"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”

PERNYATAAN SIKAP
KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll)
Contact Person: 085228825200

"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”
(Diambil dari Pernyataan Sikap ALIANSI BURUH MENGGUGAT, Rabu, 3 Desember 2008,
sebagai wujud solidaritas perjuangan rakyat)

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Sebab itu, menurut pendiri bangsa, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi proletar sebagai tuan di negeri mereka sendiri. Dan itu artinya, kondisi itu tidak akan tercipta jika bangsa ini masih tetap memakai jalan ekonomi kapitalisme sebagai keniscayaan menuju kekuasaan ekonomi politik rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka 100%.

Untuk itu sedari awal, para pendiri bangsa ini telah bertekad untuk menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Dalam rangka itu, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya secara politik, cabang-cabang produksi untuk pembangunan ekonomi wajib diinisiatifi oleh rakyat Indonesia sendiri—bukan malah menyerahkannya kepada inisiatif asing apalagi sampai diselewengkan oleh birokrasi-birokrasi komprador (baca: pengkhianat) yang telah bersembunyi dalam lembaga-lembaga negara eksekutif-legislatif-yudikatif di republik ini.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka itu telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Sesungguhnya krisis keuangan global yang tengah terjadi saat ini merupakan siklus dimana krisis kapitalisme ala kasino ini ingin mengembalikan peran Negara untuk ikut campur dalam krisis finansial yang ditimbulkan oleh spekulasi-spekulasi pemain pasar uangnya sendiri. Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri.

Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Tegasnya, secara terbuka kalangan Parlemen, Presiden dan wakilnya, lembaga peradilan terus menerus menggerus kontitusi demi pengerukan kekayaan bangsa Indonesia dengan cara mengabdi kepada kepentingan pemodal asing maupun nasional.

Maka bagi Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat, mereka yang telah menjual dan menggadaikan sumber daya negri ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah juga musuh rakyat. Dan faktanya, privatisasi-deregulasi-liberalisasi yang dimandatkan asing (Amerika Serikat dan kroni-kroninya) sudah terlaksana di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan-kekuatannya langgeng dan mengakar pada Pemerintah, parlemen, partai politik, pengadilan, pers, serta pakar-pakar yang mempromosikan aksi-aksi neokolonialisme-imperialisme—aksi-aksi yang inkonstitusional—di atas bumi Indonesia.

Untuk itu, kami Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat bersama elemen-elemen gerakan rakyat pekerja lainnya akan terus bersama-sama menggalang kekuatan semesta rakyat untuk menegakkan kedaulatan ekonomi politik rakyat Indonesia dan kemandirian ekonomi nasional bangsa ini bebas dari kepentingan segelintir kapitalis birokrat dan intervensi modal internasional. Sebab hanya gerakan rakyatlah yang mampu menghempas aksi-aksi penggadaian aset-aset bangsa dan martabat rakyat Indonesia baik secara jalan konstitusi yang sebenarnya maupun sampai angsung menjatuhkan rejim inkonstitusional tersebut.

Maka kami menuntut:
1. Cabut Peraturan Bersama 4 Menteri
2. Nasionalisasi Perusahaan Swasta Strategis dibawah kontrol Rakyat
3. Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri
4. Menolak Utang yang dilakukan oleh Seluruh Rejim Anti Rakyat.
5. Pupuk dan Benih Gratis, teknologi dan Modal untuk Petani
6. Penyediaan Rumah Layak Untuk Rakyat Miskin Secara Gratis
7. Lapangan Pekerjaan Yang Memadai
8. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2008



(Don Sinyo)
Koordinator Umum Aksi KRB

Read More......

Hormat dan Selamat atas Berdirinya PRMJ

Komite Politik Rakyat Miskin - Partai Rakyat Demokratik
(KPRM PRD),
menunduk hormat dan mengucapkan SELAMAT atas berdirinya:

PERSATUAN RAKYAT MISKIN JAKARTA (PRMJ)

30 November 2008

Belajar, berjuang, dan melawan untuk pembebasan rakyat miskin;
Tegakkan Politik Anti Kooptasi dan Anti Kooperasi;
Bangun Kekuatan Rakyat Miskin yang Mandiri dan Berskala Nasional;
Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin.

SAMPAI MENANG!



Read More......

Revolusi Venezuela dan Krisis Kapitalisme

Direct Action Nomor 6 – November 2008

Roberto Jorquera – Ketika pemerintah kapitalis di seluruh dunia merespon macetnya sistem keuangan kapitalis dengan memberikan miliaran dolar dana publik untuk bankir-bankir yang telah bangkrut, Presiden sosialis pemerintah revolusioner Venezuela, Hugo Chavez, tetap melanjutkan langkah redistribusi kekayaan bagi rakyat pekerja Venezuela.

Sejak didudukkan kembali sebagai Presiden Venezuela oleh sebuah gerakan massa revolusioner, melawan kudeta militer yang disokong Amerika Serikat pada April 2002, Chavez telah membuka jalan bagi kontrol dan kepemilikan saham negara—yang meningkat luar biasa—atas sumberdaya alam dan industri-industri besar. Nasionalisasi sudah dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi, baja, semen, listrik dan sektor perbankan. Pemerintah Venezuela terus meningkatkan kontrol terhadap pilar-pilar utama ekonomi dan meningkatkan aturan menyangkut harga pangan. Langkah-langkah ini, berbarengan dengan peningkatan pengeluaran untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, memungkinkan Venezuela melindungi rakyat kecil dari kekacauan perekonomian dunia kapitalis. Pada sebuah konferensi pers 27 Oktober, yang dilakukan bersama dengan Presiden Ekuador Rafael Correa, Chavez menyatakan: “Konsekuensi dari krisis keuangan dunia tidak dapat diprediksi, namun di Venezuela kami memiliki sebuah proses kerakyatan yang membangun sebuah sistem ekonomi baru.”

Martin Saatdjian, sekretaris ketiga kementerian Urusan Luar Negeri Venezuela, menyebutkan dalam sebuah artikel yang dilansir situs Venezuelanalysis.com, dalam memberi tanggapan terhadap cara pemerintahan kapitalis menangani krisis (menasionalisasi atau menasionalisasi setengah-setengah korporasi-korporasi keuangan yang bangkrut): “Dengan kata lain, intervensi negara sosialis memprioritaskan kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Ini lah tipe kontrol dan intervensi terencana yang sedang dijalankan oleh Hugo Chavez di Venezuela, sekaligus di waktu bersamaan memaksimalkan demokrasi, kesadaran politik, dan keikutsertaan rakyat dalam menangani persoalan-persoalan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi di Venezuela, seperti perusahaan komunikasi utama (CANTV), industri besi dan baja (Sidor), dan satu dari bank terpenting Venezuela (Bank Venezuela), merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan.

“Dalam kasus CANTV, proses nasionalisasi memakan biaya negara sekitar USD 1.6 milyar; Namun setelah satu tahun penuh beroperasi, perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih mendekati $400 juta. Dengan laju seperti ini, negara Venezuela akan dapatkan kembali investasi perdana mereka dengan hanya tiga tahun beroperasi. Sumber penghasilan yang dulu masuk ke kantong orang-orang kaya, atau dilarikan keluar negeri, kini dipakai pemerintah Hugo Chavez untuk mendanai proyek pelayanan kesehatan umum yang sangat membantu rakyat yang paling membutuhkan”.

VIO News blog, yang didanai pemerintah Chavez, pada tanggal 16 Oktober melaporkan bahwa sebuah “kolom opini Miami Herald mengklaim bahwa para pakar ekonomi ‘setuju’ bahwa Venezuela menjadi negara yang lebih parah terkena dampak krisis keuangan global dari pada negara manapun. Namun demikian, itu tidak benar; para analis baru-baru mengutip Financial Times, Bloomberg, dan Reuters, semua sudah mengatakan bahwa Venezuela terlindungi dengan sangat baik. Reuters melaporkan bahwa Venezuela ‘sepertinya akan selamat dari kontaminasi keuangan global saat ini, sekalipun kejatuhan harga minyak mentah memaksa bangsa-bangsa yang bergantung terhadap minyak OPEC mengurangi belanjanya’. AFP melaporkan bahwa kejatuhan nilai yang terlihat pada pasar saham Venezuela kurang dari satu persen, sementara bagi Brazil dan Argentina—dua diantara negeri-negeri Amerika Latin dengan perekonomian terbesar—persentase kejatuhan bernilai belasan,”.

Ketika banyak koran-koran AS menuduh bahwa pemerintah Chavez akan menghadapi pukulan berat oleh jatuhnya harga minyak akibat resesi global—dari puncak dorongan-spekulasi yang mencapai USD 147 per barel pada bulan Juli molorot jatuh ketingkat harga tahun 2007 dengan rata-rata USD $64—pada tanggal 22 Oktober Chavez menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Meninjau kembali evolusi harga minyak internasional sejak ia terpilih sebagai presiden Venezuela pada tahun 1998, Chavez menyatakan: “Saya katakan, untuk tetap bergerak ditengah kampanye luar biasa yang mulai memprovokasi ketakutan dan ketidakpastian diantara rakyat Venezuela, meski harga minyak kembali turun ke tingkat tahun 2006—ketika ia berhenti pada $55 per barel, kalian bisa pastikan bahwa Venezuela akan terus berkembang baik secara ekonomi maupun sosial”

Chavez menunjukkan bahwa perekonomian Venezuela tumbuh hingga 15% di tahun 2004, ketika harga minyak rata-rata $32,80 per barel, dan terus bertumbuh dalam lima tahun berturut-turut, dan empat tahun diantaranya harga minyak rata-rata lebih rendah dari harga minyak hari ini. “Sudah 10 tahun [kapitalis AS] mengatakan bahwa ekonomi Venezuela sedang tenggelam, dan sekarang mereka sendiri lah yang karam”, sebut Chavez.

Pada 30 Oktober, agen berita ABN Venezuela melaporkan bahwa Chavez menyerukan “sebuah sistem ekonomi dan politik internasional yang baru, lebih adil, lebih setara, dan saling bantu, harus diciptakan sebelum kapitalisme melebur hancur”. Dalam sebuah pidato hari itu, Chavez “merujuk sebuah surat yang baru-baru ini ditulis oleh [mantan Presiden Kuba] Fidel Castro, yang, diantara isu-isu lainnya, menyatakan padanya mengenai krisis keuangan dunia dan pemanfaatan kekuatan ekonomi oleh kerajaan ekonomi Amerika Utara, ‘ia jelaskan padaku mengapa model semacam itu tidak berkelanjutan dan sedang tenggelam seperti kapal Titanic’. Chavez mengingatkan bahwa Venezuela masih waspada terhadap krisis dunia sekarang ini, ‘karena ini seperti sebuah gempa bumi ekonomi keuangan; untuk alasan tersebut saya dengan tegas menuntut pembentukan sebuah institusi ekonomi internasional yang baru, dan dalam hal ini, negeri-negeri Selatan harus memperjuangkanya dan tidak [membiarkan] dipaksakannya lagi kediktatoran dan hegemoni dolar, yakni hegemoni sebuah sistem yang diatur oleh Dana Moneter International (IMF) dan Kerajaan Amerika Serikat, yang merupakan penyebab utama malapetaka ini’.”

Chavez menekankan bahwa “Rakyat Venezuela harus tahu bahwa Venezuela akan terus bekerja, seperti halnya Kuba. Program-program sosial tidak dalam kondisi berbahaya, demikian pula misi-misi kita, kesetaraan sosial, keadilan sosial, keterlibatan sosial, maupun pembangunan sosial rakyat kita.”

James Suggett, menulis untuk layanan berita berbasis website Venezuelanalysis.com, melaporkan pada 24 Oktober bahwa “Menteri Keuangan Venezuela, Ali Rodriguez, menyerahkan sebuah proposal anggaran nasional untuk tahun 2009 yang akan meningkatkan pengeluaran sosial dan dilandasi pada prediksi pertumbuhan ekonomi 6%, kestabilan mata uang nasional, dan ekspor minyak pada tingkat harga $60 per barel”. Suggett juga melaporkan: “Suatu penilaian ringkas terhadap data-data di tahun 2007 memperlihatkan bahwa Venezuela adalah negara dengan cadangan internasional (IR) perkapita paling besar di dunia dan di seluruh belahan bumi Amerika (termasuk Amerika Serikat dan Kanada). Menurut data tahun 2007, untuk setiap orang yang tinggal di Venezuela terdapat hampir $1.300 senilai cadangan internasional di akhir 2007 (dengan total $34 miliar). Tingkat perkapita ini melampaui negeri-negeri ekonomi utama di Amerika Latin, seperti: Argentina ($1,141); Brazil ($919), Chile ($1,023) dan Mexico ($799). Menurut data-data ini, IR Venezuela melampaui negara Amerika Latin kedua dengan tingkat IR perkapita tertinggi, yakni Uruguay, sebesar $113. Jumlah ini, jika dilipatgandakan dengan seluruh penduduk Venezuela (26,4 juta), akan mencapai total $3 miliar. Jumlah tersebut akan dapat dipergunakan untuk mengatasi dampak negatif krisis keuangan, dan Venezuela akan tetap berada pada posisi tertinggi dalam daftar IR perkapita Amerika Latin.”

Meskipun tidak ada negara yang kebal dari efek kehancuran perekonomian kapitalis dunia saat ini, contoh Venezuela secara jelas menunjukkan apa yang tidak mustahil dicapai oleh sebuah ekonomi kepemilikan-sosial yang terus meningkat, dikelola oleh pemerintah yang lebih melayani kepentingan rakyat pekerja daripada keuntungan korporasi-korporasi kapitalis.

[Roberto Jorquera adalah anggota Partai Sosialis Revolusioner (RSP) dan salah seorang organiser Australian-Venezuela Solidarity Network brigade untuk Venezuela]

[Diterjemahkan oleh Risnati Malinda, edited by ay]



Read More......

Max Lane: Indonesia antara Nasionalisme dan Pembebasan Nasional [*]

04 Januari 2008

Indonesia sebagai sebuah nasion baru, ada setelah abad XX. Untuk menjelaskan itu akan dimulai dengan pengertian nasion (nation). Saya akan mengajukan beberapa hal menyangkut pembentukan nasion. Pertama-tama yang dimaksud nasion adalah gejala baru dalam sejarah umat manusia. Nasion sebenarnya hanya muncul di atas bumi manusia sejalan dengan berkembangnya kapitalisme. Sebelum ada kapitalisme tidak ada yang namanya bangsa atau nasion. Pada masa sebelum perkembangan kapitalisme yang ada hanyalah kelompok-kelompok etnis, kesukuan, kerajaan dan sebagainya—bukan nasion, bukan negara. Nasion memiliki beberapa sifat konkret, yang menurut saya—yang jika semua sifat itu tidak ada, kalau tidak lengkap—tidak bisa disebut nasion, atau belum nasion.

Nasion merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dalam proses perkembangan sejarah yang stabil. Artinya, ada (eksis), sudah mampu bertahan cukup lama dan cukup stabil. Jadi, sesuatu fenomena yang eksis 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun terus hilang, itu belum stabil. Jadi, nasion itu harus yang sudah stabil, sudah eksis cukup lama. Komunitas orang-orang yang terbentuk dalam proses sejarah yang stabil itu, pertama, harus memiliki wilayah yang dihuni bersama (common territory). Kedua, ada bahasa yang dipakai bersama (common language). Ketiga, kehidupan ekonomi bersama—semua orang yang tinggal di suatu wilayah memiliki satu kehidupan ekonomi bersama. Biasanya dalam proses kemunculan kapitalisme terbentuk suatu pasar yang terintegrasi, tersatukan di dalam wilayah itu. Cerminan fenomenanya adalah adanya mata uang yang sama, hukum pajak yang sama, peredaran barang di seluruh wilayah, termasuk tenaga kerja manusia tersatukan dalam satu proses ekonomi di suatu wilayah. Keempat, ada watak psikologis bersama yang tercerminkan dalam satu kebudayaan bersama.

Sifat-sifat di atas tidak mendadak jatuh dari langit. Di setiap negara, kemunculan sifat tersebut berbeda-beda dan dengan pasang surut yang berbeda-beda pula. Ada yang bisa berkembang cepat, sementara yang lainnya lama, dan seterusnya. Keempat sifat di atas—sebagaimana analisis dari kaum kiri—tidak diperoleh dari langit, melainkan merupakan hasil dari pengamatan terhadap proses. Orang yang pertama kali menulis soal untuk pertama kalinya mengamati proses sejarah masyarakat Eropa, dan kemudian Amerika. Di jaman Eropa feodal misalnya, kerajaan-kerajaan yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil. Kalaupun ada raja besar, itu adalah kerajaan yang memperoleh upeti dari berbagai raja-raja kecil. Di masing-masing kerjaan Eropa itu bahasanya berbeda-beda—itu yang sering dilupakan orang. Misalnya di Prancis ketika terjadi Revolusi Prancis, jumlah orang yang saat ini disebut sebagai orang Prancis dan berbahasa Prancis hanya 30%, sedangkan 70% lainnya sebelum Revolusi Prancis berbicara dalam bahasa-bahasa suku. Demikian pula di Jerman dan Itali. Sebelumnya tidak ada bahasa Italia yang menyatukan seluruh Italia. Di Inggris, bahasa Skotlandia yang asli, bahasa Wales yang asli tidak dimiliki oleh orang Inggris. Di Eropa pada awalnya batas-batas geografis kerajaan itu sangat cair. Tetapi dalam proses penyatuan, misalnya Napoleon menyatukan Prancis, Bismarck menyatukan Jerman dan sebagainya, setelah melalui berbagai peperangan, lama kelamaan wilayahnya menjadi jelas.

Salah satu faktor yang menggerakan kaum borjuasi di Prancis untuk menjatuhkan feodalisme adalah karena adanya “kemumetan” dalam mengatur perekonomian. Itu karena masing-masing wilayah di Prancis, pertama-tama bahasanya, isi perjanjian ekonomi, pajak dan lain-lain di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Berdasarkan kenyataan itu kaum borujuasi menginginkan satu pengaturan ekonomi yang meliputi seluruh wilayah dengan mata uang yang sama, aturan pajak dan pungutan yang sama. Mereka menginginkan satu ekonomi nasional, pasar nasional dengan aturan nasional yang bersatu, yang terintegrasi, di mana semua orang bisa terlibat. Itu merupakan salah satu sebab—bukan satu-satunya—mengapa kaum borjuasi Prancis menggulingkan kekuasaan feodal. Mereka menginginkan sebuah bentuk republik untuk seluruh Prancis. Jadi orang-orang bukan lagi abdi raja, tapi menjadi warga suatu republik, suatu nasion. Termasuk tenaga kerja masuk ke pasar nasional, di mana harga tenaga kerja dalam bentuk gaji itu menjadi relatif merata di semua sektor ekonomi. Membeli buruh di suatu daerah dan daerah lainnya kurang lebih sama. Kalaupun tidak sama, ada aturan nasional yang bisa memastikannya (memberi kepastian), sehingga terbentuklah pasar nasional.

Apakah memang bangsa-bangsa itu memiliki watak psikologis yang berbeda-beda? Watak psikologis ini datang dari mana? Kebudayaan yang dialami, dijalankan bersama-sama dalam wilayah tersebut (nasion) berasal dari mana? Faktor itu penting, apalagi di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia.

Munculnya nasion dengan sifat di atas merupakan proses sejarah. Artinya, ada awalnya, ada proses berkembangnya, dan ada proses selesainya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bisa selesai, menurut saya proses menyelesaikan atau mewujudkan keempat sifat nasion di atas seharusnya bisa. Hal yang perlu dicatat dan penting adalah bahwa terbangunnya nasion tidak menjamin apa-apa bagi masyarakat yang menjadi warganya. Adanya nasion tidak menjamin kemakmuran masyarakat. Adanya nasion hanya menjamin kemampuan untuk satu nasion berhubungan/berususan dengan nasion-nasion lain. Suka tidak suka, dunia sekarang terdiri dari nasion-nasion. Dalam kerangka itu, jika proses pembentukkan nasion belum mantap, maka dalam berurusan dengan nasion lain nasion yang bersangkutan akan berada dalam posisi lemah. Sebaliknya, jika sudah berkembang posisinya bisa tidak lemah lagi atau tidak selemah seperti sebelum berkembang. Faktor lain yang dapat menjadi imbangan kekuatan adalah potensi. Tinggal persoalannya apakah potensi yang ada itu bisa direalisasikan atau tidak.

Batasan wilayah Indonesia berasal dari batasan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa batas wilayah Indonesia merupakan hasil dari proses kolonialisme—tetapi bukan bentukan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, keliru jika mengatakan bahwa Indonesia merupakan ciptaan Belanda, sebagaimana pendapat beberapa kalangan sejarawan Barat. Secara kewilayahan, Indonesia merupakan hasil pertempuran pihak-pihak kolonial (Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris).

Pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia dipersatukan oleh Belanda adalah tidak benar. Kaum kolonial justru memecah belah setiap usaha membentuk nasion Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi jelas terjadi dalam proses sejarah kolonialisme. Sedangkan aspek-aspek lain yang menjadi ciri nasion Indonesia dibangun oleh orang Indonesia sendiri—hasil dari proses perjuangan orang Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama diresmikan oleh gerakan Indonesia: Sumpah Pemuda. Hal itu merupakan hasil dari sebuah proses. Dalam hal itu, Pramoedya Ananta Toer memiliki jasa besar dalam menunjukkan bahwa orang Indo dan orang Tionghoalah yang sebenarnya membangun landasan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional.

Sebuah bahasa hanya bisa berkembang menjadi sebuah bahasa nasional jika sudah mampu dipakai untuk sastra. Sebelum muncul sastra bahasa Melayu, bahasa Melayu hanya dipakai untuk sastra kraton—dengan bahasa yang sangat sempit—dan bahasa perdagangan. Sebagai lingua franca, bahasa yang dipakai di seluruh kepulauan Nusantara hanya untuk kepentingan perdagangan, seperti isi kontrak, harga, tawar-menawar di pasar dan pelabuhan. Kalangan yang mulai membangun bahasa Melayu sebagai bahasa yang bisa dipakai untuk membicarakan atau membahas masalah kehidupan modern adalah orang-orang Indo yang menulis novel-novel tentang kehidupan Hindia Belanda waktu itu, kemudian orang Tionghoa yang menulis cerpen dan novel-novel dalam bahasa Melayu. Dengan begitu bahasa Melayu pun berkembang.

Kalangan yang mengambil langkah berikutnya—yang membawa bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa nasional—adalah aktivis-aktivis gerakan nasionalis. Mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan visi dan perjuangannya ke masa depan. Sebaliknya, Belanda sendiri menggunakan bahasa Melayu hanya sebagai bahasa administrasi—bahasa larangan dan alat pengaturan terhadap masyarakat jajahannya—bukan bahasa yang akan mampu menjadi bahasa untuk membentuk suatu—bahasa yang mampu membahas segala aspek kehidupan, terutama politik. Di jaman penjajahan Belanda bahasa Melayu selalu disempitkan menjadi bahasa yang sangat kaku. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang hidup diwujudkan melalui gerakan nasionalisme, yang pada tahun 1928 diresmikan sebagai bahasa nasional. Dari situlah bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang aktif dipakai untuk membahas masa depan Indonesia: bagaimana mencapainya dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Jika membaca karya tulis pengamat Belanda di jaman kolonial, ciri yang paling berlaku tentang kehidupan ekonomi di Hindia Belanda adalah dual economy: di satu sisi ada ekonomi yang dijalankan oleh orang-orang Eropa, sebagian kecil orang Tionghoa; dan di sisi lain ekonomi yang dijalankan oleh orang Hindia Belanda—dari semua etnis. Orang-orang Eropa berada di sektor ekonomi yang sangat produktif dan menghasilkan kekayaan besar, sedangkan di luar masyarakat Eropa produktivitas ekonominya sangat rendah, serta disertai kemiskinan dan kemelaratan. Pada jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi bersama tidak ada. Orang-orang yang tinggal di pedesaan dunia ekonominya berbeda dengan orang-orang di perkotaan. Pada waktu itu menuju pada kehidupan bersama sebenarnya mulai ada—mata uang yang sama, dan mulai ada undang-undang ekonomi yang berlaku di seluruh Hindia Belanda. Dual economy melahirkan jurang (ketimpangan) yang besar. Bukan saja jurang kaya dan miskin, tetapi juga jurang bahasa, kehidupan sehari-hari, kebudayaan sehari-hari, dan terutama produktivitas.

Apakah ada yang disebut kebudayaan Indonesia? Itu merupakan persoalan besar. Kebudayaan sebuah nasion datang dari mana? Ali Murtopo tahun 1970-an mengemukakan tentang “kebudayaan nusantara”, “kebudayaan kepulauan”. Menurutnya kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan kepulauan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan kepulauan? Maksudnya adalah: berbagai kebudayaan yang ada di pulau nusantara, dan kebudayaan Indonesia adalah penggabungan dari semua kebudayaan etnis-etnis yang ada. Itu adalah ide baru. Sebelum Orde Baru tidak ada ide itu. Memang ada slogan “bhineka tunggal ika”, tetapi asumsi—pada tahun 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, semua pikiran tentang bhineka tunggal ika dan lain-lain—yang hidup di masyarakat yaitu ada kebudayaan yang sama sekali baru yang sedang berkembang. Kalau kita melihat sejarah Prancis, Jerman, Inggris, Amerika, Australia, dan Jepang, ketika mereka berkembang menjadi nasion memang tampak sekali ada suatu kebudayaan yang sama sekali baru yang lain dari kebudayaan sebelumnya. Kebudayaan Prancis setelah Revolusi Prancis tidak ada hubungannya dengan kebudayaan Prancis yang sebenarnya juga tidak ada—karena yang ada adalah kebudayaan berbagai bahasa yang ada di Prancis di jaman feodal. Demikian pula dengan Jepang, apakah ada hubungan kebudayaan Jepang sekarang dengan kebudayaan Jepang pada abad 18 dan 19. Sedikit sekali sisa-sisanya.

Lantas pertanyaannya, datang dari mana kebudayaan baru itu? Sebenarnya sumber utama dari kebudayaan baru adalah perjuangan yang dilakukan dangan sadar untuk mencapai perubahan. Di Eropa, pembangunan nasion dilakukan melalui perjuangan menghancurkan feodalisme. Di Amerika, perjuangan membangun nasion dilakukan dengan menghancurkan pengaruh kolonialisme Inggris dan perbudakan—karena tidak akan bisa mewujudkan suatu kehidupan ekonomi bersama jika masih ada masyarakat budak. Perjuangan untuk mencapai perubahan—penghancuran feodalisme dan kolonialisme—di kebanyakan negara-negara bekas kolonial bukan hanya menghancurkan feodalisme—karena kolonialisme sendiri yang sebenarnya sudah menghancurkan feodalisme sebagai kekuatan—tetapi juga feodalisme sebagai pengaruh mental. Sultan-sultan, raja-raja di nusantara sudah kalah tiga ratus tahun sebelumnya oleh Belanda, dan yang tersisa tinggal simbol—dalam mental dan kebudayaan masih ada—tetapi sebagai kekuatan sudah hilang. Jadi, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan mengalahkan kolonialisme. Perjuangan itulah yang kemudian melahirkan kebudayaan baru, dan semua perjuangan itu berbuntut revolusi.

Revolusi itu pertama-tama adalah memutarbalikkan susunan kekuasaan yang ada—yang dominan sebelumnya, yang tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa lagi, dan yang tadinya dikuasai menjadi berkuasa. Aspek kedua—merupakan syarat mutlak—dari revolusi adalah bahwa dalam proses memutarbalikkan kekuasaan tersebut terjadi proses menciptakan sesuatu yang sama sekali 100% baru atau yang sama sekali 100% tidak ada sebelumnya. Revolusi itu merupakan proses yang sangat kreatif, sekaligus juga destruktif. Dikatakan destruktif karena revolusi menghancurkan kekuasaan yang ada sebelumnya; dan dikatakan kreatif karena melahirkan sesuatu yang sama sekali baru.

Dalam kasus-kasus revolusi anti-fedodal maupun kasus-kasus revolusi anti-kolonial yang terjadi di Asia seperti di Indonesia—yang dihancurkan oleh nasionalisme—adalah penghancuran struktur kekuasaan kolonial, yang dikreasikan sebagai gejala yang 100% sama sekali baru di atas muka bumi. Itu adalah sebuah nasion yang tidak ada sebelumnya, yaitu Indonesia. Kita bisa melihat itu dalam keempat buku Pramoedya Ananta Toer—dari Bumi Manusia hingga Rumah Kaca—yang diakui oleh hampir semua orang sebagai buku kebangkitan Indonesia, walaupun dalam keempat buku tersebut kata Indonesia sama sekali tidak dipakai. Mengapa, sebab waktu itu kata Indonesia belum ada di benak siapapun, kecuali seorang sosiolog Inggris. Mengapa tidak ada sama sekali, karena waktu itu baru dimulai, belum bisa dibayangkan. Orang-orang Indonesia waktu baru mulai membayangkan Indonesia seperti tercermin dalam gerakan nasionalisme tahun 1920-an. PKI adalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia, kemudian diikuti gerakan nasionalisme lainnya. Mengapa dibayangkan, karena waktu itu mulai eksis, sudah mulai berkembang: wilayahnya sudah ada, bahasanya—berkat orang Indo dan Tionghoa mulai menyebar sebagai bahasa yang berguna.

Terwujud di mana? Pertama-tama dalam sastra Indonesia. Jangan meremehkan sastra. Banyak pengamat dan akademisi menulis bahwa dalam pembangunan nasion yang penting adalah bahasa. Memang, ada bahasa bersama itu betul. Tetapi bahasa bersama itu tidak berkembang sebagai national language. Bahasa nasional baru bisa berkembang jika sastranya berkembang. Apa yang menjadi basis kebudayaan Prancis? Sastranya. Apa yang menjadi basis kebudayaan Inggris? Sastranya. Kalau tidak ada Shakesphere, tidak ada Charles Dickens. Atau jika di Amerika tidak ada Jack London, kebudayaan Amerika dan Inggris datang dari mana? Nilai-nilai budayanya datang dari mana? Apakah datang dari gereja? Sudah tidak. Dari agama? Sudah tidak. Hanya sebagian kecil saja yang masih kuat agamanya, sementara orang-orang yang beragama dengan yang sudah lemah agamanya pun nilai-nilainya sering sama. Nilai-nilainya datang dari mana? Sastra, karena lama kelamaan sastra menjadi sesuatu yang dinikmati seluruh masyarakat, dan sastra diajarkan di sekolah mulai dari SMP secara serius. Sampai sekarang Indonesia adalah satu-satunya negeri di seluruh dunia yang tidak mengajarkan sastra Indonesia di SMP dan SMA—yang memiliki kewajiban membaca sekian banyak novel, sekian drama, sekian syair, ramai-ramai membedahnya di kelas, pekerjaan rumahnya menuli essay. Hal itu di Indonesia tidak ada, satu-satunya negeri di seluruh dunia.

Di Indonesia sastra hanya diselipkan dalam pelajaran bahasa, padahal nilai-nilai budaya sastra Indonesia kaya. Melalui sastra, drama, syair, lagu muncul kebudayaan baru. Tetapi, harus dicatat bahwa kelahiran kebudayaan baru tidak hanya lewat sastra, tetapi juga lewat politik. Dalam kebudayaan Prancis ada slogan liberty, fraternity, equality atau di Amerika ada slogan by the people, of the people, for the people. Pidato-pidato politik besar dan pemikiran politik yang berkembang dalam proses pembentukkan meraih nasionnya (kemerdekaan) itulah yang menjadi nilai-nilai budaya. Mengapa di Amerika pidato-pidato George Washington dan Thomas Jefferson menjadi bacaan wajib? Apakah tulisan-tulisan Soekarno, seperti Indonesia Menggugat menjadi bacaan wajib di sekolah Indonesia? Tidak. Padahal pada awal gerakan kemerdekaan—tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an, 1950-an hingga 1965—sastra dan pemikiran politik menjadi sesuatu yang sangat hidup di masyarakat. Melalui proses pertarungan ini penyebaran sastra, Indonesia melancarkan gerakan kebudayaan seperti melalui Lekra, gerakan nasinoal dan gerakan Islam waktu itu sungguh luar biasa. Jumlah cerpennya, syairnya, kegiatan kebudayaan sampai ke desa-desa secara luar biasa.

Dalam hal berorganisasi sebenarnya Indonesia melampaui banyak negara di Asia. Pada waktu Sarekat Islam sampai puncaknya, sebagai organisasi modern—memiliki AD/ART-nya, cabang-cabang, buletin, pedebayan, dan traning-traning-nya—merupakan organisasi massa modern terbesar di dunia waktu itu. Di Eropa, Amerika dan Asia tidak ada organisasi sebesar Sarekat Islam, apalagi partai-partai yang menyusul setelahnya. Jadi, tidak benar orang Indonesia dianggap tidak suka berorganisasi, kecuali jaman Orde Baru yang memang dilarang berorganisasi. Nah, melalui organisasi itu sastra, pidato politik membentuk kehidupan kebudayaan bersama.

Harus diingat, sejarah Indonesia setelah kemerdekaan adalah 62 tahun (sampai 2007). Tetapi selama 62 tahun, kurang lebih 32 tahunnya berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Itu artinya, lebih dari separuh usia kemerdekaan Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru. Di bawah Orde Baru itulah Indonesia banyak mengalami kemunduran. Jadi, kalau para sejarawan membahas sejarah Orde Baru, salah satu hal yang harus dikaji adalah soal perkembangan dan kemunduran—sampai sejauh mana berkembang dan mundur—usaha membangun nasion Indonesia. Wilayah masih sama, tapi Aceh hampir hilang, karena memperlakukan Aceh sebagai bangsa asing. Itu merupakan warisan dari Belanda yang diterima setelah kemerdekaan, karena semua kepulauan di sebelah Utara menerima dengan sukarela masuk Indonesia, tidak ada paksaan. Hampir tidak ada penyatuan suatu nasion di seluruh dunia yang terjadi tanpa satu etnis memaksa etnis lain. Di Inggris Raya, Great Britain, perang orang Inggris melawan Scotlandia dan orang Inggris menjajah Wales berkali-kali perang dan puluhan ribu orang mati. Demikian pula di Jerman dan Amerika. Hanya Indonesia yang bisa bersatu dengan sedikit sekali darah. Itu kesukarelaan. Jadi kalau prinsip kesukarelaan dilanggar, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 1980-an, belum tentu orang mau menerima lagi.

Bagaimana dengan bahasa bersama? Apakah bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa yang dipakai oleh semua lapisan rakyat dan semua daerah untuk membicarakan masa depan Indonesia? Itu berkaitan dengan politik. Sebab, jika membicarakan masa depan dengan politik dilarang, lalu bagaimana bahasa bisa berkembang. Pergilah ke desa, sampai sejauh mana orang desa sekarang mampu membicarakan, menjelaskan pikiran mereka tentang masa depan Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jika itu tidak berkembang, maka bahasanya pun terhambat. Di Indonesia hal itu masih menjadi persoalan besar. Memang, sebagian penyatuan kehidupan ekonomi Indonesia ada perubahan, penyatuannya semakin ada, tetapi masih sedikit. Sebagian kehidupan ekonomi Indonesia masih bersifat dual economy. Lebih dari itu, dual economy yang ada di jaman Hindia Belanda sekarang muncul lagi. Jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi di lapisan atas bahasanya adalah bahsa Belanda, sekarang mereka yang dilapisan atas mengirim anaknya ke sekolah berbahasa Inggris—international school. Sehingga di bidang kebudayaan pun ada bahaya, karena kehidupan ekonomi bersama—bukan hanya soal kaya dan miskin—semakin tidak terintegrasi, sehingga nasion pun semakin lemah karena itu.

Pertanyaannya sekarang, apa itu nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila itu menarik. Pancasila selama Orde Baru dikampanyekan besar-besaran. Pelajar harus lulus, setiap kali upacara diucapkan, tetapi setelah Soeharto jatuh hanya dalam waktu singkat Pancasila sudah hilang dari wacana publik—bahkan sudah terjadi sebelum Soeharto jatuh. Padahal selama kurang lebih 30 tahun Pancasila digembar-gemborkan oleh Orde Baru tetapi sama sekali tidak mengakar.
Demikian pula dengan kata pembangunan. Setelah Soeharto jatuh berapa banyak orang yang berbicara tentang pembangunan. Seperti halnya Pancasila, pembangunan hilang juga sebagai suatu nilai. Selama Orde Baru masyarakat tidak mengetahui sejarahnya, karena ditutup-tutupi—kecuali diwajibkan menghapal tanggal dan tempat peristiwa. Di sekolah menengah tidak ada pelajaran sastra, sehingga berjuta-juta lulusannya tidak pernah membaca satu novel serius. Demikian pula dalam kehidupan politik, sehingga bahasanya bisa menjelaskan segala hal tidak ada.

Apakah sekarang ini ada watak psikologis bersama, suatu cara pandang dunia yang sama di Indonesia? Menjawab pertanyaan itu tidak cukup hanya melihat sejauh mana ya dan tidak, karena yang penting sekali adalah kekuatan masyarakat mana yang menggerakkan proses pembentukkan nasion dan kekuatan masyarakat mana yang menghambatnya. Agency-nya apa? Pelakunya siapa, kekuatannya siapa? Siapa yang menggerakkan? Semua itu diciptakan oleh gerakan itu sendiri: gerakan nasioanalisme dan anti-kolonialisme itu sendiri. Siapa penggerak tersebut? Di Indonesia khas, karena tidak ada kelas pengusaha. Penggeraknya adalah segelintir intelektual yang hebat dan rakyat (massa) itu sendiri. Jadi, agency-nya, kekuatan pelaku di dalam sejarah sampai kemerdekaan adalah intelektual-intelektual, aktivis-aktivis muda dengan massa.

Namun demikian, setelah kemerdekaan muncul persoalan. Sebelum 1949 sudah terjadi pertarungan antara mereka yang menganggap bahwa dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional berarti revolusi Indonesia sudah selesai. Sementara di pihak lainnya berpikir sebaliknya: revolusi Indonesia belum selesai. Mengapa dianggap belum selesai, karena kehidupan ekonominya belum bersatu dan masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Tiga ratus tahun Belanda merampok Indonesia, mendirikan perkebunan, pertambangan, perkapalan, itu semua hasil perampokan selama kolonialisme. Hal yang tidak masuk akal adalah pemerintah Hatta menyetujui pengembalian hasil rampokan Belanda tersebut. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bukan hanya itu, sejumlah uang yang senilai dengan biaya yang dikeluarkan Belanda untuk memerangi Indonesia juga dijanjikan akan dibayar kepada Belanda, meskipun sampai tahun 1956 dihentikan.

Seperti disebutkan tadi, setelah kemerdekaan ada pertarungan antara mereka yang menganggap revolusi sudah selesai dengan mereka yang menganggap belum selesai. Mereka yang menganggap selesai berpandangan stabil saja dan berorientasi pada pembangunan dengan cara menginintegrasikan ekonomi Indonesia dengan Barat. Sebagian intelektual kemudian bergabung dengan penguasaha-pengusaha dalam negeri yang selanjutnya menjadi pengusaha nasional. Saya membedakan dalam negeri dan nasional, karena dalam negeri itu dikuasai tokoh-tokoh yang tersebar di banyak kota, tetapi jaringan usahanya sendiri belum nasional dan baru mulai atau baru sedikit-sedikit saja berwawasan nasional. Pengusaha dalam negeri yang berusaha menjadi pengusaha besar nasional bekerjasama dengan kaum intelektual.
Mereka menganggap revolusi sudah selesai, tetapi perusahaan-perusahaan hasil perampokkan kolonial masih di tangan kolonial, hutang di Belanda masih diakui. Terjadi usaha untuk menyelesaikan itu dimana tahun 1956-57 perusahaan kolonial diambilalih oleh rakyat dan langsung diduduki dan orang-orang Belanda diusir secara fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah itu baru parlemen menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda.

Dalam periodisasi sejarah Indonesia di banyak buku kita mengenal ada demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Semua itu omong kosong, karena yang terjadi pada tahun 1948-49 adalah pertarungan. Tidak ada satu sistem yang berhasil diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga semua orang bisa menilai keberhasilan dan kegagalannya. Sepanjang periode itu yang terjadi adalah pertarungan, karena tidak ada satu pun kekuasaan politik yang sempat menjalankan misi dan konsepsnya secara stabil dalam jangka panjang. Apalagi demokrasi terpimpin. Saya menilai demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin tidak sempat dijalankan sama sekali. Itu hanya mungkin dijalankan kalau ada pemerintah yang dikuasai Soekarno, PKI, PNI kiri dan Partindo. Padahal sampai 1965 pun PKI tidak masuk di kabinet secara berarti. Partindo tidak secara berarti, PNI kiri tidak secara berarti. Belum ada kekuatan kiri yang mampu memenangkan demokrasi terpimpin. Justru tahun 1965 (peristiwa G30S-ed) terjadi untuk mencegahnya.

Nah, dalam proses pertarungan sampai 1965 pun harus dilihat siapa yang menggerakkan? Siapa yang meluaskan sastra ke masyarakat? Kekuatan sosial apa? Kekuatan sosial yang beroposisi dan berontak adalah di buruh dan tani. Intelektual dan mahasiswa bersolidaritas dengan buruh dan tani. Kalangan itulah yang terutama menerapkannya. Siapa yangg mau menuju kepada sebuah pasar nasional, dan setelah 1965, siapa yang memimpin proses itu mundur? Kekuatan sosial mana? Di Indonesia kekuatan sosial terdiri dari mereka yang bemodal—kapitalis dan penguasaha—dan masyarakat lainnya—buruh dan tani. Namun, pemodal dalam negeri itu ternyata—sejak awal abad XX sampai sekarang—tidak mampu untuk menggerakkan proses nation building. Sampai sekarang pun tidak mampu. Kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan sejak tahun 1930-an sampai 1960-an adalah gerakan rakyat miskin.

Ketika itu dihancurkan, maka semua usaha nation bulting pun mengalami kemunduran.
Nasion terbangun jika ekonominya berkembang, jika ada development. Dengan adanya dual economy, sebagian masyarakat tertinggal, karena tidak ada development yang mencakup seluruh negeri. Ada banyak orang, termasuk aktivis di Indonesia yang anti-neoliberalisme dan berusaha menjelaskan bahwa masalah ekonomi Indonesia akibat neoliberalisme. Itu tidak benar. Masalah ekonomi Indonesia—kemelaratan, kemiskinan dan produktivitasnya rendah—adalah warisan kolonial. Selama kolonial, waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada waktu itu Indonesia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sama sekali. Industri tidak ada sama sekali. Ada memang pabrik gula dan lain-lain, tapi untuk negara sebesar Indonesia itu nothing.

Tahun 1950 dunia imperialis sudah sangat maju. Universitas-universitasnya sudah ratusan, lembaga teknologi sudah ratusan, sudah bisa menciptakan bom atom, sudah ada Einstein, sudah bisa bangun empire state bulding. Setiap anak di Amerika, Eropa dan Jepang sudah sekolah sampai SMP dan SMA. Di Indonesia, waktu Belanda masih berkuasa sebelum Jepang masuk tahun 1942 angkanya adalah 5%. Jadi Indonesia memang mulai dari nol. Mau membangun negeri kapitalis tidak memiliki capital. Mengapa, sebab selama penjajahan Belanda tidak diijinkan memodernisasikan pertaniannya maupun membangun industri. Kalau mau menjelaskan mengapa kondisi Indonesia sekarang, bukan karena neolib. Neolib hanya aroma terakhir, aroma dewasa ini, aroma kontemporer, tetapi proses yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi memang ada konsekuensi politiknya. Seperti saya bilang, di Indonesia pengusaha, kelas borjuis, kelas pemodal tidak akan mampu menjadi penggerak perubahan. Sudah terbukti secara teoretis dan dapat dilihat, tidak ada kapitalis di Indonesia yang berarti, kecuali pengusaha-pengusaha kecil di mana-mana. Sekarang ada 50 konglomerat. Tetapi diterpa krisis moneter bangkrut semua. Kalau tidak diselamatkan oleh pemerintah bangkrut semua dan banyak yang memang bangkrut, dan berpindah tangan ke orang asing. Tidak ada apa-apanya. Yang bisa melakukan perubahan dan terbukti bisa—kemerdekaan dari Belanda bisa dicapai—bukan karena ada kelas borjuis yang kuat, tetapi karena ada intelektual-intelektual yang bersatu dengan massa. Kekuatan itulah yang bisa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Yang hampir berhasil sampai 1965 adalah gerakan yang sama.

Jadi hambatannya besar untuk membangun nasion Indonesia. Itu tergantung pada devolopment. Kapitalisme yang bisa dikembangkan di Indonesia harus kapitalisme yang dikuasai oleh pelaku-pelaku sosial sendiri—yaitu rakyat miskin—dan orang-orang yang bersolodaritas dengan rakyat miskin. Apakah bisa membangun infrastruktur untuk nasion Indonesia sekarang? Bisa. Negara-negara miskin lain bisa, mengapa Indonesia tidak.

Catatan: [*] Tulisan ini merupakan transkrip presentasi Max Lane dalam diskusi buku Indonesia yang belum selesai (Max Lane) yang diselenggarakan oleh Pantau, 28 Agustus 2007 di Jakarta.



Read More......

Untuk Arsitektur Ekonomi Dunia yang Baru

Zely Ariane*

Tatanan ekonomi dunia [saat ini] hanya mengabdi pada 20% dari penduduk yang ada, dengan mengabaikan, merendahkan, dan menyingkirkan 80% sisanya.
(Fidel Castro Ruz: dalam KTT G77 12 April 2000)

Delapan tahun yang lalu, dihadapan para pemimpin Negara-negara Selatan, yang tergabung dalam Kelompok 77, Fidel Castro Ruz menyatakan “lima puluh tahun lalu, kita dijanjikan … tak akan ada lagi kesenjangan … dijanjikan roti (kesejahteraan) dan keadilan; tapi hingga saat ini, kita, negeri-negeri berkembang, hanya mendapat penderitaan, kelaparan, dan semakin banyak ketidakadilan.

Tatanan keuangan dunia saat ini, yang lahir di Bretton Woods 64 tahun lalu (1944), sebenarnya sudah kadaluarsa sejak 37 tahun lalu—tepat ketika Amerika Serikat (AS) menghentikan jaminan cadangan emasnya terhadap nilai dolar (1971). Karena sistem yang melahirkan institusi-institusi keuangan global semacam Bank Dunia dan IMF ini, didasarkan pada pemberlakuan Standar Penukaran Emas pada sistem keuangan dunia.

Dalam lampiran atas pidatonya tersebut, Castro mengatakan bahwa, faktor bawaan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia, yang menjadi salah satu pilar kebijakan tersebut adalah: liberalisasi tanpa pandang bulu dalam neraca pembayaran dan perhitungan finansial.

Ketidakstabilan tersebut kemudian disebarkan melalui cara (yang disebut) dampak seretan-gerbong (bandwagon efect). Yakni, melalui kekuatan globalisasi pasar modal yang, dengan cara sedemikian rupa, membuat dampak ketidakstabilan tersebut sekonyong-konyong sudah berada di hadapan muka (bukan saja) negeri-negeri yang menerapkan kebijakan tersebut, namun juga pada negeri-negeri lain. Dan, seberapa besar dampaknya tergantung dari seberapa besar (ketahanan) ekonomi negeri tersebut.

Menyadari tak ada pilihan lain dalam menanggapi situasi krisis dunia saat ini, Presiden Brazil, Luiz Inacio da Silva, dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Bank Central G20 8 November 2008 lalu, menyerukan pembentukan suatu arsitektur keuangan dunia baru, untuk meningkatkan kontrol atas pasar.

Betapa tidak, di tahun 2000 saja, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang lansung bisa disediakan dan belum termasuk operasi-operasi keuangan tambahan) sudah mencapai US $ 1,5 trilyun, empat kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang ‘hanya’ sekitar US $ 6.5 trilyun. Betapa luar biasa besarnya jumlah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan pengembangan tenaga produktif dan produktivitas riil tersebut.

Menyelamatkan Tenaga Produktif Dunia

Sepanjang kehidupan manusia, baru sekarang ini lah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai titik yang begitu luar biasa. Padahal baru 20% penduduk dunia yang dapat berkontribusi maksimal dalam kemajuan itu. Bayangkan apabila 80% lainnya juga memiliki akses yang sama, tentu saja potensi kemajuan tersebut akan lebih mengangumkan, karena seluruh sumber daya manusia, alam, dan teknologi dimiliki dan didayagunakan oleh seluruh umat manusia untuk peningkatan kemajuan dunia.

Kapitalisme sudah menghancurkan peluang kemajuan tersebut karena membiarkan 80% umat manusia tak memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, air bersih, makanan sehat, pengetahuan dan pekerjaan produktif. Membiarkan 77 negeri tidak terindustrialisasi; menjeratnya dengan hutang tak berkesudahan; menyedot sumber-sumber bahan mentahnya. Soekarno mengibaratkannya sebagai “Nyai Blorong” alias ular naga. Kepala naga itu, menurutnya, berada di Asia dan sibuk menyerap kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara tubuh dan ekor naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut.

Selama dua puluh tahun menjadi laboratorium bagi model kebijakan semacam ini, di tahun 2003, lebih dari 70% rakyat Amerika Latin (AL) hidup dalam kemiskinan—dengan ukuran pendapatan $5/hari, dan 40%-nya (dengan ukuran pendapatan $2/hari) hidup melarat. Tak hendak menunggu lebih lama lagi, dengan berbagai derajat perlawanannya, mayoritas rakyat Amerika Latin melancarkan perlawanan sengit dan mulai menyelamatkan tenaga produktifnya dari kehancuran akibat kapitalisme yang rakus. Proyek ini lah yang, oleh Hugo Chavez Friaz, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, disebut sebagai Sosialisme Abad 21.

Proyek tersebut melanjutkan keberhasilan Revolusi Kuba, kegagalan Revolusi Sandinista dan Unidad Popular Chile di abad 20 lalu. Ditandai oleh berbagai pergolakan sengit yang terjadi antara lain di: Venezuela tahun 2001 dan 2002 (menggagalkan boikot para kapitalis minyak dan kudeta terhadap Chávez yang disponsori AS); Argentina (2001); Peru (2002); Bolivia pada tahun 2000, 2003 dan 2005; dan Ekuador pada tahun 2000 serta 2005. Dalam waktu sepuluh tahun, empatbelas presiden telah disingkirkan oleh pergolakan rakyat tersebut. Jumlah ini hanya mewakili ribuan aksi lainnya yang terjadi di seluruh AL yang, dalam kurun waktu belakangan, diiringi dengan kualitas tuntutan yang terus meningkat.

Proyek-proyek penjajahan modal AS mulai dikalahkan di Venezuela dan Bolivia. Perlawanan rakyat berhasil menggagalkan rencana dominasi AS lewat ALCA (Kawasan Perdagangan Bebas Amerika-FTAA) di Mar del Plata, Argentina (2006), mengalahkan dua kudeta yang diskenariokan AS di Venezuela (2002), melawan “Plan Colombia” (hingga kini), bersolidaritas melawan embargo ekonomi terhadap Kuba selama lebih dari 40 tahun oleh AS.

ALBA: Alternatif Tatanan Ekonomi Dunia

Dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Parlemen Amerika Latin (Parlatino) ke-5 mengenai Kewajiban Sosial dan Integrasi Amerika Latin, di Caracas, Venezuela, 25-27 Mei 2006 lalu, pada sesi terakhir mengenai “Perjuangan Rakyat Dunia dan Syarat-syarat Pembangunan sebuah Dunia Baru”, saya disuguhkan semangat heroisme yang luar biasa dalam melawan dominasi imperialisme di AL.

Forum menyepakati bahwa sebuah model ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi baru yang sosialis adalah syarat bagi konsistensi pemenuhan hak-hak mendesak rakyat. Model ini menghendaki produktivitas rakyat yang tinggi, teknologi yang modern, dan sumber energi yang murah, massal, ekologis dan terperbarukan. Untuk mencapainya, tentu saja, kerjasama-kerjasama ekonomi dunia kuno dalam berbagai pakta pasar bebas, melalui lembaga-lembaga semacam WTO, IMF, Bank Dunia, sudah tak bisa diteruskan lagi.

Kerjasama ekonomi internasional yang baru adalah kerjasama demokratik berlandaskan prinsip-prinsip saling melengkapi (dari pada berkompetisi), solidaritas (daripada dominasi), kerja bersama (daripada eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan tenaga produktif negeri-negeri miskin. Kerjasama ini juga menghendaki sebuah demokrasi baru berdasarkan partisipasi langsung rakyat dari bawah, dengan berbagai mekanismenya, agar semua orang diberikan kesempatan berfikir, berpendapat, berkreasi,bahkan melawan untuk kemajuan negeri.
Atas dasar semangat tersebutlah ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin) dibentuk oleh Venezuela dan Kuba, disusul dengan bergabungnya Bolivia, Nikaragua, dan Ekuador, untuk melawan hegemoni AS dan lembaga-lembaga Bretton Woods. Walau banyak kekurangan dan gangguan di sana sini, sebagai sebuah rencana alternatif, proyek ini patut mendapat perhatian.

Kuba dan Venezuela memelopori bentuk kerja sama ala ALBA, lewat metode pertukaran dokter dengan minyak; operasi mata gratis bagi penduduk miskin Venezuela ke Kuba; pertukaran minyak dengan bahan makanan dan pertanian [bahkan sudah mencapai pertukaran bijih besi kualitas tinggi (ore) dan bauksit dengan nikel]; dokter dengan mesin-mesin produksi; bantuan modal untuk pengembangan energi minyak dan penjualan minyak murah. Kerjasama ini mulai melibatkan Ekuador, Argentina dan Brazil (Petrosur), Colombia dan Paraguay. Semuanya bertujuan demi kemajuan tenaga produktif dan ekonomi rakyat di AL. Belakangan ini, Venezuela, (bahkan) menyodorkan gagasan untuk memperluas sebagian proyek persatuan Amerika Latin-nya dengan Afrika.

Mayoritas negeri-negeri AL kini sedang melawan penjajahan modal asing dan krisis tak berkesudahaan yang diakibatkannya; sedangkan Indonesia, masih terus mengadaptasi hingga titik darah penghabisan.

* Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL) dan anggota Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM).
Read More......

Kapitalisme Telah Bangkrut, Jawaban Satu-satunya adalah Sosialisme

Oleh: Doug Lorimer

Direct Action, Nomor 6 – November, 2008

Pada tanggal 15 September, setelah kejatuhan Lehman Brothers—bank investasi keempat terbesar di Amerika Serikat (AS), yang berkantor di Wall Street—pemerintah-pemerintah kapitalis dunia pontang-panting berupaya agar krisis keuangan (terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930) tidak membuat sistem keuangan global ambruk total.

Apa yang pada awalnya merupakan kredit macet—yang telah berlangsung setahun—setelah dipicu oleh kejatuhan (gelembung) harga perumahan AS—yang berlansung secara berberangsur-angsur sejak akhir 2005—kemudian menjadi kredit macet yang berpotensi bencana karena Sekretaris (menteri) Keuangan AS, Henry Paulson—mantan Direktur Eksekutif Goldman Sachs, bank investasi Wall Street terbesar—membiarkan Lehman Brothers pailit.

Setelah ambruknya pasar agunan (hipotek ) “sub-prime” (pinjaman perumahan beresiko tinggi) pada bulan Maret, 2007, Lehman Brothers melaporkan kerugiannya sebesar AS$ 2.8 miliar dan terpaksa menjual $6 miliar dari keseluruhan aset keuangannya. Pada 9 September, Lehman melaporkan kerugiannya lagi yang sebesar $3.9 miliar, yang memangkas asetnya sekitar $130 miliar dari keseluruhannya kekayaannya yang telah mencapai $768 miliar. Kerugian Lehman juga berbarengan dengan kerugian bank-bank besar AS lainnya. Sejak awal 2007, sembilan bank komersil AS terbesar telah membukukan sebesar $323 miliar “aset bermasalah”. Dengan demikian, kerugian tersebut telah menghilangkan keseluruhan keuntungan mereka sebesar $305 miliar (yang dilaporkan sejak 2004).

Akibat keputusan Paulson—yang membiarkan Lehman pailit—bank-bank besar kemudian menolak saling meminjamkan uang, dan pinjaman jangka pendek bagi korporasi-korporasi besar, yang dikenal dengan sebutan pasar surat-surat berharga, tidak berfungsi lagi. Tanggapan pertama Paulson terhadap kredit macet adalah menyediakan jaminan pemerintah AS sebesar $700 miliar untuk menalangi apa yang disebut sebagai utang-beracun bank-bank besar AS—kebanyakan berupa sekuritas yang ditopang oleh agunan (hipotek) “sub-prime”, yang sudah digelembungkan (dicurangi) nilainya secara besar-besaran dan sedemikian tingginya ketimbang nilai aslinya yang selayaknya dibayar bank-bank terhadap asset-aset tersebut.

Ketika pengumuman untuk menalangi bank (bank bailout) sebesar $700 miliar tersebut gagal menyelesaikan kredit macet, Paulson kemudian mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Inggris, yang telah mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan mengeluarkan dana sebesar $700 miliar untuk membeli saham milik 8 bank tersebesar Inggris atau, dengan dengan demikian, praktis bank-bank tersebut akan dinasionalisasikan. Pada tanggal 14 Oktober, Paulson mengumumkan bahwa departemen Keuangan AS akan mengeluarkan $250 miliar untuk membeli saham-saham yang tak memiliki hak suara (non-voting) yang dimiliki oleh 9 bank terbesar AS atau, dengan kata lain, menasionalisasikannya secara sepotong-sepotong, namun masih membiarkan pemilik lamanya memiliki hak pengendalian formal dan sebenarnya. Pada hari yang sama, bank raksasa New York Mellon Corporation, milik satu dinasti yang didirikan oleh Andrew Mellon, mengumumkan akan segera menjual sahamnya senilai $3 miliar kepada departmen Keuangan.

“Sosialisme buat yang kaya”

Nasionalisasi, atau nasionalisasi sepotong-sepotong—yakni, mensosialisasikan (membagi-bagi) kerugian yang diderita oleh korporasi milik elit (pada masyarakat), atau “sosialisme buat yang kaya”, sebagaimana yang dinyatakan oleh sejumlah pengamat—ternyata merupakan cara yang dipilih (atau disukai) oleh oligarki keuangan kapitalis AS untuk menyelamatkan diri dari krisis keuangan, dan untuk melindungi dirinya dalam keterpurukan ekonomi. Sejak akhir Augustus, pemerintah AS telah menasionalisasikan Fannie Mae dan Freddie Mac—dua perusahaan yang memiliki atau menjamin hampir separuh pinjaman agunan (hipotek) AS (yang bernilai $12 triliun)—dengan cara menyuntikkan $200 miliar ke dalam perusahaan-erusahaan tersebut. Washington juga menasionalisasikan American International Group, perusahaan asuransi terbesar di dunia.

Konsekwensi bencana krisis keuangan tersebut, yang telah terungkap dengan cara paling dramatis, bisa dilihat dari apa yang terjadi di Islandia: pemerintah mengambil alih pengendalian tiga bank terbesar negeri tersebut, yang memiliki utang setara dengan 10 kali lipat produk domestik bruto (GDP) tahunannya. Karena pemerintah Islandia sedang berada di jurang kebangkrutan, maka nilai mata uangnya hampir-hampir samasekali tak berharga dalam transaksi internasional yang dilakukan oleh warga biasa. Setelah bank-bank terbesarnya ambruk, maka dana tabungan dan pensiun berada dalam poisisi limbung. Pemerintah Islandia membatasi penggunaan mata uang asing oleh perusahaan-perusahaan negerinya, yakni hanya untuk pembelian kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar minyak dan obat.

Hanya sedikit atau tak ada sama sekali yang ditawarkan kepada mereka yang merupakan korban sebenarnya dari krisis ini—rakyat yang sedang diambang kehilangan pekerjaan, rumah, tabungan (bagi kelanjutan hidupnya) atau dan pensiunannya. Anggota-anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, termasuk calon presiden Senator Barrack Obama, misalnya, sementara mendukung usulan untuk mengeluarkan dana publik sebesar $2.5 triliun demi menyelamatkan bank-bank Wall Street tersebut, namun hanya mengusulkan dana sebesar $150 miliar—setara dengan sekadar 6 persennya—untuk menjinakkan dampak krisis ekonomi tersebut terhadap rakyat pekerja, padahal krisis ekonomi tersebut kemungkinan akan melebihi keterpurukan ekonomi yang pernah terjadi sejak Depresi Besar.

Jutaan rakyat miskin di AS sedang di ambang menjadi tunawisma akibat tak sanggup lagi membayar cicilan rumahnya sehingga kredit rumahnya ditarik kembali oleh bank. Sebanyak 26.4 persen buruh AS yang, sebelum krisis terjadi, gajinya telah berada di tingkat kemiskinan (poverty wages), akan terpaksa menentukan pilihan antara apakah mereka akan membeli makanan, bayar sewa rumah atau layanan kesehatan. Yang miskin dan berusia lanjut kemungkinan akan mengalami pemangkasan layanan pemerintah yang paling mereka butuhkan sekali, seperti layanan kesehatan dan obat-obatan, karena pemerintah AS lebih mengutamakan membayar bunga surat obligasi ketimbang pembelanjaan sosial.

Ada persamaan (yang sangat mirip) antara krisis keuangan sekarang ini dengan kriisis yang menyebabkan kehancuran pasar saham Wall Street sebagaimana yang terjadi pada tahun 1929. Pada saat itu, sebagaimana yang terjadi saat ini, bank-bank besar bangkrut karena adanya beban berantai kredit macet. Kebangkrutan bank di satu negeri akan menyebar ke bank-bank lainnya dan ke negeri-negeri lainnya. Di seluruh negeri maju, pemerintahannya hanya mengikuti kebijakan “tak buat apa-apa”, sebagaimana yang dianjurkan Andrew Mellon, Menteri Keuangan AS pada saat itu. Mellon memiliki reputasi buruk saat menyatakan, “Singkirkan pekerja, singkirkan saham, singkirkan petani, singkirkan perumahan”, beserta tambahannya: “Dengan demikian akan menghilangkan kebusukan sistem. Biaya hidup yang tinggi akan menurun, dan kehidupan berfoya-foya akan menghilang. Orang akan bekerja lebih keras, hidup dengan cara yang lebih bermoral. Nilai-nilai akan disesuaikan, dan para pengusaha akan membenahi remah-remah kehancuran yang ditinggalkan oleh orang –orang yang kurang berkompeten.” Akibat dari sikap tersebut, 25 persen tenaga kerja di AS menganggur.

Keterpurukan ekonomi

Walaupun nasionalisasi atau pengucuran dana talangan pada bank-bank tersebut mungkin akan menjamin sistem keuangan kapitalis masih berufungsi, namun mereka tidak bisa menghindari anjloknya (apa yang sering mereka salah artikan sebagai) “perekonomian sebenarnya (real economy)”—produksi dan penjualan (demi keuntungan) barang dan jasa. Pengucuran dana talangan secara besar-besaran oleh pemerintah tersebut mungkin mencegah terulangnya kejadian tahun 1931—saat sistem perbankan kapitalis internasional runtuh—namun tetap saja tak ada jaminan. Itu karena oligarki keuangan kapitalis maupun pemerintahannya tidak dapat mengendalikan sistem perbankan bayangan yang nilainya sebesar $10 triliun—setara dengan sistem yang resmi. Tidak mungkin memastikan bahwa: walaupun terjadi lagi kebangkrutan lembaga keuangan, namun tidak akan memicu kepanikan keuangan yang lebih besar lagi, yang bisa saja terjadi pada tahun depan atau pun minggu depan.

Yang pasti, saat ini, anjloknya perekonomian yang sedang dialami dunia kapitalis akan menjadi yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua dan, barangkali, juga yang terlama. “Terus terang saja, (gagasan bahwa) yang akan terjadi sekadar resesi yang tak akan lama dan tidak mendalam, enam hingga delapan bulan, telah terlewati, jadi tidak terbukti,” kata guru besar ekonomi Universitas New York, Nouriel Roubini, kepada NBC pada tanggal 23 Oktober, dengan tambahan penjelasan: “Dua resesi yang terakhir masing-masing hanya berlangsung delapan bulan… Kali ini akan tiga kali lebih lama, tiga kali lebih mendalam.”

Saat memberi komentar tentang resesi yang sedang dialami Inggris, Direktur Pengelola Capital Economics, Roger Bootle, pada tanggal 24 Oktober, mengatakan pada surat kabar London Daily Telegraph: “Yang akan kita alami dalam dua tahun ke depan adalah kemelorotaan dengan besaran yang sama (dengan awal tahun 1990-an). Kemelorotan yang terjadi pada awal tahun 1990-an berlangsung selama dua tahun, tetapi yang sekarang ini bisa berlangsung selama empat sampai lima tahun.”

Saat ini, keberadaan (sesungguhnya) sejumlah korporasi besar: sedang terancam karena keuntungan mereka telah jatuh dengan tajam, bahkan sebelum dihantam krisis keuangan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, tiga perusahaan mobil terbesar di AS—General Motors, Ford dan Chrysler —telah kehilangan keuntungannya. Pada minggu-minggu terakhir ini, muncul berita yang menyatakan bahwa, untuk mencegah pailit, General Motors dan Chrysler akan digabungkan, dengan menyingkirkan 40.000 tenaga kerjanya di seluruh dunia.

Cina sedang menghadapi resesi

Ada gagasan yang dengan segera dapat disanggah, yakni yang menyatakan bahwa keberlangsungan pertumbuhan ekonomi China akan melindungi Australia dari resesi. Pada tanggal 23 Oktober, Stephen Walters, kepala ekonom JP MorganChase yang berbasis di Sydney, mengingatkan bahwa angka resmi tingkat pengangguran di Australia akan naik dua kali lipat, paling tidak akan mencapai 1 juta orang, dalam dua tahun berikut seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi China yang terkena dampak penurunan permintaan (barang-barang manufaktur murah China) di Amerika Serikat dan Eropa.

Statistik resmi terbaru menunjukkan bahwa GDP China telah menurun kembali ke angka 9 persen dalam kuartal ketiga—lebih buruk dibandingkan dari yang diharapkan, yakni 9,7 persen, dan jauh lebih rendah ketimbang angka pada tahun 2007, yakni 11,9 persen. Ekonomi China harus tumbuh lebih dari 8 persen setiap tahunannya agar dapat menyerap 24 juta rakyatnya yang masuk pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Sekarang ini, menurut catatan resmi, di Cina terdapat 71 juta buruh yang tak memiliki pekerjaan.
Cina bukan saja mengalami kemerosotan pasar ekspornya, namun juga mengalami krisis keuangan akibat ledakan serentak gelembung keuangan dalam pasar saham dan sektor propertinya. “Kelambatan ekonomi Cina selama ini jauh lebih serius dari pada yang diduga”, menurut Li Wei, Ekonom Standard Chartered Bank, di harian China Daily tanggal 14 Oktober. Kelompok kerjanya meramalkan ekonomi China hanya akan tumbuh sebesar 7,9 persen pada tahun 2009, dan 7 persen pada tahun 2010, yang akan mengakibatkan peningkatan pengangguran secara besar-besaran.

Jadi, krisis ekonomi yang sedang berkembang sekarang ini merupakan krisis yang berlingkup global dan telah menghancurkan hubungan-hubungan ekonomi (yang telah berlangsung lama) yang telah membuat China dapat memegang peranan kunci. Dalam dua dekade terakhir, Cina telah menciptakan dunia kapitalis yang bertumpu pada industri-industri (kecil dan menengah) yang memeras/menghisap, yang memproduksi barang-barang manufaktur teknologi rendah untuk diekspor ke negeri-negeri kapitalis maju. Cina mengirimkan kembali pendapatan ekspornya yang sangat besar itu ke AS, untuk membeli lebih dari $1 triliun lebih portofolio (surat utang) pemerintah AS—suatu proses yang membantu pendanaan perdagangan besar-besaran dan defisit pembelanjaan AS. Masuk kembalinya dollar dari Cina dan bank sentral Jepang memungkinkan Bank Sentral AS menggelontorkan kebijakan krdir murah, yang menyulut konsumsi rumah tangga (dengan cara utang) di AS—yang, kemudian, mempertahankan pasar barang-barang dari China. Tapi sekarang, keterpurukan ekonomi di AS mengakibatkan penurunan ekonomi di Cina.

Anjloknya keuntungan

Krisis keuangan global ini dipicu oleh ambruknya gelembung pasar perumahan di AS. Namun, akar penyebab krisis tersebut bukan karena kekurangan regulasi bank atau karena kapitalisnya tidak terkendali, sebagaimana yang diakui oleh media massa dan politisi kapitalis. Akar penyebab krisis tersebut adalah krisis kapitalis klasik sebagaimana yang telah dianalisa oleh Karl Marx 150 tahun silam. Pada dasarnyamerupakan krisis kelebihan produksi—atau terlalu banyak barang yang dijual (demi keuntungan), bukan saja di AS, tapi juga di seluruh dunia. Kelebihan barang komoditas (yang paling gamblang)—sebagai akibat dari kelebihan investasi—adalah perumahan, yang disulut oleh gelembung harga pasar perumahan.

Krisis sekarang ini akarnya adalah: adanya penurunan (hampir separuh) tingkat rata-rata keuntungan industri di AS dan dalam ekonomi negeri-negeri kapitalis maju lainnya antara tahun 1967 hingga tahun 1972, disebabkan oleh tekanan terhadap tingkat keuntungan sebagai akibat dari adanya pertumbuhan besar-besaran dalam komposisi organik kapital selama ekspansi modal dalam 20 tahun sebelumnya. “Komposisi organik kapital” adalah istilah yang diberikan Marx untuk mengacu pada rasio modal yang dibelanjakan untuk “tenaga kerja mati”—misalnya mesin, BBM, bahan mentah dan lain sebainya—disebandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk gaji buruh, atau “tenaga kerja hidup”, yang merupakan sumber keuntungan kapitalis. Perusahaan-perusahaan kapitalis berupaya meningkatkan keuntungannya sebesar mungkin dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara mengganti “tenaga kerja hidup” dengan teknologi yang dapat menghemat tenaga kerja. Dengan demikian, cenderung meningkatkan komposisi organik modal dan mengurangi tingkat keuntungan.

Bagi oligarki kapitalis keuangan, yang memilik korporasi-korporasi industri besar, bank dan bisnis-bisnis keuangan lainnya, penurunan (separuh) tingkat keuntungan pada akhir tahun 1960-an membuat investasi yang bertujuan untuk memperluas produksi barang-barang menjadi kurang ada untungnya. Sehingga mereka mengarahkan semakin banyak modalnya di pasar keuangan, guna meraup keuntungan spekulatif yang lebih tinggi dari pasar tersebut. Maka, pada awal tahun 1980-an, pasar keuangan tersebut mulai sangat menggelembung saat pemerintahan Reagan memompakan kredit bank secara besar-besaran guna mendanai kontrak-kontrak barang-barang kebutuhan perang agar ekonomi AS dapat keluar dari krisis tahun 1980-82. Dalam prosesnya, Regan merubah AS dari negeri kreditor terbesar di dunia menjadi negeri pengutang terbesar di dunia.

Dalam hitungan nilai dolar pada tahun 2007, pada tahun 1945 utang pemerintah AS telah mencapai hampir $3 triliun, akibat defisit pembelanjaan Washington yang besar saat mendanai (upaya-upaya) perangnya. Utang publik AS menurun hingga sekitar $2 triliun pada tahun 1950. Meningkat kembali secara perlahan pada hingga tahun 1980. Namun, hingga tahun 1990, utang publik AS telah meningkat dua kali lipat sehingga mencapai $5 triliun. Pada tahun 2000, utang tersebut telah meningkat sampai mencapai sekitar $7 triliun. Di bawah pemerintahan George W. Bush, utang tersebut telah berkembang hingga mencapai $10.5 triliun lebih, hanya kurang $4 triliun dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan AS pada tahun terakhir.
Di seluruh negeri kapitalis maju, sejak Perang Dunia Kedua, yang mengakhiri Depresi Besar, semakin banyak kredit, utang, yang harus disuntikan ke dalam ekonomi demi menghentikan setiap krisis berkala yang disebabkan oleh kelebihan produksi komoditi, yang akan mempercepat mempercepat terjadinya resesi yang lebih parah dan berkepanjangan. Penguasa kapitalis berupaya mengatasinya (menundanya) dengan mempertinggi gunung utang, yang mendorong mengulangi spekluasi gelembung asset finansial.

Gelembung tersebut, tak terhindarkan lagi, merupakan konsekwensi dari dominasi ekonomi kapitalis oleh gabungan kapitalis raksasa, yakni, korporasi. Pada tahun 1870-an, ketika korporasi kapitalis—yang, pada saat itu, disebut “perusahaan saham gabungan”—baru saja mulai tumbuh menjadi bentuk dominan organisasi bisnis kapitalis. Marx, dalam jilid ketiga Capital, menggambarkan mereka sebagai “produksi kapitalis dalam perkembangan tertingginya”. Dia meramalkan bahwa korporasi kapitalisme tersebut akan menciptakan sebuah “aristokrat keuangan, semacam parasit baru yang berselubung sebagai penasihat perusahaan, spekulan, dan direktur-direktur papan nama; sebuah sistem yang penuh dengan kecurangan dan penipuan yang, katanya, demi memajukan perusahaan, kepedulian terhadap pembagian tanggung jawab (modal dan keuntungan) dan tata-cara menyikapi pembagian tanggung jawab (modal dan keuntungan) dalam bentuk saham”.

Fungsi obyektif keterpurukan ekonomi kapitalis adalah untuk menghilangkan bisnis-bisnis yang tak berguna (“deadwood”)—atau perusahaan-perusahaan yang kurang menguntungkan, kurang efisien, sehingga bisa memberikan potensi pasar yang lebih besar kepada perusahaan yang masih sanggup hidup. Namun, dampak upaya untuk mengatasi (menunda) depresi dengan memperluas utang adalah memberikan kesempatan pada bisnis-bisnis yang tak berguna tersebut (“deadwood”) selamat dari krisis kelebihan produksi. Terlebih-lebih, sebagian besar “deadwood” tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlalu besar untuk dimatikan.

Kredit macet yang menyebabkan kebangkrutan Lehman sekadar menggambarkan apa saja konsekwensinya bagi kapitalisme bila satu saja korporasi bermasalah dibiarkan bangkrut. Konsekwensi tersebutlah yang menyebabkan adanya kebutuhan terus-menerus bagi oligarki keuangan untuk menggunakan negaranya dalam mensosialisasikan (membagikan) kerugian korporasi, dengan menalanginya, agar selamat dari kebangkrutan. Namun, cara tersebut akan semakin mendorong ekonomi negeri-negeri kapitalis maju menuju kemandegan (stagnasi). Tingkat pertumbuhan sebenarnya ekonomi kapitalis dunia turun dari rata-rata 4,9 persen per tahun pada tahun 1960-an, menjadi 3,8 persen pada tahun 1970-an, kemudian 2,7 persen, pada tahun 1980-an, dan hanya 1,2 persen, pada tahun 1990-an. Apa yang kemudian akan terjadi setelah resesi yang hebat dan berkepanjangan ini? Ekonom Universitas New York, Nouriel Roubini, meramalkan setidaknya akan terjadi satu dekade stagnasi, berarti, resesi ini akan diikuti oleh paling sedikit 10 tahun pertumbuhan yang lesu, kurang darah. Pada tahun-tahun mendatang, rakyat pekerja akan menderita bukan saja karena tingginya tingkat pengangguran (yang sulit diatasi) dan semakin meningkatnya pemiskinan, namun juga menderita karena gelombang inflasi yang disebabkan oleh dana talangan yang digelontorkan secara besar-besaran oleh pemerintah kapitalis untuk menolong oligarki keuangan yang, padahal, mereka sendiri yang membuat semuanya berantakan.

Sosialisme

Jalan keluar satu-satunya untuk mengatasi musibah yang menimpa rakyat perkerja ini adalah mengorganisir diri dalam sebuah gerakan massa untuk merebut kekuasaan dari tangan oligarki kapitalis keuangan dan merombak ekonominya sesuai dengan sistem sosialisme. Bila anda ingin melihat buktinya, kalian harus membaca analisa Reuters (tanggal 8 Oktober) tentang dampak krisis sekarang ini terhadap Venezuela. Kantor berita imperialis tersebut menyatakan: “Venezuela tidak mengalami banyak pengaruh langsung dari kekisruhan pasar ini karena Chavez telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan penting yang dulu pernah berdagang di Bursa Efek Caracas (yang kecil itu) dan, juga, karena mata uangnya telah ditetapkan dengan mengendalikan perdagangan mata uang”. Pemerintahan rakyat pekerja yang dipimpin Hugo Chaves telah menata ulang perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut agar mengatasi kebutuhan mendesak rakyat miskin negeri tersebut, ketimbang memperkaya oligarki kapitalis lokal. Demikian pula, tidak akan terjadi penghentian kredit perumahan atau pensiunan yang kelaparan di Kuba, karena perusahaan kapitalis telah diambil alih oleh pemerintah rakyat pekerja 48 tahun yang silam.

Nasionalisasi bank yang dilakukan oleh pemerintah kapitalis membuktikan bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi kapitalisme telah bangkrut. Tanpa campur tangan negara secara besar-besaran, sistem keuntungan “pasar bebas” tidak bisa berfungsi. Komentator media kapitalis mulai menggambarkannya sebagai peralihan ke arah “sosialisme”. Namun, sebagaimana yang ditunjukan oleh Karl Marx dan Frederick Engels lebih dari satu abad yang silam, nasionalisasi perusahaan kapitalis oleh pemerintah kapitalis sama sekali tak ada kaitannya dengan sosialisme.

Sejak Kanselir Jerman, yang konservatif, Otto von Bismarck, “gemar melakukan pemilikan negara atas perusahaan-perusahaan industri, semacam sosialisme gadungan muncul, hancur, dan sekarang muncul menjelma lagi menjadi semacam jongosnya (Bismarck) dan, tanpa menunggu lebih lama lagi (saking gembiranya), menyatakan bahwa semua pemilikan negara, bahkan yang sejenis Bismarckian, menjadi pemilikan sosialistis”, demikian yang diamati Engels pada tahun 1877. Engels selanjutnya menjelaskan bahwa “negara modern, apa pun bentuknya, pada dasarnya merupakan mesin kapitalis—negara kapitalis, personifikasi ideal modal nasional secara keseluruhan. Semakin banyak negara tersebut mengambil alih tenaga produktif, maka semakin jadilah ia sesungguhnya menjadi kapitalis nasional, dan semakin banyak warga negara yang dieksploitasinya.”

Sosialisme membutuhkan perombakan (reorganisasi) ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelas pekerja. Oleh karena itu, prasyarat nya adalah mengorganisasikan kelas pekerja (agar menjadi kelas penguasa) melalui aksi revolusioner massa untuk menggantikan negara kapitalis dengan pemerintahan kelas pekerja, sebagaimana yang telah terjadi di Kuba dan Venezuela. Itulah pelajaran pokok yang harus diajukan oleh kaum sosialis kepada rakyat pekerja di masa-masa yang berat yang akan kita dihadapi mendatang.

[Diterjemahkan oleh James Balowski dan Risnati Malinda]

Read More......

Krisis Finansial/ Kapitalisme dan Indonesia (Catatan Awal)

oleh Pius Ginting*

Sistem Produksi Kapitalisme Mengalami Stagnasi

Krisis sistem finansial sedang terjadi secara global. Berpusat di Amerika Serikat, krisis tersebut mengguncang hampir seluruh bagian negara di dunia bersamaan dengan terjadinya krisis pangan, iklim dan energi. Kini makin banyak orang mempertanyakan legitimasi neoliberal, bahkan masa depan sistem kapitalisme itu sendiri kini sedang dipertanyakan. Pada masa sebelum krisis, korporasi dan negara pendukungnya selalu menganjurkan agar negara tidak campur tangan dan meregulasi korporasi. Namun, di saat krisis korporasi meminta bantuan negara untuk menyelematkan dirinya.

Krisis ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 1929 harga-harga saham di Amerika Serikat juga mengalami kejatuhan. Serentetan krisis yang terjadi adalah krisis yang inheren dalam sistem ekonomi sekarang (kapitalisme), yakni krisis akibat over-produksi dan over-capacity sistem kapitalisme.

Berkat sejarah panjang sistem kapitalisme yang motif dasarnya adalah mengakumulasi keuntungan, dan jalan mewujudkannya adalah mengupah buruh serendah mungkin, penjajahan, dan mengekspolitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung alam itu sendiri, menerapkan teknologi yang meningkatkan produksi namun minim investasi tidak bagi teknologi keselamatan lingkungan karena bagi modal hal tersebut berarti biaya tambahan, maka kian hari modal kian terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Pendapatan 1% penduduk terkaya di dunia sama dengan pendapatan 60 persen penduduk dunia lainnya (2, 7 milyar orang). [1]

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm

Grafik1. Pendapatan makin tidak merata antar lapisan penduduk (Perbandingan tahun 1988 dan 1993) Sbr: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm

Konsekuensi dari modal yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang sementa mayoritas lainnya berdaya beli rendah, bahkan tidak berdaya sama sekali akhirnya menjadi masalah bagi sistem kapitalisme itu sendiri. Akumulasi modal yang besarannya astronomikal makin hari makin mendapatkan sedikit ruang untuk berinvestasi yang menguntungkan bagi mereka. Tingkat keuntungan mereka di sektor riil mengalami stagnasi. Kini wajah kapitalisme itu adalah: Pertumbuhan yang lambat, Kelebihan Kapital, dan Hutang yang menggunung.

Grafik2. Persentase kapasitas produksi manufaktur A.S.
Sumber: http://www.monthlyreview.org/docs/0402chrt2.pdf

Dari grafik diatas, industri kapitalisme (manufaktur) tidak pernah beroperasi 100%, dan bahkan mengalami kecenderungan penurunan. Penyebabnya tak lain adalah daya beli masyarakat di dunia makin melemah, sehingga pasar buat produk industri makin menyempit, sehingga mereka harus membatasi produksi.

Perubahan GDP AS (milyar dollar)
Grafik 3 Kecenderungan Penurunan GDP AS
Sumber: http://www.monthlyreview.org/docs/0402chrt1.pdf

Penurunan produksi tersebut juga tercermin dari perubahan GDP negara seperti AS, dimana angkanya tidak pernah kembali mencapai angka pertumbuhan tahun 1950-1970.
Tentu saja, banyak orang yang masih tidak berpakaian layak, tidak minum susu secara mencukupi, tidak memiliki akses terhadap komputer, namun mereka tidak bisa diharapkan oleh kapitalisme menggairahkan produksi karena mereka tidak berdaya beli.

Pembengkakan Hutang Rumah Tangga dan Finansialisasi Jalan Keluar Korporasi dari Stagnasi Pendapatan rakyat di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya sejak tahun 1970-an tidak mengalami kenaikan dibanding masa sebelumnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari Tabel 1. Perlambatan kenaikan upah yang mendorong yang menyebabkan ketidakadaan daya beli adalah buah simalakama bagi korporasi. Sudah menjadi hukum besi bagi akuntansi korporasi, untuk menghasilkan keuntungan besar, caranya adalah menahan laju kenaikan upah buruh, menerapkan teknologi yang bisa menambah output produksi per jam kerja, dan mengirit penerapan tekonologi yang tidak menambah output: keselamatan kerja dan lingkungan.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

OECD (Eropa, AS, termasuk Jepang, Australian dan Selandia Baru)
1960–1979 (3.4)
1980–1998 (1,8)

Negera Berkembang (termasuk Cina, Eropa Tengah dan Timur)
1960–1979 (2.5)
1980–1998 (0,0)

Sumber: www.monthlyreview.org

Jalan keluar yang ditempuh korporasi keluar dari stagnasi keuntungan ditengah daya beli mayoritas masyarakat yang rendah, sementara modal membutuhkan lapangan baru untuk berkembang, beranak-pinak, agar surplus sosial yang telah tercipta melalui proses penghisapan buruh dan pola produksi yang merusak lingkungan agar bisa terserap harus ditemukan. Harus tetap tumbuh jika tidak mati, demikianlah rumus sistem produksi kapitalisme, seperti naik sepeda yang harus tetap dikayuh jika tidak mau jatuh. Maka, stagnasi di sektor riil mendorong para korporate masuk ke sektor finansial dan ekspansi pemberian kredit/hutang.

Perpaduan daya beli masyarakat yang rendah dan modal yang membutuhkan ladang investasi, inilah yang menjadi awal krisis finansial—setelah krisis industri informasi teknologi pada tahun 2000, kini pada pertengahan akhir tahun 2008 beralih ke kredit perumahan di Amerika Sekarang ini. Rakyat menyiasati persoalan hidup dengan upah yang tidak mengalami kenaikan dengan menghutang/membuka kredit.

Juga, untuk menaikkan harga saham, sebagian perusahaan besar meminjam uang untuk membeli kembali (buy back) saham mereka, dengan demikian harganya makin mengelembung. Bahkan perusahan-perusahan yang biasanya bergerak di sektor riil merestrukturisasi operasi mereka dan masuk ke sektor finansial, lalu menggunakan keuntungan dari sektor ini untuk membiayai pinjaman dan mencetak keuntungan. Kapitalisme menjadi semakin tergantung kepada sistem kredit untuk melepaskan diri dari efek terburuk stagnasi di ”ekonomi produktif riil”[2]. Para eksekutif korporate pun mendapatkan bonus pendapatan dari kenaikan harga saham sehingga mereka berkepentingan untuk meninggikan nilai saham. Sejak tahun 1990-an, nilai saham perusahaan menjadi lebih penting daripada prospek keuntungan aktual perusahaan.[3] Dengan skema ini, sektor finansial menjadi lebih dominan dibanding sektor produktif. Fidel Castro mencatat nilai transaksi harian di Wall Street sama dengan nilai perdagangan dan jasa dunia selama 14 hari. Sektor keuangan (finansial) dan riil menjadi relatif tidak berketerkaitan[4]. Artinya, nilai saham dan bond terbentuk sendiri lewat spekulasi dan tidak mewakili nilai dasar aset yang dijaminkan. Proses ini disebut sebagai proses finansialisasi.

Sumber: http://www.monthlyreview/080401foster.php

Grafik2. Kontribusi Sektor Finansial Semakin Besar Bagi Keuntungan Korporasi
Dari grafik diatas, terlihat kontribusi sektor finansial terhadap keuntungan korporasi makin meningkat dari tahun ke tahun.

Negara membantu mereka dengan meregulasi sektor-sektor keuangan dan asuransi, bersamaan dengan meliberalisasi kontrol pertukuran mata uang antar negara. Setelah sektor finansial diregulasi di seluruh dunia pada tahun 1980-an (pertama kali di negeri Utara kemudian negeri Selatan melalui Structural Adjustment Programmes), perusahaan-perusahaan melakukan spekulasi di pasar saham, surat hutang (bond), ataupun mata uang dunia.[5]

Krisis Terbaru

Setelah penggelembungan sektor finansial berbasis industri teknologi meletus tahun 2000 di Amerika Serikat, mereka mencari lahan baru. Maka, dalam perkembangan krisis terakhir ini, modal diinvestasikan dalam kredit perumahan. Demi penciptaan ruang investasi, maka syarat kredit untuk perumahan dipermudah. Kelas pekerja yang telah mengalami stagnasi upah sejak tahun 1970 diiming-imingi kredit dengan syarat yang dipermudah. Berharap harga rumah akan makin tinggi di masa depan, banyak pula yang berinvestasi di rumah dengan cara mengkredit rumah baru lagi. Kredit tersebut kemudian oleh perusahan pemberi kredit atau bank dikumpulkan dan dijual (sekuritas berbasis kredit perumahan, perkantoran) kepada perusahaan keuangan yang lebih besar. Perusahaan besar tersebut menikmati pembayaran cicilan kredit namun menanggung resiko jika terjadi gagal bayar. Perusahaan keuangan yang lebih besar sebagai penjamin maupun perusahaan pemberi kredit yang pertama kali memberi pinjaman tentunya berharap agar para pemilik rumah dapat terus membayar cicilan. Dengan sekuritas berbasis kredit perumahan dan perkantoran ini, baik peminjam maupun penyewa sama-sama mengandalkan terhadap nilai rumah yang akan makin tinggi.

Sistem ini akan jatuh jika harga rumah jatuh atau pendapatan peminjam kredit terancam tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Situasi ini mengalami keguncangan ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, sehingga rakyat kelas bawah yang upahnya memang tidak mengalami kenaikan masuk ke status gagal bayar, dan karena bank terpaksa banyak menyita rumah dan harus menjualnya kembali menyebabkan harga perumahan menjadi jatuh. Inilah yang sekarang banyak terjadi di negara dunia, Amerika, Inggris, Spanyol, Australia atau Selandia Baru.

Kekacauan sisten finansial global telah menyebabkan negara-negara di Utara (dan juga rencananya negara kapitalistik di dunia ketiga, seperti Indonesia) telah melakukan tindakan yang sering diserukan oleh gerakan progresif, menasionalisasi bank-bank. Gerakan ini bagaimanapun mereka maksudkan hanyalah sebagai usaha penyelamatan dan stabilisasi, dan bila saja badai krisis berlalu, mereka akan menyerahkan kembali perbankan kepada sektor swasta: sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia paska krisis tahun 1997 dengan BPPN.

Indonesia Rentan Krisis Kapitalisme

Indonesia selalu mengandalkan utang dan investasi asing dengan komoditas ekspor sebagai sumber pendapatannya, sementara itu industri yang berorientasi kepentingan rakyat dan ramah lingkungan tidak terjadi. Pola pembangunan seperti ini adalah tidak berkesinambungan dan rentan guncangan krisis. Hal tersebut diatarnya tampak paska kejatuhan harga minyak pertengahan tahun 1980-an. Dengan tergerusnya pendapatan dari sektor minyak, usaha kelompok penguasa Pemerintahan Orde Baru segera dibawah ancaman. Laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada November 1982 menyebutkan cadangan devisa Indonesia dari surplus hampir sebesar $AS 500 juta menjadi defisit lebih dari $AS 7 milyar dalam dua tahun. IMF, IBRD, dan negeri donor lainnya kembali dalam posisi yang kuat mengulangi kejadian di awal kekuasaan Orde Baru, sehingga pemerintahan Orde Baru harus mencabut berbagai macam proteksi dan dan memberikan akses yang luas terhadap sumber daya Indonesia, Bank Dunia berargumentasi bahwa sektor yang disubsidi dan ekonomi yang terproteksi adalah tidak efesien dan tidak kompetitif, dan Indonesia harus terintegrasi dengan “operasi bebas pembagian tenaga kerja Internasional”.[6]

Respon pemerintah terhadap hal tersebut adalah mendevaluasi nilai rupiah (27.6 persen) untuk memperluas ekspor non migas, dan mengesampingkan investasi untuk proyek-proyek publik[7]. Lebih jauh pemerintah menghapus monopoli import, dan membiarkan perusahaan sektor hilir secara bebas mengimpor barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi eskpor, merendahkan tarif, pemangkasan pajak korporasi.

Miranda S Gultom menyatakan struktur keuangan Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah deregulasi perbankan Juni 1983 akibat oil shock (kejatuhan harga minyak pada akhir tahun 1982), dan tidak salah untuk mengatakan bahwa reformasi perbankan yang dilakukan tahun 1983 merupakan titik awal ke arah sistem keuangan yang lebih berdasarkan mekanisme pasar[8]. Seiring perjalan waktu, sektor keuangan dan Industri Indonesia makin liberal.

Krisis finansial yang terjadi tahun 1997 adalah akibat dari kebijakan neoliberal. Sektor finansial dideregulasi, membuat modal leluasa begerak antar negara dalam bentuk produk-produk finansial (saham, surat hutang, perdagangan mata uang asing, dll). Indonesia mengalami krisis hebat akibat spekulasi mata uang dan sektor finansial. Dan kini, ketika krisis kembali terjadi, mata uang Indonesia jatuh karena investor asing terus melepas aset dan portofolio investasinya di Indonesia seperti Surat Hutang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, termasuk saham.

Akibat nyata yang terjadi atas krisis saat ini adalah PHK massal atas industri komoditas ekspor karena penurunan daya beli negeri tujuan ekspor, serta melemahnya kemampuan daya beli akibat penurunan nilai mata uang. Hal tersebut misalnya mulai terasa dengan langkanya obat HIV/AIDS yang masih diiimpor makin mahal.

Tawaran Jalan Keluar dari Krisis

Sektor Finansial,Perdagangan dan Hubungan Internasional:
1. Larang perdagangan produk derivatif di sektor finansial.
2. Nasionalisasi penuh bank-bank yang ada dan diletakkan dibawah kontrol rakyat, tidak hanya menasionalisasi aset-aset yang buruk seperti hutang.
3. Ciptakan bank berbasis kepentingan masyarakat bukan korporasi dan perkuat bentuk pinjam-meminjam yang ada dan memperkuat solidaritas.
4. Terapkan kriteria lingkungan dan sosial (termasuk buruh) terhadap semua pinjaman yang diberikan oleh bank.
5. Bank Sentral harus berada dibawah kontrol pengawasan publik.
6. Hapuskan hutang negeri berkembang—utang mereka akan membengkak akibat penurunan nilai mata uang akibat krisisi.
7. Hapus World Bank, International Monetary Fund dan World Trade Organisation.
8. Demokratiskan PBB dengan melibatkan lebih luas peran negara berkembang.
9. Hentikan kerjasama perdagangan bilateral (negeri dunia ketiga masing-masing saling berebut menawarkan produk dan pasar ke negeri dunia pertama). Bentuk kerjasama ekonomi seperti Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) yang mendorong pembangungan sejati dan mengakhiri kemiskinan, kebodohan dan penyakit.

Bidang Pertanian dan Industri:
1. Indonesia harus membangun industri strategis untuk kepentingan dalam negeri. Penderitaan yang dialami kini oleh masyarakat penanam kelapa sawit adalah karena ekspansi luas perkebunan jenis komoditi tersebut adalah untuk kepentingan ekspor, dan kerap terjadi industri pengelohannya juga bukan di Indonesia. Ekspor besar-besaran terhadap batu bara harus dihentikan karena merusak lingkungan dan tujuannya bukan untuk kemajuan keseluruhan masyarakat Indonesia.
2. Bentuk stragegi pertanian yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan dan pertanian yang berkelanjutan.
3. Jalankan reformasi agraria dan kebijakan lainnya yang mendukung petani kecil dan komunitas masyarakat adat.
4. Hentikan ekspansi perkebunan monokultur yang merusak lingkungan dan sosial.

Bidang Lingkungan:
1. Negeri dunia pertama memberikan hibah untuk mereparasi negeri Selatan (membayar piutang ekologi) atas kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan oleh negeri Utara.
2. Negari Utara membantu negeri Selatan mengatasi ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya, tanpa mekanisme pengalihan seperti perdagangan karbon.
3. Hentikan pinjaman bagi proyek-proyek dibawah “Clean Development Mechanism” Protocol Kyoto yang merusak lingkungan seperti perkebunan monokultur eucalyptus dan sawit.
4. Stop usaha pengembangan perdagangan karbon dan pengembangan tekonologi kontraproduktif lainnya seperti agrofuel, tenaga nuklir, dan ‘clean coal’ technology.
5. Terapkan strategi yang secara radikal mengurangi konsumsi orang kaya di negeri-negeri kaya, dan kesejahteraan rakyat miskin di negeri berkembang dan terbelakang.
6. Bentuk manajemen demokratis dengan melibatkan partisipasi negeri dan masyrakat sipil Selatan untuk mitigasi perubahan iklim.

* Officer Publikasi dan Riset WALHI

Catatan Kaki:

[1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm
[2] John Bellamy Foster, "The Financialization of Capital and the Crisis," Monthly Review 59.11 (April 2008).
[3] Ibid
[4] Ibid, hal.5
[5] William K. Tabb, "Four Crises of the Contemporary World Capitalist System," Monthly Review 60.5 (October 2008).
[6] Andrew Mack, Rethinking the Dynamics of Capital Accumulation in Colonial and Post-Colonial Indonesia: Production Regulation, Univesitas Sydney, September 2001
[7] Ibid, hal 223
[8] Miranda S Gultom, “Perubahan Strukural Sektor Keuangan di Indonesia: Visi dan Tantangan”, dikutip dari Pemikiran dan Permsalahan Rkonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, books.google.co.id/books?id=fLOvdAk7AysC&printsec=frontcover&dq=Pakto+Oktober+Bank&source=gbs_summary_s&cad=0#PPA9,M1

Read More......