonomi politik rakyat Indonesia dan kemandirian ekonomi nasional bangsa ini bebas dari kepentingan segelintir kapitalis birokrat dan intervensi modal internasional. Sebab hanya gerakan rakyatlah yang mampu menghempas aksi-aksi penggadaian aset-aset bangsa dan martabat rakyat Indonesia baik secara jalan konstitusi yang sebenarnya maupun sampai angsung menjatuhkan rejim inkonstitusional tersebut.

Maka kami menuntut:
1. Cabut Peraturan Bersama 4 Menteri
2. Nasionalisasi Perusahaan Swasta Strategis dibawah kontrol Rakyat
3. Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri
4. Menolak Utang yang dilakukan oleh Seluruh Rejim Anti Rakyat.
5. Pupuk dan Benih Gratis, teknologi dan Modal untuk Petani
6. Penyediaan Rumah Layak Untuk Rakyat Miskin Secara Gratis
7. Lapangan Pekerjaan Yang Memadai
8. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2008



(Don Sinyo)
Koordinator Umum Aksi KRB

Read More......

Hormat dan Selamat atas Berdirinya PRMJ

Komite Politik Rakyat Miskin - Partai Rakyat Demokratik
(KPRM PRD),
menunduk hormat dan mengucapkan SELAMAT atas berdirinya:

PERSATUAN RAKYAT MISKIN JAKARTA (PRMJ)

30 November 2008

Belajar, berjuang, dan melawan untuk pembebasan rakyat miskin;
Tegakkan Politik Anti Kooptasi dan Anti Kooperasi;
Bangun Kekuatan Rakyat Miskin yang Mandiri dan Berskala Nasional;
Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin.

SAMPAI MENANG!



Read More......

Revolusi Venezuela dan Krisis Kapitalisme

Direct Action Nomor 6 – November 2008

Roberto Jorquera – Ketika pemerintah kapitalis di seluruh dunia merespon macetnya sistem keuangan kapitalis dengan memberikan miliaran dolar dana publik untuk bankir-bankir yang telah bangkrut, Presiden sosialis pemerintah revolusioner Venezuela, Hugo Chavez, tetap melanjutkan langkah redistribusi kekayaan bagi rakyat pekerja Venezuela.

Sejak didudukkan kembali sebagai Presiden Venezuela oleh sebuah gerakan massa revolusioner, melawan kudeta militer yang disokong Amerika Serikat pada April 2002, Chavez telah membuka jalan bagi kontrol dan kepemilikan saham negara—yang meningkat luar biasa—atas sumberdaya alam dan industri-industri besar. Nasionalisasi sudah dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi, baja, semen, listrik dan sektor perbankan. Pemerintah Venezuela terus meningkatkan kontrol terhadap pilar-pilar utama ekonomi dan meningkatkan aturan menyangkut harga pangan. Langkah-langkah ini, berbarengan dengan peningkatan pengeluaran untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, memungkinkan Venezuela melindungi rakyat kecil dari kekacauan perekonomian dunia kapitalis. Pada sebuah konferensi pers 27 Oktober, yang dilakukan bersama dengan Presiden Ekuador Rafael Correa, Chavez menyatakan: “Konsekuensi dari krisis keuangan dunia tidak dapat diprediksi, namun di Venezuela kami memiliki sebuah proses kerakyatan yang membangun sebuah sistem ekonomi baru.”

Martin Saatdjian, sekretaris ketiga kementerian Urusan Luar Negeri Venezuela, menyebutkan dalam sebuah artikel yang dilansir situs Venezuelanalysis.com, dalam memberi tanggapan terhadap cara pemerintahan kapitalis menangani krisis (menasionalisasi atau menasionalisasi setengah-setengah korporasi-korporasi keuangan yang bangkrut): “Dengan kata lain, intervensi negara sosialis memprioritaskan kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Ini lah tipe kontrol dan intervensi terencana yang sedang dijalankan oleh Hugo Chavez di Venezuela, sekaligus di waktu bersamaan memaksimalkan demokrasi, kesadaran politik, dan keikutsertaan rakyat dalam menangani persoalan-persoalan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi di Venezuela, seperti perusahaan komunikasi utama (CANTV), industri besi dan baja (Sidor), dan satu dari bank terpenting Venezuela (Bank Venezuela), merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan.

“Dalam kasus CANTV, proses nasionalisasi memakan biaya negara sekitar USD 1.6 milyar; Namun setelah satu tahun penuh beroperasi, perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih mendekati $400 juta. Dengan laju seperti ini, negara Venezuela akan dapatkan kembali investasi perdana mereka dengan hanya tiga tahun beroperasi. Sumber penghasilan yang dulu masuk ke kantong orang-orang kaya, atau dilarikan keluar negeri, kini dipakai pemerintah Hugo Chavez untuk mendanai proyek pelayanan kesehatan umum yang sangat membantu rakyat yang paling membutuhkan”.

VIO News blog, yang didanai pemerintah Chavez, pada tanggal 16 Oktober melaporkan bahwa sebuah “kolom opini Miami Herald mengklaim bahwa para pakar ekonomi ‘setuju’ bahwa Venezuela menjadi negara yang lebih parah terkena dampak krisis keuangan global dari pada negara manapun. Namun demikian, itu tidak benar; para analis baru-baru mengutip Financial Times, Bloomberg, dan Reuters, semua sudah mengatakan bahwa Venezuela terlindungi dengan sangat baik. Reuters melaporkan bahwa Venezuela ‘sepertinya akan selamat dari kontaminasi keuangan global saat ini, sekalipun kejatuhan harga minyak mentah memaksa bangsa-bangsa yang bergantung terhadap minyak OPEC mengurangi belanjanya’. AFP melaporkan bahwa kejatuhan nilai yang terlihat pada pasar saham Venezuela kurang dari satu persen, sementara bagi Brazil dan Argentina—dua diantara negeri-negeri Amerika Latin dengan perekonomian terbesar—persentase kejatuhan bernilai belasan,”.

Ketika banyak koran-koran AS menuduh bahwa pemerintah Chavez akan menghadapi pukulan berat oleh jatuhnya harga minyak akibat resesi global—dari puncak dorongan-spekulasi yang mencapai USD 147 per barel pada bulan Juli molorot jatuh ketingkat harga tahun 2007 dengan rata-rata USD $64—pada tanggal 22 Oktober Chavez menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Meninjau kembali evolusi harga minyak internasional sejak ia terpilih sebagai presiden Venezuela pada tahun 1998, Chavez menyatakan: “Saya katakan, untuk tetap bergerak ditengah kampanye luar biasa yang mulai memprovokasi ketakutan dan ketidakpastian diantara rakyat Venezuela, meski harga minyak kembali turun ke tingkat tahun 2006—ketika ia berhenti pada $55 per barel, kalian bisa pastikan bahwa Venezuela akan terus berkembang baik secara ekonomi maupun sosial”

Chavez menunjukkan bahwa perekonomian Venezuela tumbuh hingga 15% di tahun 2004, ketika harga minyak rata-rata $32,80 per barel, dan terus bertumbuh dalam lima tahun berturut-turut, dan empat tahun diantaranya harga minyak rata-rata lebih rendah dari harga minyak hari ini. “Sudah 10 tahun [kapitalis AS] mengatakan bahwa ekonomi Venezuela sedang tenggelam, dan sekarang mereka sendiri lah yang karam”, sebut Chavez.

Pada 30 Oktober, agen berita ABN Venezuela melaporkan bahwa Chavez menyerukan “sebuah sistem ekonomi dan politik internasional yang baru, lebih adil, lebih setara, dan saling bantu, harus diciptakan sebelum kapitalisme melebur hancur”. Dalam sebuah pidato hari itu, Chavez “merujuk sebuah surat yang baru-baru ini ditulis oleh [mantan Presiden Kuba] Fidel Castro, yang, diantara isu-isu lainnya, menyatakan padanya mengenai krisis keuangan dunia dan pemanfaatan kekuatan ekonomi oleh kerajaan ekonomi Amerika Utara, ‘ia jelaskan padaku mengapa model semacam itu tidak berkelanjutan dan sedang tenggelam seperti kapal Titanic’. Chavez mengingatkan bahwa Venezuela masih waspada terhadap krisis dunia sekarang ini, ‘karena ini seperti sebuah gempa bumi ekonomi keuangan; untuk alasan tersebut saya dengan tegas menuntut pembentukan sebuah institusi ekonomi internasional yang baru, dan dalam hal ini, negeri-negeri Selatan harus memperjuangkanya dan tidak [membiarkan] dipaksakannya lagi kediktatoran dan hegemoni dolar, yakni hegemoni sebuah sistem yang diatur oleh Dana Moneter International (IMF) dan Kerajaan Amerika Serikat, yang merupakan penyebab utama malapetaka ini’.”

Chavez menekankan bahwa “Rakyat Venezuela harus tahu bahwa Venezuela akan terus bekerja, seperti halnya Kuba. Program-program sosial tidak dalam kondisi berbahaya, demikian pula misi-misi kita, kesetaraan sosial, keadilan sosial, keterlibatan sosial, maupun pembangunan sosial rakyat kita.”

James Suggett, menulis untuk layanan berita berbasis website Venezuelanalysis.com, melaporkan pada 24 Oktober bahwa “Menteri Keuangan Venezuela, Ali Rodriguez, menyerahkan sebuah proposal anggaran nasional untuk tahun 2009 yang akan meningkatkan pengeluaran sosial dan dilandasi pada prediksi pertumbuhan ekonomi 6%, kestabilan mata uang nasional, dan ekspor minyak pada tingkat harga $60 per barel”. Suggett juga melaporkan: “Suatu penilaian ringkas terhadap data-data di tahun 2007 memperlihatkan bahwa Venezuela adalah negara dengan cadangan internasional (IR) perkapita paling besar di dunia dan di seluruh belahan bumi Amerika (termasuk Amerika Serikat dan Kanada). Menurut data tahun 2007, untuk setiap orang yang tinggal di Venezuela terdapat hampir $1.300 senilai cadangan internasional di akhir 2007 (dengan total $34 miliar). Tingkat perkapita ini melampaui negeri-negeri ekonomi utama di Amerika Latin, seperti: Argentina ($1,141); Brazil ($919), Chile ($1,023) dan Mexico ($799). Menurut data-data ini, IR Venezuela melampaui negara Amerika Latin kedua dengan tingkat IR perkapita tertinggi, yakni Uruguay, sebesar $113. Jumlah ini, jika dilipatgandakan dengan seluruh penduduk Venezuela (26,4 juta), akan mencapai total $3 miliar. Jumlah tersebut akan dapat dipergunakan untuk mengatasi dampak negatif krisis keuangan, dan Venezuela akan tetap berada pada posisi tertinggi dalam daftar IR perkapita Amerika Latin.”

Meskipun tidak ada negara yang kebal dari efek kehancuran perekonomian kapitalis dunia saat ini, contoh Venezuela secara jelas menunjukkan apa yang tidak mustahil dicapai oleh sebuah ekonomi kepemilikan-sosial yang terus meningkat, dikelola oleh pemerintah yang lebih melayani kepentingan rakyat pekerja daripada keuntungan korporasi-korporasi kapitalis.

[Roberto Jorquera adalah anggota Partai Sosialis Revolusioner (RSP) dan salah seorang organiser Australian-Venezuela Solidarity Network brigade untuk Venezuela]

[Diterjemahkan oleh Risnati Malinda, edited by ay]



Read More......

Max Lane: Indonesia antara Nasionalisme dan Pembebasan Nasional [*]

04 Januari 2008

Indonesia sebagai sebuah nasion baru, ada setelah abad XX. Untuk menjelaskan itu akan dimulai dengan pengertian nasion (nation). Saya akan mengajukan beberapa hal menyangkut pembentukan nasion. Pertama-tama yang dimaksud nasion adalah gejala baru dalam sejarah umat manusia. Nasion sebenarnya hanya muncul di atas bumi manusia sejalan dengan berkembangnya kapitalisme. Sebelum ada kapitalisme tidak ada yang namanya bangsa atau nasion. Pada masa sebelum perkembangan kapitalisme yang ada hanyalah kelompok-kelompok etnis, kesukuan, kerajaan dan sebagainya—bukan nasion, bukan negara. Nasion memiliki beberapa sifat konkret, yang menurut saya—yang jika semua sifat itu tidak ada, kalau tidak lengkap—tidak bisa disebut nasion, atau belum nasion.

Nasion merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dalam proses perkembangan sejarah yang stabil. Artinya, ada (eksis), sudah mampu bertahan cukup lama dan cukup stabil. Jadi, sesuatu fenomena yang eksis 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun terus hilang, itu belum stabil. Jadi, nasion itu harus yang sudah stabil, sudah eksis cukup lama. Komunitas orang-orang yang terbentuk dalam proses sejarah yang stabil itu, pertama, harus memiliki wilayah yang dihuni bersama (common territory). Kedua, ada bahasa yang dipakai bersama (common language). Ketiga, kehidupan ekonomi bersama—semua orang yang tinggal di suatu wilayah memiliki satu kehidupan ekonomi bersama. Biasanya dalam proses kemunculan kapitalisme terbentuk suatu pasar yang terintegrasi, tersatukan di dalam wilayah itu. Cerminan fenomenanya adalah adanya mata uang yang sama, hukum pajak yang sama, peredaran barang di seluruh wilayah, termasuk tenaga kerja manusia tersatukan dalam satu proses ekonomi di suatu wilayah. Keempat, ada watak psikologis bersama yang tercerminkan dalam satu kebudayaan bersama.

Sifat-sifat di atas tidak mendadak jatuh dari langit. Di setiap negara, kemunculan sifat tersebut berbeda-beda dan dengan pasang surut yang berbeda-beda pula. Ada yang bisa berkembang cepat, sementara yang lainnya lama, dan seterusnya. Keempat sifat di atas—sebagaimana analisis dari kaum kiri—tidak diperoleh dari langit, melainkan merupakan hasil dari pengamatan terhadap proses. Orang yang pertama kali menulis soal untuk pertama kalinya mengamati proses sejarah masyarakat Eropa, dan kemudian Amerika. Di jaman Eropa feodal misalnya, kerajaan-kerajaan yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil. Kalaupun ada raja besar, itu adalah kerajaan yang memperoleh upeti dari berbagai raja-raja kecil. Di masing-masing kerjaan Eropa itu bahasanya berbeda-beda—itu yang sering dilupakan orang. Misalnya di Prancis ketika terjadi Revolusi Prancis, jumlah orang yang saat ini disebut sebagai orang Prancis dan berbahasa Prancis hanya 30%, sedangkan 70% lainnya sebelum Revolusi Prancis berbicara dalam bahasa-bahasa suku. Demikian pula di Jerman dan Itali. Sebelumnya tidak ada bahasa Italia yang menyatukan seluruh Italia. Di Inggris, bahasa Skotlandia yang asli, bahasa Wales yang asli tidak dimiliki oleh orang Inggris. Di Eropa pada awalnya batas-batas geografis kerajaan itu sangat cair. Tetapi dalam proses penyatuan, misalnya Napoleon menyatukan Prancis, Bismarck menyatukan Jerman dan sebagainya, setelah melalui berbagai peperangan, lama kelamaan wilayahnya menjadi jelas.

Salah satu faktor yang menggerakan kaum borjuasi di Prancis untuk menjatuhkan feodalisme adalah karena adanya “kemumetan” dalam mengatur perekonomian. Itu karena masing-masing wilayah di Prancis, pertama-tama bahasanya, isi perjanjian ekonomi, pajak dan lain-lain di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Berdasarkan kenyataan itu kaum borujuasi menginginkan satu pengaturan ekonomi yang meliputi seluruh wilayah dengan mata uang yang sama, aturan pajak dan pungutan yang sama. Mereka menginginkan satu ekonomi nasional, pasar nasional dengan aturan nasional yang bersatu, yang terintegrasi, di mana semua orang bisa terlibat. Itu merupakan salah satu sebab—bukan satu-satunya—mengapa kaum borjuasi Prancis menggulingkan kekuasaan feodal. Mereka menginginkan sebuah bentuk republik untuk seluruh Prancis. Jadi orang-orang bukan lagi abdi raja, tapi menjadi warga suatu republik, suatu nasion. Termasuk tenaga kerja masuk ke pasar nasional, di mana harga tenaga kerja dalam bentuk gaji itu menjadi relatif merata di semua sektor ekonomi. Membeli buruh di suatu daerah dan daerah lainnya kurang lebih sama. Kalaupun tidak sama, ada aturan nasional yang bisa memastikannya (memberi kepastian), sehingga terbentuklah pasar nasional.

Apakah memang bangsa-bangsa itu memiliki watak psikologis yang berbeda-beda? Watak psikologis ini datang dari mana? Kebudayaan yang dialami, dijalankan bersama-sama dalam wilayah tersebut (nasion) berasal dari mana? Faktor itu penting, apalagi di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia.

Munculnya nasion dengan sifat di atas merupakan proses sejarah. Artinya, ada awalnya, ada proses berkembangnya, dan ada proses selesainya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bisa selesai, menurut saya proses menyelesaikan atau mewujudkan keempat sifat nasion di atas seharusnya bisa. Hal yang perlu dicatat dan penting adalah bahwa terbangunnya nasion tidak menjamin apa-apa bagi masyarakat yang menjadi warganya. Adanya nasion tidak menjamin kemakmuran masyarakat. Adanya nasion hanya menjamin kemampuan untuk satu nasion berhubungan/berususan dengan nasion-nasion lain. Suka tidak suka, dunia sekarang terdiri dari nasion-nasion. Dalam kerangka itu, jika proses pembentukkan nasion belum mantap, maka dalam berurusan dengan nasion lain nasion yang bersangkutan akan berada dalam posisi lemah. Sebaliknya, jika sudah berkembang posisinya bisa tidak lemah lagi atau tidak selemah seperti sebelum berkembang. Faktor lain yang dapat menjadi imbangan kekuatan adalah potensi. Tinggal persoalannya apakah potensi yang ada itu bisa direalisasikan atau tidak.

Batasan wilayah Indonesia berasal dari batasan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa batas wilayah Indonesia merupakan hasil dari proses kolonialisme—tetapi bukan bentukan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, keliru jika mengatakan bahwa Indonesia merupakan ciptaan Belanda, sebagaimana pendapat beberapa kalangan sejarawan Barat. Secara kewilayahan, Indonesia merupakan hasil pertempuran pihak-pihak kolonial (Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris).

Pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia dipersatukan oleh Belanda adalah tidak benar. Kaum kolonial justru memecah belah setiap usaha membentuk nasion Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi jelas terjadi dalam proses sejarah kolonialisme. Sedangkan aspek-aspek lain yang menjadi ciri nasion Indonesia dibangun oleh orang Indonesia sendiri—hasil dari proses perjuangan orang Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama diresmikan oleh gerakan Indonesia: Sumpah Pemuda. Hal itu merupakan hasil dari sebuah proses. Dalam hal itu, Pramoedya Ananta Toer memiliki jasa besar dalam menunjukkan bahwa orang Indo dan orang Tionghoalah yang sebenarnya membangun landasan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional.

Sebuah bahasa hanya bisa berkembang menjadi sebuah bahasa nasional jika sudah mampu dipakai untuk sastra. Sebelum muncul sastra bahasa Melayu, bahasa Melayu hanya dipakai untuk sastra kraton—dengan bahasa yang sangat sempit—dan bahasa perdagangan. Sebagai lingua franca, bahasa yang dipakai di seluruh kepulauan Nusantara hanya untuk kepentingan perdagangan, seperti isi kontrak, harga, tawar-menawar di pasar dan pelabuhan. Kalangan yang mulai membangun bahasa Melayu sebagai bahasa yang bisa dipakai untuk membicarakan atau membahas masalah kehidupan modern adalah orang-orang Indo yang menulis novel-novel tentang kehidupan Hindia Belanda waktu itu, kemudian orang Tionghoa yang menulis cerpen dan novel-novel dalam bahasa Melayu. Dengan begitu bahasa Melayu pun berkembang.

Kalangan yang mengambil langkah berikutnya—yang membawa bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa nasional—adalah aktivis-aktivis gerakan nasionalis. Mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan visi dan perjuangannya ke masa depan. Sebaliknya, Belanda sendiri menggunakan bahasa Melayu hanya sebagai bahasa administrasi—bahasa larangan dan alat pengaturan terhadap masyarakat jajahannya—bukan bahasa yang akan mampu menjadi bahasa untuk membentuk suatu—bahasa yang mampu membahas segala aspek kehidupan, terutama politik. Di jaman penjajahan Belanda bahasa Melayu selalu disempitkan menjadi bahasa yang sangat kaku. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang hidup diwujudkan melalui gerakan nasionalisme, yang pada tahun 1928 diresmikan sebagai bahasa nasional. Dari situlah bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang aktif dipakai untuk membahas masa depan Indonesia: bagaimana mencapainya dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Jika membaca karya tulis pengamat Belanda di jaman kolonial, ciri yang paling berlaku tentang kehidupan ekonomi di Hindia Belanda adalah dual economy: di satu sisi ada ekonomi yang dijalankan oleh orang-orang Eropa, sebagian kecil orang Tionghoa; dan di sisi lain ekonomi yang dijalankan oleh orang Hindia Belanda—dari semua etnis. Orang-orang Eropa berada di sektor ekonomi yang sangat produktif dan menghasilkan kekayaan besar, sedangkan di luar masyarakat Eropa produktivitas ekonominya sangat rendah, serta disertai kemiskinan dan kemelaratan. Pada jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi bersama tidak ada. Orang-orang yang tinggal di pedesaan dunia ekonominya berbeda dengan orang-orang di perkotaan. Pada waktu itu menuju pada kehidupan bersama sebenarnya mulai ada—mata uang yang sama, dan mulai ada undang-undang ekonomi yang berlaku di seluruh Hindia Belanda. Dual economy melahirkan jurang (ketimpangan) yang besar. Bukan saja jurang kaya dan miskin, tetapi juga jurang bahasa, kehidupan sehari-hari, kebudayaan sehari-hari, dan terutama produktivitas.

Apakah ada yang disebut kebudayaan Indonesia? Itu merupakan persoalan besar. Kebudayaan sebuah nasion datang dari mana? Ali Murtopo tahun 1970-an mengemukakan tentang “kebudayaan nusantara”, “kebudayaan kepulauan”. Menurutnya kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan kepulauan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan kepulauan? Maksudnya adalah: berbagai kebudayaan yang ada di pulau nusantara, dan kebudayaan Indonesia adalah penggabungan dari semua kebudayaan etnis-etnis yang ada. Itu adalah ide baru. Sebelum Orde Baru tidak ada ide itu. Memang ada slogan “bhineka tunggal ika”, tetapi asumsi—pada tahun 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, semua pikiran tentang bhineka tunggal ika dan lain-lain—yang hidup di masyarakat yaitu ada kebudayaan yang sama sekali baru yang sedang berkembang. Kalau kita melihat sejarah Prancis, Jerman, Inggris, Amerika, Australia, dan Jepang, ketika mereka berkembang menjadi nasion memang tampak sekali ada suatu kebudayaan yang sama sekali baru yang lain dari kebudayaan sebelumnya. Kebudayaan Prancis setelah Revolusi Prancis tidak ada hubungannya dengan kebudayaan Prancis yang sebenarnya juga tidak ada—karena yang ada adalah kebudayaan berbagai bahasa yang ada di Prancis di jaman feodal. Demikian pula dengan Jepang, apakah ada hubungan kebudayaan Jepang sekarang dengan kebudayaan Jepang pada abad 18 dan 19. Sedikit sekali sisa-sisanya.

Lantas pertanyaannya, datang dari mana kebudayaan baru itu? Sebenarnya sumber utama dari kebudayaan baru adalah perjuangan yang dilakukan dangan sadar untuk mencapai perubahan. Di Eropa, pembangunan nasion dilakukan melalui perjuangan menghancurkan feodalisme. Di Amerika, perjuangan membangun nasion dilakukan dengan menghancurkan pengaruh kolonialisme Inggris dan perbudakan—karena tidak akan bisa mewujudkan suatu kehidupan ekonomi bersama jika masih ada masyarakat budak. Perjuangan untuk mencapai perubahan—penghancuran feodalisme dan kolonialisme—di kebanyakan negara-negara bekas kolonial bukan hanya menghancurkan feodalisme—karena kolonialisme sendiri yang sebenarnya sudah menghancurkan feodalisme sebagai kekuatan—tetapi juga feodalisme sebagai pengaruh mental. Sultan-sultan, raja-raja di nusantara sudah kalah tiga ratus tahun sebelumnya oleh Belanda, dan yang tersisa tinggal simbol—dalam mental dan kebudayaan masih ada—tetapi sebagai kekuatan sudah hilang. Jadi, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan mengalahkan kolonialisme. Perjuangan itulah yang kemudian melahirkan kebudayaan baru, dan semua perjuangan itu berbuntut revolusi.

Revolusi itu pertama-tama adalah memutarbalikkan susunan kekuasaan yang ada—yang dominan sebelumnya, yang tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa lagi, dan yang tadinya dikuasai menjadi berkuasa. Aspek kedua—merupakan syarat mutlak—dari revolusi adalah bahwa dalam proses memutarbalikkan kekuasaan tersebut terjadi proses menciptakan sesuatu yang sama sekali 100% baru atau yang sama sekali 100% tidak ada sebelumnya. Revolusi itu merupakan proses yang sangat kreatif, sekaligus juga destruktif. Dikatakan destruktif karena revolusi menghancurkan kekuasaan yang ada sebelumnya; dan dikatakan kreatif karena melahirkan sesuatu yang sama sekali baru.

Dalam kasus-kasus revolusi anti-fedodal maupun kasus-kasus revolusi anti-kolonial yang terjadi di Asia seperti di Indonesia—yang dihancurkan oleh nasionalisme—adalah penghancuran struktur kekuasaan kolonial, yang dikreasikan sebagai gejala yang 100% sama sekali baru di atas muka bumi. Itu adalah sebuah nasion yang tidak ada sebelumnya, yaitu Indonesia. Kita bisa melihat itu dalam keempat buku Pramoedya Ananta Toer—dari Bumi Manusia hingga Rumah Kaca—yang diakui oleh hampir semua orang sebagai buku kebangkitan Indonesia, walaupun dalam keempat buku tersebut kata Indonesia sama sekali tidak dipakai. Mengapa, sebab waktu itu kata Indonesia belum ada di benak siapapun, kecuali seorang sosiolog Inggris. Mengapa tidak ada sama sekali, karena waktu itu baru dimulai, belum bisa dibayangkan. Orang-orang Indonesia waktu baru mulai membayangkan Indonesia seperti tercermin dalam gerakan nasionalisme tahun 1920-an. PKI adalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia, kemudian diikuti gerakan nasionalisme lainnya. Mengapa dibayangkan, karena waktu itu mulai eksis, sudah mulai berkembang: wilayahnya sudah ada, bahasanya—berkat orang Indo dan Tionghoa mulai menyebar sebagai bahasa yang berguna.

Terwujud di mana? Pertama-tama dalam sastra Indonesia. Jangan meremehkan sastra. Banyak pengamat dan akademisi menulis bahwa dalam pembangunan nasion yang penting adalah bahasa. Memang, ada bahasa bersama itu betul. Tetapi bahasa bersama itu tidak berkembang sebagai national language. Bahasa nasional baru bisa berkembang jika sastranya berkembang. Apa yang menjadi basis kebudayaan Prancis? Sastranya. Apa yang menjadi basis kebudayaan Inggris? Sastranya. Kalau tidak ada Shakesphere, tidak ada Charles Dickens. Atau jika di Amerika tidak ada Jack London, kebudayaan Amerika dan Inggris datang dari mana? Nilai-nilai budayanya datang dari mana? Apakah datang dari gereja? Sudah tidak. Dari agama? Sudah tidak. Hanya sebagian kecil saja yang masih kuat agamanya, sementara orang-orang yang beragama dengan yang sudah lemah agamanya pun nilai-nilainya sering sama. Nilai-nilainya datang dari mana? Sastra, karena lama kelamaan sastra menjadi sesuatu yang dinikmati seluruh masyarakat, dan sastra diajarkan di sekolah mulai dari SMP secara serius. Sampai sekarang Indonesia adalah satu-satunya negeri di seluruh dunia yang tidak mengajarkan sastra Indonesia di SMP dan SMA—yang memiliki kewajiban membaca sekian banyak novel, sekian drama, sekian syair, ramai-ramai membedahnya di kelas, pekerjaan rumahnya menuli essay. Hal itu di Indonesia tidak ada, satu-satunya negeri di seluruh dunia.

Di Indonesia sastra hanya diselipkan dalam pelajaran bahasa, padahal nilai-nilai budaya sastra Indonesia kaya. Melalui sastra, drama, syair, lagu muncul kebudayaan baru. Tetapi, harus dicatat bahwa kelahiran kebudayaan baru tidak hanya lewat sastra, tetapi juga lewat politik. Dalam kebudayaan Prancis ada slogan liberty, fraternity, equality atau di Amerika ada slogan by the people, of the people, for the people. Pidato-pidato politik besar dan pemikiran politik yang berkembang dalam proses pembentukkan meraih nasionnya (kemerdekaan) itulah yang menjadi nilai-nilai budaya. Mengapa di Amerika pidato-pidato George Washington dan Thomas Jefferson menjadi bacaan wajib? Apakah tulisan-tulisan Soekarno, seperti Indonesia Menggugat menjadi bacaan wajib di sekolah Indonesia? Tidak. Padahal pada awal gerakan kemerdekaan—tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an, 1950-an hingga 1965—sastra dan pemikiran politik menjadi sesuatu yang sangat hidup di masyarakat. Melalui proses pertarungan ini penyebaran sastra, Indonesia melancarkan gerakan kebudayaan seperti melalui Lekra, gerakan nasinoal dan gerakan Islam waktu itu sungguh luar biasa. Jumlah cerpennya, syairnya, kegiatan kebudayaan sampai ke desa-desa secara luar biasa.

Dalam hal berorganisasi sebenarnya Indonesia melampaui banyak negara di Asia. Pada waktu Sarekat Islam sampai puncaknya, sebagai organisasi modern—memiliki AD/ART-nya, cabang-cabang, buletin, pedebayan, dan traning-traning-nya—merupakan organisasi massa modern terbesar di dunia waktu itu. Di Eropa, Amerika dan Asia tidak ada organisasi sebesar Sarekat Islam, apalagi partai-partai yang menyusul setelahnya. Jadi, tidak benar orang Indonesia dianggap tidak suka berorganisasi, kecuali jaman Orde Baru yang memang dilarang berorganisasi. Nah, melalui organisasi itu sastra, pidato politik membentuk kehidupan kebudayaan bersama.

Harus diingat, sejarah Indonesia setelah kemerdekaan adalah 62 tahun (sampai 2007). Tetapi selama 62 tahun, kurang lebih 32 tahunnya berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Itu artinya, lebih dari separuh usia kemerdekaan Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru. Di bawah Orde Baru itulah Indonesia banyak mengalami kemunduran. Jadi, kalau para sejarawan membahas sejarah Orde Baru, salah satu hal yang harus dikaji adalah soal perkembangan dan kemunduran—sampai sejauh mana berkembang dan mundur—usaha membangun nasion Indonesia. Wilayah masih sama, tapi Aceh hampir hilang, karena memperlakukan Aceh sebagai bangsa asing. Itu merupakan warisan dari Belanda yang diterima setelah kemerdekaan, karena semua kepulauan di sebelah Utara menerima dengan sukarela masuk Indonesia, tidak ada paksaan. Hampir tidak ada penyatuan suatu nasion di seluruh dunia yang terjadi tanpa satu etnis memaksa etnis lain. Di Inggris Raya, Great Britain, perang orang Inggris melawan Scotlandia dan orang Inggris menjajah Wales berkali-kali perang dan puluhan ribu orang mati. Demikian pula di Jerman dan Amerika. Hanya Indonesia yang bisa bersatu dengan sedikit sekali darah. Itu kesukarelaan. Jadi kalau prinsip kesukarelaan dilanggar, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 1980-an, belum tentu orang mau menerima lagi.

Bagaimana dengan bahasa bersama? Apakah bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa yang dipakai oleh semua lapisan rakyat dan semua daerah untuk membicarakan masa depan Indonesia? Itu berkaitan dengan politik. Sebab, jika membicarakan masa depan dengan politik dilarang, lalu bagaimana bahasa bisa berkembang. Pergilah ke desa, sampai sejauh mana orang desa sekarang mampu membicarakan, menjelaskan pikiran mereka tentang masa depan Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jika itu tidak berkembang, maka bahasanya pun terhambat. Di Indonesia hal itu masih menjadi persoalan besar. Memang, sebagian penyatuan kehidupan ekonomi Indonesia ada perubahan, penyatuannya semakin ada, tetapi masih sedikit. Sebagian kehidupan ekonomi Indonesia masih bersifat dual economy. Lebih dari itu, dual economy yang ada di jaman Hindia Belanda sekarang muncul lagi. Jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi di lapisan atas bahasanya adalah bahsa Belanda, sekarang mereka yang dilapisan atas mengirim anaknya ke sekolah berbahasa Inggris—international school. Sehingga di bidang kebudayaan pun ada bahaya, karena kehidupan ekonomi bersama—bukan hanya soal kaya dan miskin—semakin tidak terintegrasi, sehingga nasion pun semakin lemah karena itu.

Pertanyaannya sekarang, apa itu nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila itu menarik. Pancasila selama Orde Baru dikampanyekan besar-besaran. Pelajar harus lulus, setiap kali upacara diucapkan, tetapi setelah Soeharto jatuh hanya dalam waktu singkat Pancasila sudah hilang dari wacana publik—bahkan sudah terjadi sebelum Soeharto jatuh. Padahal selama kurang lebih 30 tahun Pancasila digembar-gemborkan oleh Orde Baru tetapi sama sekali tidak mengakar.
Demikian pula dengan kata pembangunan. Setelah Soeharto jatuh berapa banyak orang yang berbicara tentang pembangunan. Seperti halnya Pancasila, pembangunan hilang juga sebagai suatu nilai. Selama Orde Baru masyarakat tidak mengetahui sejarahnya, karena ditutup-tutupi—kecuali diwajibkan menghapal tanggal dan tempat peristiwa. Di sekolah menengah tidak ada pelajaran sastra, sehingga berjuta-juta lulusannya tidak pernah membaca satu novel serius. Demikian pula dalam kehidupan politik, sehingga bahasanya bisa menjelaskan segala hal tidak ada.

Apakah sekarang ini ada watak psikologis bersama, suatu cara pandang dunia yang sama di Indonesia? Menjawab pertanyaan itu tidak cukup hanya melihat sejauh mana ya dan tidak, karena yang penting sekali adalah kekuatan masyarakat mana yang menggerakkan proses pembentukkan nasion dan kekuatan masyarakat mana yang menghambatnya. Agency-nya apa? Pelakunya siapa, kekuatannya siapa? Siapa yang menggerakkan? Semua itu diciptakan oleh gerakan itu sendiri: gerakan nasioanalisme dan anti-kolonialisme itu sendiri. Siapa penggerak tersebut? Di Indonesia khas, karena tidak ada kelas pengusaha. Penggeraknya adalah segelintir intelektual yang hebat dan rakyat (massa) itu sendiri. Jadi, agency-nya, kekuatan pelaku di dalam sejarah sampai kemerdekaan adalah intelektual-intelektual, aktivis-aktivis muda dengan massa.

Namun demikian, setelah kemerdekaan muncul persoalan. Sebelum 1949 sudah terjadi pertarungan antara mereka yang menganggap bahwa dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional berarti revolusi Indonesia sudah selesai. Sementara di pihak lainnya berpikir sebaliknya: revolusi Indonesia belum selesai. Mengapa dianggap belum selesai, karena kehidupan ekonominya belum bersatu dan masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Tiga ratus tahun Belanda merampok Indonesia, mendirikan perkebunan, pertambangan, perkapalan, itu semua hasil perampokan selama kolonialisme. Hal yang tidak masuk akal adalah pemerintah Hatta menyetujui pengembalian hasil rampokan Belanda tersebut. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bukan hanya itu, sejumlah uang yang senilai dengan biaya yang dikeluarkan Belanda untuk memerangi Indonesia juga dijanjikan akan dibayar kepada Belanda, meskipun sampai tahun 1956 dihentikan.

Seperti disebutkan tadi, setelah kemerdekaan ada pertarungan antara mereka yang menganggap revolusi sudah selesai dengan mereka yang menganggap belum selesai. Mereka yang menganggap selesai berpandangan stabil saja dan berorientasi pada pembangunan dengan cara menginintegrasikan ekonomi Indonesia dengan Barat. Sebagian intelektual kemudian bergabung dengan penguasaha-pengusaha dalam negeri yang selanjutnya menjadi pengusaha nasional. Saya membedakan dalam negeri dan nasional, karena dalam negeri itu dikuasai tokoh-tokoh yang tersebar di banyak kota, tetapi jaringan usahanya sendiri belum nasional dan baru mulai atau baru sedikit-sedikit saja berwawasan nasional. Pengusaha dalam negeri yang berusaha menjadi pengusaha besar nasional bekerjasama dengan kaum intelektual.
Mereka menganggap revolusi sudah selesai, tetapi perusahaan-perusahaan hasil perampokkan kolonial masih di tangan kolonial, hutang di Belanda masih diakui. Terjadi usaha untuk menyelesaikan itu dimana tahun 1956-57 perusahaan kolonial diambilalih oleh rakyat dan langsung diduduki dan orang-orang Belanda diusir secara fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah itu baru parlemen menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda.

Dalam periodisasi sejarah Indonesia di banyak buku kita mengenal ada demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Semua itu omong kosong, karena yang terjadi pada tahun 1948-49 adalah pertarungan. Tidak ada satu sistem yang berhasil diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga semua orang bisa menilai keberhasilan dan kegagalannya. Sepanjang periode itu yang terjadi adalah pertarungan, karena tidak ada satu pun kekuasaan politik yang sempat menjalankan misi dan konsepsnya secara stabil dalam jangka panjang. Apalagi demokrasi terpimpin. Saya menilai demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin tidak sempat dijalankan sama sekali. Itu hanya mungkin dijalankan kalau ada pemerintah yang dikuasai Soekarno, PKI, PNI kiri dan Partindo. Padahal sampai 1965 pun PKI tidak masuk di kabinet secara berarti. Partindo tidak secara berarti, PNI kiri tidak secara berarti. Belum ada kekuatan kiri yang mampu memenangkan demokrasi terpimpin. Justru tahun 1965 (peristiwa G30S-ed) terjadi untuk mencegahnya.

Nah, dalam proses pertarungan sampai 1965 pun harus dilihat siapa yang menggerakkan? Siapa yang meluaskan sastra ke masyarakat? Kekuatan sosial apa? Kekuatan sosial yang beroposisi dan berontak adalah di buruh dan tani. Intelektual dan mahasiswa bersolidaritas dengan buruh dan tani. Kalangan itulah yang terutama menerapkannya. Siapa yangg mau menuju kepada sebuah pasar nasional, dan setelah 1965, siapa yang memimpin proses itu mundur? Kekuatan sosial mana? Di Indonesia kekuatan sosial terdiri dari mereka yang bemodal—kapitalis dan penguasaha—dan masyarakat lainnya—buruh dan tani. Namun, pemodal dalam negeri itu ternyata—sejak awal abad XX sampai sekarang—tidak mampu untuk menggerakkan proses nation building. Sampai sekarang pun tidak mampu. Kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan sejak tahun 1930-an sampai 1960-an adalah gerakan rakyat miskin.

Ketika itu dihancurkan, maka semua usaha nation bulting pun mengalami kemunduran.
Nasion terbangun jika ekonominya berkembang, jika ada development. Dengan adanya dual economy, sebagian masyarakat tertinggal, karena tidak ada development yang mencakup seluruh negeri. Ada banyak orang, termasuk aktivis di Indonesia yang anti-neoliberalisme dan berusaha menjelaskan bahwa masalah ekonomi Indonesia akibat neoliberalisme. Itu tidak benar. Masalah ekonomi Indonesia—kemelaratan, kemiskinan dan produktivitasnya rendah—adalah warisan kolonial. Selama kolonial, waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada waktu itu Indonesia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sama sekali. Industri tidak ada sama sekali. Ada memang pabrik gula dan lain-lain, tapi untuk negara sebesar Indonesia itu nothing.

Tahun 1950 dunia imperialis sudah sangat maju. Universitas-universitasnya sudah ratusan, lembaga teknologi sudah ratusan, sudah bisa menciptakan bom atom, sudah ada Einstein, sudah bisa bangun empire state bulding. Setiap anak di Amerika, Eropa dan Jepang sudah sekolah sampai SMP dan SMA. Di Indonesia, waktu Belanda masih berkuasa sebelum Jepang masuk tahun 1942 angkanya adalah 5%. Jadi Indonesia memang mulai dari nol. Mau membangun negeri kapitalis tidak memiliki capital. Mengapa, sebab selama penjajahan Belanda tidak diijinkan memodernisasikan pertaniannya maupun membangun industri. Kalau mau menjelaskan mengapa kondisi Indonesia sekarang, bukan karena neolib. Neolib hanya aroma terakhir, aroma dewasa ini, aroma kontemporer, tetapi proses yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi memang ada konsekuensi politiknya. Seperti saya bilang, di Indonesia pengusaha, kelas borjuis, kelas pemodal tidak akan mampu menjadi penggerak perubahan. Sudah terbukti secara teoretis dan dapat dilihat, tidak ada kapitalis di Indonesia yang berarti, kecuali pengusaha-pengusaha kecil di mana-mana. Sekarang ada 50 konglomerat. Tetapi diterpa krisis moneter bangkrut semua. Kalau tidak diselamatkan oleh pemerintah bangkrut semua dan banyak yang memang bangkrut, dan berpindah tangan ke orang asing. Tidak ada apa-apanya. Yang bisa melakukan perubahan dan terbukti bisa—kemerdekaan dari Belanda bisa dicapai—bukan karena ada kelas borjuis yang kuat, tetapi karena ada intelektual-intelektual yang bersatu dengan massa. Kekuatan itulah yang bisa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Yang hampir berhasil sampai 1965 adalah gerakan yang sama.

Jadi hambatannya besar untuk membangun nasion Indonesia. Itu tergantung pada devolopment. Kapitalisme yang bisa dikembangkan di Indonesia harus kapitalisme yang dikuasai oleh pelaku-pelaku sosial sendiri—yaitu rakyat miskin—dan orang-orang yang bersolodaritas dengan rakyat miskin. Apakah bisa membangun infrastruktur untuk nasion Indonesia sekarang? Bisa. Negara-negara miskin lain bisa, mengapa Indonesia tidak.

Catatan: [*] Tulisan ini merupakan transkrip presentasi Max Lane dalam diskusi buku Indonesia yang belum selesai (Max Lane) yang diselenggarakan oleh Pantau, 28 Agustus 2007 di Jakarta.



Read More......