Politik Rakyat Miskin

Kunjungi juga www.kprm-prd.org

2009-04-22T15:39:00.006+07:00

Silahkan kunjungi juga website kami:
kprm-prd.org
dan
kprm-prd-english

TERIMA KASIH

Penangkapan 14 orang aktivis Front Rakyat Menggugat Tolak Pemilu 2009

2009-04-09T03:04:00.003+07:00

Semarang 8/4. Aksi Forum Rakyat Menggugat menolak pemilu elit 2009, hari ini (gambar di atas) direpresi. Keseluruh peserta aksi ditangkap dan dijadikan tersangka. Diantara kawan yang ditangkap adalah Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia Semarang-Yus Abdi Radnalana dan Ketua Serikat Pengamen Indonesia Semarang-Iput.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh kawan-kawan sudah dibebaskan, namun dengan status sebagai tersangka. Beberapa kawan mengalami kekerasan dan pemukulan.

Tuntut perlakukan sewenang-wenang aparat dengan memberikan tekanan politik pada Kanit 1 Polres Semarang Selatan, Hartono: 0812-2840046.

Lebih lanjut hubungi kontak person berikut: 087832650801 (Yus), 085640056775 (Dicky), 08568808183 (Xave)

Kronologi:

16:45
Start dari gerbang Undip menuju air mancur di Jl. Pahlawan (jarak 200m).

17:00
Tiba di air mancur, melakukan performance art, distribusi selebaran dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

17:15
Bergerak memutari air mancur untuk menuju Sastra Undip. Saat itulah datang 1 Dalmas + mobil polisi. Sekitar 20-an orang polisi turun menangkap peserta aksi. KAwan Humas sudah coba negosiasi tapi langsung ditangkap begitu juga yang lain-lain. 2 orang humas (Diki dan Yus) sempat mendapatkan kekerasan fisik.

17:30 - 21:45
Pemeriksaan di Polres Semarang Selatan; kemudian dibebaskan.

Di dalam interogasi kawan-kawan sempat ditunjukkan SMS-SMS protes dari minimal 36 nomer yang berlainan kepada Kanit Serse Polres. Pihak aparat marah dan terganggu dengan SMS-SMS tersebut (Bravo para pengirim SMS).

Catatan: 14 orang massa dikenakan UU No.9/2008 dan pelanggaran hari tenang menjelang 9 April.

Foto-foto Aksi Tolak Pemilu Elit 2009 di Jakarta

2009-04-08T09:33:00.015+07:00

Vergadering 5/4 Tolak Pemilu Elit 2009;
Bangun Persatuan Rakyat dan Kaum Gerakan

Baliho Tuntutan dan Jalan Keluar Rakyat

Budi Wardoyo ketika wawancara dengan beberapa media

Vivi Widyawati (Koord. JNPM dan anggota DHN PPRM)

Pidato Solidaritas Helmi (Ketua Umum FPBJ)

Budi Wardoyo (DHN-PPRM dan Pjs Wakil Ketua Umum PP GSPB)

Sulaeman (Ketum PP GSPB/Ketua Panitia Aksi Bersama 5 April)

Ata bin Udi (Sekum PP GSPB dan anggota PPRM Jbtb)

Agung Yudha (Ketua Umum SPI dan anggota DHN PPRM)

2009-04-08T09:24:00.003+07:00

Ternate. Aksi Persatuan Mahasiswa dan Rakyat untuk Penolakan Pemilu Elit 2009 (JNPM, LMND-PRM, dan PUPEDAS) 5 April 2009.

Tolak Pemilu sebagai ajang Jual Beli Suara Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa

2009-04-07T00:51:00.003+07:00

Senin, 6 April 2009 15:37:55

JOGJA ‑‑ Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran UGM, Minggu (5/4). Mereka menolak penyelenggaraan Pemilu karena dianggap hanya sebagai ajang jual beli suara.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisikan penolakan pemilu. Mereka juga berorasi dan menyuarakan penolakan itu dalam pernyataan sikap.

Koordinator aksi, Zuliadi dalam orasinya mengatakan, pemilu yang digelar pemerintah saat ini tidak demokratis dan hanya diikuti oleh elit yang berduit. Kegiatan lima tahunan ini hanya dijadikan ajang pesta oportunis.

"Sementara persoalan bangsa ini tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Banyak tokoh yang muncul saat ini yang merupakan tokoh‑tokoh orde baru dengan wajah barunya," paparnya.

Partai politik (Parpol) yang bertarung saat ini pun, menurut Zuliadi hanya membela kepentingan kapitalisme luar negeri. Mereka juga disinyalir membantu kapitalis dalam negeri untuk semakin berkuasa.

Misalnya saja, paket stimulus fiskal, privatisasi dan penambahan modal asing yang digulirkan pemerintah saat ini hanya menguntungkan pihak‑pihak tertentu. Begitu pula dengan politik upah murah dan penambahan utang dari luar negeri yang semakin menyengsarakan rakyat. "Kebijakan yang dibuat pemerintah hanya jadi racun yang semakin memperparah kondisi rakyat," ujarnya.

Sementara menutut koordinator umum Mutiara Ika Pratiwi, penolakan mereka atas penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari bentuk perlawanan terhadap politik musuh rakyat. Sebab janji‑janji muluk yang disampaikan parpol maupun caleg tak ada satupun yang terealisasi.

"Karena itu aksi penolakan diharapkan jadi pembelajaran bagi rakyat untuk segera membuat gerakan rakyat yang bisa membangun Indonesia," jelasnya. (ptu)

Harga Suara Rakyat

2009-04-07T00:31:00.004+07:00

Senin, 30 Maret 2009 | 15:35 WIB KOMPAS. Setengah bulan sudah selembar spanduk terbentang di ujung Jalan Sosio-Humaniora, tepat di pojok gedung Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Spanduk merah itu menandai berdirinya Posko Tolak Pemilu 2009 yang digawangi sekitar 30 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Dari jalan, para pengendara bisa membaca dengan jelas kalimat berhuruf putih yang tertera di atasnya: Apa pun partainya, siapa pun capresnya, kuliah tetap mahal, rakyat tetap miskin.

Inilah wujud konkret kekecewaan sekaligus pesimisme sebagian masyarakat terhadap Pemilu 2009. "Kami yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perbaikan pada kondisi rakyat. Lebih mungkin justru membuat kondisi lebih buruk lagi," kata koordinator posko, Mutiara Ika P (22), yang Selasa (24/3) siang itu mendapat giliran berjaga bersama dua rekannya, Christina Yulita (20) dan Ganjar K (32).

Posko yang menurut rencana dibuka hingga 31 Maret itu memang selalu berpenghuni di setiap hari kerja. Sesekali tampak pengunjung datang. Para anggota yang mendapat giliran jaga pun dengan senang hati menjawab semua pertanyaan. Mereka juga dengan terbuka melayani setiap perdebatan. "Lha, gimana kita mau yakin akan ada perbaikan nasib? Para politisi yang muncul saja tidak ada yang meyakinkan, ujar Mutiara menjelaskan latar belakang pendirian posko tersebut.

Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta itu menjelaskan, semua tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang diduga mempunyai dosa masa lalu kepada rakyat. Di zaman Megawati, misalnya, harga bahan bakar minyak melambung tinggi. Prabowo pun dikenal dekat dengan pemerintahan Orde Baru. Dia juga dicurigai punya peran dalam sejumlah kasus pembunuhan dan penculikan mahasiswa. "SBY, JK, dan Wiranto pun tak lebih baik," katanya.

Masih dalam sudut pandang mereka, tak satu pun dari calon presiden yang mungkin muncul itu yang bisa memperjuangkan perbaikan nasib untuk rakyat Indonesia. Bagi mereka, pemilu tahun ini hanya akan menjadi apa yang mereka sebut sebagai demokrasi semu. "Demokrasi di Indonesia hanya milik kaum elite. Setelah pemilu usai, suara rakyat kembali tidak didengar," kata Ganjar, sambil mengembuskan asap rokoknya.

Bagi mereka, hanya pada menjelang pemilu saja suara rakyat begitu berharga. Para penggede itu sampai rela turun ke jalan dan pasar demi menebar janji, bagi kaos, dan juga uang. Setelah terpilih, semua janji itu terlupakan. Rakyat, lanjut Ganjar, hanya digunakan sebagai pijakan untuk meraih kekuasaan.

Maka, bagi mereka, menjadi "golput" dan mendirikan posko pun merupakan pilihan politis yang tidak terelakkan. Pendirian posko bukan lagi sekadar protes, melainkan diharapkan menjadi sebuah gerakan aktif untuk memulai sebuah perubahan dengan menggalang orang- orang lain yang sepikiran. (IRE)

Aliansi Buruh & Mahasiswa Jatim Tolak Pemilu 2009

2009-04-06T21:48:00.004+07:00

Aksi membakar kartu pemilih dilakukan saat unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Tolak Pemilu di Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang dianggap tidak memihak kepada rakyat dan hanya menguntungkan elit politik saja. Kompas/Raditya Helabumi (RAD) 05-04-2009

Warta Jatim, Surabaya - Massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Jawa Timur berunjuk rasa di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (5/4). Ratusan orang dari 11 elemen buruh dan mahasiswa ini menolak Pemilu 2009 karena hanya menjadi ajang pesta elite politik.

Koordinator Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Afik Irwanto mengatakan, pemilu tidak banyak mengubah kondisi bangsa. Pemilu 2009 tidak memberi solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Pemilu bukan pesta rakyat. Selama ini rakyat sudah memberikan suaranya, namun rakyat tidak mendapatkan hak untuk hidup lebih baik,” kata Afik.

Selain menggelar orasi dan membentangkan sejumlah poster, massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu membakar kartu pemilih sebagai simbol memilih golput dalam Pemilu 2009.

Komite Rakyat Bersatu (Jogjakarta) Tolak Pemilu

2009-04-06T21:26:00.003+07:00

Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) berunjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Minggu (5/4). Mereka menilai Pemilu 2009 tidak demokratis dan diracuni oleh politik uang yang merusak moral masyarakat. Kompas/Wawan H Prabowo

Partai Hanya Mengumbar Janji Palsu

Senin, 6 April 2009 | 18:23 WIB
Yogyakarta, Kompas - Sekitar 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, Minggu (5/4), berunjuk rasa di bunderan Universitas Gadjah Mada. Mereka menolak Pemilu 2009 dan menyerukan segera diwujudkannya pemerintahan anti-imperialisme.

Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang terdiri atas 10 elemen menilai, Pemilu 2009 bukan solusi tepat menangani permasalahan yang terjadi selama ini. Pemilu masih didominasi reformis-reformis gadungan, sisa- sisa Orde Baru yang bekerja bukan atas kepentingan rakyat kecil melainkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Para peserta pemilu adalah aktor-aktor pembuat masalah di negeri ini sehingga disangsikan keseriusannya dalam mengurus Indonesia. Bagi rakyat miskin, Pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elite yang bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar Andi Suli, salah seorang orator KRB.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan KRB adalah kesengsaraan rakyat kecil akibat kebijakan yang keliru dari penguasa yang cenderung tunduk pada permainan asing. Krisis ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran yang kian melonjak, hingga penjualan aset bangsa menjadi bukti ketidakmampuan penguasa.

"Belajar dari pengalaman, Pemilu 2009 (kembali) menghasilkan pemerintahan yang akan memperparah krisis dan kerugian rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar isu kemandirian ekonomi, tidak menutup kemungkinan bahwa alat politik (partai dan tokoh) justru akan mendukung politik utang dan obral kekayaan terhadap bangsa asing," tutur Andi Permana dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin.

Tidak demokratis

Koordinator umum aksi, Mutiara Eka Pratiwi, mengemukakan, pemilu tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat, melainkan justru memperkuat cengkeraman penjajah asing. Karena itulah, ada beberapa alasan, menurut KRB, yang menjadikan Pemilu 2009 harus ditolak.

Antara lain, pemilu dianggap tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat. Masalah ini tampak sejak dari undang- undang, proses persiapan, hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Partai yang didirikan oleh wong cilik gagal, sebaliknya partai milik orang berduit bisa melenggang maju.

Menurut KRB, partai-partai yang ada saat ini terus saja mengumbar janji palsu. Mereka tidak pernah bertanggung jawab bahkan terkesan cuci tangan terhadap dosa-dosa masa lalu. Sebaliknya, tidak ada satu partai baru yang benar-benar bersih dan berasal dari gerakan rakyat.

Fakta lainnya yang mendukung ketidakpercayaan rakyat adalah angka golput yang semakin tinggi sehingga menjadikan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. (WER)

Medan: TOLAK PEMILU

2009-04-06T20:16:00.003+07:00

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 di bundaran Majestik Medan, Sumut, Minggu (5/4) Pengunjuk rasa menilai pemilu legislatif hanya mensejahterakan Caleg terpilih namun tidak untuk rakyat. (FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi)

FPPRM Sumut Tolak Pemilu

2009-04-06T09:41:00.002+07:00

Monday, 06 April 2009 03:26 WIB
WASPADA ONLINE

MEDAN - Front Persatuan Politik Rakyat Miskin (FPPRM) Sumatera Utara menilai pemerintahan SBY saat ini gagal. Karenanya, mereka menolak diadakannya Pemilu 2009.

Selain itu, dilihat dari kesiapan KPU dan perangkatnya, FPPRM menilai pihak pemerintah belum menunjukan keseriusannya untuk melaksanakan pemilu 2009. Hal ini terbukti di beberapa daerah dengan adanya pemilih ganda, partai politik yang belum menyerahkan laporan dana kampanye ditambah dengan banyaknya pelanggaran pidana pemilu yang tidak tersentuh oleh Undang-undang.

"Saat ini tidak ada partai politik yang berasal dari gerakan rakyat. Pemilu 2009 bukan pendidikan politik bagi rakyat tetapi mempertontonkan tentang jual beli suara. Jika pemilu 2009 tetap dilaksanakan akan membuat rakyat semakin menderita dengan harga sembako yang mahal," ujar Muhammad Roslan, salah seorang perwakilan dari FPPRM.

Solusi yang ditawarkan FPPRM, rakyat harus membangun kekuasaan dengan persatuan rakyat sendiri seperti perjuangan rakyat pada tahun 1998 yang lalu.

"Rakyat bersatu tak akan terkalahkan," kata Roeslan.(amr/wol-mdn)

FPPRM-SU Tolak Pemilu 2009

2009-04-06T09:39:00.000+07:00

5/04/2009 16:18 WIB

Medan, 5/4 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa di bundaran Mejestik medan , Minggu, menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 mendatang.

Dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa, Djohan mengatakan, Pemilu legislatif 2009 adalah sebuah ajang untuk memperkaya calon anggota lagislatif (Caleg) itu sendiri.

“Nasib rakyat tidak dapat berubah, pemilu legislatif hanya memperkaya caleg itu sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu tergolong sangat besar, dan seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

“Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu tersebut, seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, seperti membuka lapangan pekerjaan” katanya lagi.

Dalam aksi tersebut,pengunjuk rasa juga memberikan selebaran yang berisikan Tolak pemilu 2009 kepada penggunan jalan di kawasana tersebut. (I01MOSR02MOS)

PPRM Sulteng: Pemilu 2009 Adalah Pesta Para Koruptor

2009-04-05T19:46:00.000+07:00

Minggu, 5 April 2009 | 16:08 WIB

PALU | SURYA Online - Puluhan aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PPRM Sulteng), menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu 2009 karena dinilai tidak demokratis dan hanya diikuti elite berduit saja.

“Pemilu 2009 adalah pesta para koruptor sehingga sangat rawan jika mereka duduk di pemerintahan atau di legislatif,” kata koordinator aksi Muhammad Aqsa di Palu, Minggu (5/4).
Aksi yang berlangsung di Taman GOR Palu itu, dilakukan dengan menggelar orasi secara bergantian.

Selain itu, beberapa peserta aksi juga membagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap untuk menolak Pemilu 2009.

Menurut Aqsa, masih banyak sisa-sisa rezim Orde Baru yang mengikuti pemilu dengan tujuan ingin mengulangi kekuasaanya.

“Dengan alasan membantu rakyat miskin, mereka justru memanfaatkan rakyat untuk mengeruk keuntungan pribadi,” katanya.

Selain itu, lanjut Aqsa, masih juga ada reformis gadungan yang sengaja memanfaatkan momen kampanye untuk cari muka di hadapan rakyat miskin.

“Mana janjimu selama ini. Rakyat sudah muak dibohongi,” katanya.

Aqsa juga mengatakan, untuk mengurangi jumlah rakyat miskin diperlukan pemimpin yang jujur dan mampu mengedepankan kepentingan rakyat.

Dengan nasionalisasi industri, katanya, rakyat akan lebih sejahtera karena banyak terciptanya lapangan kerja.

Usai melakukan aksinya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib tanpa mendapatkan kawalan petugas.

Aksi Tolak Pemilu Berlangsung di Palu

2009-04-05T19:42:00.001+07:00

Minggu, 05 April 2009 | 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Palu:Sedikitnya 30 orang mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di kota Palu, Sulawesi Tengah berunjukrasa menolak Pemilihan Umum. Alasannya, selain karena tidak demokratis, pemilu hanya menguntungkan elit berduit dan koruptor.

Aksi kelompok yang menamakan diri Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah dilakukan di areal taman gedung olah raga Palu. Berbeda dengan aksi biasanya,puluhan massa ini beraksi dengan cara duduk melingkar di bawah pepohonan.
Koordinator aksi M Aqsa dalam orasinya menyebutkan, pemilihan umum yang akan digelar 9 April 2009 mendatang tak lain sebagai upaya pembodohan rakyat dan hanya menghambur-hamburkan uang yang bersumber dari APBN. "Pemilu hanyalah menguntungkan para koruptor, elit berduit serta jenderal-jenderal pelanggar HAM yang tiba-tiba cerdas bicara soal rakyat," katanya.

Untuk itu dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak pelaksanaan Pemilu 2009 serta mengajak persatuan gerakan rakyat miskin dan kaum demokratik untuk membangun pemerintahan alternatif.

TOLAK PEMILU ELIT

2009-04-03T09:54:00.002+07:00

Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Sulsel menyerukan penolakan Pemilu elit 2009 jika hanya menjadikan isu kesejahteraan rakyat sebagai janji-janji politik .

MAKASSAR, Upeks--Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) turun ke jalan dan menyuarakan, tolak Pemilu jika kesejahteraan rakyat tidak pernah diperjuangkan, dan hanya menjadi janji-janji para caleg pada saat bertarung untuk memperebutkan kursi legislatif pada setiap Pemilu.
Sekretaris Wilayah Dewan Harian PPRM Sulsel, Sutrisno Bandu, mengatakan alasan penolakan Pemilu elit 2009 karena seluruh partai politik dan elite politik adalah boneka para pemilik modal raksasa internasional yang menjajah ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian Sistem Pemilu yang mahal dan tidak demokratis hanya memberikan kesepatan kepada elite yang berduit untuk maju sebagai peserta Pemilu, kemudian menghambat kekuatan alternatif.

Fenomena golput juga menujukkan kesadaran masyarakat yang anti elite, sayangnya hanya dalam bentuk pasif. Menurutnya lagi, parpol peserta Pemilu juga adalah orang-orang lama yang menggunakan jubah baru, seperti sisa-sisa orde baru.

Dalam orasinya di depan Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kamis (2/4), Sutrisno mengatakan Pemilu elit 2009 hanyah alat legitimasi kekuasaan agen-agen imperialisme yang di kontrol oleh kebijakan noeliberalisme. Dampaknya hampir dipastikan tidak akan memberikan solusi terhadap rakyat miskin di Indonesia. (Myslaupa)

Aktivis PPRM di Palu Menolak Pemilihan Umum

2009-04-03T09:51:00.002+07:00

Senin, 30 Maret 2009 | 18:13 WIB

TEMPO Interaktif, Palu: Aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (30/3), menggalang warga agar menolak pemilihan umum 2009, bulan depan.

Aksi ini dilakukan di Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda, Birobuli, Pasar Tua, STAIN, Unismuh, dan di Untad. PPRM mengimbau pada masyarakat untuk tidak percaya elit-elit politik peserta pemilu
"Agenda kami memang menolak Pemilu 2009. Makanya kami membagi-bagikan 10 ribu lembar selebaran, berisi aib politisi-politisi busuk yang ikut pemilu," kata Jamaluddin, Juru Bicara PPRM Kota Palu, Senin (30/3).

Aksi ini, kata dia, akan terus dilakukan hingga menjelang pemilu 9 April. Elit-elit politik sekarang yang berkampanye tentang kesejahteraan ibarat mimpi di siang bolong.

PPRM akan menggelar aksi besar-besaran penolakan pemilu pada tanggal 5 April serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

DHW-PPRM Minta Poldasu Copot Kapoltabes Medan

2009-04-03T09:48:00.000+07:00

Rabu 25 Maret 2009 0:19WIB
Dewan harian wilayah persatuan politik Rakyat Miskin DHW-PPRM meminta Poldasu mengusut tuntas sikap arogansi serta penangkapan 2 aktivis yang dilakukan oleh pihak Poltabes Medan. “kasat intel harus bertanggung jawab atas penangkapan 2 aktivis yang terjadi didepan kampus universitas Panca Budi pada tangal 23 Maret 2009.

Hal ini dikatakan Jumeida Hutauruk salah satu pengurus DHW-PPRM kepada wartawan dalam keterangan pers nya di Medan selasa (24/03) siang. Lebih lanjut Jumeida Hutauruk bahwa penangkapan 2 aktivis DHW-PPRM didepan kampus Universiatas Panca Budi Medan, oleh Poltabes Medan dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (PPRM-SU) meminta Poldasu mengusut tuntas penagkapan dan arogansi yang dilakukan wakapolsek Medan Sunggal. PPRM-SU juga minta agar Poldasu mencopot Kapoltabes Medan, kasat intel, Kapolsek dan Wakapolsek Medan Sunggal.

Buruh Serukan Tolak Pemilu

2009-03-29T22:48:00.000+07:00

Jum`at, 20 Maret 2009

RADAR MOJOKERTO - Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 yang tinggal 20 hari lagi mendapat penolakan dari kalangan buruh. Mereka yang tergabung dari berbagai organisasi pergerakan justru menolak pelaksanaan pemilu. Sebab, hal itu dinilai bagian dari pembodohan terhadap masyarakat selaku pemilih.

''Pemilu 2009 ini bukan pemilu rakyat melainkan pemilu para elite politik. Karena itu harus ditolak jika tidak ingin dibodohi," kata Slamet Khusairi saat menggelar orasi di Sekretariat FNPBI di Lingkungan Suratan VI Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto kemarin.

Selain FNPBI tergabung dalam aksi 40 aktivis tersebut juga diikuti beberapa organisasi perburuhan lainnya. Seperti SPI, PPRM, PRM, Aspam dan mahasiswa. Dalam kesempatan yang sama para buruh juga meresmikan posko pengaduan bagi masyarakat yang ada di Sekretariat FNPBI. Baik terkait pemilu, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tindakan represif terhadap pengamen dan anjal. Serta kebijakan perusahaan yang tidak memihak kaum buruh.
''Pengaduan apa pun kami siap melakukan pendampingan,'' kata Slamet. Aksi yang berlansung sejak pukul 11.00 kemarin tidak hanya berbentuk ajakan penolakan pemilu dan orasi. Dengan memainkan alat musik ala pengamen mereka juga menyerukan masyarakat sekitarnya agar memilih menjadi golongan putih (golput).

''Selama ini dengan memilih elite politik mereka seakan-akan bisa masyarakat bisa sejahtera. Padahal itu bohong besar," teriak salah satu peserta aksi.

Tidak puas menggelar aski di depan Sekretariat FNPBI, mereka lantas mengalihkan perhatian dengan cara melakukan long march dari secretariat mengitari perumahan warga. Di sepanjang jalan mereka lantas membagikan selebaran pada masyarakat langsung.

Bahkan, meski tanpa dilengkapi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari polisi mereka nekat melanjutkan aksinya di simpang lima depan Monumen Pahlawan Kranggan, Mojokerto.

Tidak berbeda dengan aksi sebelumnya, dilengkapi atribut organisasi mereka kembali melakukan orasi secara bergantian dan membagi-bagikan selebaran pada pengendara. Meski mendapat pengawasan dari puluhan petugas Polresta, namun ajakan menolak pemilu tetap berlangsung.

Kordinator Aksi Afik Irwanto mengungkapkan, aksi tolak pemilu tersebut bukan hanya bagian kekecewaan masyarakat atas kebohongan elite politik selama ini, melainkan adanya pengaruh pemilik modal seperti tak bisa dipisahkan. ''Dari pada hanya menghasilkan pemimpin yang memihak rakyat lebih baik kita tolak Pemilu 2009 yang tidak demokratis ini," terangnya.

Disamping itu, melalui selebaran mereka meminta masyarakat yang resah karena janji-janji politik. Sebaliknya pemilu tidak lebih dari sandiwara kaum elite politik. ''Kami juga menyerukan pada masyarakat agar tidak mudah terbeli rayuan palsu. Berupa iming-iming uang dan barang," paparnya.

Selain dalam bentuk aksi, penolakan pemilu itu juga dibuktikan oleh 3 aktivis buruh yang tercacat sebagai petugas PPK dan KPPS. Dengan menyatakan sikap pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Diantaranya Hari Cahyono salah satu ketua TPS di Kelurahan Wates Magersari, Lestari anggota PPS di Desa Kenanten, Puri, Kabupaten Mojokerto dan Slamet Khusairin sebagai salah satu anggota TPS di Desa/Kecamatan Sooko. ''Karena kami berbeda prinsip lebih baik mengundurkan diri," tegas Hari. (ris/yr)

Lawan Pemilu Elit 2009 dengan Pilihan, Metode & Jalan Keluar Kita Sendiri

2009-03-21T23:07:00.002+07:00

Selebaran Posko DIY ke-2

MAHASISWA & RAKYAT BERSATU!

Dengan persatuan mobilisasi rakyat dan mahasiswa, pemilu tahun 1999 terpaksa diselenggarakan (lebih cepat 3 tahun dari jadwal seharusnya), dengan komposisi dan syarat-syarat kepesertaan pemilu yang lebih demokratis dibandingkan pemilu 2004 dan 2009. Tanpa fatwa haram, TPS-TPS pada pemilu 1955 dipenuhi kegembiraan rakyat.

Mengapa Pemilu 2009 Harus Dilawan?

· Seluruh partai dan elit peserta pemilu 2009 adalah boneka para pemilik modal raksasa internasional yang menjajah ekonomi Indonesia (Imperialis); penjahat pelanggar HAM; para koruptor; Reformis Gadungan yang pengecut dan pembohong; serta para aktivis yang pragmatis dan oportunis.

· Sistem pemilu yang mahal dan tidak demokratis hanya memberikan kesempatan pada elit yang berduit untuk maju sebagai peserta pemilu; menghambat kekuatan alternatif yang anti pemilik modal. Segelintir calon-calon legislatif yang miskin terpaksa menjual seluruh sumber hidupnya; atau menjilat elit politik lain yang bisa memberinya modal. Hasilnya: pemilu elit 2009 adalah pemilu paling boros di tengah kemiskinan rakyat: Gerindra bagi-bagi laptop; Golkar bagi-bagi HP; PDIP bagi-bagi motor; partai-partai lain bagi-bagi janji lewat triliunan rupiah yang habis dalam bentuk poster, bendera, stiker, bahkan konser-konser musik.

· Pemilu elit 2009 daur ulang kekuatan politik busuk untuk legitimasi kekuasaan di 2009. Semua peserta pemilu cuci tangan dari dosanya mengeluarkan berbagai produk UU yang membuat rakyat tambah miskin. Semua peserta pemilu pernah terlibat dalam kekuasaan masa lalu yang semakin membuat rakyat sengsara. Tidak ada partai yang “benar-benar baru” dan “bersih”; tidak ada calon legislatif yang sanggup melawan arus politik kotor pemilu elit 2009 hari ini.

· Pemilu elit 2009 hanya mendagangkan nasib rakyat; tidak satupun partai politik elit peserta pemilu bisa dan mau mengatasi krisis. Seluruh peserta pemilu elit 2009 hanya bicara bagi-bagi kekuasaan; jilat menjilat tokoh dan ulama; kritik-mengkritik untuk menaikkan nilai jual politik, serang-menyerang untuk berebut kepercayaan rakyat.

· Rakyat & mahasiswa sudah semakin banyak yang sadar dan tidak mau ditipu lagi oleh elit politik; rakyat pun sudah banyak yang melawan—protes-protes rakyat tidak berjeda; rakyat mulai membangun organisasinya sendiri. Walaupun bentuk ketidakpercayaan tersebut masih pasif dalam wujud golput (kecenderungan golput terus meningkat), tapi sudah mampu membuat pemerintah dan seluruh aparat negara, universitas, termasuk lembaga keagamaan, KELABAKAN. Oleh karena itu mereka mengeluarkan fatwa haram bagi golput; mutasi pemilih bagi mahasiswa pendatang; kampanye pemilu damai, dst.

· Dengan demikian, sudah pasti: PEMILU ELIT 2009 HANYA AKAN MENGGANTI IKAN-IKAN DI DALAM AKUARIUM, YANG AIRNYA SUDAH KERUH SEPERTI AIR COMBERAN. IKAN-IKAN YANG BARU TIDAK AKAN MEMBUAT AIRNYA MENJADI JERNIH.

Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan terhadap pemilu elit 2009?

· Beberapa wujud tindakan politik yang dapat dilakukan adalah:

(1) Membuat pernyataan sikap politik terhadap ketidaksetujuan maupun keresahan terhadap pemilu elit 2009, dan disebarkan/ditempel di kampung, kampus, kantin, tempat kerja, tempat nongkrong, tempat ronda, dst;
(2) Memakai pita, kaos, coret-coretan dinding/gravity action dan simbol-simbol perlawanan lainnya terhadap pemilu elit 2009;
(3) Berkumpul, berdiskusi, dan membangun pusat-pusat komunikasi (POSKO) persoalan-persoalan rakyat, termasuk melakukan advokasi-advokasi terhadap berbagai persoalan rakyat dan mahasiswa sehari-hari;
(4) Membentuk berbagai wadah politik yang mandiri oleh, dari, dan untuk rakyat serta mahasiswa;
(5) Melakukan berbagai ekspresi politik perlawanan dengan demonstrasi, pertunjukan musik, teater, karya seni, konferensi-konferensi rakyat, simulasi pemilu rakyat, menolak ikut berkampanye, menolak politik uang, dll.
(6) MENYATUKAN SELURUH EKSPRESI PERLAWANAN TERSEBUT dengan membentuk suatu wadah persatuan nasional yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuatan politik bandit sisa lama, tentara dan reformis gadungan.
(7) dan masih banyak lagi—temukan berbagai metode kreatif lainnya untuk menunjukkan KEKUATAN POLITIK RAKYAT, yang harus terus DISATU-SATUKAN agar memiliki dampak politik yang menasional.

Jangan berhenti pada ketidakperdulian; jangan berhenti pada golput semata; karena ketidaperdulian akan menjerumuskan kita semua pada jurang kesengsaraan yang tak berkesudahan. ORGANISASIKAN dan PERSATUKAN semua kekecewaan, kebencian, dan ketidakpuasan—yang membuat rakyat dan mahasiswa memilih golput—AGAR MENJADI SEBUAH KEKUATAN DAN TINDAKAN POLITIK yang NYATA.

Hubungan Perlawanan terhadap Pemilu Elit 2009 dengan persoalan Mahasiswa & Rakyat Sehari-hari

Karena pemilu elit 2009 hanyalah ALAT LEGITIMASI KEKUASAAN yang pro penjajahan modal asing (imperialisme); pelanggar HAM, para koruptor, reformis gadungan dan para aktivis pragmatis dan oportunis, maka, sudah dapat dipastikan hasilnya tidak akan memberikan solusi bagi 100 juta rakyat miskin Indonesia (yang berpendapatan $2 atau Rp.22.000,- per hari); yang sudah semakin susah cari uang; menjadi korban PHK; dan tak punya pekerjaan.

Karena SELURUH PARTAI POLITIK ELIT PESERTA PEMILU 2009 akan TUNDUK PADA KEPENTINGAN PARA PEMILIK MODAL RAKSASA (KAPITALIS) internasional dan nasional, sehingga mereka:

(1) TIDAK AKAN BISA menaikkan daya beli (pendapatan) rakyat. Karena mereka TIDAK AKAN BISA membuka lapangan kerja produktif dan berkelanjutan tanpa membangun industri nasional di bawah kontrol rakyat dan manajemen kaum buruh. Kapitalis internasional tidak berkepentingan untuk membangun industri nasional—apalagi di tengah krisis; mereka hanya hendak mengeruk bahan mentah dan menjadikan Indonesia pasar bagi produk mereka.

(2) TIDAK AKAN BISA meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kapitalis internasional yang sedang krisis tidak berkepentingan memberikan tanah, modal, dan teknologi pada petani, sementara kapitalis dalam negeri adalah agen kapitalis internasional yang tak punya kepentingan memajukan pertanian. Partai elit seperti Gerindra yang pura-pura perduli pada petani, hanya menyogok segelintir petani dengan traktor yang jumlahnya tak setimpal dengan puluhan juta kaum tani Indonesia. Persoalan pertanian di Indonesia tak cukup diatasi dengan 1000 traktor, tapi perubahan radikal terhadap kepemilikan tanah, sistem pertanian, industri pupuk, modernisasi desa termasuk cara berfikir petani.

(3) TIDAK AKAN BISA menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Jamkesmas/Askeskin/Gakin serta BEASISWA/BOS TIDAK CUKUP untuk membuat rakyat sehat dan orang muda menjadi pandai. Anggaran 20%, pun TIDAK CUKUP menggratiskan pendidikan. Agar bertambah pandai orang muda harus belajar dari kurikulum baru khususnya menyangkut penulisan ulang sejarah yang jujur, pelajaran sastra Indonesia yang demokratis sejak sekolah dasar dan menengah, demi mengembalikan ingatan sejarah rakyat Indonesia.

Dengan Persatuan Mobilisasi Mahasiswa & Rakyat, JALAN KELUAR EKONOMI MENDESAK yang Akan Kita Perjuangkan adalah:

(1) Pemusatan seluruh sumber-sumber pendapatan dalam negeri ke tangan (kekuasaan) rakyat, yakni: nasionalisasi industri tambang (industri vital lainnya) serta perbankan, pajak bagi setiap transaksi perdagangan saham, penyitaan harta koruptor (semenjak Orde Baru sampai sekarang); pajak progresif; penolakan membayar utang luar negeri—atau penundaan pembayaran hingga rakyat sejahtera, dll.

(2) Sumber-sumber pendapatan tersebut sebesar-besarnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat/mendesak rakyat, antara lain: pendidikan (hingga Universitas) & kesehatan gratis yang berkualitas; perumahan-air bersih-energi-serta transportasi murah, layak dan massal; perbaikan kerusakan lingkungan; menurunkan harga sembako (dengan subsidi harga), dll.

(3) Sumber-sumber pendapatan tersebut juga akan digunakan untuk membiayai pembangunan industri nasional oleh, dari dan untuk rakyat, seperti: industri pupuk, makanan pokok, mesin, baja, kertas, semen, listrik, optik, refinery minyak, dll, sekaligus membuka lapangan kerja produktif bagi rakyat.

Dengan Persatuan Mobilisasi Mahasiswa & Rakyat, JALAN KELUAR POLITIK & KEBUDAYAAN yang akan Kita Perjuangkan adalah:

(1) Demokrasi seluas-luasnya bagi partisipasi/keterlibatan langsung rakyat (agar seluruh rakyat dapat berfikir dan menyumbang gagasan bagi kemajuan Indonesia);
(2) Kekuasaan Rakyat (organisasi-organisasi rakyat mandiri yang semakin bersatu adalah embrio bagi kekuasaan rakyat) dalam wujud Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin;
(3) Kebudayaan baru yang lebih maju [budaya kemandirian (anti penjajahan), budaya non kooperasi, budaya alternatif, budaya berlawan (radikal, militan, dan cerdik), budaya berorganisasi, budaya bersatu/kolektif, budaya membaca/belajar, budaya bekerja, budaya cinta ke-ilmiah-an, budaya sayang rakyat dan sesama, budaya cinta lingkungan, budaya demokratik, budaya anti rasialisme, budaya kesetaraan gender, budaya toleran terhadap orientasi seksual, budaya merdeka dan bersolidaritas, dsb];
(4) Akses yang merata dan setara terhadap Ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Perjuangan ekonomi dan politik-kebudayaan harus dilakukan dengan simultan, karena: perubahan ekonomi akan mempercepat perubahan kebudayaan, demikian sebaliknya, perubahan kebudayaan akan memudahkan perubahan ekonomi.

Cukup sudah dibohongi; Jangan percaya pada sisa-sisa lama (Sisa Orde Baru dan GOLKAR); Jangan percaya pada tentara (penindas rakyat); Jangan percaya kaum Reformis Gadungan. Satukan kekuatan pada tanggal 5 April dan 1 Mei, 2009, agar rakyat dapat membuat pilihan sendiri diluar Pemilu 2009.

Ayo terlibat dan ikuti berbagai kegiatan Posko Persatuan Mahasiswa & Rakyat
Setiap hari, pukul 09:00 s/d 18:00 di Gerbang Filsafat UGM, Sosio Humaniora No. 1.

POSKO PERSATUAN MAHASISWA DAN RAKYAT UNTUK PENOLAKAN PEMILU ELIT 2009
(JNPM, LMND PRM, KPRM-PRD, PPRM)
CP: 0852-251077952 (Mutiara) & 085647991755 (Aslihul F)

Lawan Solusi Krisis ala SBY-JK & Parpol Penipu; Lawan Pemilu 2009

2009-03-21T23:05:00.002+07:00

Selebaran Posko DIY ke-1

MAHASISWA & RAKYAT BERSATU!

“Inilah resesi terbesar dalam sejarah, yang tidak akan pulih hingga 2010…
inilah persoalan manusia dengan masa depannya.”
[Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn]

Inilah krisis kapitalisme: krisisnya ekonomi para pemilik modal raksasa yang rakus. Krisis oleh karena kejahatan mereka merampas hasil keringat rakyat; tak memberi pendapatan sesuai yang dikerjakan rakyat. Sehingga pendapatan rakyat tak sesuai dengan nilai barang di pasar: barang berlimpah, tapi rakyat tak sanggup beli. Krisis yang juga diperparah oleh perjudian valuta, porto folio, saham, dan komoditas demi mengeruk keuntungan tanpa keluar keringat, sehingga tak memberikan sumbangan pada penambahan modal dan produktivitas manusia.

Jalan keluar pemerintah SBY-JK dan seluruh elit politik serta partai-partainya: rakyat harus jadi tumbalnya. Perusahaan besar yang bangkrut ditalangi uang negara (baca: uang rakyat); yang tak bangkrut diberikan stimulus fiskal (keringanan hingga penundaan pajak). Semua uang itu hasil keringat rakyat dan/atau dari utang luar negeri. Utang luar negeri akhirnya meningkat ($AS 65,447 miliar), dan rakyat lagi yang harus membayar dengan keringatnya (setiap kepala rakyat, termasuk bayi, harus menanggung 11,8 Juta utang luar negeri—data Desember, 2008).

Rakyat cukup sekadar diberikan ceceran kecil BLT, Askeskin/Jamkesmas, Beasiswa, BOS, Raskin, PNPM Mandiri, KUR, yang kesemuanya sarat korupsi birokrasi busuk, dan tak bisa menanggung lebih dari 100 juta rakyat miskin Indonesia (yang berpendapatan $2 atau Rp.22.000,- per hari). Ceceran dana yang harus diperebutkan antar sesama rakyat miskin, ceceran dana yang tak produktif! Padahal, sebenarnya rakyat butuh lapangan pekerjaan, agar hidupnya bermartabat.

Krisis membuat rakyat makin susah cari uang; PHK makin luas; pengangguran makin banyak; petani makin merugi; penggusuran makin sering; keluarga miskin makin banyak yang bunuh diri; kaum perempuan dipaksa kembali ke rumah atau berkubang dalam pekerjaan tak bermartabat (menjadi pelacur dan TKI); orang muda makin tak punya masa depan—susah sekolah (apalagi masuk Universitas). Jumlah mahasiswa menurun; fasilitas kampus dikurangi; kampus-kampus modal kecil tutup; kampus-kampus modal besar jadi makin sombong dan konservatif.

Dan mahasiswa disita waktu dan kesadarannya hingga menjadi robot-robot perusahaan yang bermimpi kesuksesan & karir; tak ada kepedulian terhadap rakyat miskin dan politik; belajar dari kurikulum yang tidak demokratis; iklim dan bacaan akademik yang konservatif; gaya hidup hedonis tanpa arah dan manfaat; tak ada lagi debat dan pemberontakan akademik: tak ada kepedulian: SEPI, HENING dan MEMBOSANKAN.

Jangan biarkan lebih lama lagi. Perubahan selalu disebabkan oleh radikalisasi mahasiswa bersama rakyat untuk kehidupan semuanya yang lebih baik. SAATNYA Rakyat dan Mahasiswa bersatu menolak jadi tumbal krisis!

Rakyat Sudah Tak Percaya & dan Harus Punya Jalannya Sendiri!

Di hadapan kita, para elit politik dan parpol busuk peserta Pemilu 2009—pemilunya para elit bandit politik—sedang mendagangkan diri menggunakan media cetak dan elektronik, bahkan melalui universitas-universitas, birokrasi pemerintah dan tentaranya, hingga lembaga-lembaga keagamaan. Mereka mengharuskan rakyat mencoblos. Seakan-akan, dengan memilih, maka rakyat bisa sejahtera; BOHONG! Yang lebih gila lagi, karena sadar mereka semakin tak dipercaya rakyat, maka rakyat difatwakan harus memilih. Apa bedanya dengan 32 tahun di bawah Orde Baru, ketika rakyat diharuskan mencoblos, karena pemilu adalah alat untuk mensahkan kekuasaan penindas.

Rakyat dan mahasiswa sudah berhasil menggulingkan Soeharto. Hasilnya: kebebasan berpendapat dan berorganisasi, termasuk penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis tahun 1999—Pemilu yang dipercepat karena desakan mobilisasi rakyat dan mahasiswa. Dalam pemilu 1999 tersebut, tidak usah dibayar pun rakyat ramai-ramai membuat posko, memasang bendera, hingga memenuhi TPS-TPS, karena rakyat masih percaya dan menaruh harapan perubahan pada pemilu tersebut. Sayangnya, kenyataan bicara lain, segera setelah duduk di pemerintahan dan DPR/MPR, elit politik yang pada waktu itu mengaku reformis, kemudian terbukti gadungan. Mereka tak berkutik, bahkan merangkul, kekuatan penjahat Orde Baru (Golkar dan Tentara) untuk sama-sama berkuasa kembali sekaligus menyelamatkan Soeharto dan kroninya. Itulah sebabnya, hingga sekarang, rakyat masih saja menderita; karena kekuasaan masih ditangan elit pemilik modal, yang memilih tunduk pada kepentingan pemilik modal asing yang menjajah ekonomi Indonesia.

Karena itu, mahasiswa dan rakyat harus melanjutkan perjuangannya, perjuangan belum rampung, belum berhasil menyejahterakan rakyat. Dan kita tidak memulainya dari nol—rakyat sudah semakin maju kesadaran dan cara perlawanannya. Sekarang rakyat sudah banyak melawan kebusukan penguasa dan partai-partai elit di banyak tempat dengan demonstrasi (yang terus meluas), termasuk dalam bentuk golput (golput dalam pemilu 2004 dan pilkada). Tugas kita adalah: menyatukan perlawanan-perlawanan rakyat tersebut menjadi kekuatan raksasa yang sanggup melawan musuh-musuh rakyat sekarang ini: penjajahan modal asing (imperialis); pemodal besar dalam negeri; pemerintahan boneka imperialis; sisa-sisa Orde Baru; tentara; reformis gadungan; milisia reaksioner.

Oleh karena itu, Rakyat dan Mahasiswa harus melawan Pemilu 2009! Karena Pemilu 2009 adalah: Pemilu Tidak demokratik; Pemilu Elit (Berduit); Pemilu Boneka Imperialis; Pemilu Penjahat Hak Azasi Manusia; Pemilu Koruptor; Pemilu Reformis Gadungan; dan Pemilu Aktivis Pragmatis/Oportunis.

Satukan kekuatan pada tanggal 5 April dan 1 Mei, 2009, agar rakyat dapat membuat pilihan sendiri diluar pemilu 2009.

Ayo terlibat dan ikuti berbagai kegiatan Posko Persatuan Mahasiswa & Rakyat
Setiap hari, pukul 09:00 s/d 18:00 di Gerbang Filsafat UGM, Sosio Humaniora No. 1.

POSKO PERSATUAN MAHASISWA DAN RAKYAT UNTUK PENOLAKAN PEMILU ELIT 2009
(JNPM, LMND PRM, KPRM-PRD, PPRM)
CP: 0852-251077952 (Mutiara) & 085647991755 (Aslihul F)

Mahasiswa Tolak Pemilu 2009

2009-03-15T11:18:00.001+07:00

Minggu, 15 Maret 2009 00:00
[PILIH GOLPUT—Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menolak Pemilu 2009 karena dinilai tidak prorakyat. (sumali/RASE)]

SEMARANG—Sebanyak 13 mahasiswa yang menamakan kelompoknya Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Kota Semarang kemarin menggelar unjuk rasa di Bundaran Videotron Jalan Pahlawan. Mereka menyerukan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.

''Pemilu 2009 hanya untuk elite dan kaum pemilik modal, tidak berpihak pada rakyat. Oleh sebab itu, kita tolak Pemilu 2009,'' tutur koordinator lapangan Dicky Ari Nugroho saat berorasi.

Selain berorasi dan menggelar berbagai poster, peserta aksi juga membagi-bagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada masyarakat yang lewat Jalan Pahlawan.

Dicky menjelaskan, berdasarkan pengalaman Pemilu 1999 dan 2004, tidak ada satupun perubahan yang berarti bagi rakyat. Apalagi tahun ini hak-hak politik rakyat juga telah dipersempit ruangnya oleh penguasa.
Melalui 4 paket undang-undang politik yang dikeluarkan oleh legislatif telah memaksa rakyat hanya berperan sebagai massa pendukung belaka. ''Hanya para pemilik modal yang mampu ikut serta dalam Pemilu,'' jelasnya.

Hingar bingar Pemilu 2009 yang sudah terasa saat ini, sejenak telah membawa rakyat Indonesia untuk melupakan sejumlah persoalan yang benar-benar dirasakan akibat krisis. Rakyat dibawa untuk tidak lagi membicarakan krisis ekonomi dan lebih banyak bicara soal pemilu 2009. ''Lagi-lagi pemilu hendak mengilusi rakyat dengan harapan-harapan baru yang menyesatkan,'' tambah Dicky. Setelah puas berorasi dan membacakan pernyataan sikapnya, mereka membubarkan diri. (ton/mg2/isk)

Ratusan Kaum Buruh dan Rakyat Miskin Menolak Pemilu 2009

2009-03-15T00:05:00.007+07:00

Ata bin Udi (Sekretaris Umum PP GSPB), berorasi pada aksi bersama Tolak Pemilu 2009

Front Perjuangan Buruh Jabotabek--motor utama aksi 14/3

Tuntuntan bersama

Jakarta-14 maret 2009 Lebih dari 300 orang-yang didominasi oleh kaum buruh-siang tadi melakukan unjuk rasa dari bunderan HI menuju Istana Negara. Aksi massa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Kaum buruh berasal dari berbagai pabrik di Jabotabek, yang sebagian besar diorganisir oleh Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Terdapat pula Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) dan Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB).

Di tengah terik matahari, ratusan massa ini dengan penuh semangat menerikan yel-yel “Pemilu 2009, Bukan Pemilu Rakyat” juga yel-yel “Elit Politik, Gulingkan! Rakyat Berkuasa!" Sekalipun sempat dihadang oleh aparat kepolisian di patung kuda, namun massa akhirnya berhasil melanjutkan aksinya ke depan Istana Negara. Para orator yang merupakan pimpinan-pimpinan berbagai organisasi yang tergabung dalam aksi ini, juga tak henti-hentinya mengecam seluruh kekuatan politik elit/borjuis, yang hanya menjadi boneka dari kaum pemodal dan system kapitalis, bahkan sekalipun system kapitalis telah terbukti gagal, namun tidak ada satupun kekuatan politik elit, yang menawarkan dan memperjuangkan system ekonomi-politik lain, yang menghilangkan pengisapan manusia terhadap manusia lainnya.

Seruan untuk membangun alat persatuan politik rakyat-dengan bersandarkan pada kekuatan klas pekerja- juga menjadi seruan dari hampir semua orator, agar rakyat yang saat ini sudah tidak lagi percaya pada kaum elit, segera mendapatkan muara keresahannya, dan dengan alat persatuan politik ini, rakyat dapat menghimpun kekuatannya untuk mengulingkan pemerintahan kaum modal, dan mengantikannya dengan pemerintahan kerakyatan untuk mewujudkan system yang lebih adil dan manusiawi, yakni sosialisme.

Tidak ketinggalan, seruan untuk membangun posko-posko perlawanan di semua titik-titik keresahan massa rakyat, sebagai alat untuk mewadahi dan menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia. Dalam aksi ini, massa juga membawa baliho yang bertuliskan beberapa alasan kenapa harus menolak pemilu 2009, antara lain : 1.Peserta pemilu 2009 adalah elit politik dan partai politik penipu rakyat, 2. Pemilu 2009 tidak memberikan ruang politik bagi kekuatan gerakan rakyat, 3. Pemilu 2009 diikuti oleh para koruptor dan pelanggar HAM.

Di baliho yang sama, juga disampaikan apa yang menjadi tawaran jalan keluarnya, yakni : 1. Bangun organisasi politik yang melibatkan kaum buruh, tani, mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya. 2. Nasionalisasi asset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kontrol rakyat. 3. Industrialisasi yang kuat dan mandiri. 4. Hapus dan tolak hutang luar negeri. 5. Sita harta koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.

Untuk melanjutkan perjuangan menolak pemilu 2009 dan membangun kekuatan persatuan gerakan, Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) yang merupakan salah satu organisasi pendukung aksi ini menyerukan agar pada tanggal 5 april 2009, serentak di seluruh wilayah Indonesia, kaum gerakan dan rakyat bersama-sama melakukan aksi, dengan tuntutan yang sama dengan tuntutan hari ini.

Selain PPRM, aksi ini juga mendapat dukungan dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Komite Persiapan Organisasi Pemuda (KPOP), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Serikat Petani Karawang (SEPETAK) , PAWANG dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM)

_____

Unjuk Rasa Buruh Jabodetabek Tolak Pemilu

GATRA. Jakarta, 14 Maret 2009 15:28 Ratusan buruh dari sejumlah organisasi di Jabodetabek, Sabtu siang (14/3), melakukan unjuk rasa menolak Pemilu 2009 yang dianggap tak menguntungkan rakyat. Massa yang kebanyakan memakai kaos merah dan membawa bendera Merah Putih itu berkumpul dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta kemudian berjalan melintasi jalan Thamrin menuju depan Istana Merdeka sambil meneriakkan slogan-slogan menolak Pemilu.

Juru bicara aksi itu, Toni mengatakan unjuk rasa ini merupakan ungkapan nyata kalangan buruh yang melihat bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya menguntungkan para penguasa dan pemilik modal. "Pengalaman Pemilu 1999 dan 2004 jelas sudah dapat kita rasakan, bahwa tidak ada satu pun perubahan yang berarti bagi rakyat dari hasil pemilu tersebut. Hanya para pemilik modal sajalah dengan bangunan partai politiknya yang mampu ikut serta dalam Pemilu, sehingga seperti pemilu sebelumnya, Pemilu 2009 tidak akan membawa rakyat pada sebuah perubahan yang sejati," kata Toni.

Melihat realita dan pengalaman sejarah masa lalu itu, kaum buruh menyatakan dan mengajak masyarakat untuk menolak Pemilu 2009 dan menyerukan untuk membangun kekuatan penolakan pemilu itu ke dalam sebuah wadah politik yang dibangun secara mandiri oleh rakyat dengan tujuan mendelegitimasi kekuasaan yang lahir dari pemilu yang tidak demokratis dan merintis jalan menuju panggung perebutan kekuasaan. Toni juga menyebutkan lima alasan menolak Pemilu 2009, yaitu karena Pemilu 2009 hanya dikuasai masyarakat kelas borjuis atau pemilik modal, Pemilu 2009 hanya diikuti oleh elite politik dan partai penipu rakyat.

Kemudian, Pemilu 2009 diikuti oleh para koruptor dan pelanggar HAM, Pemilu 2009 tidak memberikan peluang bagi kekuatan politik gerakan rakyat dan Pemilu 2009 bukanlah jalan menuju kesejahteraan rakyat. Toni juga beranggapan Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2009 ini tidak mewakili kepentingan buruh dan masyarakat kecil lainnya, karena kedua partai itu lebih membela kepentingan penguasa dan pemilik modal. Saat hendak menuju Istana Merdeka, rombongan tersebut dihadang aparat kepolisian yang meminta mereka tidak menggunakan pengeras suara saat melanjutkan unjuk rasanya di depan Istana Merdeka. [TMA, Ant]

Selebaran DKI: Rakyat Miskin Vs Pemilu 2009

2009-03-14T12:50:00.001+07:00

Ayo Sukseskan Penyatuan Perlawanan di 5 April dan 1 Mei 2009

Memang pertarungan, antara rakyat miskin dan Pemilu 2009; sehingga judul selebaran ini Rakyat Miskin vs Pemilu 2009 (vs atau versus, artinya adalah melawan atau tanding).

Sudah Tidak Percaya!

Coba aja, apakah Pemilu 2009 adalah pemilu rakyat, karena melibatkan rakyat miskin? Bukan, Pemilu 2009 adalah pemilu-nya elit, dan BUKAN sama sekali pemilu-nya rakyat miskin. Di bawah Orde Baru selama 32 tahun, jelas terbukti pemilu hanya dijadikan Soeharto dan kroni untuk mensahkan kekuasaan yang menindas, sehingga bukan rakyat yang ingin mencoblos tapi rakyat yang diharuskan mencoblos di pemilu. Sampai memuncak kemarahan rakyat, Soeharto digulingkan, dan pemilu dipercepat karena kehendak rakyat di tahun 1999. Luar biasa dukungan rakyat di Pemilu 1999, sampai tidak usah dibayar pun rakyat ramai-ramai membuat posko, memasang bendera, hingga memenuhi TPS-TPS. Tidak lain dukungan di Pemilu 1999 ini karena besarnya harapan rakyat atas perubahan yang mungkin bisa diraih dengan pemerintahan baru hasil pemilu.

Tapi kenyataan bicara lain, segera elit politik yang duduk di pemerintahan maupun di DPR/MPR menunjukkan sikap tegas: bahwa mereka adalah reformis gadungan dan anti rakyat. Reformis gadungan ini bahkan merangkul kekuatan penjahat orde baru (golkar dan tentara) untuk sama-sama berkuasa kembali, sekaligus menyelamatkan Soeharto dan kroninya.

Semua elit dan partai-partai sama saja, lebih memilih tunduk pada kepentingan penjajah ekonomi asing dengan menjual murah kekayaan bangsa, lalu sibuk memperkaya diri, sambil terus menambah penderitaan rakyat. Begitulah kenyataan reformasi 1998, merupakan hasil perjuangan rakyat hingga banyak kebebasan bisa didapat, tapi karena setelah 1998 kekuasaan masih ditangan elit pemilik modal (atau para kapitalis) akhirnya tetap saja rakyat menderita. Rakyat miskin tidak menyesal dan akan selalu bangga dengan reformasi 1998, tapi sekaligus sadar bahwa perjuangan belum rampung sebelum kekuasaan kerakyatan berhasil didirikan.

Perlawanan rakyat atas busuknya penguasa dan partai-partai elit, muncul dalam bentuk demonstrasi (yang terus meluas), golput (di pemilu 2004 dan meluas di pilkada), pendirian organisasi independen, dll. Lebih maju lagi, dengan semakin banyak munculnya persatuan kekuatan rakyat untuk melawan, walau sering masih sektoral dan tidak bertahan lama. Memang rakyat semakin maju kesadaran dan metode perlawanannya. Hal ini berkebalikan dengan sikap sebagian pimpinan gerakan, yang sekarang sibuk mendukung partai musuh rakyat dan menjadi caleg di pemilu 2009. Di tengah persoalan ekonomi dan demokrasi yang makin berat dihadapi rakyat, dan sekaligus situasi tersebut semakin mendorong maju perlawanan rakyat, e..e.. sebagain para aktivis itu malah masuk dalam bagian musuh rakyat. Tapi pengkhianatan politik dari elit gerakan (para aktivis yang nyebrang ke barisan elit penguasa) terbukti tidak bisa menghentikan gelombang ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa dan pemilu elit 2009. Golput diharamkan sekalipun, atau janji caleg/capres setinggi-tingginya, imbalan 100 ribu perorang, bahkan iklan pemilu yang tiap menit (dengan dana ratusan milyar milik rakyat yang telah diambil elit sebelumnya), semua itu tidak menghentikan kemarahan rakyat.

Rakyat Punya Jalan Sendiri
Sekarang jutaan PHK sedang berjalan, rakyat miskin makin tak bisa lagi dapat pendapatan (bahkan untuk makan harian), penangkapan dan penggusuran rakyat miskin meluas, TNI kembali jadi tim sukses Keluarga Berencana mulai awal 2009 ini (seperti era Soeharto, dengan perempuan sebagai korban), petani makin merugi, busung lapar, anak-anak bunuh diri karena miskin, dan banyak lagi, bersamaan korupsi yang makin gila-gilaan dan sudah terjualnya semua asset ekonomi nasional kepada asing! Pemerintah dan partai DPR adalah penanggung jawab semua masalah tersebut, sementara partai baru tidak ada yang nyata bersikap menentang.

Tidak ada jalan lain bagi rakyat yang ingin perubahan dan organisasi gerakan yang masih setia pada perjuangan, selain menyatukan kekuatan untuk: memenangkan program jalan keluar sejati rakyat dengan kekuatan rakyat sendiri, tanpa dikotori oleh campur tangan elit musuh rakyat. 5 April dan 1 Mei 2009 adalah tanggal penyatuan perlawanan rakyat, waktu untuk rakyat membuat pilihan sendiri diluar pemilu 2009. Di minggu tenang menjelang pemilu, kekuatan rakyat (karena rakyat tak mungkin bisa tenang sekarang) harus kita munculkan sehebat-hebatnya. Buruh yang sudah/akan di PHK dan upahnya tak manusiawi, rakyat miskin kota yang tanpa pekerjaan/pendapatan layak, mahasiswa yang sadar masa depan, tani yang makin miskin, dan rakyat dengan persoalan lainnya, ayo semua nyatakan perlawanan bersama di 5 April dan 1 Mei 2009! Sekaligus dari beragam persoalan tersebut, inilah bentuk persatuan rakyat menjawab pemilu elit 2009. **

LUASKAN PERLAWANAN RAKYAT, dengan:
BANGUN POSKO-POSKO PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT!

Seruan perlawanan ini disampaikan oleh:
Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Persatuan Rakyat Miskin Jakarta (PRMJ), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Persatuan Talang Salemba (PATAS), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM), Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM), dan Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM).

[Updates] Lawan Pemilu Elit 2009

2009-03-14T12:38:00.003+07:00

DKI Jakarta
14/3; 12:10:19: 300-an massa--dengan dominasi kelas buruh--melakukan aksi longmarch dari bunderan HI-Istana, Pemilu 2009 Bukan Pemilu Rakyat. Organ-organ yang terlibat adalah: FPBJ, SMI, SBTPI, GSPB, KASBI, LMND-PRM, KPOP, JNPM, PROGRESIF, PAWANG, PPRM, PRP, SPI, SPETAK. (yy)

12: 34:52: Saat ini massa aksi sedang dihadang aparat kepolisian di depan Patung Kuda.

JOGJAKARTA
14/3; 12:22:37: 50-an orang massa melakukan aksi longmarch "Tolak Pemilu 2009" sepanjang Jl. Malioboro, aksi atas nama Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SMI). Hadir untuk mendukung dan bersolidaritas adalah delegasi dari Posko Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat untuk Penolakan Pemili 2009 (PPRM, JNPM, LMND-PRM, KPRM PRD) dan SPI Ternate.

Posko Persatuan Mahasiswa tolak Pemilu 2009

2009-03-14T12:35:00.002+07:00

Muammar Fikri dalam orasi keliling 12/3 (anggota LMND PRM UII) di depan FISIPOL UGM

Aktivitas perdana Posko Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat di depan Sosio Humaniora 1 UGM (12/3)

HARIAN JOGJA - DEPOK: Mahasiswa yang tergabung dalam Posko Persatuan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Penolakan Pemilu Elite 2009, Kamis (12/3) kemarin menggelar aksi menolak pelaksanaan Pemilu 2009, di jalan Sosio Humaniora, Kompleks Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam orasinya, mereka kembali menegaskan jika saat ini Indonesia benar-benar berada dalam kondisi krisis. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini terjadi karena kerakusan para pemilik modal raksasa yang rakus.

Upaya keluar dari krisis yang dilakukan pemerintahan SBY-JK , tak lebih hanya sekadar mengorbankan rakyat kecil sebagai tumbal. Sebagai contoh, perusahaan besar yang bangkrut, ditalangi permodalan oleh pemerintah dengan menggunakan uang negara. Bagi perusahaan yang masih bertahan, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan atau penundaan pembayaran pajak. Sementara, utang luar negeri juga terus membengkak. “Dengan melihat kenyataan seperti ini, rakyat yang harus menanggung beban,”terang seorang orator.

Rakyat, imbuh para mahasiswa, hanya cukup diberi ceceran kecil melalui program bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), asuransi kesehatan bagi keluarga miskin (Askeskin), bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) atau program lain. “Ceceran dana yang diberikan kepada rakyat adalah ceceran yang tidak produktif. Padahal, rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan agar hidupnya bisa bermartabat,”terang salah satu orator.

Dengan melihat kenyataan itu, Posko Persatuan Mahasiswa mengajak semua masyarakat untuk menolak pelaksanaan Pemilu 2009. Mahasiswa dan rakyat harus terus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan yang selama ini masih sebatas wacana. Usai menggelar aksi di Jalan Sosio Humaniora, belasan mahasiswa ini bergerak menuju Bundaran UGM untuk melakukan aksi yang sama. Usai menyampaikan berbagai orasi politik, belasan mahasiswa ini langsung membubarkan diri.

Puluhan mahasiswa di UGM kampanye boikot Pemilu 2009

2009-03-13T01:59:00.001+07:00

12/03/2009 23:42 - Pemilu 2009

Liputan6.com. Di Yogyakarta, puluhan mahasiswa di Universitas Gajah Mada menggelar kampanye ke berbagai fakultas untuk memboikot Pemilu 2009. Mereka pesimistis akan adanya partai dan caleg yang memperjuangkan pendidikan murah. Dalam orasi yang digelar di dalam kampus ini para mahasiswa menuntut pembatalan pemilu karena pemilu bukan jaminan untuk mensejahterakan rakyat.

Sukabumi: Ancaman akan memboikot Pemilu 2009 mengemuka dari berbagai daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat, misalnya, karyawan PT Davomas memastikan tidak akan ikut pemilu. Pasalnya, anggota DPR yang mengunjungi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Padahal, anggota DPR dari Komisi IX yang datang berkunjung berjanji akan menyelesaikan masalah di mereka.

Sedangkan di Depok, Jabar, ratusan warga berunjuk rasa ke Balai Kota Depok karena nama mereka tak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Selain membentangkan spanduk, mereka pun memberikan bukti nama-nama yang tidak tercantum dalam DPT. Warga memprotes wali kota karena aparat bawahannya tidak memasukkan mereka dalam DPT Kota Depok.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Tuntut Pembebasan Aktivis PMII Yang Ditahan Polresta Mojokerto

2009-02-27T12:29:00.001+07:00

MOJOKERTO - Puluhan orang aktivis yang tergabung dalam Dewan Harian Politik Rakyat Miskin Mojokerto (DHK PPRM-Mojokerto) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkot Mojokerto, kemarin (24/2). Pendemo yang berasal dari gabungan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent, SPI Mojokerto, Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM) serta BEM Unimas ini menyerukan delapan tuntutan, termasuk pembebasan Miftah, aktivis PMII yang menjadi tersangka saat menggelar demo di Pemkot Mojokerto November 2008 lalu. Saat ini Miftah masih ditahan karena kasus itu.

Selain itu, para pendemo menyerukan agar pemerintah menghentikan aksi PHK yang dilakukan berbagai perusahaan besar di Indonesia terutama di wilayah Mojokerto.

Sekretaris DHK PPRM Mojokerto, Toyik Kusairin mengatakan, dengan mengeluarkan SKB 4 menteri, pemerintah SBY-KALLA semakin tegas menunjukkan posisi keberpihakannya kepada para pemilik modal dan buka kepada rakyat miskin. ''Inilah bukti kegagalan rezim yang anti rakyat miskin,'' ungkapnya kemarin.

Selain itu, tambah Toyik, semua solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi hanya menambah semakin berat beban kehidupan rakyat miskin. ''Para elite politik dan partai-partai yang selalu mengobral janji kosong, semakin sibuk membangun profil dengan menipu rakyat demi perebutan kekuasaan mereka di pemilu April mendatang. Peserta pemilu adalah partai yang telah gagal menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan. Anggota ABM justru menjadi tersangka kriminalitas dari rakyat,'' ujarnya.

Ia menambahkan, dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah tidak pernah sama sekali mengajak rakyat untuk bersama-sama menyelesaikan. ''Ada delapan poin yang kita serukan dalam aksi ini, stop PHK, turunkan harga kebutuhan poko dan barang, upah layak nasional, pendidikan dan kesehatan gratis, tolak sistem kerja kontrak, hentikan penggarukan pengamen, bebaskan kawan Miftah dan hentikan kriminalitas terhadap aktivis gerakan rakyat,'' jelasnya.

Perwakilan Asosiasi Pengamen dan Pedagang Asongan Mojokerto (ASPAM), Abdi mengatakan, Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April nanti tidak akan mengubah nasib kaum miskin. Ia menyatakan, para wakil rakyat yang mencalonkan diri hanyalah orang gagal. ''Masih banyak pendidikan dan kesehatan mahal, persoalan rakyat miskin masih banyak, pemilu tidak dapat merubah nasib kaum miskin,'' terangnya saat berorasi di depan Pemkot Mojokerto.

Dalam aksinya, aktivis DHK PPRM Mojokerto melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Mojokerto menuju Pemkot Mojokerto dengan berjalan miring sambil menyanyikan lagu perjuangan. Di depan kantor pemkot, para aktivis berorasi dengan membawa spanduk dan poster secara bergantian. Puas berorasi, para pendemo kembali longmarch ke TMP Mojokerto.

Aksi ini juga dilakukan untuk menuntut pembebasan rekan mereka, Miftah yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Mojokerto sejak dua minggu lalu. Miftah dianggap oleh pihak kepolisian telah melakukan penghasutan saat berlangsungnya demonstrasi di halaman depan kantor wali kota Mojokerto. Ia dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena ia sebagai koordinator aksi saat itu. (ang/yr)

Buruh Ancam Boikot Pemilu

2009-02-27T12:21:00.001+07:00

Rabu, 25 Februari 2009 00:09

MEDAN, MANDIRI
Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB-SU) mengancam dengan mengambil jalan pintas melakukan boikot Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal itu dikatakan pimpinan aksi FSPB-SU, C Sitompul usai melakukan aksi unjukrasa di Mapoldasu, Senin (23/2).

Aksi tersebut dilakukan puluhan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) meminta mengusut tuntas kekerasan dan represifitas pihak kepolisian terhadap buruh PT TRD yang dijanjikan AKBP Rumida Sianturi kepada buruh pada 16 Februari 2009 lalu. “Ucapan janji AKBP Rumida Sianturi hanya tinggal janji. Hukum di negeri ini masih berpihak kepada yang memiliki modal,” paparnya.

Disebutkannya, hukum yang diperjual belikan telah merubah wajah peradilan yang serupa dengan rumah bordil. Bahkan, petugas hukum kini seperti pelacur yang menjajakan peradilan dengan harga yang semakin sulit untuk dinalar. “Dibalik retorika demokrasi, kita menyaksikan negara kian menjauhi rakyat dan prinsip keadilan, karena setiap alat negara lebih berpihak kepada pemodal,” tegasnya. [jam]

Ratusan Buruh PT TRD Demo Disnaker Medan

2009-02-19T22:56:00.000+07:00

Rabu, 18/02/2009 15:56 WIB

Detik. Com. Medan - Seratusan buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan, Jl. Wahid Hasyim, Rabu (18/2/2009). Mereka mendesak Disnaker Medan segera memberikan sanksi kepada PT TRD karena belum membayar pesangon telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Front Solidaritas Buruh (FSB) Sumatera Utara (Sumut) membawa miniatur keranda mayat, sebagai simbol matinya ketegasan Disnaker Medan dalam membela hak-hak kaum buruh di Medan. Selain itu, buruh juga menggelar orasi.

Dalam orasinya, kordinator aksi Aziz mengatakan, pernyataan pailit yang dikeluarkan PT TRD hanya alasan agar terlepas dari tanggungjawab membayar pesangon kepada buruh yang di PHK. Buktinya, PT TRD membeli mesin baru dan mempekerjakan buruh baru dengan sistem kontrak.

"Jangan karena alasan bangkrut, perusahaan mau lari dari tangungjawab tidak membayar pesangon. Ini alasan yang dibuat-buat perusahaan," kata Aziz.

Dalam orasinya, Aziz juga mengecam oknum pejabat Disnaker Kota Medan yang disinyalir telah menerima suap dari PT. TRD hingga berpihak kepada perusahaan. Mereka menyatakan punya bukti adanya praktik suap perusahaan kepada oknum Disnaker Medan.

Menyambut aksi demo ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan S. Radja Hutagalung menyatakan, saat ini Disnaker sedang melakukan audit untuk memastikan PT TRD mengalami pailit atau tidak hingga memberhentikan secara sepihak 280 orang buruhnya.

"Jika dari hasil audit nanti perusahaan berbohong, maka kita akan mencabut izinnya dan perusahaan harus membayar pesangon buruh secara penuh, " tegasnya Hutagualung

Hutagalung juga mengatakan, akan menyelidiki tudingan adanya praktik suap yang dilakukan bawahannya. Dia berjanji, jika terbukti, dia akan berupa pemindahan, penurunan jabatan atau pemecatan sesuai PP 30 tentang disiplin PNS.

Pada bagian akhir aksi yang mendapat pengawalan ketat dari polisi anti huru-hara bersenjata lengkap tersebut, buruh mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Disnaker Medan. (rul/djo)

Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara

2009-02-10T00:46:00.006+07:00

FSPB SU Blokir Jalan Imam Bonjol Medan January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan yang memproduksi kayu lapis. (I01MOS)

FSPB SU Kembali Blokir Jalan Imam Bonjol Medan January 29, 2009 by irsan Medan, 29/1 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Solidaritas Pejuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan sebagai protes atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha PT Tjipta Rimba Djaja, sebuah perusahaan produsen kayu lapis.

Pimpinan Unjuk Rasa, Abdul Azis mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang telah memberlakukan PHK kepada 254 orang karyawannya. “Kami melakukan unjuk rasa dengan cara memblokir jalan bukan bermaksud untuk membuat kemacetan, tetapi agar masyarakat tahu bahwa nasib kami telah dibuat semena-mena oleh perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan tersebut, juga berhubungan dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yang berakibat membuat pengusaha sewenang-wenang melakukan pemecatan kepada sejumlah buruh. “Ini lah buktinya dengan diberlakukannya SKB empat menteri ini, pemilik perusahaan bisa sewenang-wenang melakukan pemecatan, sudah terbukti di PT. Tjipta Rimba Djaja, ratusan buruh telah di PHK,” katanya lagi.

Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol karena kendaraan tidak bisa melintas. Untungnya polisi segera bertindak sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. Aksi pemblokiran Jalan Imam Bonjol Medan juga pernah dilakukan FSPB SU pada tanggal 5 Januari 2009 lalu. (I01MOS)

Demo Tolak PHK Sepihak

Tuesday, 06 January 2009 07:48

Puluhan pendemo yang terdiri dari para buruh, mahasiswa, tani, kaum miskin kota, dan perempuan menggelar aksi di tengah teriknya matahari, kemarin. Mereka bergerak ke gedung DPRD Medan. Sambil memajang spanduk mereka menolak peraturan bersama (SKB) 4 Menteri yang dikeluarkan SBY-JK untuk melepas tanggung jawabnya dalam hubungan industrial. Akibat SKB 4 Menteri itu, posisi tawar para buruh jadi lemah, dan serikat pekerja/serikat buruh tidak berpihak kepada buruh.

Seperti yang dilakukan PT TRD (Tjipta Rimba Djaja) memPHK sepihak karyawannya. Selain itu, belum lama ini pemerintah SBY-JK juga mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang mensyaratkan dunia pendidikan semakin mahal. Karena dikomersialisasikan (diperjualbelikan) untuk kepentingan investor (pengusaha). “Pendidikan akan selalu menjadi barang mewah, sehingga rakyat miskin terutama anak buruh tidak mampu mengecap pendidikan tinggi.

Kini ditambah lagi peraturan SKB 4 Menteri, membuat PT Tjipta Rimba Djaja mem-PHK sepihak buruh. Lebih menyakitkan lagi, PHK sepihak terjadi tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada buruh,” teriak Jamidah dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang bertindak sebagai orator. Bahkan Jamidah mengaku buruh yang bekerja di PT TRD tidak diberikan Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karena ini sudah melanggar UU tenaga kerja No 13 serta dikenakan sanksi administrasi. “Buruh bukanlah sapi perah yang setiap hari keringatnya terus dihisap untuk terus memperkaya perusahaan.

Selain itu, Aziz dari Front Solidaritas Kesejahteraan Buruh yang mengatakan pemerintah SBY-JK gagal menyejahterakan rakyat. Partai-partai politik yang ada saat ini tidak mampu mengeluarkan rakyat dari krisis, mereka cenderung memperkaya diri. “Sehingga yang kaya akan semakin kaya, dan si miskin akan semakin miskin” protesnya. Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya kaum buruh, tani, mahasiswa, anak jalanan, abang becak, nelayan, dan kaum miskin kota lainnya bersatu membangkitkan perlawanan menuntut kesejahteraan yang menjadi hak dasar.

Yuni | Global | Medan

Lampiran:

Kronologis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT Tjipta Rimba Djaya

19 Nov 08: Sebagian buruh PT TRD dirumahkan dengan alasan tidak ada order karena krisis global. 17 Des 08: Buruh mengambil Tunjangan Hari Raya; pihak perusahaan melakukan pemberitahuan secara lisan bahwa mereka akan di PHK.

19 Des 08: Buruh-buruh diminta perusahaan agar mengambil uang pengunduran diri.

20 Des 08: Perusahaan memberikan tanda silang pada (setiap) slip gaji upah 50% yang dirumahkan. Pada saat itu juga Kasir perusahaan merampas secara paksa kartu Scan Buruh/pekerja, yakni: Laki-laki sebanyak 111 orang, perempuan sebanyak 143 orang. Jumlah keseluruhan 254 orang.

22 Des 08: Sekitar 60 buruh melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut, dengan tuntutan Menolak PHK Sepihak, dan menuntut diberikannya uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2. Terjadi perundingan Bipartit I, dimana keputusan perusahaan hanya bersedia membayar pesangon 1 X ketentuan pasal 156 ayat 2 UU no.13.

5 Jan 09: Sekitar 80 buruh melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Prov. SU dan diterima oleh Mursito Kabu Kasuda, anggoa Komisi E yang mengatakan langsung via Handphone kepada Lemta Surbakti (pihak perusahaan) dan Mursito mengatakan “jangan dulu ada PHK, tolong hargai kami sebagai anggota dewan.”

6 Jan 09: Perundingan Bipartit II, Perusahaan hanya bersedia membayar 1 ketentuan ditambah 1 bulan, sementara tuntutan buruh agar perusahaan harus membayar 2 ketentuan.

9 Jan 09: Terjadi Perundingan Bipartit ke III, perusahaan menambah menjadi 1 ketentuan 2 bulan. Dalam pertemua tersebut, Lemta Surbakti memberikan tenggang waktu kepada buruh selama 1 minggu untuk mengambil uang pesangon tersebut dan mengatakan: “Apabila dalam waktu 1 minggu tidak diambil maka perusahaan akan menghilangkan tambahan 2 bulan dan buruh hanya berhak mendapatkan 1 ketentuan”.

14 Jan 09: Hearing dengan Komisi E DPRD SU, yang hanya dihadiri oleh Disnaker dan Buruh. Rekomendasi dalam peretemuan tersebut, agar diselesaikan ditingkat mediasi (di Disnaker).

16 Jan 09: 12 buruh yang masih bertahan melakukan perundingan Tripartit I di Disnaker, namun perusahaan tetap bertahan dengan 1 ketentuan + 2 bulan upah, yang dilanjutkan perundingan II Tgl 22 Jan 09.

22 Jan 09: Perundingan Tri Partit II, perusahaan tetap bertahan, dan diberikan waktu 1 minggu bagi kedua pihak untuk berpikir agar bisa diselesaikan sebelum dibawa ke Pengadilan.

29 Jan 09: Keluar Anjuran dari Disnaker, untuk diberi waktu 10 hari agar memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan. Aksi kembali ke DPRD SU dengan melakukan penyegelan ruang KOMISI E DPRD Prov.Su.dengan jumlah massa 80 orang.

31 Jan 09: Buruh mengambil upah, dan sebanyak 286 orang di PHK, slip gaji mereka diberi tanda silang, dan kartu scan dirampas.

2 Feb 09: Ratusan buruh melakukan pemogokan di depan pabrik yang dimulai dari pukul 05.30. Hingga malam ini (7 Februari) buruh-buruh masih bertahan dan mendirikan tenda, dengan tuntutan penolakan Penolakan PHK sepihak & Nasionalisasi PT Tjipta Rimba Djaja untuk kesejahteraan Buruh dibawah kontrol Buruh.

3 Feb 09: Ratusan Buruh masih bertahan di depan pabrik.

Catatan: Hingga berita ini diturunkan, aparat sedang melakukan pembubaran paksa terhadap pendudukan pabrik yang dilakukan oleh kawan-kawan FSPB SU.

PT Tjipta Rimba Djaja berdiri pada tahun 1972 yang bergerak dibidang Ply Wood (Kayu Lapis). Tjipta Rimba Djaja merupakan induk Perusahaan Tjipta Group. Kantornya beralamat: Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H No.46 Medan 20234, Indonesia Telp : (061) 4525799, 4565566 Fax : (061) 4524422 Email : home@tjipta.com Pabrik beralamat: Jalan K.L.Yos Sudarso Km 7,5 Medan 20241 Indonesia Telp : (061) 6614622, Fax (061) 6617932.

Aksi dilakukan oleh:
Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara:
Kelompok Diskusi Buruh Sumatera Utara (KDB SU)
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia – Politik Rakyat Miskin (FNPBI PRM)
Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM)
Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM)
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND PRM)
Serikat Tani Nasional – Politik Rakyat Miskin (STN PRM)
Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK)

Turut Bersolidaritas :
Serikat Buruh Tjipta Rimba Djaya (SB TRD)
Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

Saatnya Rakyat Palestina Menyatukan Diri dalam Intifada ke-3

2009-01-03T20:58:00.002+07:00

Zely Ariane *

Bulan Juli tahun 2008 lalu, Barrack Obama, Presiden baru AS berkata: “Jika seseorang meluncurkan roket ke rumah saya ketika kedua puteri saya sedang tidur, maka saya akan melakukan segala daya upaya untuk menghentikannya, dan saya harap rakyat Israel juga melakukan hal yang sama” (www.Solidarity-US.org). Pada tanggal 27 Desember 2008, harapan Obama itu terwujud lewat serangan udara Israel yang meluluhlantakkann Gaza, dan menewaskan tak kurang dari 280 orang. Tak berhenti, segala daya upaya yang dimaksudkan Obama terbukti dilakukan oleh tentara Israel, dengan buah kesuksesan sedikitnya 429 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Perwakilan PBB menambahkan, lebih dari setengah yang terbunuh itu adalah warga sipil, sementara korban dari pihak Israel sedikitnya 4 orang meninggal (detik.com). Obama, hingga saat tulisan ini diangkat, tidak berujar sepatah katapun.

Sayang sekali, Tiffatul Sembiring (Ketua Umum PKS) malah melayangkan pengharapannya pada Obama, sambil mencerca George Bush, disela-sela aksi solidaritas PKS untuk Palestina beberapa waktu lalu di Jakarta. Benar-benar pengharapan yang salah alamat.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, tampak sumringah tampil di televisi baru-baru ini, berbagi tawa dengan Hosni Mubarak, pemimpin besar Mesir. Bahkan menurut New York Times, Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit, menanggapi serangan tersebut dengan menyerukan Hamas agar memperbaharui genjatan senjatanya dengan Israel (www.Solidarity-US.org). Tak jauh berbeda dengan Bush, yang menyatakan bahwa Hamaslah biang keladi semua persoalan yang menimpa Palestina saat ini, yang menyebabkan Israel menjatuhkan misil-misilnya (www.news.bbc.co.uk).

Tak heran jika Mesir dengan sengaja kemudian menutup perbatasannya dari gelombang para pengungsi Palestina dan bantuan internasional. Pantas pula kemudian pemerintahan Mubarak menjadi sasaran demonstrasi solidaritas rakyat Mesir terhadap Palestina, seperti pemerintah AS dan Israel yang menjadi sasaran kemarahan rakyat di negerinya sendiri dan di seluruh dunia, yang tidak terima atas serangan brutal Israel tersebut.

Mengapa Penyerangan Kembali?

Seorang wartawan Kompas dalam wawancaranya di Metro TV beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa serangan Israel ini dibutuhkan oleh partai berkuasa, Kadima, dibawah kepemimpinan Tzipi Livni, untuk menaikkan popularitas mereka di dalam negeri yang terancam kalah dari Partai Likud pada Pemilu Februari 2009 mendatang. Menurut saya, serangan tersebut, cepat atau lambat, memang harus dilakukan Israel, karena Hamas tak juga sanggup mereka tundukkan. (Apakah serangan juga bisa bergulir menjadi salah satu jalan keluar terhadap krisis ekonomi melanda dunia saat ini? Tentu perlu analisa lebih lanjut menyangkut kesimpulan ini)

Serangan Israel ini tak bisa dilepaskan dari proses perdamaian Palestina (Hamas)-Israel yang alot selama lebih kurang 2,5 tahun ini (setelah serangan ‘terakhir’ Israel dalam operasi Hujan Musin Panas 28 Juni 2006 lalu—lihat artikel di bawah). Apalagi kelompok Fatah—adalah kelompok moderat yang kalah dalam pemilu Palestina 2006 dan sangat kompromis dengan Israel dan AS—terus menerus ‘mengganggu’ kekuasaan Hamas di dalam negeri.

Selama rakyat Palestina bisa dipecah belah; tidak menyatukan dirinya dalam gerakan perjuangan pembebasan dari pendudukan Israel dan imperialisme AS, maka selama itu pula intervensi Israel akan semakin dipermudah, termasuk mencaplok semakin banyak wilayah Palestina.

Bersatu, Lancarkan Gerakan Intifada ke-3

Tidak berkutiknya Dewan Keamanan PBB (Sekjend PBB, Ban Ki-Moon, hanya bisa menggerutu atas nama pribadinya saja) dan Liga Arab dihadapan penolakan damai dari raksasa modal Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, adalah bukti bahwa kedua alat diplomasi ini tidak bisa diandalkan lagi. Tidak mungkin DK PBB berseberangan dengan pemegang hak veto terkuatnya: AS.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan bagi rakyat Palestina adalah menyatukan kekuatannya untuk melancarkan Gerakan Intifada ke-3. Gerakan Intifada ini bukan gerakan melawan kaum Yahudi. Karena jutaan rakyat pekerja Yahudi di Israel juga menjadi korban dari kebrutalan pemerintah Israel. Kaum pekerja Israel juga dipaksa membayar nyawanya atas perang yang tidak pernah mereka kehendaki.

Menurut situs WAC-MAAN, sebuah serikat buruh independen Israel, klaim Israel bahwa serangan ke wilayah Gaza adalah untuk melindungi penduduk wilayah Selatan tidaklah benar. Karena penduduk di wilayah ini mayoritas adalah kelas pekerja miskin, yang harus berjalan hingga 200 km hanya untuk mencari majikan mana yang mau mempekerjakan mereka. Akibat kebijakan diskriminasi pemerintah Israel, terdapat 1,2 juta penduduk Arab-Israel yang hidup di bawah garis kemiskinan tanpa pekerjaan. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang saat ini menolak penyerangan Israel terhadap Palestina; yang artinya adalah potensi sekutu bagi gerakan Intifada ke-3.

Gerakan Intifada ke-3 tetap bertujuan untuk pembebasan Palestina dari pendudukan Israel menjadi sebuah negara Merdeka (dengan luas wilayah perjuangan yang harus diputuskan melalui sebuah mekanisme demokratik yang melibatkan seluruh rakyat Palestina). Perjuangan ini sekaligus mesyaratkan perlawanan terhadap imperialisme AS, karena tidak akan ada negara Palestina merdeka tanpa perlawanan terhadap imperialisme AS di Timur Tengah termasuk sekutu-sekutu Arabnya.

Untuk itu, Hamas, dan rakyat Palestina, harus meluaskan sekutu perjuangannya bukan saja dikalangan pemeluk agama Islam, tapi juga seluruh rakyat yang menjadi korban dan yang sedang melawan imperialisme AS di dunia. Rakyat pekerja Israel, yang melawan kebijakan perang pemerintahnya, adalah sekutu rakyat Palestina. Rakyat Iran dan Lebanon yang menolak dominasi AS, adalah sekutu perjuangan, termasuk di bagian bumi sebelah selatan terdapat rakyat Venezuela dan Kuba, dua negara Sosialis yang secara terbuka menyatakan diri mendukung kemerdekaan Palestina, dan sedang memberikan alternatif diluar model imperialisme AS.

*Dept. Pendidikan dan Propaganda Dewan Harian Nasional – Persatuan Politik Rakyat Miskin

_____________

Untuk memberikan latar belakang terhadap analisa di atas, silahkan dibaca artikel di bawah ini (ditulis 2,5 tahun lalu):

Memerdekakan Palestina dengan Melawan Imperialisme AS

31 Juli 2006

Zely Ariane

Perang Israel terhadap Palestina dan Lebanon semakin brutal. Klaim Israel dalam menyerang Gaza lewat Operasi “Hujan Musim Panas” 28 Juni lalu adalah untuk membebaskan seorang tentaranya yang ditawan gerilyawan Palestina. Demikian halnya dengan penyerangan terhadap Lebanon sebagai pembalasan atas kematian delapan tentara Palestina yang memasuki wilayah itu sekaligus ‘membasmi’ Hisbullah. Kedua alasan ini sudah terbukti omong kosong.

Lebih dari seminggu ‘pembasmian’ dimulai, lima ratus ribu jiwa berhasil dipaksa mengungsi dari Lebanon dan 375 lainnya dibuat meninggal. Tak sebesar dan secanggih Israel [yang mampu membombardir dan memblokade Lebanon dari darat, laut dan udara dengan pesawat dan tank-tank modern sumbangan AS], pembalasan yang dilancarkan Hizbullah dengan tak kurang 1000 roket berjarak luncur pendek ‘hanya’ mampu menewaskan 36 jiwa dan 300.000 lainnya mengungsi dari Israel Utara.

Sementara di Gaza, mulai dengan alasan pembebasan Gilad Shalit hingga pengamanan perbatasan Israel dari roket Qassam gerilyawan Palestina, di tiga minggu pertama penyerangannya, sudah lebih dari 120 kali Israel melakukan bombardir udara. Serangan itu menghancurkan stasiun listrik satu-satunya di kota itu, memblokade tiga jembatan utama dan jalan masuk menuju Gaza. Kota itu terisolasi hingga kini. Hampir mustahil manusia, bahan makanan, air dan obat-obatan mencapai wilayah itu. Lebih dari 3000 orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis dilarang memasuki perbatasan Mesir.

Tentu saja perang ini bukan lagi perang untuk menuntut pembebasan Gilad Shalit dan tentara lainnya ataupun hanya menyangkut pertukaran ribuan tahanan Palestina di Israel dengan tentara-tentara Israel yang disandera. Amnesty Internasional sudah menyatakan bahwa Israel melanggar pasal 33 dari Konvensi Keempat Jenewa (yang tidak mengizinkan penghukuman kolektif terhadap populasi sipil dan penghancuran infrastruktur publik).

Penyerangan ini tak lain adalah upaya lanjutan menegakkan kekuasaan Israel atas Palestina dan Timur Tengah pada umumnya [ingat bahwa wilayah-wilayah di Tepi Barat sudah semakin banyak diduduki oleh Israel melalui penghancuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat Palestina dan meluaskan koloninya dengan menyebarkan pemukiman, hingga membangun benteng-benteng yang mengakibatkan konflik SARA].

Pembenaran atas penyerangan ini juga tak lain merupakan dalih dari upaya ‘penggulingan’ terhadap kekuasaan HAMAS dan Hisbullah yang secara demokratik dipilih rakyat Palestina dan mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina dan Lebanon saat ini.

Penjajahan adalah Akarnya, Kekerasan Menjadi Buahnya

Sering dilupakan bahwa sumber konflik berkepanjangan Israel-Palestina adalah penjajahan Israel terhadap Palestina dan dukungan imperialisme AS terhadap Israel. Serangan Israel terhadap Gaza saat ini bukanlah satu hal yang baru ataupun tak biasa. Selama pendudukan ilegalnya terhadap Palestina tahun 1967, Israel secara berkala melakukan serangan militer ke jalur Gaza dan Tepi Barat.

Kesewenangan Israel selama puluhan tahun dijawab oleh kenekatan gerilyawan-gerilyawan Palestina, mulai perang batu hingga bom bunuh diri: sulit menemukan jalan lain (dalam film semi dokumenter Paradise Now, sineas Israel dengan sangat baik menggambarkan kemarahan psikologis yang dirasakan mayoritas pemuda Palestina terhadap pendudukan Israel). Palestina tak memiliki kekuatan militer secanggih Israel yang sudah dibantu AS sejak pendudukannya awal abad 20.

Penjajahan juga menyebabkan kemiskinan yang brutal di Palestina. Pengangguran hingga 30%, sementara sisanya dipaksa bekerja dengan upah sangat murah bagi industri-industri negeri penjajahnya, Israel. Ketika Israel semakin jaya; ia pun semakin buas; dan wilayahnya semakin meluas, hingga Palestina dibuat semakin miskin, terhimpit dan menyempit dari hari kehari.

Perang terhadap Zionisme Tidaklah Cukup

Adalah sebuah pandangan yang sangat sempit dan memperkeruh persoalan dengan menganggap konflik Palestina-Israel sebagai perang Islam melawan zionisme (yahudi). Adalah keliru memukul rata zionisme sebagai ideologi orang-orang yahudi, setelah sejarah menyatakan bahwa zionisme ini tidak serta merta lahir dan didukung oleh seluruh orang-orang yahudi.

Tentu saja kita tidak akan pernah mendukung zionisme dan syariah Islam sekalipun yang mendukung eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Konsep ini akan mampu menjelaskan protes ribuan orang Yahudi AS yang turun ke jalan menentang serangan Israel dan misil-misil pembunuh AS ke Palestina. Puluhan ribu kaum buruh Israel bersolidaritas menolak agresi militer terhadap rakyat Palestina sepanjang 2001 dan 2002.

Bangsa yahudi bukan musuh Islam, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, adalah penting meletakkan persoalan Israel-Palestina sebagai konflik akibat kebrutalan sistem kapitalisme, ekses-ekses fasisme, dan praktek rasialisme (pendirian sebuah negara Israel dengan Theodor Hertzl sebagai penggagasnya tidak pernah menolak ide-ide kapitalisme dan rasialisme).

Negara Israel berdiri sebagai representasi kepentingan imperialisme di Timur Tengah, terutama minyak. Amerika Serikat dan Inggris adalah negeri yang secara historis menopang ekonomi kapitalis Israel, dan berkepentingan memelihara kontrolnya di Timur Tengah. Sejak tahun 1946-1996 tak kurang $62,5 miliar bantuan AS terhadap Israel (jauh lebih besar dari bantuan negara itu terhadap sebagian negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Karibia). Lima puluh persen sumber minyak Timur Tengah sudah dimiliki AS, dan sisanya ‘dibagi-bagi’ untuk Inggris, Perancis dan Belanda.

Hamas Menang, Israel-AS Berang

Yang tak pernah takluk dan surut adalah gelombang perlawan rakyat Palestina; aktivis-aktivis organisasi kerakyatan Israel; dan solidaritas internasional untuk menuntut kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Opsi-opsi jalan keluar yang sebetulnya sudah banyak ditawarkan namun tak sudi dipenuhi AS dan Israel adalah; pertama (paling minimal) sesuai resolusi PBB II 181 tahun 1947 yang memberikan Israel 54%, Palestina 46% dan Jerussalem sebagai wilayah netral internasional atau perundingan ulang menyangkut pembagian wilayah dan Jerusalem sebagai zona netral (damai); kedua, Israel harus menghentikan pendudukannya terhadap dan menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan West Bank; ketiga, AS harus menghentikan bantuan militernya pada Israel.

Menjadi hak rakyat Palestina yang tak memiliki jalan lain untuk melakukan Intifada (kebangkitan rakyat) I (1989) dan II (2000) yang membuahkan perluasan radikalisasi rakyat Palestina hingga mempu melawan dominasi dan hegemoni Fatah (yang memimpin Otoritas Palestina) yang terbukti korup dan terus menerus takluk terhadap Israel dan AS.

Kemenangan demokratik Hamas pada pemilu Palestina bulan Januari lalu adalah bukti dukungan rakyat atas kemerdekaan Palestina menjadi sebuah negara berdaulat (tidak lagi menjadi otoritas palsu dibawah rongrongan Israel). Ekonomi Palestina yang bangkrut (hingga untuk membayar gaji para pegawainya bertopang pada bantuan internasional) disebabkan oleh agresi Israel selama puluhan tahun. Rakyat sepenuhnya sadar situasi ini, oleh karena itu, disaat-saat seperti ini justru dukungan terhadap Hamas semakin menguat dan kebencian mereka terhadap Israel semakin membuncah.

Rangkaian perundingan antara Hamas dan Fatah menyangkut persoalan tersebut dikabarkan hampir mencapai titik temu sesaat sebelum Israel melancarkan agresinya ke jalur Gaza. Karena selama ini Fatah adalah salah satu alat AS untuk meredam radikalisasi rakyat Palestina, maka persatuan atau setidaknya kompromi yang dilakukan Fatah terhadap Hamas (posisi Fatah semakin melemah pasca pemilu) akan sangat mengkhawatirkan kepentingan imperialisme AS lewat Israel.

Perang teror yang sedang dikobarkan AS di seluruh dunia saat ini (terutama terhadap Timur Tengah dimana kepentingan ekonominya paling besar) menghendakinya untuk memperkuat posisi anti terhadap Hamas. Itulah sebabnya, sejak awal, AS sudah menyatakan pemerintah HAMAS akan membahayakan apa yang mereka sebut ‘perdamaian’ (baca: kompromi) Palestina-Israel.

Solidaritas yang dibutuhkan Rakyat Palestina

Solidaritas internasional yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina adalah solidaritas demokratik melawan imperialisme dan perang teror AS; bukan dengan mengobarkan perang terhadap yahudi. Aksi solidaritas PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terhadap kemerdekaan Palestina seharusnya juga menjadi aksi melawan imperialisme AS terhadap Palestina dan dunia. Isu Palestina dan Timur Tengah bukanlah isu umat islam semata, karena konflik berkepanjangan di Timur Tengah adalah bagian dari skenario besar dominasi imperialisme terhadap sumber-sumber energi dunia (terutama minyak).

Sikap-sikap ambigu sebagian besar pemerintah di timur tengah dan OKI—termasuk pemerintah Indonesia—terhadap kemerdekaan Palestina menunjukkan bahwa mereka takluk terhadap kejahatan imperialisme AS, bahkan tak segan menjadi agen-agen imperialisme AS di dalam negerinya masing-masing. Inilah penyebab utama tergadainya moral kebaikan relijius Islam di Timur Tengah.

Oleh sebab itu, persatuan seluruh rakyat yang menjadi korban kejahatan imperialisme AS-lah yang harus digalang. Tidak memandang agama, suku, wilayah dan bahasa, kita saat ini sudah disatukan oleh penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan yang sama akibat dominasi kekuasaan modal barat yang merenggut harkat, martabat dan kemerdekaan umat manusia.

Kesulitan serupa sekarang mulai meluas dirasakan oleh rakyat di negeri-negeri barat sendiri. Semakin sedikit uang untuk pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik lainnya, semakin tak ada pekerjaan permanen yang mampu disediakan pemerintahnya. Karena uang hasil pajak, juga hasil penghisapan dari negeri-negeri selatan, digunakan untuk memerangi negeri-negeri yang dianggap tidak selaras dengan kepentingan Washington.

Oleh karena itu, mereka mulai bangkit, sadar, dan bersolidaritas terhadap teman-teman sependeritaannya di bagian bumi selatan. Aksi-aksi anti perang Irak dan Afganistan, kemerdekaan untuk Palestina, penghapusan hutang negeri-negeri dunia ketiga, adalah beberapa bentuk solidaritas internasional yang saat ini meluas. Jangan kecilkan persatuan sesama rakyat tertindas di dunia dengan sentimen-sentimen agama belaka, karena dengan sentimen itu pula imperialisme memiliki kesempatan untuk memecah belah perlawanan rakyat di seluruh dunia.

Kemerdekaan untuk Palestina dan kemerdekaan rakyat di seluruh dunia dari imperialisme adalah cita-cita solidaritas internasional kita. (zy)

Karyawan Semen Kupang Tuntut Pembayaran Upah

2008-12-19T11:33:00.000+07:00

Pos Kupang.com - Suara Nusa Tenggara Timur

KUPANG, PK -- Karyawan PT Semen Kupang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) NTT, Rabu (17/12/2008) siang, kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pembayaran upah/gaji selama enam bulan beserta denda 100 persen dan tunjangan hari raya (THR). Mereka juga menolak privatisasi PT Semen Kupang.

Aksi ini merupakan yang ke sekian kalinya setelah PT Semen Kupang tidak beroperasi. Aksi unjuk rasa yang juga melibatkan anggota keluarga karyawan, dikoodinir Ir. Karolus K Hadjon, dengan sasaran pertama adalah Bank Mandiri Cabang Urip Soemahardjo. Bank Mandiri dianggap ikut bertanggung jawab menentukan nasib PT Semen Kupang beserta karyawannya karena merupakan pemegang saham terbesar PT Semen Kupang (37,38 persen). Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah Pusat 38,48 persen dan Pemerintah Propinsi NTT melalui PD Flobamor 1,12 persen.

Mereka sempat diterima pimpinan Bank Mandiri Urip Soemahardjo dan menyampaikan tuntutan. Namun pimpinan Bank Mandiri Urip Soemahardjo menyatakan masalah ini menjadi kewenangan Bank Mandiri pusat.

Dari Bank Mandiri Urip Soemahadrjo, pengunjuk rasa bergerak ke kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari. Niat mereka untuk bertemu Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si, di tempat ini, tidak terwujud karena gubernur dan wakil gubernur tidak berada di tempat. Beberapa di antara mereka sempat melakukan orasi menyampaikan tuntutan.

Berselang beberapa saat, dengan berjalan kaki dan mengendarai kendaraan, mereka bergerak ke rumah jabatan gubernur. Pengunjuk rasa tertahan di pintu masuk karena pintu pagar ditutup aparat polisi dan polisi pamong praja yang sedang melaksanakan tugas penjagaan. Mereka membentangkan beberapa spanduk dan poster pada pagar, trotoar dan badan jalan.

Setelah bernegosiasi, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya menemui Gubernur Frans Lebu Raya dan Wagub Esthon Foenay. Karolus Hadjon yang dikonfirmasi mengenai hasil pertemuan tersebut, mengatakan, karyawan PT Semen Kupang kecewa karena tidak ada sikap tegas dari Pemprop NTT dalam mengatasi persoalan PT Semen Kupang beserta nasib karyawannya.

"Pak gubernur menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan masalah PT Semen Kupang kepada Meneg BUMN dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sikap Pemprop NTT seperti apa, tidak ada. Pemprop mau memberi bantuan beras tapi kami tolak. Kami menuntut pembayaran gaji selama 6 bulan dan THR," kata Karolus Hadjon.

Usia pertemuan dengan gubernur dan wakil gubernur, pengunjuk rasa kembali menuju kantor gubernur. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat polisi yang bertugas. Polisi menginginkan aksi unjuk rasa berhenti karena sesuai dengan izin aksi hanya berlangsung beberapa waktu. Sementara karyawan berkeinginan menetap di kantor gubernur. Namun ketegangan ini dapat diatasi.

Karolus Hadjon yang dihubungi kembali Rabu malam sekitar pukul 20.00 Wita, mengaku masih berada di kantor gubernur. Dia mengatakan, aksi serupa akan digelar selama empat hari.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibagikan saat menggelar aksi, Aliasi Buruh Menggugat (ABM) NTT secara kronologis menjelaskan bahwa PT Semen Kupang telah berhenti beroperasi sejak tanggal 22 April 2008 dan manajemen mengambil keputusan dengan merumahkan 286 buruh sejak akhir Juni 2008. Argumentasi yang dilontarkan oleh manejemen adalah kekurangan pasokan daya listrik di mana PT Sewatama menghentikan suplai listrik akibat tunggakan utang senilai 25 miliar. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan memprivatisasi PT Semen Kupang melalui keputusan Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan No KEP-04/M.EKON/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang.

Dijelaskan, saat ini hampir 6 bulan lebih gaji dan upah mereka tidak dibayar. Kondisi yang mereka alami selain soal upah/gaji dan kehilangan mata pencaharian, telah pula mendorong mereka pada berbagai kesulitan hidup antara lain biaya pendidikan untuk anak-anak kesehatan makan dan pakaian serta lainnya apalagi ditengah mahalnya harga kebutuhan ekonomi.

Selain menuntut pembayaran gaji dan THR serta menolak privatisasi PT Semen Kupang , ABM NTT juga menyatakan sikap agar aparat kepolisian menangkap Madjid Nampira, Aloysius Riwayat, dan seluruh manajemen maupun direksi untuk audit keuangan PT Semen Kupang. Manajemen di bawah kontrol Dewan Buruh PT Semen Kupang, mendesak mengusut tuntas SK calo Dirut No 06A/KPTS.Dir/08.04 tertanggal 08 Agustus 2004 bagi kapitalis kroni Ferdy Tanone, meminta pertanggunjawaban pihak Semen Kupang Panca Mitra (SKPM) sebagai anak perusahaan, dan menyatakan SKPM di bawah pengelolaan Dewan Buruh PT Semen Kupang.

ABM NTT menuntut DPRD dan Pemerintah NTT segera mengambil sikap politik mendesak DPR RI dan pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan perburuhan. (aca)

PERNYATAAN SIKAP POLITIK SOLIDARITAS MAHASISWA/PELAJAR UNTUK BURUH PT. SEMEN KUPANG

2008-12-19T01:37:00.002+07:00

“ BURUH INDONESIA MASIH DITINDAS “

Sejak pemerintahan Orde Baru dibawah kediktaktoran Soeharto hingga pemerintahan Orde Reformasi yang saat ini dibawah kekuasaan SBY-JK, nasib kaum buruh atau kelas pekerja Indonesia tidak diperhatikan dan terus dihisap oleh negara dan para pemilik modal. Pengusaha lebih suka menyerahkan uang sogokan kepada birokrat sipil dan militer ketimbang memberikannya kepada buruh. Persekongkolan antara pengusaha dengan birokrat sipil dan militer ini tak lain adalah modal sekaligus laba modalnya tetap terjaga. Keresahan buruh lahir dari rahim sosial ekonomi yakni upah yang didapat sudah tak dapat lagi memenuhi standard hidup selayaknya manusia modern. Kurang lebih 20-30 % biaya produksi menguap untuk membayar sogokan sementara untuk buruh hanya 5-10 % dari biaya produksi

Di Indonesia secara nyata, kegiatan ekonomi dijalankan berdasarkan hubungan yang kapitalistis. Dalam sistem ini buruh menjual tenaga kerjanya pada modal semenatara negara sebagai lembaga kekuasaan bertugas dan bekerja guna menyediakan kondisi dan pra kondisi umum yang diperlukan bagi penumpukan modal baik domestik maupun asing. Stabilitas saja belum cukup untung besar sehingga dijamin lagi dengan strategi keunggulan komparatif upah murah. Dalam kondisi ini, buruh dihisap dan ditindas secara ekonomis melalui cara-cara politis. Pengusaha mendapat kebebasan artinya bebas mencari laba dan menindas. Kurang lebih 200 oligarkhi ekonomi hidup dengan kekayaan yang nyaman dan diamankan dengan menikmati 70 % aset nasional. Dampaknya adalah hancurnya Trickle Down Efect. Ekonomi kemudian mengucur secara horisontal pada sekutu yang menjaga stabilitas dan operasi penghisapan yaitu birokrasi dan militer yang hasilnya adalah menciptakan hubungan simbiosis sama-sama untung.

Menurut penelitian SBSI hanya 8% upah buruh yang menjadi beban biaya produksi sementara biaya siluman berkisar 25-30 %. Pada sektor konstruksi dana keamanan mencapai 30-40 %, di sektor industri 10-20 % sedangkan disektor jasa dan eksport-import kurang dari 20-30 %. Ini belum termasuk saham diam yang harus diberikan kepada pejabat atau keluarganya yaitu pada sektor konstruksi mencapai 10-50 %, industri 10-30 %, jasa dan eksport-import 0-2 %.

Sebagai perbandingan, adalah Malaysia atau Thailand dimana upah buruh telah mencapai 30 % dari biaya produksi. Sedangkan negera-negara di Eropa Barat atau Australia, kaum buruh melalui serikat buruhnya dapat meminta laporan keuntungan perusahaan pada dewan direksi dan serikat buruh dapat membuat Collective Bargaining atau kesepakatan kerja bersama dengan perusahaan tentang upah dan tunjangan.

Sektor Industri di Indonesia sampai hari ini belum memberikan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya teknologi, kapasitas produksi dan kemampuan bersaing dengan industri asing. Disamping itu sektor industri kita tidak memiliki platform kerakyatan yakni sebagai penopang bagi kesejahteraan rakyat melainkan berplatform imperialis. Kekayaan alam yang sebenarnya mampu menjadi bahan baku industri ternyata tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh industri nasional malahan kaum imperialislah yang memanfaatkan melalui MNC atau Multi National Corporation yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam yang keuntungannya tidak untuk rakyat Indonesia melainkan untuk kaum imperialis itu sendiri. seperti tambang emas di Jayapura oleh Freeport, PT Newmont di minahasa dan sumbawa.

Semenjak pemerintahan SBY-JK menaikan harga BBM hingga mencapai 39 % bebarapa sektor industri terancam bangkrut terutama industri kecil dan menengah yang kesulitan mengatasi meningkatnya biaya produksi paling tidak 12 %. Sementara itu perusahaan tekstil juga mengalami kebangkrutan sedangkan perusahan tekstil dan produk tekstil paling banyak menyerap tenaga kerja yakni 2,6 juta pekerja dimana 50 % nya bekerja di perusahan TPT kecil. Hasilnyapun adalah PHK massal dan sudah tentu menambah jumlah pengangguran terbuka 11,9 juta atau 10,45 % dari total angkatan kerja.

Jika kita simak komposisi perbandingan jumlah industri maka industri rumah tangga adalah yang terbesar yakni 2.358.616 unit, industri kecil 240.088, industri menengah 15.377 dan industri besar 6.797. Komposisi ini menjelaskan bahwa industri kita adalah industri yang kecil, kelontongan dan tidak mampu meproduksi dalam kapasitas yang besar karena tingkat penguasaan teknologi yang rendah disamping itu hasil produksinya kebanyakan untuk kebutuhan luar negeri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari sifat industri kita yang subsistem terhadap industri internasional (MNC) dan pasar bebas. MNC tersebut dengan leluasa memanfaatkan upah buruh dan sumberdaya alam murah guna memproduksi komoditi yamg laku dipasaran internasional. Salah satu contohnya adalah produksi sepatu NIKE oleh salah satu produsen sepatu di Bogor dan Tangerang dimana NIKE membeli produk sepatu dari produsen lokal dengan harga murah tetapi setelah ditempeli merk NIKE maka harga melambung tinggi.

Di NTT nasib kaum buruh PT. Semen Kupang juga dihisap dan ditindas. Kebangkrutan PT. Semen Kupang dalam pandangan kami adalah buruknya manajemen yaitu manajemen korup didalam tubuh PT. Semen Kupang yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen dan para kroninya maupun pemerintah yang menjadikan PT. Semen sebagai sapi perahan. Disisi lain tidak adanya pelibatan buruh dalam aktivitas perusahaan mulai dari perencanaan, produksi hingga pemasaran dan keuntungan perusahaan sebagai bagian dari kontrol akan aktivitas perusahan. Disamping itu pula kebijakan pemerintah pusat menaikan BBM tentu saja memukul perusahaan dalam biaya operasional maupun produksi serta kalah bersaingnya produk semen yang dihasilkan dibanding dengan perusahaan lain yang memiliki kapital atau modal lebih besar.

Ironisnya ditengah kebangkrutan PT. Semen Kupang, nasib kaum buruh sama sekali tidak diperhatikan dalam hal upah/gaji maupun pesangon. Ratusan buruh PT. Semen Kupang berhenti tanpa gaji/upah dan pesangon. Disamping itu jalan keluar yang ditawarkan oleh pemerintah adalah mencari tambahan modal sebagai bentuk penyelamatan dari pihak swasta asing yang berarti PRIVATISASI. Padahal kita tahu bahwa PRIVATISASI sama halnya dengan menggadaikan atau menjual PT. Semen Kupang pada pihak swasta asing dan itu merupakan lonceng kematian bagi kaum buruh atau kelas pekerja di Kupang-NTT.

Berdasarkan kondisi obyektif kaum buruh atau kelas pekerja di seluruh Indonesia maupun kondisi obyektif kaum buruh atau kelas pekerja pada pabrik PT. Semen Kupang, maka sebagai organisasi yang progressif dan memperjuangkan sektor buruh, kami menyatakan :

1. Bersolidaritas penuh atas nasib kaum buruh atau kelas pekerja pada PT. Semen Kupang yang terkatung-katung dihisap dan dinjak-injak hak-haknya.
2. Menolak Privatisasi PT. Semen Kupang
3. Menuntut pembayaran gaji/upah dan pesangon 100 % ditambah bunga keterlambatan pembayaran bagi kaum buruh atau kelas pekerja pada pabrik PT. Semen Kupang yang sampai saat ini belum terealisasi.
4. Meminta dan mendukung pihak kepolisian, lembaga terkait untuk mengusut dugaan korupsi dalam tubuh manajemen PT. Semen Kupang bahkan dugaan jaringan korupsi yang melibatkan pemerintah dan kroni-kroninya.
5. Usut, tangkap, adili dan sita harta koruptor PT. Semen Kupang untuk subsidi kesejahteraan kaum buruh.
6. Meminta pertanggungjawaban pihak manajemen PT. Semen Kupang akan kebangkrutan perusahaan secara terbuka pada buruh atau kelas pekerja dan publik NTT.
7. Penyehatan kembali PT. Semen Kupang oleh pemerintah dalam hal pendanaan untuk operasional, serta manajemen baru dibawah kontrol DEWAN BURUH PT. Semen Kupang.
8. Bersolidaritas penuh atas nasib kaum buruh atau kelas pekerja Indonesia yang sampai saat ini masih ditindas hak-haknya dengan upah murah, keselamatan kerja tidak terjamin dan lainnya.
9. Mendukung seluruh aksi kaum buruh diseluruh Indonesia pada hari ini dibawah bendera ALIANSI BURUH MENGGUGAT (ABM).
10. Menyerukan secara terbuka kepada kaum buruh di seluruh Indonesia termasuk kaum buruh PT. Semen Kupang untuk bersatu dan terus melakukan perlawanan memperjuangkan hak-haknya serta menggulingkan pemerintahan boneka imperialis yang menindas kaum buruh.

BURUH BERSATU BANGUN NEGARA KELAS PEKERJA MELAWAN ATAU TETAP DITINDAS !!!

KUPANG, 3 DESEMBER 2008

RAHELL
KOORDINATOR

Lampiran: Latar Belakang PT. Semen Kupang

PT. Semen Kupang didirikan pada tahun 1984 dan merupakan salah satu BUMN yang terletak di Osmok Tenau Kecamatan Alak Kota Kupang-NTT dengan memiliki pekerja 286 orang buruh. PT. Semen Kupang dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Majid Nampira, Direktur Pemasaran dan Keuangan Marshal G. Lay dan Direktur Teknik Aloysius Riwayat.

Dalam tahun 2008, PT. Semen Kupang secara resmi tidak beroperasi sejak 22 April 2008 dengan alasan, kesulitan keuangan, belum mendapat dana segar untuk mendanai operasional perusahan. Alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik karena pada tahun 2005 perusahaan ini hampir mati juga dengan alasan uang. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan RI mengucurkan dana segar 50 miliar untuk menyelamatkan perusahaan ini sehingga pabrik dapat beroperasi kembali pada 15 January 2007. Namun ternyata dana sebesar itu tidak menolong perusahaan bahkan tambah sekarat.

Buruh PT. Semen Kupang dikorbankan dimana manajemen mengambil keputusan dengan merumahkan seluruh buruh yang berjumlah 286 orang sejak akhir Juni 2008. Para buruh pernah melakukan unjuk rasa ke Dinas Nakertrans NTT, DPRD NTT dan Gubernuran.

Menurut Dirut PT. Semen Kupang Ir. Majid Nampira, buruh harus dirumahkan karena perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji buruh. Gaji buruh yang di bayar pada tanggal 4 Juli dipotong 50 % dan hingga saat ini buruh sudah tidak mendapat gaji selama 7 bulan dan tidak memperoleh pesangon karena buruh ini tidak di PHK melainkan di rumahkan dalam istilah Dirut sambil menunggu masuknya investor baru.

PT. Semen Kupang terlilit hutang sebesar 159 milliard dari Bank Mandiri hutang lama, 25 milliard dari perusahaan pengada daya listrik yakni dari PT. Sewatama Jakarta. Sejak 2002 PT. Semen Kupang mengadakan kontrak kerjasama dengan PT. Sewatama Jakarta dalam bentuk Build Operation Transfer (BTO) untuk memasok daya listrik karena terbatasnya daya listrik dari PT. PLN (Persero) Cabang Kupang untuk memenuhi kebutuhan pabrik yang berkapasitas 300.000 ton pertahun tersebut. PT. Sewatama Jakarta mengambil keputusan untuk menghentikan pemasokan daya listrik.

Dalam surat Dirut PT. Semen Kupang kepada Gubernur NTT tanggal 26 Mei dilaporkan bahwa :

- Pengoperasian pabrik terhenti sejak tanggal 22 April 2008. Operasi seluruh unit pabrik membutuhkan daya listrik sebesar 7,8 MW dari jumlah ini disuplai oleh PLN sebesar 3,8 MW dan dituangkan dalam kontrak sedangkan kekurangannya dipenuhi dengan pola sewa beli (Build Operate Transfer/BOT) dari non PLN yaitu PT. Sewatama Jakarta sebesar 4 MW sejak tahun 2002 agar pabrik Semen Kupang II dapat beroperasi. Dalam perjalanannya PLN tidak dapat memenuhi komitmen sesuai kontrak (3,8 MW) dan hanya mensuplay 1,2 MW pada waktu beban puncak (LWBP) dan hanya sebesar 0,3 MW pada waktu beban puncak (WBP). Sedangkan untuk suplay listrik sebesar 4 MW dihentikan oleh PT. Sewatama Jakarta efektif 22 April 2008 karena terdapat tunggakan sewa US$ 2,5 juta dari jumlah US$ 4,0 juta (telah dibayar US$1,5 juta).

- Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 50 Milliard pada tanggal 28 Maret 2007 digunakan sejak April 2007 dengan jumlah pengeluaran sampai dengan saat ini Rp. 47.460.332.975 dari total dana 50.000.000.000,- sehingga saldo dana RP. 2.548.815.544 termasuk bunga giro dengan rincian pos pembiayaan meliputi bahan baku dan penolong yang direalisasikan Rp. 20.001.102.268, Recomand Spare Parts Rp. 2.447.453.789, pengadaan jasa Rp. 73.989.500, angsuran genset listrik BOT Rp. 2.250.000.000, kewajiban supplier lama 22.687.787.418 sehingga total dana yang telah digunakan Rp. 47.460.332.975. Sedangkan saldo dana PMN Rp. 2.539.667.025 dan jasa giro Rp. 9.158.519 saldo termasuk jasa giro 2.548.815.544

- Privatisasi/Divestasi saham dimana tahun 2008 pemegang saham negara RI dan Bank Mandiri akan melakukan divestasi saham dengan total divestasi sebesar 75,87% terdiri dari saham negara RI 38,48% dan saham Bank Mandiri seluruhnya 37,39% dengan metode Strategic Sales. Dalam hal divestasi ini terealisir maka pemegang saham yang tersisa nanti adalah Saham negara RI sebesar 23,00% dan saham PD Flobamor sebesar 1,13%.

Divestasi saham negara RI ini dilaksanakan sesuai keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) No. KEP-04/M.EKON/01/2008 tanggal 21 Januari tentang arahan atas program tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) tahun 2008 dan surat Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham No : S-143/MBU/2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal persiapan privatisasi dengan mekanisme penjualan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor : 33 tahun 2005 tentang tatacara privatisasi Perusahaan Persero (Persero).

Terhadap divestasi saham bank Mandiri dilakukan berdasarkan UU perbankan No. 10 tahun 1998 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PB/2005 tentang kualitas penyertaan sementara yang pada intinya mengatur tentang batasan waktu penyertaan sementara adalah maksimum 5 tahun dan penyertaan Bank Mandiri di PT. Semen Kupang telah melampaui 5 tahun.

Sebelum rencana divestasi ini telah dilakukan penjajakan peluang Kerja Sama Operasi (KSO) dan mandapat tanggapan dari lembaga keuangan Delamore & Owl Group Of Companies Inggris pada tanggal 7 April 2008 yang memuat persetujuan pendanaan dari komite kredit sebesar US$ 24 juta.

Rencana PT. Semen Kupang ini akan di privatisasi dimana pemegang saham terbesar adalah PT. Bank Mandiri (BMRI) akan menjual 38,7% kepemilikan PT.SK senilai 50 milliard kepada perusahaan asal India yang berkantor pusat di Singapur yaitu Nava Bharat.

Perlawanan Buruh

Buruh PT. Semen Kupang selama ini telah memiliki organisasi yang bernama SERIKAT KERJA SEMEN KUPANG (SKSK) dan dalam kasus mereka, mereka pernah melakukan aksi antara lain :

1. Tahun 2005 aksi di PT. Semen menuntut pergantian manajemen direksi
2. Tahun 2008 dibawah kordinasi LSM PIAR NTT dan Anita Gah dari Demokrat mereka melakukan aksi ke Nakertrans NTT, DPRD Propinsi NTT, Gubernur.

SOLIDARITAS MAHASISWA/PELAJAR UNTUK BURUH PT. SEMEN KUPANG

{Serikat Perjuangan Rakyat Demokratik (SPRD), Serikat Perjuangan Mahasiswa Demokratik (SPMD), Serikat Perjuangan Pelajar Demokratik (SPPD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM), Partai Rakyat Demokratik-Politik Rakyat Miskin (PRD-PRM)}

Sekretariat : Jln ELTARI II FATULULI OEBOBO KUPANG - NTT

Globalisasi Krisis: The Less Miserable's

2008-12-19T00:42:00.001+07:00

Zely Ariane *

Krisis kapitalisme telah terjadi selama beberapa periode. Namun periode kali ini, menurut Barry Ritholtz, CEO bursa saham Fusion IQ—pembuat software terkemuka AS, merupakan badai ekonomi paling sempurna yang pernah dialami negeri-negeri kapitalis maju. Krisis ini adalah kombinasi dari resesi keuangan, kolapsnya sektor perumahan, krisis kredit, dan deflasi terhadap aset-aset raksasa, yang terjadi di waktu bersamaan.

Nasionalisasi ala Venezuela – Kuba

Esteban Morales, seorang peneliti di Universitas Havana, Kuba, membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa sangat sulit menghindar dari dampak krisis global, meskipun negeri seperti Kuba relatif terlindungi. Demikian halnya dengan Venezuela, yang menurut Petras masih sangat bergantung dari pendapatan ekspor minyak, pasar AS, dan kurangnya diversifikasi ekonomi.

Namun, analisa Reuters pada 8 Oktober 2008 menyatakan bahwa Venezuela tidak akan mengalami banyak pengaruh langsung dari kekisruhan pasar ini. Sebab utamanya karena pemerintah Chavez telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan penting (bahkan dalam kondisi sehat/untung) yang dulu pernah berdagang di Bursa Efek Caracas. Selain itu, mereka juga mengendalikan nilai mata uangnya sendiri melalui kontrol terhadap nilai tukar.

Hal itupun berlaku bagi Kuba, walaupun terpaksa hidup apa adanya akibat 40 tahun dalam blokade ekonomi AS. Hingga saat ini, tidak ada penghentian kredit perumahan atau para pensiunan yang kelaparan (bahkan bunuh diri) seperti halnya di AS. Padahal disaat bersamaan, Kuba dihantam oleh badai terburuk sepanjang massa (badai Gustav dan Ike) yang merugikan negeri itu tak kurang dari AS$5 milyar.

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan kapitalis (perkebunan, pertambangan, dan perbankan) telah diambil alih oleh pemerintah sosialis Kuba sejak 48 tahun lalu, termasuk tidak berkembangnya ekonomi "derivatif" akibat pajak sebesar 1% yang dikenakan untuk setiap transaksi perdangannya. Hasilnya, dana yang diperoleh digunakan untuk pengembangan berbagai temuan dalam bidang kedokteran, hingga menjadikan Kuba sebagai negeri pengekspor vaksin (dan juga tenaga dokter) paling utama dan paling murah diseluruh dunia.

Nasionalisasi di Venezuela (dan Kuba), tak seperti nasionalisasi sepotong-sepotong yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Fannie Mae dan Freddie Mac. Nasionalisasi jenis ini, seperti dinyatakan oleh sejumlah pengamat sebagai "sosialisme buat yang kaya", membagi-bagikan kerugian yang diderita oleh korporasi milik elit pada masyarakat.

Di Venezuela, nasionalisasi PDVSA (Perusahaan Minyak Venezuela) dan sejumlah perusahaan vital lainnya (CAN TV/telekomunikasi, Bank of Venezuela, Sidor/pabrik baja, ALCASA/pabrik alumunium, INVEPAL/pabrik kertas, CADAFE/perusahaan listrik, dll) berada dibawah kendali buruh (worker's control/management) dengan berbagai tipenya. Tipe yang paling sering dijadikan referensi adalah pengelolaan ALCASA, INVEPAL dan Cadela-Mérida—anak perusahaan CADAFE, berdasarkan perbedaan dalam hal kepemilikan (negara atau kaum buruh secara langsung) dan pengelolaan bersama antara buruh dengan rakyat setempat.

Di tahun 2007, PDVSA memiliki pendapatan sebesar AS$19 milyar. Sebesar AS$13 milyar langsung diberikan pada FONDEN (Dana Pembangunan Nasional) untuk membiayai program-program darurat rakyat, diantaranya sekolah dan kesehatan gratis, pembangunan pabrik-pabrik pembangkit listrik tenaga matahari beserta alat-alat elektroniknya, penelitian ilmiah dan komputerisasi tingkat sekolah dasar. Sebesar $2-3 milyar masuk ke negara sebagai pajak, dan sisanya digunakan untuk pengembangan PDVSA—misalnya, bersama Rusia, Iran dan Vietnam membentuk berbagai perusahaan bersama.

Jalan keluar semacam ini lah, yang antara lain, membuat mereka paling kecil terkena dampak dari globalisasi krisis: The Less Misarable's.

The Less Misarable's

Apakah dengan jatuhnya harga minyak akan membuat ekonomi Venezuela tumbang? Financial Times, Bloomberg, dan Reuters terpaksa mengakui bahwa Venezuela tampaknya akan baik-baik saja. Reuters mengatakan, Venezuela bisa selamat walaupun kejatuhan harga minyak memukul pendapatannya. AFP melaporkan bahwa kejatuhan nilai yang terlihat di pasar saham Venezuela bernilai kurang dari satu persen, sementara bagi Brazil dan Argentina—dua diantara negeri-negeri Amerika Latin dengan perekonomian terbesar—bernilai belasan persen.

Presiden Hugo Chavez mengatakan bahwa perekonomian Venezuela bisa tumbuh hingga 15% di tahun 2004, ketika harga minyak rata-rata $32,80 per barel, dan terus tumbuh bahkan ketika harga minyak rata-rata lebih rendah dari harga minyak hari ini.

Walaupun demikian, dalam penyusunan anggaran nasional 2009, Chavez mengakui perlunya pengetatan anggaran, menekankan pentingnya mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu: mengakhiri gaya hidup yang ekstravaganza, mengakhiri korupsi, dan tidak terhadap gaji/pendapatan yang luar biasa besar.

Namun, pengetatan tidak berlaku bagi program-program darurat rakyat. Dari AS$76.6 milyar (+/-Rp. 760 trilyun) total anggaran nasional, berbasiskan asumsi harga minyak AS$60 per barrel dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, Chavez mengalokasikan AS$9,3 milyar untuk program-program sosial, AS$19.77 milyar untuk pendidikan, dan lebih dari AS$5.58 milyar untuk kesehatan.

Pengetatan anggaran tersebut dilakukan, walaupun cadangan devisa internasional Venezuela (bersih dari hutang luar negeri sejak tahun 2005) saat ini, sebesar AS$40 milyar, bisa membiayai hidup setiap orang lebih dari $1300/kapita. Angka ini adalah yang tertinggi di Amerika Latin pada tahun 2007, ketika cadangan devisa Venezuela baru mencapai $34 milyar. Para analis mengatakan, milyaran dolar dana segar yang dimiliki Venezuela ini dapat menyelamatkan Venezuela dari jatuhnya harga minyak.

[Bandingkan dengan Indonesia (yang lebih kaya bahan mentah) yang hanya mampu membiayai $226/kapita (berdasarkan cadangan devisa saat ini yang tak lebih dari $52 milyar plus $62,103 miliar beban hutang luar negeri!)].

*Koord. SERIAL dan Dept. Pendidikan & Propaganda DHN PPRM

Penggelontoran Dana Meningkatkan Daya Beli Rakyat?

2008-12-18T10:06:00.001+07:00

Zely Ariane *

Bloomberg.com pada tanggal 24 November 2008 mengatakan bahwa, pemerintah AS menyediakan dana lebih dari AS$7,76 trilyun dari uang para pembayar pajak, setelah sebelumnya menjamin hutang Citigroup Inc sebesar AS$306 milyar, dan mengeluarkan AS$700 miliar dolar untuk menyelamatkan institusi-institusi keuangan. Jumlah itu bernilai dua pertiga dari seluruh nilai barang yang diproduksi di negeri itu tahun lalu.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp. 1 trilyun untuk menalangi kerugian Bank Century, dan Rp 4 trilyun untuk membeli saham-saham BUMN agar nilainya tidak melorot. Insentif fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan dari tiga lapisan (10%,15%,dan 30%) menjadi tunggal 28% pada 2009 dan 25% pada 2010, pun diberikan untuk para pengusaha; apalagi ketika pengusaha mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Walaupun APBN 2009 sudah pasti defisit, tetapi tidak menyulitkan uang (likuiditas) yang ada saat ini mengucur dari kantung pemerintah ke rekening pengusaha. Kalau pemerintah AS memperoleh dana, untuk menalangi kerugian pengusaha, dari Bank Sentralnya (The Fed), pemerintah Indonesia mendapatkannya dari hutang (baru) luar negeri—karena cadangan devisa dalam negeri tak lebih dari AS$51 milyar saja.

Kepada Indonesia, Bank Pembanguan Asia (ADB) berbaik hati memberi pinjaman AS$1,5 milyar, Agence Francaise de Developpement (AFD) mengucurkan pinjaman AS$200 juta, sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran yang masuk ke dalam Climate Change Program Loan. Pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 15 tahun ke depan oleh anak-anak Indonesia yang kini sedang berada di sekolah dasar atau bahkan yang tidak bersekolah sama sekali, termasuk total hutang lama sebesar AS$62,103 miliar.

Peningkatan Daya Beli?

Semua penalangan ini, katanya, ditujukan untuk menstimulus perekonomian dan meningkatkan daya beli rakyat. Padahal sebelum krisis finansial global ini pun tingkat upah riil (dibandingkan kenaikan harga) sudah lama turun. Menurut Dr M. Hadi Shubhan, dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Unair, upah riil buruh sudah terjun bebas hampir 50 persen sejak 1997.

Bila bentuk kongkrit program peningkatan daya beli ini bukan peningkatan riil nilai upah, melainkan berbagai bentuk program penyelamatan sesaat berupa jaminan sosial, program-program padat karya yang sangat jangka pendek sifatnya (seperti yang disebutkan oleh Anggito Abimanyu), atau kemudahan kredit dengan penurunan suku bunga, maka, sebetulnya, bukan peningkatan daya beli rakyat yang menjadi tujuannya, melainkan semata-mata stimulus ekonomi (yang sifatnya sesaat dan sekali-habis).

Berapa sesungguhnya dana segar yang didapat rakyat, untuk sekadar bertahan hidup, selama ini? Sebelum gelembung krisis pecah di AS pertengahan tahun lalu, rakyat mendapat sebesar Rp. 228 M ,menurut data bulan Juni 2008, dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT)—sebagai kompensasi BBM, Rp. 11,2 trilyun dana BOS, dan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN/GAKIN) sebesar Rp. 4,6 trilyun. Itupun tidak selancar gelontoran dana yang diberikan pada pengusaha. Syarat dan birokrasi yang luar biasa rumit, dana yang tidak memadai harus diperebutkan oleh puluhan juta orang miskin (berpendapatan di bawah AS$2/hari), dan dikorupsi pula (menurut ICW, korupsi di bidang kesehatan mencapai Rp.127 milyar).

Berapa yang akan didapat rakyat untuk stimulus ekonomi di dalam APBN 2009 nanti? Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Bpk. Anggito Abimanyu di penghujung November 2008, proyeksi pinjaman luar negeri yang diperlukan pemerintah pada 2009 mencapai AS$5 miliar. Pinjaman itu lebih difokuskan untuk program padat karya, dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi imbas krisis keuangan global.

Akar Persoalan

Krisis global/nasional saat ini terjadi karena sistim kapitalisme yang membayar buruh murah (tidak sesuai dengan nilai kerjanya yang sebenarnya) dan begitu besarnya uang yang tidak ditanam di sektor riil (tapi di usaha-usaha spekulatif keuangan, saham, portofolio, mata uang dan komoditi) sehingga, akibatnya, buruh/masyarakat tak berdaya beli.

Oleh karena itu, yang disebut sebagai program kongkrit peningkatan daya beli, yang tidak akan menghasilkan PHK masal dan krisis seharusnya, berupa penggelontoran dana segar besar-besaran untuk membangun industri nasional (lapangan kerja) di bawah kontrol dan partisipasi rakyat, dan akan membayar upah buruh secara layak. Dana tersebut diperoleh dengan (1) menasionalisasi aset-aset vital negara—terutama pertambangan/migas, pertanian ekspor, kehutanan, kelautan, pariwisata, kelistrikan, kimia (terutama farmasi), keairan/pengairan dll, (2) memusatkan/mengendalikan seluruh potensi sumber dana dalam negeri, seperti: dana perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil rakyat, penarikan dana BLBI/buyback, pemotongan bunga utang negara, penolakan/penangguhan pembayaran utang LN, pajak progressif, pemanfaatan dana tabungan masyarakat (termasuk JAMSOSTEK), penyitaan harta-harta koruptor (sejak tahun 1965), kontrak-karya dengan bagi-hasil, pajak dan royalti yang menguntungkan nasional, penguasaan/nasionalisasi distribusi pertambangan dan migas, dan seterusnya.

*Pjs Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat – Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PP-GSPB)

Lagi-lagi ‘Regulasi’ dan Reformasi

2008-12-12T22:41:00.001+07:00

Zely Ariane*

“Krisis keuangan global ini bukan karena kekurangan regulasi atau karena kapitalis yang tidak terkendali; melainkan krisis kelebihan produksi di seluruh dunia, yakni terlalu banyak barang yang dijual (demi keuntungan) namun (sehingga) rakyat tak berdaya beli”. [Karl Marx, 150 tahun lalu]

Para pemimpin APEC, menegaskan rekomendasi G20, menyerukan reformasi yang komprehensif di sejumlah lembaga keuangan internasional. Mereka juga menyatakan, prinsip pasar bebas, praktik perdagangan, dan investasi terbuka tetap merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Sekaligus merangsang lapangan kerja, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Delapan tahun lalu, dihadapan para pemimpin Negara-negara Selatan, yang tergabung dalam Kelompok 77, Fidel Castro Ruz menyatakan “lima puluh tahun lalu, kita dijanjikan … tak akan ada lagi kesenjangan … dijanjikan roti (kesejahteraan) dan keadilan; tapi hingga saat ini, kita, negeri-negeri berkembang, hanya mendapat penderitaan, kelaparan, dan semakin banyak ketidakadilan.

Tingkat pertumbuhan sebenarnya ekonomi kapitalis dunia turun dari rata-rata 4,9 persen per tahun pada tahun 1960-an, menjadi 3,8 persen pada tahun 1970-an, kemudian 2,7 persen, pada tahun 1980-an, dan hanya 1,2 persen, pada tahun 1990-an. Berbagai data perkembangan dunia sepuluh tahun terakhir menyatakan bahwa 2,5 miliar (40%) rakyat hidup di bawah 2 USD/hari; berbagi hanya 5% dari total pendapatan dunia; sementara 54% pendapatan tersebut masuk ke hanya 10% kantung orang-orang terkaya di negeri-negeri maju.

Pasar bebas dinyatakan dapat merangsang lapangan kerja, padahal semenjak satu dekade lalu menyumbang peningkatan tertinggi penganggur muda di Asia Tenggara (85%), disusul Sub-Afrika Sahara (34%), Amerika Latin (23%), Timur Tengah (18%), dan Asia Selatan (16%) [ILO, Global Employment Trends for Youth].

Dengan praktek pasar bebas dan investasi terbuka, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang langsung bisa disediakan dan belum termasuk operasi-operasi keuangan tambahan, ‘perjudian’ produk-produk derivatif, dan future market commodities) sudah mencapai US $ 1,5 trilyun (2000), empat kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang ‘hanya’ sekitar US $ 6.5 trilyun. Jumlah yang luar biasa untuk sebuah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan pengembangan produktivitas riil.

Reformasi dan Regulasi

Apa yang kini disebut reformasi terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional ke depan adalah: (1) reformasi keterlibatan (porsi) yang lebih besar bagi negeri-negeri berkembang (baca: negeri-negeri kaya bahan mentah dan tenaga kerja), agar dapat dikontrol (dipastikan) tidak mengambil bentuk-bentuk proteksi yang semakin membahayakan ekonomi negeri-negeri kapitalis maju; (2) sokongan utang yang lebih banyak lagi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk stimulus ekonomi [baca: mendongkrak konsumsi].

Apa yang kini disebut regulasi terhadap pasar keuangan adalah pemastian peran negara/pemerintah untuk menalangi (baca: membagi-bagi) kerugian yang diderita oleh korporasi milik elit (pada masyarakat), atau “sosialisme buat orang kaya”. Walaupun nasionalisasi atau pengucuran dana talangan pada bank-bank tersebut mungkin akan menjamin sistem keuangan kapitalis masih berufungsi, namun mereka tidak bisa menghindari anjloknya (apa yang sering mereka salah artikan sebagai) “perekonomian sebenarnya (real economy)”.

Apa yang kemudian akan terjadi setelah resesi yang hebat dan berkepanjangan ini?
Ekonom Universitas New York, Nouriel Roubini, meramalkan setidaknya akan terjadi satu dekade stagnasi, berarti, resesi ini akan diikuti oleh paling sedikit 10 tahun pertumbuhan yang lesu, kurang darah. Pada tahun-tahun mendatang, rakyat pekerja akan menderita bukan saja karena tingginya tingkat pengangguran (yang sulit diatasi) dan semakin meningkatnya pemiskinan, namun juga menderita karena gelombang inflasi yang disebabkan oleh dana talangan yang digelontorkan secara besar-besaran oleh pemerintah kapitalis untuk menolong oligarki keuangan.

Sedikit Keberanian; Sejumput Visi

Melanjutkan visi sebagai negara anggota Gerakan Non Blok, mempertegas The Initiative of Five: Soekarno, Nehru, Tito, Nasser, dan Nkrumah, rakyat Indonesia dapat mengacu pada Deklarasi GNB ke-6, 28 tahun lalu di kota Havana, yakni: “Menjamin kemerdekaan, kedaulatan dalam perjuangannya melawan imperialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan zionisme, serta segala bentuk agresi, pendudukan, dominasi, intervensi dan hegemoni” .

Pekerjaan memang menjadi lebih berat karena mayoritas negeri-negeri yang paling miskin, paling tidak berkembang, paling banyak hutang, adalah anggota-anggota GNB.
Negeri-negeri Non-Blok mewakili 55% rakyat dunia yang yang miskin. Sebanyak 85% dari 3 milyar jiwa tenaga produktif mudanya saat ini hidup tak produktif; kesempatan hidup kurang dari 40 tahun akibat kekurangan gizi; serta 800 juta penduduk dewasanya buta huruf, akibat ketergantungan hutang, keterbelakangan teknologi dan industri.

Mayoritas negeri-negeri Non-Blok harus menanggung pembayaran hutang $13 untuk setiap $1 hutang yang mereka terima, bahkan negeri-negeri termiskinnya telah membayar $550 milyar hutang plus bunganya selama tiga dekade, dan masih berhutang $523 milyar kepada negeri-negeri debitor maupun Bank Dunia dan IMF.

Langkah-langkah beberapa negeri GNB seperti Venezuela, Bolivia, Otoritas Palestina, Kuba, dan Iran, dalam bersikap terhadap dominasi AS, adalah sebuah awal yang baik bagi terciptanya dunia yang multipolar. Yakni dunia yang bebas dan aktif bergerak diluar tekanan AS demi terwujudnya cita-cita kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh umat manusia di dalam Piagam Universal PBB.

Dalam analisa Reuters (8 Oktober): “Venezuela tidak mengalami pengaruh langsung dari kekisruhan pasar karena Chavez telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan penting, dan, juga, karena mata uangnya telah ditetapkan dengan mengendalikan perdagangan mata uang”. Pemerintahan Chavez telah menata ulang perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut agar mengatasi kebutuhan mendesak rakyat miskin negeri tersebut, ketimbang memperkaya oligarki kapitalis lokal.

Demikian pula, tidak akan terjadi penghentian kredit perumahan atau pensiunan yang kelaparan di Kuba, karena perusahaan kapitalis telah diambil alih oleh pemerintah rakyat pekerja 48 tahun yang silam.

Menyadari kenyataan ini, masa sedikit keberanian dan sejumput visi saja kita tidak punya? ***

*Koordinator Solidaritas untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL) dan anggota Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM)

Memperingati 60 Tahun Deklarasi Hak Azasi Manusia, 10 Desember 2008

2008-12-10T00:54:00.001+07:00

LAWAN PEMILU ELIT 2009:
PEMILU PARA PELANGGAR HAM, KAUM PEMODAL, KORUPTOR, DAN KAUM OPURTUNIS!

Sudah enam puluh tahun usia deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Tak pernah absen, setiap tanggal 10 Desember, rakyat di seluruh dunia memperingati dan menuntut pemerintahnya agar menuntaskan seluruh persoalan pelanggaran HAM, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, persoalan pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan berpangkal pada 3 penghambat utama, yakni masih bercokolnya: (1) Sisa-sisa lama (Golkar sebagai manifestasi sisa Orde Baru), (2) Tentara dan beserta Komando Teritorial dan perangkat-perangkat kontrolnya (KODAM, KOREM, KORAMIL dan BABINSA), serta (3) Reformis gadungan yang pengecut dan tak mandiri berhadapan dengan tentara.

Padahal, rakyat Indonesia dan para aktivis pejuang HAM tak berjeda berjuang dalam beragam bentuk tuntutan dan aksi serta mekanisme hukum; terus menerus menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat yang dilanggar hak asasinya agar para pelakunya diganjar hukuman. Sebagai contoh, tak kurang dari 88 kali, sejak tahun 2007,Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK) pelanggaran HAM melakukan aksinya setiap hari Kamis, di depan Istana Negara—tekanan itupun baru berhasil menuntaskan kasus Munir saja (dengan kekecewaan atas hasilnya karena dirasa tidak adil).

Secara hukum, tidak banyak dan tidak signifikan hasilnya. Menurut matriks Kontras tahun 2006, dari tiga kasus pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura, sebagian besar divonis bebas, sebagian lagi dalam proses kasasi, dan sebagian kecil yang dihukum pun kini sudah bebas, dan itupun tidak mampu menjangkau Jenderal-jenderal otak pelanggaran HAM tersebut.

Sejauh ini hukum hanya menjangkau para pelaku lapangan—itupun hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mendapat sorotan dan tekanan politik yang besar. Seperti halnya kasus pelanggaran HAM Alas Tlogo dan pembunuhan Munir—yang baru berhasil menghukum Policarpus dan Muchdi PR saja.

Hukum tidak sanggup menangkap para Jenderal, tidak sanggup menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki dampak politik besar terhadap asal usul kekuasaan politik hari ini. Hukum diam di hadapan pembantaian 3 juta rakyat tak berdosa di tahun 1965-66, kasus di Timor Timur pra-Referendum (1974-1999), peristiwa Penembakan misterius ”Petrus” (1982-1985), kasus Kedungombo, kasus Talangsari 1989, kasus Marsinah (1995), kasus 27 Juli 1996, penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1997-1998, kasus Trisakti dan Semangi I & II, peristiwa Mei 1998, dan kasus DOM di Aceh-Papua, kasus Bulukumba (2003),termasuk mendiamkan para penjahat dan kroni pemerintah penyebab bencana Lapindo.

Jenderal (purn.) Soeharto (mantan Presiden Indonesia ke-2), Jenderal (purn.) Wiranto (mantan Pangab), Jenderal (purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen (purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Pangdam Jaya), Irjen (Pol.) Hamami Nata (mantan kapolda Metro Jaya), Letjen Djaja Suparman (mantan Pangdam Jaya) dan Noegroho Djajoesman (mantan Kapolda Metro Jaya), Letnan Jenderal (purn.) Sutiyoso (mantan Pangdam Jaya),Letnan Jenderal (purn.) Prabowo Subianto, Mayjen (purn.) Zacky Anwar Makarim (Anggota Tim Pengamanan Penyuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur), Mayjen (purn.) Kiki Syahnakrie (Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer, Timor Timur), Mayjen (purn.) Adam Rachmat Damiri (Pangdam Udayana), Mayjen (Purn.) A. M. Hendropriyono, adalah di antara para Jenderal yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih dibiarkan berlenggang kangkung hingga hari ini.

Untuk dapat menghukum orang-orang yang bertanggung jawab tersebut, jalur hukum yang ada saat ini tidak bisa diharapkan lagi. Jalan politik dengan mobilisasi rakyat lah satu-tunya cara yang paling ampuh dan terbukti paling efektif.

Jangan Tunggu Pemilu 2009: Kekuasaan Politik Harus Diganti Sesegera Mungkin

Sejak kejatuhan Gus Dur tahun 2001, ada 3 kekuatan yang sedang dan akan berusaha terus berkuasa: 1) revitalisasi atau restorasi Orde Baru dalam manifestasi Golkar; 2) kaum reformis gadungan, terutama yang menjadi benalu (mengambil manfaat dari rakyat dan para aktivis yang berjuang mati-matian) pada momen reformasi tahun 1998, seperti PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, dan lain sebagainya; 3) Tentara. Kejatuhan Gus Dur adalah cermin bagaimana tentara mendukung kelompok (1 dan 2 tersebut) untuk menjatuhkan Gus Dur.

Sisa-sisa lama (Orde Baru dalam wujud Golkar) dan Tentara, sedang terus mengendap-ngendap mencari celah menjarah ranah sipil kembali, bahkan sekarang semakin terbuka untuk bergerak naik ketika hampir seluruh spektrum kekuatan politik elit setuju Soeharto diampuni. Bahkan PKS yang dianggap ‘paling reformis’ pun sudah mengkooptasikan diri ke dalam lingkaran Cendana.

Kesempatan menjarah ranah sipil oleh tentara diperkuat dengan keterlibatan mereka yang tak tanggung-tanggung dan semakin kuat di dalam Partai Politik peserta pemilu 2009. Berikut adalah nama-nama partai dan para Jenderalnya menurut laporan TAPOL:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dipimpin langsung oleh Jenderal (purn.) Wiranto, dibantu oleh para mantan Jenderal lainnya seperti Letjen. (purn.) Arie Mardjono dan Laksamana Muda (purn.) Abu Hartono), Mayjen. (purn.) Aqlani Maza, Laksamana (purn.) Bernard Kent Sondakh, Marsekal Muda (purn.) Budhy Santoso, Jenderal Polisi (purn.) Chaeruddin Ismael, Letjen. (purn.) Fachrul Razi, Letjen. (purn.) Suaidi Marassabessy, dan Jenderal. (purn.) Soebagyo, yang menduduki jabatan sebagai Wakil ketua Dewan Pertimbangan dan 7 Wakil Ketua partai. Sementara wakil bendaharanya adalah Mayjen (purn) Iskandar Ali.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dipimpin langsung oleh Letjend (purn.) Prabowo Subianto, dibantu oleh Mayjen. (purn.) Muchdi Purwopranyoto—terpidana kasus pembunuhan Munir, dan pensiunan perwira intel Mayjen. (purn.) Gleny Kairupan yang berperan dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur, keduanya sebagai Wakil Ketua Partai.

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dipimpin langsung oleh Jendral (purn.) R. Hartono, bersama Mayjen. (purn.) Hartarto, Mayjen. (purn.) H.Namoeri Anoem, Brigjen. (purn.) Suhana Bujana dan Marsekal Muda (purn.) Suharto.

Partai-partai lain yang juga menampung perwira-perwira tentara antara lain: Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional, dan tentu saja partai-partai pemain lama seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan seterusnya.

Sementara jenderal seperti Sutiyoso, telah ikut mendorong pembentukan beberapa partai kecil seperti Partai Republikan, Partai Bela Negara (PBN), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Ia juga berhasil mendapatkan pengaruh dan dukungan dari beberapa partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ilusi yang sedang dibangun saat ini adalah bahwa militer masih bisa dikontrol oleh sipil (profesionalisme TNI)—misalnya dengan adanya kementerian pertahanan dan keamanan, yang menterinya seorang sipil. Tapi tak pernah terbukti di lapangan, karena mereka tetap saja tak bisa dikontrol (kasus Alas Tlogo, kekerasan di banyak kasus agraria, perburuhan, penggusuran, dan milisi sipil reaksioner adalah sebagian contohnya). Pendidikan HAM yang didapatkan tentara pun hanya pemanis saja, karena tidak akan sanggup mengubah watak institusi tentara itu sediri, yakni: sebagai alat untuk mengamankan kaum pemodal dan alat untuk menindas kaum miskin.

Sudah cukup bukti bagi rakyat Indonesia (dan seharusnya pula bagi para aktivis pejuang HAM) bahwa pemerintahan elit hingga hari ini tidak berkehendak membela rakyat. Spektrum kekuasaan politik elit yang memimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif pasca reformasi, adalah para reformis gadungan yang bergandengan tangan dengan sisa-sisa lama dan tentara, yang tidak bisa diharapkan punya kepentingan maupun nyali dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itulah, mereka harus dijatuhkan.

Konsolidasi Nasional Kekuatan Gerakan Anti Kooptasi dan Kooperasi

Kaum pergerakan sebetulnya sadar, bahwa tuntasnya reformasi, hanya bisa dilakukan jika sisa-sisa kekuatan lama, tentara, beserta kaum reformis gadungan—yang semakin menunjukkan watak aslinya—berhasil dikalahkan oleh kekuatan rakyat (karenanya, rakyat harus membangun kekuataannya sendiri). Dan pelanggaran HAM di Indonesia juga meliputi pelanggaran hak-hak dasar sosial-budaya rakyat. Dan semua kekuatan politik elit di Indonesia sekarang ini tidak bisa diharapkan dapat memberantas pelanggaran HAM, karena merekalah yang JUSTRU terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM; kaki tangan para pemodal barat yang sedang menjajah rakyat Indonesia; para koruptor yang menjadi benalu ekonomi Indonesia; serta kaum oportunis yang mengambil manfaat dari berbagai situasi.

Selain itu, kelompok-kelompok dan individu tertentu yang berpura-pura nasionalis, anti asing, dan pro kemandirian nasional, sesungguhnya masuk ke dalam spektrum kekuatan politik elit penipu dan pelanggar HAM. Prabowo dan Wiranto, yang bertopeng nasionalisme palsu, sesungguhnya sedang menyebar bibit-bibit fasisme dengan memanipulasi kemiskinan rakyat dan ketiadaan kepemimpinan politik alternatif. Sentimen-sentimen demikianlah yang digunakan oleh Hitler ketika Jerman mengalami kekalahan (dalam perang-perangnya) dan rakyat dilanda kemiskinan yang luar biasa. Mana mungkin ada kesejahteraan di bawah moncong senjata? Mana mungkin ada demokrasi jika pemimpinnya adalah penjahat HAM kelas kakap?

Demikian halnya dengan para nasionalis palsu lainnya seperti Amin Rais, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Megawati, yang tidak pernah punya rekam-jejak untuk sungguh-sungguh berjuang demi ekonomi kerakyatan dan peningkatan produktivitas nasional yang mandiri; wajar, karena mereka tidak punya kapasitas politik—atau tidak memiliki keberanian melibatkan kekuatan rakyat dalam perjuangannya—dan kognitif (baca: kepandaian) untuk mandiri dari penjajahan modal asing; juga tak berkutik, takluk, di hadapan para penjajah modal dalam negeri—kaum londo berkulit hitam.

Oleh karena itu, tak ada jalan lain, tak ada jalan yang gampang-gampangan: Rakyat Indonesia dan kaum pergerakan—yang sadar bahwa inilah saatnya membangun kekuatan rakyat yang mandiri—harus segera bersatu.

Bersatu membangun sebuah alat politik alternatif, yang dalam wujud nyatanya bertugas untuk meluaskan dan menyatukan mobilisasi berbagai ekspresi perlawanan rakyat. Ekspresi perlawanan rakyat tersebut TIDAK boleh dikompromikan dengan, dan dicaplok oleh musuh-musuh rakyat, yakni: kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa-sisa ORBA dan reformis gadungan.

Dengan demikian, tugas kaum pergerakan saat ini adalah:

1. Memaksa Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM;

2. Melawan semua Jalan Keluar Jahat Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, seperti:
· Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan Mahal;
· Penggusuran dan Penangkapan Rakyat Miskin;
· SKB/PKB 4 Menteri dan upah murah, Kenaikan Harga, Privatisasi, Kelangkaan Pupuk;
· Utang Luar Negeri dan Penalangan Utang/kerugian kaum Pemodal;

3. Melawan Pemilu Elit 2009: Pemilunya para pelanggar HAM, kaum pemodal, koruptor, dan kaum oportunis;

4. Membangun alat politik persatuan alternatif, yang mandiri dan berskala nasional;

5. Mengganti Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, agar dapat membentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin, dengan pekerjaan utama: (a) memusatkan seluruh pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan kebutuhan darurat rakyat dan membangun Industrialisasi Nasional di Bawah Kontrol Rakyat, (b) mengusut kejahatan HAM sepanjang sejarah Indonesia dan sedapat mungkin menyeret para pelaku kejahatan HAM tersebut ke pengadilan (baik pengadilan internasional maupun pengadilan HAM dalam negeri) seandainya pun in absentia.

Jakarta, 10 Desember 2008

Dewan Harian Nasional - Persatuan Politik Rakyat Miskin
(DHN-PPRM)

MENOLAK TUNDUK PADA KEHENDAK PEMODAL DAN PARA BEGUNDALNYA

2008-12-04T02:20:00.010+07:00

Dani (GSPB PT. Mayora) berorasi

Ata bin Udi (Sekretaris Umum PP GSPB) memberikan pesan konsolidasi

Massa ABM Bekasi di depan Kantor Bupati Kab. Bekasi

Massa ABM Bekasi bersiap menuju Bupati Kab. Bekasi

(Sebuah Reportase Aksi Penolakan terhadap SKB 4 Menteri 3 Desember 2008, dan Refleksinya)

Zely Ariane*

Selasa, 2 Desember, 2008, dalam ruangan berukuran tak lebih dari 2X3 M, sekitar 20-an perempuan anggota Pengurus Basis GSPB PT. Buana duduk berdesakan--sedangkan yang 3-5 orang (di antaranya laki-laki) sampai-sampai duduk di luar ruangan. Dengan antusias mereka mendengar penjelasan kawan Budi Wardoyo mengenai persiapan teknis aksi Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Bekasi. Pembagian tugas dilakukan: membuat bendera, ikat kepala, memesan mobil, mempersiapkan perangkat, mempersiapkan orator, hingga meminta do'a restu pada keluarga masing-masing.

Pembicaraan juga bergulir seputar program-program di pabrik yang menanti untuk dikerjakan segera: perundingan upah 2009, protes terhadap target yang tak berperikemanusiaan, pendidikan, hingga program-program luar pabrik untuk menyatukan dan meningkatkan solidaritas antar pabrik yang kawasannya berdekatan. Sesekali celoteh marah Tanih--salah seorang pimpinan basis--yang geregetan ingin menegur pihak manajemen pabrik yang menempel kliping berita menyangkut krisis global dan ancaman PHK. Tanih menganggap tempelan itu memancing keresahan (bahkan dengan kata lain sindiran yang mengancam) kawan-kawan buruh di pabriknya--sebelum berangkat aksi Tanih dan beberapa kawan pengurus ingin menemui manajemen menuntut tempelan itu dicabut.
Ingatan kembali ke hari Minggu, 7 tahun yang lalu, di kawasan industri kecil Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, puluhan kaum perempuan dari PT AJM (pabrik roti) berkumpul di gang kecil kontrakan buruh, membicarakan taktik-taktik menuntut pesangon akibat penutupan pabrik itu. Upah, PHK, pesangon, kebebasan berserikat, kondisi kerja dan sistem kerja kontrak, adalah persoalan-persoalan yang terus-menerus mengancam kaum buruh.

Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut? Berapa banyak aksi lagi yang dibutuhkan untuk mengatasinya? Berapa banyak lagi aksi massa dan massa aksi serikat buruh yang dibutuhkan untuk melawannya?

Kesadaran dan Persatuan

Rabu, 3 Desember, 2008, 300-an massa ABM Bekasi berjejal di depan kantor Bupati Kab. Bekasi. Para pimpinan massa menyerukan pencabutan terhadap SKB/PB 4 Menteri, pemberlakukan Upah Layak Nasional, hingga pengambilalihan pabrik yang bangkrut untuk diserahkan pengelolaannya pada kaum buruh.

Ata bin Udi, Sekretaris Umum PP GSPB, menyadari kehadiran Bupati di hadapan massa, menyatakan bahwa: "persoalan kesejahteraan buruh sudah puluhan tahun tidak banyak berubah. SKB 4 Menteri hanyalah satu soal yang semakin memperparah, sehingga pencabutannya pun tidak lantas membuat kaum buruh menjadi sejahtera. Sistem kapitalisme, sistemnya kaum pemodal, adalah biang keladi kesengsaraan buruh. Apalagi para elit politik yang numpang populer dan belagak reformis pura-pura menolak SKB 4 Menteri. Kaum buruh harus sadar, bahwa tuntutan pencabutan SKB hanyalah bagian kecil dari perjuangan besar kaum buruh, yakni membangun kekuatannya sendiri, menggantikan pemerintahan kaum pemodal."

Sebagian massa aksi tampak 'berharap' dengan hadirnya Bupati. Namun sebagian lainnya--para pimpinan massa dan sebagian massa yang sudah sering mengikuti aksi--tampak jengah dengan kehadiran bupati. Tiba-tiba, seorang buruh anggota basis GSPB PT Mayora, tanpa ragu kemudian turut berorasi: "Kita tidak muluk-muluk, kalau Bapak Bupati mau menyatakan penolakan terhadap SKB untuk diterapkan di Bekasi, maka kami bisa saja mendukung Bapak." Sebagian massa bertepuk tangan; sebagian lagi tercengang-cengang dan sebal.

Bupati yang berjanggut hitam dan bermuka moderat, sambil senyam-senyum mengatakan: "Kami sudah lebih dulu mengirimkan surat permintaan evaluasi terhadap SKB 4 Menteri pada pemerintah pusat... Upah di Kab. Bekasi ini sudah paling tinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia".

Massa berteriak "huuuuuu", dan sesekali terdengar teriakan "bohong!" "evaluasi dan pencabutan tidak sama; jangan bodohi kami" "apa upah segitu bapak pikir cukup; berapa emangnya upah bapak?" Dan Bupati, yang katanya dari Partai Keadilan Sejahtera, itupun pamit mencari selamat.

Kenyataan tersebut mengharuskan sebagian unsur maju dan pimpinan-pimpinan serikat buruh anggota ABM Bekasi bekerja keras. Penyakit kaum buruh yang tidak dan belum percaya pada kekuatannya sendiri adalah warisan sejarah Soeharto yang puluhan tahun telah membunuh kesadaran akan potensi berorganisasi dan beraksi kaum buruh. Memang, serikat-serikat buruh baru pasca reformasi bermunculan, dan ABM adalah hasil kristalisasi paling progresif dari serikat-serikat buruh baru tersebut.

Namun varian-varian serikat baru lainnya, belum serta merta lepas dari satu tipe kesadaran politik 'massa mengambang' ala Soeharto, yakni: pengurus saja yang 'berjuang', anggota tinggal bayar iuran atau siap-siap dimobilisasi saja. Apalagi bagi mayoritas (jutaan) buruh lainnya yang malah belum berserikat sama sekali, atau masih dalam cengkraman serikat-serikat buruh lama serta gadungan (hasil pasca 1998).

Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri bersumber pada tidak adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa modal dan tenaga kerjanya bukanlah milik pengusaha/pemodal; pabrik bukan milik pemodal, dan buruh bukan hanya sekadar menjual tenaga kerjanya untuk mendapatkan upah. Mayoritas kaum buruh masih berkesadaran palsu: takut dan tidak berdaya dihadapan perintah dan keputusan pengusaha/pemilik modal, sehingga takut terhadap ancaman PHK--tak berani melawan. Marx pun mungkin tercenung jika ia hidup di hari ini, karena tak seperti ucapannya--buruh tak akan kehilangan apapun, kecuali belenggunya--kaum buruh hari ini justru menjadi takut melawan karena takut kehilangan pekerjaannya.

Penyakit ini harus segera diatasi. Buruh tidak saja punya tenaga untuk bekerja, tapi juga otak untuk berfikir dan belajar bagaimana mengelola pabrik dan meningkatkan produktivitas. Buruh sebenarnya tidak membutuhkan pengusaha/pemilik modal (baca: tidak butuh kapitalisme), karena modal bisa disosialisasi oleh negara kelas pekerja kepada kaum pekerja. Modal sesungguhnya bukanlah milik pengusaha/pemodal, karena modal adalah warisan sosial atau, dengan kata lain, hasil dari hubungan produksi antara kelas kapitalis (pemodal) dan kelas pekerja, yang hasilnya dirampas oleh kelas kapitalis; namun karena kelas kapitalis mendapat "pengakuan" negara (yang mendukungnya) sebagai "pemilik alat produksi" yang "syah secara hukum", maka mereka, kelas kapitalis, diperbolehkan menghisap para pekerja upahan dan merampas surplus yang telah dihasilkan buruh upahannya.

Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri juga sangat ditentukan oleh tidak adanya persatuan rakyat dan kaum pergerakan yang selama ini melawan di pentas nasional, sebagai alternatif/tandingan dari kekuatan elit politik begundalnya para pemodal. ABM menjadi harapan, setelah Front Pembebasan Nasional--yang, walaupun lebih luas partisipasi dan ruang lingkup persatuannya, namun tidak lagi kedengaran. Namun ABM saja tidak cukup. Kekuatan tandingan ini harus melibatkan seluruh sektor rakyat yang berlawan karena, saat ini, kaum buruh tidak bisa membangun landasan bagi sebuah negara kelas pekerja secara sendirian, mengingat banyak (sebagian besar) sektor-sektor lain juga disengsarakan oleh sistim kapitalisme. Bahkan, berlawan sajapun tidak cukup. Perlawanan hari ini harus semakin meningkatkan harga diri kaum buruh untuk tidak mau disubordinasi, tidak mau dikooptasi dan tidak akan berkooperasi dengan elit-elit musuh dan penghambat perjuangan buruh. Karena sekali saja kaum buruh tertipu, maka akan semakin sulit bagi kaum gerakan untuk memunculkan kekuatan politik tandingan yang mandiri dan menasional (yang berbasiskan kaum buruh yang sadar); karena bila kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi pada kaum elit tersebut--dan itu artinya menyerahkan kepemimpinan kaum buruh kepada kaum elit--maka akan semakin sulit untuk menyadarkan kaum buruh akan tujuan perjuangan sejati: sosialisme. Jadi, Jangan kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi bahwa kaum elit tersebut masih mau berjuang untuk rakyat dan kaum buruh--apalagi menjelang pemilu--agar kita bisa dengan segera mengalihkan kepemimpinan mayoritas (kaum buruh dan rakyat) yang masih terkooptasi kepada kepemimpinan sejatinya. Perjuangan kaum buruh sulit untuk berhasil bila sebagian besar kaum buruh masih dikooptasi oleh serikat-serikat buruh lama dan gadungan (hasil pasca 1998).

Apakah hanya pimpinan-pimpinan serikat saja yang harus sadar akan kepentingan tersebut? Tidak. Massa punya hak mendapatkan pengetahuan akan semua potensi kekuataannya. Bagaimana caranya? Dengan modal yang ada saat ini, ABM Bekasi sudah punya potensi untuk bisa melakukan rapat-rapat akbar rutin satu bulan atau dua bulan sekali, sebagai media pendidikan dan percepatan kesadaran, sekaligus konsolidasi kekuatan untuk tampil sebagai kekuatan alternatif (strategi atas) di Bekasi dan di pentas nasional. Mungkin bisa mulai diselenggarakan pada hari minggu--karena militansi massa untuk meninggalkan pekerjaan pada hari selain hari Minggu masih rendah. Dana bisa dicicil lewat iuran yang disepakati bersama; acara disusun bersama; propaganda--yang seutuh-utuhnya--diluaskan dalam banyak selebaran; sektor-sektor rakyat miskin lainnya pun turut diajak serta. Bila kegiatan semacam ini bisa reguler dan semakin membesar, tentu semakin besar pula pengaruh politik yang dihasilkannya, tidak hanya di Bekasi, tapi juga di panggung nasional. Dengan demikian menambah kepercayaan kaum buruh dan rakyat miskin terhadap kekuatan politiknya sendiri, artinya, peluang munculnya kekuatan alternatif/tandingan terhadap elit-elit politik, begundal para pemodal, pun semakin besar.

Di Yogyakarta, aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB) 3 Desember, 2008, sebagai bagian dari aksi serentak ABM secara nasional, memanen penangkapan 2 orang aktivis KRB dari LMND-PRM dan PPRM karena berencana membakar foto SBY-JK dan para menteri kabinetnya. Ya, simbolisasi pembakaran foto sudah tepat (seharusnya juga ditambah dengan tanda gambar semua parpol), karena pemerintahan ini memang harus diganti; dan secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dituntut.

Jalan Keluar

Staf Litbang PP GSPB, Danial Indrakusuma, dalam selebaran elektroniknya menyatakan bahwa ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang biasa diangkat untuk menurunkan moral juang buruh dalam menolak SKB/PB 4 Menteri:

Pernyataan: SKB/PB 4 Menteri bertujuan untuk mengatasi krisis global agar tidak terjadi PHK massal; Jawaban kita: (a) krisis global/nasional terjadi karena sistim kapitalisme yang membayar buruh murah (tidak sesuai dengan nilai kerjanya yang sebenarnya) dan begitu besarnya uang yang tidak ditanam di sektor riil (tapi di usaha-usaha spekulatif keuangan, saham, portofolio, mata uang dan komoditi) sehingga, akibatnya, buruh/masyarakat tak berdaya beli; (b) karena itu, jalan keluar (terhadap krisis) yg kami ajukan (bila kami berkuasa) tak akan menghasilkan PHK massal dan krisis, karena dana yang ada di tangan kami akan digunakan untuk membangun industri nasional (lapangan kerja) di bawah kontrol rakyat dan akan membayar upah buruh secara layak. Dana tersebut kami peroleh dengan menasionalisasi aset-aset vital negara--terutama pertambangan/migas, pertanian ekspor, kehutanan, kelautan, pariwisata, kelistrikan, kimia (terutama farmasi), keairan/pengairan dll--pemusatan/pengendalian dana perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil rakyat/buruh/negara, penarikan dana BLBI/buyback, pemotongan bunga utang negara, penolakan/penangguhan utang LN, pajak progressif, pemanfaatan dana tabungan masyarakat (termasuk JAMSOSTEK), penyitaan harta-harta koruptor (sejak tahun 1965), kontrak-karya dengan bagi-hasil, pajak dan royalti yang menguntungkan nasional, penguasaan/nasionalisasi distribusi pertambangan dan migas, dll; (c) buruh yang di-PHK sebenarnya tanggung jawab negara; bukan malah mengizinkan pengusaha membayar buruhnya secara murah (sementara keuntungan pengusaha tidak dikurangi);
Pertanyaan: Apakah pengusaha dan buruh tidak bisa bekerja sama mengatasi krisis?; Jawabannya: (a) pada dasarnya, tidak. Karena pengusaha dan buruh tidak bisa didamaikan--pengusaha maunya untung dengan biaya upah buruh yang rendah agar menang dalam persaingan pasar. Atau proporsi modal yang ditanamkan ke dalam alat-alat produksi akan semakin lebih besar ketimbang modal yang ditanamkan sebagai upah buruh; (b) kalaupun bisa, itu artinya buruh harus sedikit dinaikkan upahnya, dan biaya-biaya sosial buruh lainnya harus ditanggung oleh negara yang dananya diambil dari hasil pajak yang ditarik negara pada perusahaan (sebenarnya, uang buruh juga). Itulah yang namanya negara kesejahteraan, yang tak akan menyelesaikan krisis--karena tetap saja nilai pendapatan buruh tak akan bisa menggapai harga barang/jasa (yang telah mengandung nilai surplus yang akan dirampok pengusaha karena dianggap sebagai keuntungan pengusaha);
Pernyataan: Jalan keluar yang diusulkan buruh tersebut akan membuat pengusaha bangkrut; Jawabannya: (a) kami tak perduli, karena jalan keluar yang kami ajukan tidak membutuhkan usaha ekonomi (dan pengusahanya) yang akan menimbulkan krisis (termasuk PHK massal)--yaitu usaha ekonomi yang mengizinkan aset dan tenaga produktif sosial/negara dimiliki secara individual, yang mengizinkan membayar upah buruhnya dengan murah (sehingga tak berdaya beli), dan yang mengizinkan usaha-usaha spekulatif yang mematikan sektor riil, dan yang mengizinkan menindas buruhnya secara politik/budaya agar tak melawan.

Sampai Menang!

*Staf Wakil Sekretaris Umum PP GSPB

Statement KRB atas penangkapan dua aktivis KRB

2008-12-04T02:08:00.001+07:00

PERNYATAAN SIKAP
KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll)
Email: krb.jogja@gmail.com, Contact Person: 085228825200

"GALANG PERSATUAN RAKYAT”
LAWAN MILITERISME DAN MUSUH-MUSUH DEMOKRASI RAKYAT

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka yang telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa paska kemerdekaan nasional, saat ini telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri. Terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Ditengah situasi internasional dan nasional yang semakin membuat rakyat terpuruk, elit politik dan partai-partai politik nasional, sibuk dengan agenda besar mereka, PEMILU 2009. Elit politik dan partai politik berlomba-lomba menebarkan janji kesejahteraan kepada rakyat. Padahal jika di lihat lebih jauh, para peserta pemilu 2009 ini sesungguhnya adalah juga pihak-pihak yang selama ini menjadi biang keladi kesengsaraan rakyat.

Peserta pemilu 2009, semuanya adalah antek-antek imperialisme yang mempermulus penjajahan modal di Indonesia. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah PEMILU 2009 adalah pemilunya para pelanggar HAM (Prabowo-GERINDRA, Wiranto-HANURA, dll), pemilunya sisa orde baru, pemilunya reformis gadungan (PDI-P, PKB, PAN, PBR, dll), pemilunya para koruptor. Dan sudah sangat jelas pemilu 2009 tidak akan mampu menghasilkan pemimpin yang sanggup menyelesaikan permasalahan rakyat.

Situasi krisis dan pemilu yang semakin memanas ini, juga memicu semakin represifnya aparat Negara. Maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai golongan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyat, disambut dengan represifitas oleh aparat Negara. Hal ini semakin memperjelas bahwa militerisme di Indonesia masih kuat bercokol dan menjadi penjaga setia para penjajah modal dan elit politik serta partai politik di Negara kita. Pemukulan dan penangkapan 2 aktivis dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) Yogyakarta yaitu Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya, hari ini adalah bentuk nyata dari represifitas aparat Negara demi keberlangsungan kepentingan modal dan borjuasi nasional Indonesia.

Menurut Poltabes Yogyakarta, pemukulan dan penangkapan aktivis KRB ini berlandaskan pada dugaan akan dilaksanakannya pembakaran foto SBY-JK, yang merupakan bentuk penghinaan terhadap pemimpin Negara. Namun sebenarnya tidak ada alasan bagi aparat untuk memukul dan menangkap aktivis KRB ini. Secara hukum undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala Negara, telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga bisa disimpulkan aparat Negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pemukulan dan penangkapan tanpa alasan yang jelas.

Rencana aksi pembakaran foto oleh KRB ini, adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-JK yang jelas-jelas gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan tidak terhitung berapa banyak penghinaan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK terhadap rakyat Indonesia. Penghinaan dan kekerasan, mereka lakukan melalui pembentukan undang-undang anti demokrasi dan kesejahteraan, dan melalui aparat mereka (MILITER), juga dengan membentuk milisi-milisi sipil reaksioner (FPI, FBR, Pemuda Pancasila, dll).

Maka kami dari Komite Rakyat Bersatu menyatakan:

1. MENGUTUK KERAS TINDAKAN MILITERISME YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP AKTIVIS KRB (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya).
2. USUT TUNTAS KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP 2 AKTIVIS KRB!!!

Kami juga menyerukan kepada rakyat miskin Indonesia agar segera membentuk wadah-wadah perjuangannya dan membentuk persatuan rakyat anti imperialisme, untuk:

1. Lawan militerisme dan musuh-musuh demokrasi!!
2. Lawan Pemilu 2009, pemilunya penjahat HAM, koruptor, sisa orba
3. Lawan solusi SBY-JK dalam atasi krisis (Buyback, Bailout, SBI 9,5%, Pajak 0% CPO, SKB 4 Menteri) !!
4. Bentuk pemerintahan persatuan rakyat anti imperialisme

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2008

(Iron)
Koordinator KRB

Kronoligi aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB) Rabu, 3 Desember 2008.

2008-12-04T02:00:00.000+07:00

11.05 : Pembukaan oleh korlap aksi (Ibnu SMI)

11.15-11.28 : Orasi politik oleh Akbar Perhimpunan Rakyat Pekerja

11.28-11.30 : Orasi oleh korlap

11.30-11.43 : Orasi oleh Iron Serikat Mahasiwa Indonesia

11.43-11.45 : Orasi oleh korlap

11.45-11.50 : Orasi oleh Yayak Persatuan Politik Rakyat Miskin

11.50-11.55 : Orasi oleh Dian KASBI

11.55-11.57 : Orasi oleh korlap

11.57-12.05 : Orasi oleh Ika LMND-PRM

12.05-12.07 : Orasi oleh korlap

12.07-12.10 : Orasi oleh Roy KAMERAD

12.10-12.13 : Orasi Didin RESISTA

12.13-12.14 : orasi korlap

12.14-12.15 : orasi Aidil LPM Ekspresi UNY

12.15-12.16 : Orasi korlap

12.16-12.19 : Orasi oleh Yuli JNPM Yogyakarta

12.23-12.26 : Orasi Paijo SPI

12.26-12.28 : korlap

12.28-12.40 : Pembacaan statement oleh kordum (Don Sinyo), belum selesai pembacaan (belum sampai penutupan aksi), tiba-tiba polisi

merangsek masuk ke dalam barisan, terjadi bentrok antara massa aksi dan aparat, 2 massa aksi dari LMND-PRM (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya) dipukul, ditendang, diinjak, dan dijambak rambutnya, kemudian diseret ke truk polisi.

12.40-12.45 : massa aksi mulai mencair

12.45-12.50 : massa aksi kembali merapat dan menutup aksi dengan menyanyikan lagu darah juang. Aksi selesai

12.50-13.00 : massa aksi berkonsolidasi kembali untuk melakukan advokasi kepada kawan-kawan yang ditangkap.

13.00-…….. : massa aksi KRB menuju poltabes Yogyakarta untuk melakukan advokasi. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam KRB, mengirimkan perwakilan untuk advokasi, seperti kawan Akbar, Sinyo, didin, dll (PRP), Iron, Ibnu, Rizal, dll (SMI), Roy dan Fery (KAMERAD), Dian (KASBI), serta kawan-kawan PPRM, JNPM, dan LMND-PRM. Advokasi ini juga di damping oleh PBHI Yogyakarta. Sampai saat berita ini ditulis, kawan andy “bund-bund” permana dan aslihul fahmi “yayak” alya, masih diproses di poltabes Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Desember 2008
Jam : 15.15 Wib.
Acara dan Kronologi KRB: Sistha Oktaviani

Catatan administrator: kedua kawan yang ditangkap tersebut kini telah dibebaskan.

"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”

2008-12-04T01:56:00.001+07:00

PERNYATAAN SIKAP
KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll)
Contact Person: 085228825200

"JALAN KAPITALISME TELAH GAGAL, KEKUASAAN EKONOMI POLITIK RAKYAT SOLUSINYA”
(Diambil dari Pernyataan Sikap ALIANSI BURUH MENGGUGAT, Rabu, 3 Desember 2008,
sebagai wujud solidaritas perjuangan rakyat)

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Sebab itu, menurut pendiri bangsa, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi proletar sebagai tuan di negeri mereka sendiri. Dan itu artinya, kondisi itu tidak akan tercipta jika bangsa ini masih tetap memakai jalan ekonomi kapitalisme sebagai keniscayaan menuju kekuasaan ekonomi politik rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka 100%.

Untuk itu sedari awal, para pendiri bangsa ini telah bertekad untuk menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Dalam rangka itu, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya secara politik, cabang-cabang produksi untuk pembangunan ekonomi wajib diinisiatifi oleh rakyat Indonesia sendiri—bukan malah menyerahkannya kepada inisiatif asing apalagi sampai diselewengkan oleh birokrasi-birokrasi komprador (baca: pengkhianat) yang telah bersembunyi dalam lembaga-lembaga negara eksekutif-legislatif-yudikatif di republik ini.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka itu telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Sesungguhnya krisis keuangan global yang tengah terjadi saat ini merupakan siklus dimana krisis kapitalisme ala kasino ini ingin mengembalikan peran Negara untuk ikut campur dalam krisis finansial yang ditimbulkan oleh spekulasi-spekulasi pemain pasar uangnya sendiri. Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri.

Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Tegasnya, secara terbuka kalangan Parlemen, Presiden dan wakilnya, lembaga peradilan terus menerus menggerus kontitusi demi pengerukan kekayaan bangsa Indonesia dengan cara mengabdi kepada kepentingan pemodal asing maupun nasional.

Maka bagi Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat, mereka yang telah menjual dan menggadaikan sumber daya negri ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pengkhianat konstitusi dan musuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah juga musuh rakyat. Dan faktanya, privatisasi-deregulasi-liberalisasi yang dimandatkan asing (Amerika Serikat dan kroni-kroninya) sudah terlaksana di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuatan-kekuatannya langgeng dan mengakar pada Pemerintah, parlemen, partai politik, pengadilan, pers, serta pakar-pakar yang mempromosikan aksi-aksi neokolonialisme-imperialisme—aksi-aksi yang inkonstitusional—di atas bumi Indonesia.

Untuk itu, kami Komite Rakyat Bersatu dan Aliansi Buruh Menggugat bersama elemen-elemen gerakan rakyat pekerja lainnya akan terus bersama-sama menggalang kekuatan semesta rakyat untuk menegakkan kedaulatan ekonomi politik rakyat Indonesia dan kemandirian ekonomi nasional bangsa ini bebas dari kepentingan segelintir kapitalis birokrat dan intervensi modal internasional. Sebab hanya gerakan rakyatlah yang mampu menghempas aksi-aksi penggadaian aset-aset bangsa dan martabat rakyat Indonesia baik secara jalan konstitusi yang sebenarnya maupun sampai angsung menjatuhkan rejim inkonstitusional tersebut.

Maka kami menuntut:
1. Cabut Peraturan Bersama 4 Menteri
2. Nasionalisasi Perusahaan Swasta Strategis dibawah kontrol Rakyat
3. Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri
4. Menolak Utang yang dilakukan oleh Seluruh Rejim Anti Rakyat.
5. Pupuk dan Benih Gratis, teknologi dan Modal untuk Petani
6. Penyediaan Rumah Layak Untuk Rakyat Miskin Secara Gratis
7. Lapangan Pekerjaan Yang Memadai
8. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2008

(Don Sinyo)
Koordinator Umum Aksi KRB

Hormat dan Selamat atas Berdirinya PRMJ

2008-12-01T23:18:00.005+07:00

Komite Politik Rakyat Miskin - Partai Rakyat Demokratik
(KPRM PRD),
menunduk hormat dan mengucapkan SELAMAT atas berdirinya:

PERSATUAN RAKYAT MISKIN JAKARTA (PRMJ)

30 November 2008

Belajar, berjuang, dan melawan untuk pembebasan rakyat miskin;
Tegakkan Politik Anti Kooptasi dan Anti Kooperasi;
Bangun Kekuatan Rakyat Miskin yang Mandiri dan Berskala Nasional;
Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin.

SAMPAI MENANG!

Revolusi Venezuela dan Krisis Kapitalisme

2008-12-01T23:13:00.002+07:00

Direct Action Nomor 6 – November 2008

Roberto Jorquera – Ketika pemerintah kapitalis di seluruh dunia merespon macetnya sistem keuangan kapitalis dengan memberikan miliaran dolar dana publik untuk bankir-bankir yang telah bangkrut, Presiden sosialis pemerintah revolusioner Venezuela, Hugo Chavez, tetap melanjutkan langkah redistribusi kekayaan bagi rakyat pekerja Venezuela.

Sejak didudukkan kembali sebagai Presiden Venezuela oleh sebuah gerakan massa revolusioner, melawan kudeta militer yang disokong Amerika Serikat pada April 2002, Chavez telah membuka jalan bagi kontrol dan kepemilikan saham negara—yang meningkat luar biasa—atas sumberdaya alam dan industri-industri besar. Nasionalisasi sudah dilakukan terhadap perusahaan telekomunikasi, baja, semen, listrik dan sektor perbankan. Pemerintah Venezuela terus meningkatkan kontrol terhadap pilar-pilar utama ekonomi dan meningkatkan aturan menyangkut harga pangan. Langkah-langkah ini, berbarengan dengan peningkatan pengeluaran untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, memungkinkan Venezuela melindungi rakyat kecil dari kekacauan perekonomian dunia kapitalis. Pada sebuah konferensi pers 27 Oktober, yang dilakukan bersama dengan Presiden Ekuador Rafael Correa, Chavez menyatakan: “Konsekuensi dari krisis keuangan dunia tidak dapat diprediksi, namun di Venezuela kami memiliki sebuah proses kerakyatan yang membangun sebuah sistem ekonomi baru.”

Martin Saatdjian, sekretaris ketiga kementerian Urusan Luar Negeri Venezuela, menyebutkan dalam sebuah artikel yang dilansir situs Venezuelanalysis.com, dalam memberi tanggapan terhadap cara pemerintahan kapitalis menangani krisis (menasionalisasi atau menasionalisasi setengah-setengah korporasi-korporasi keuangan yang bangkrut): “Dengan kata lain, intervensi negara sosialis memprioritaskan kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Ini lah tipe kontrol dan intervensi terencana yang sedang dijalankan oleh Hugo Chavez di Venezuela, sekaligus di waktu bersamaan memaksimalkan demokrasi, kesadaran politik, dan keikutsertaan rakyat dalam menangani persoalan-persoalan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi di Venezuela, seperti perusahaan komunikasi utama (CANTV), industri besi dan baja (Sidor), dan satu dari bank terpenting Venezuela (Bank Venezuela), merupakan perusahaan yang sangat menguntungkan.

“Dalam kasus CANTV, proses nasionalisasi memakan biaya negara sekitar USD 1.6 milyar; Namun setelah satu tahun penuh beroperasi, perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih mendekati $400 juta. Dengan laju seperti ini, negara Venezuela akan dapatkan kembali investasi perdana mereka dengan hanya tiga tahun beroperasi. Sumber penghasilan yang dulu masuk ke kantong orang-orang kaya, atau dilarikan keluar negeri, kini dipakai pemerintah Hugo Chavez untuk mendanai proyek pelayanan kesehatan umum yang sangat membantu rakyat yang paling membutuhkan”.

VIO News blog, yang didanai pemerintah Chavez, pada tanggal 16 Oktober melaporkan bahwa sebuah “kolom opini Miami Herald mengklaim bahwa para pakar ekonomi ‘setuju’ bahwa Venezuela menjadi negara yang lebih parah terkena dampak krisis keuangan global dari pada negara manapun. Namun demikian, itu tidak benar; para analis baru-baru mengutip Financial Times, Bloomberg, dan Reuters, semua sudah mengatakan bahwa Venezuela terlindungi dengan sangat baik. Reuters melaporkan bahwa Venezuela ‘sepertinya akan selamat dari kontaminasi keuangan global saat ini, sekalipun kejatuhan harga minyak mentah memaksa bangsa-bangsa yang bergantung terhadap minyak OPEC mengurangi belanjanya’. AFP melaporkan bahwa kejatuhan nilai yang terlihat pada pasar saham Venezuela kurang dari satu persen, sementara bagi Brazil dan Argentina—dua diantara negeri-negeri Amerika Latin dengan perekonomian terbesar—persentase kejatuhan bernilai belasan,”.

Ketika banyak koran-koran AS menuduh bahwa pemerintah Chavez akan menghadapi pukulan berat oleh jatuhnya harga minyak akibat resesi global—dari puncak dorongan-spekulasi yang mencapai USD 147 per barel pada bulan Juli molorot jatuh ketingkat harga tahun 2007 dengan rata-rata USD $64—pada tanggal 22 Oktober Chavez menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Meninjau kembali evolusi harga minyak internasional sejak ia terpilih sebagai presiden Venezuela pada tahun 1998, Chavez menyatakan: “Saya katakan, untuk tetap bergerak ditengah kampanye luar biasa yang mulai memprovokasi ketakutan dan ketidakpastian diantara rakyat Venezuela, meski harga minyak kembali turun ke tingkat tahun 2006—ketika ia berhenti pada $55 per barel, kalian bisa pastikan bahwa Venezuela akan terus berkembang baik secara ekonomi maupun sosial”

Chavez menunjukkan bahwa perekonomian Venezuela tumbuh hingga 15% di tahun 2004, ketika harga minyak rata-rata $32,80 per barel, dan terus bertumbuh dalam lima tahun berturut-turut, dan empat tahun diantaranya harga minyak rata-rata lebih rendah dari harga minyak hari ini. “Sudah 10 tahun [kapitalis AS] mengatakan bahwa ekonomi Venezuela sedang tenggelam, dan sekarang mereka sendiri lah yang karam”, sebut Chavez.

Pada 30 Oktober, agen berita ABN Venezuela melaporkan bahwa Chavez menyerukan “sebuah sistem ekonomi dan politik internasional yang baru, lebih adil, lebih setara, dan saling bantu, harus diciptakan sebelum kapitalisme melebur hancur”. Dalam sebuah pidato hari itu, Chavez “merujuk sebuah surat yang baru-baru ini ditulis oleh [mantan Presiden Kuba] Fidel Castro, yang, diantara isu-isu lainnya, menyatakan padanya mengenai krisis keuangan dunia dan pemanfaatan kekuatan ekonomi oleh kerajaan ekonomi Amerika Utara, ‘ia jelaskan padaku mengapa model semacam itu tidak berkelanjutan dan sedang tenggelam seperti kapal Titanic’. Chavez mengingatkan bahwa Venezuela masih waspada terhadap krisis dunia sekarang ini, ‘karena ini seperti sebuah gempa bumi ekonomi keuangan; untuk alasan tersebut saya dengan tegas menuntut pembentukan sebuah institusi ekonomi internasional yang baru, dan dalam hal ini, negeri-negeri Selatan harus memperjuangkanya dan tidak [membiarkan] dipaksakannya lagi kediktatoran dan hegemoni dolar, yakni hegemoni sebuah sistem yang diatur oleh Dana Moneter International (IMF) dan Kerajaan Amerika Serikat, yang merupakan penyebab utama malapetaka ini’.”

Chavez menekankan bahwa “Rakyat Venezuela harus tahu bahwa Venezuela akan terus bekerja, seperti halnya Kuba. Program-program sosial tidak dalam kondisi berbahaya, demikian pula misi-misi kita, kesetaraan sosial, keadilan sosial, keterlibatan sosial, maupun pembangunan sosial rakyat kita.”

James Suggett, menulis untuk layanan berita berbasis website Venezuelanalysis.com, melaporkan pada 24 Oktober bahwa “Menteri Keuangan Venezuela, Ali Rodriguez, menyerahkan sebuah proposal anggaran nasional untuk tahun 2009 yang akan meningkatkan pengeluaran sosial dan dilandasi pada prediksi pertumbuhan ekonomi 6%, kestabilan mata uang nasional, dan ekspor minyak pada tingkat harga $60 per barel”. Suggett juga melaporkan: “Suatu penilaian ringkas terhadap data-data di tahun 2007 memperlihatkan bahwa Venezuela adalah negara dengan cadangan internasional (IR) perkapita paling besar di dunia dan di seluruh belahan bumi Amerika (termasuk Amerika Serikat dan Kanada). Menurut data tahun 2007, untuk setiap orang yang tinggal di Venezuela terdapat hampir $1.300 senilai cadangan internasional di akhir 2007 (dengan total $34 miliar). Tingkat perkapita ini melampaui negeri-negeri ekonomi utama di Amerika Latin, seperti: Argentina ($1,141); Brazil ($919), Chile ($1,023) dan Mexico ($799). Menurut data-data ini, IR Venezuela melampaui negara Amerika Latin kedua dengan tingkat IR perkapita tertinggi, yakni Uruguay, sebesar $113. Jumlah ini, jika dilipatgandakan dengan seluruh penduduk Venezuela (26,4 juta), akan mencapai total $3 miliar. Jumlah tersebut akan dapat dipergunakan untuk mengatasi dampak negatif krisis keuangan, dan Venezuela akan tetap berada pada posisi tertinggi dalam daftar IR perkapita Amerika Latin.”

Meskipun tidak ada negara yang kebal dari efek kehancuran perekonomian kapitalis dunia saat ini, contoh Venezuela secara jelas menunjukkan apa yang tidak mustahil dicapai oleh sebuah ekonomi kepemilikan-sosial yang terus meningkat, dikelola oleh pemerintah yang lebih melayani kepentingan rakyat pekerja daripada keuntungan korporasi-korporasi kapitalis.

[Roberto Jorquera adalah anggota Partai Sosialis Revolusioner (RSP) dan salah seorang organiser Australian-Venezuela Solidarity Network brigade untuk Venezuela]

[Diterjemahkan oleh Risnati Malinda, edited by ay]

Max Lane: Indonesia antara Nasionalisme dan Pembebasan Nasional [*]

2008-12-01T23:09:00.001+07:00

04 Januari 2008

Indonesia sebagai sebuah nasion baru, ada setelah abad XX. Untuk menjelaskan itu akan dimulai dengan pengertian nasion (nation). Saya akan mengajukan beberapa hal menyangkut pembentukan nasion. Pertama-tama yang dimaksud nasion adalah gejala baru dalam sejarah umat manusia. Nasion sebenarnya hanya muncul di atas bumi manusia sejalan dengan berkembangnya kapitalisme. Sebelum ada kapitalisme tidak ada yang namanya bangsa atau nasion. Pada masa sebelum perkembangan kapitalisme yang ada hanyalah kelompok-kelompok etnis, kesukuan, kerajaan dan sebagainya—bukan nasion, bukan negara. Nasion memiliki beberapa sifat konkret, yang menurut saya—yang jika semua sifat itu tidak ada, kalau tidak lengkap—tidak bisa disebut nasion, atau belum nasion.

Nasion merupakan sebuah komunitas yang terbentuk dalam proses perkembangan sejarah yang stabil. Artinya, ada (eksis), sudah mampu bertahan cukup lama dan cukup stabil. Jadi, sesuatu fenomena yang eksis 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun terus hilang, itu belum stabil. Jadi, nasion itu harus yang sudah stabil, sudah eksis cukup lama. Komunitas orang-orang yang terbentuk dalam proses sejarah yang stabil itu, pertama, harus memiliki wilayah yang dihuni bersama (common territory). Kedua, ada bahasa yang dipakai bersama (common language). Ketiga, kehidupan ekonomi bersama—semua orang yang tinggal di suatu wilayah memiliki satu kehidupan ekonomi bersama. Biasanya dalam proses kemunculan kapitalisme terbentuk suatu pasar yang terintegrasi, tersatukan di dalam wilayah itu. Cerminan fenomenanya adalah adanya mata uang yang sama, hukum pajak yang sama, peredaran barang di seluruh wilayah, termasuk tenaga kerja manusia tersatukan dalam satu proses ekonomi di suatu wilayah. Keempat, ada watak psikologis bersama yang tercerminkan dalam satu kebudayaan bersama.

Sifat-sifat di atas tidak mendadak jatuh dari langit. Di setiap negara, kemunculan sifat tersebut berbeda-beda dan dengan pasang surut yang berbeda-beda pula. Ada yang bisa berkembang cepat, sementara yang lainnya lama, dan seterusnya. Keempat sifat di atas—sebagaimana analisis dari kaum kiri—tidak diperoleh dari langit, melainkan merupakan hasil dari pengamatan terhadap proses. Orang yang pertama kali menulis soal untuk pertama kalinya mengamati proses sejarah masyarakat Eropa, dan kemudian Amerika. Di jaman Eropa feodal misalnya, kerajaan-kerajaan yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil. Kalaupun ada raja besar, itu adalah kerajaan yang memperoleh upeti dari berbagai raja-raja kecil. Di masing-masing kerjaan Eropa itu bahasanya berbeda-beda—itu yang sering dilupakan orang. Misalnya di Prancis ketika terjadi Revolusi Prancis, jumlah orang yang saat ini disebut sebagai orang Prancis dan berbahasa Prancis hanya 30%, sedangkan 70% lainnya sebelum Revolusi Prancis berbicara dalam bahasa-bahasa suku. Demikian pula di Jerman dan Itali. Sebelumnya tidak ada bahasa Italia yang menyatukan seluruh Italia. Di Inggris, bahasa Skotlandia yang asli, bahasa Wales yang asli tidak dimiliki oleh orang Inggris. Di Eropa pada awalnya batas-batas geografis kerajaan itu sangat cair. Tetapi dalam proses penyatuan, misalnya Napoleon menyatukan Prancis, Bismarck menyatukan Jerman dan sebagainya, setelah melalui berbagai peperangan, lama kelamaan wilayahnya menjadi jelas.

Salah satu faktor yang menggerakan kaum borjuasi di Prancis untuk menjatuhkan feodalisme adalah karena adanya “kemumetan” dalam mengatur perekonomian. Itu karena masing-masing wilayah di Prancis, pertama-tama bahasanya, isi perjanjian ekonomi, pajak dan lain-lain di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Berdasarkan kenyataan itu kaum borujuasi menginginkan satu pengaturan ekonomi yang meliputi seluruh wilayah dengan mata uang yang sama, aturan pajak dan pungutan yang sama. Mereka menginginkan satu ekonomi nasional, pasar nasional dengan aturan nasional yang bersatu, yang terintegrasi, di mana semua orang bisa terlibat. Itu merupakan salah satu sebab—bukan satu-satunya—mengapa kaum borjuasi Prancis menggulingkan kekuasaan feodal. Mereka menginginkan sebuah bentuk republik untuk seluruh Prancis. Jadi orang-orang bukan lagi abdi raja, tapi menjadi warga suatu republik, suatu nasion. Termasuk tenaga kerja masuk ke pasar nasional, di mana harga tenaga kerja dalam bentuk gaji itu menjadi relatif merata di semua sektor ekonomi. Membeli buruh di suatu daerah dan daerah lainnya kurang lebih sama. Kalaupun tidak sama, ada aturan nasional yang bisa memastikannya (memberi kepastian), sehingga terbentuklah pasar nasional.

Apakah memang bangsa-bangsa itu memiliki watak psikologis yang berbeda-beda? Watak psikologis ini datang dari mana? Kebudayaan yang dialami, dijalankan bersama-sama dalam wilayah tersebut (nasion) berasal dari mana? Faktor itu penting, apalagi di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia.

Munculnya nasion dengan sifat di atas merupakan proses sejarah. Artinya, ada awalnya, ada proses berkembangnya, dan ada proses selesainya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bisa selesai, menurut saya proses menyelesaikan atau mewujudkan keempat sifat nasion di atas seharusnya bisa. Hal yang perlu dicatat dan penting adalah bahwa terbangunnya nasion tidak menjamin apa-apa bagi masyarakat yang menjadi warganya. Adanya nasion tidak menjamin kemakmuran masyarakat. Adanya nasion hanya menjamin kemampuan untuk satu nasion berhubungan/berususan dengan nasion-nasion lain. Suka tidak suka, dunia sekarang terdiri dari nasion-nasion. Dalam kerangka itu, jika proses pembentukkan nasion belum mantap, maka dalam berurusan dengan nasion lain nasion yang bersangkutan akan berada dalam posisi lemah. Sebaliknya, jika sudah berkembang posisinya bisa tidak lemah lagi atau tidak selemah seperti sebelum berkembang. Faktor lain yang dapat menjadi imbangan kekuatan adalah potensi. Tinggal persoalannya apakah potensi yang ada itu bisa direalisasikan atau tidak.

Batasan wilayah Indonesia berasal dari batasan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa batas wilayah Indonesia merupakan hasil dari proses kolonialisme—tetapi bukan bentukan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, keliru jika mengatakan bahwa Indonesia merupakan ciptaan Belanda, sebagaimana pendapat beberapa kalangan sejarawan Barat. Secara kewilayahan, Indonesia merupakan hasil pertempuran pihak-pihak kolonial (Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris).

Pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia dipersatukan oleh Belanda adalah tidak benar. Kaum kolonial justru memecah belah setiap usaha membentuk nasion Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi jelas terjadi dalam proses sejarah kolonialisme. Sedangkan aspek-aspek lain yang menjadi ciri nasion Indonesia dibangun oleh orang Indonesia sendiri—hasil dari proses perjuangan orang Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama diresmikan oleh gerakan Indonesia: Sumpah Pemuda. Hal itu merupakan hasil dari sebuah proses. Dalam hal itu, Pramoedya Ananta Toer memiliki jasa besar dalam menunjukkan bahwa orang Indo dan orang Tionghoalah yang sebenarnya membangun landasan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional.

Sebuah bahasa hanya bisa berkembang menjadi sebuah bahasa nasional jika sudah mampu dipakai untuk sastra. Sebelum muncul sastra bahasa Melayu, bahasa Melayu hanya dipakai untuk sastra kraton—dengan bahasa yang sangat sempit—dan bahasa perdagangan. Sebagai lingua franca, bahasa yang dipakai di seluruh kepulauan Nusantara hanya untuk kepentingan perdagangan, seperti isi kontrak, harga, tawar-menawar di pasar dan pelabuhan. Kalangan yang mulai membangun bahasa Melayu sebagai bahasa yang bisa dipakai untuk membicarakan atau membahas masalah kehidupan modern adalah orang-orang Indo yang menulis novel-novel tentang kehidupan Hindia Belanda waktu itu, kemudian orang Tionghoa yang menulis cerpen dan novel-novel dalam bahasa Melayu. Dengan begitu bahasa Melayu pun berkembang.

Kalangan yang mengambil langkah berikutnya—yang membawa bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa nasional—adalah aktivis-aktivis gerakan nasionalis. Mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan visi dan perjuangannya ke masa depan. Sebaliknya, Belanda sendiri menggunakan bahasa Melayu hanya sebagai bahasa administrasi—bahasa larangan dan alat pengaturan terhadap masyarakat jajahannya—bukan bahasa yang akan mampu menjadi bahasa untuk membentuk suatu—bahasa yang mampu membahas segala aspek kehidupan, terutama politik. Di jaman penjajahan Belanda bahasa Melayu selalu disempitkan menjadi bahasa yang sangat kaku. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang hidup diwujudkan melalui gerakan nasionalisme, yang pada tahun 1928 diresmikan sebagai bahasa nasional. Dari situlah bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang aktif dipakai untuk membahas masa depan Indonesia: bagaimana mencapainya dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Jika membaca karya tulis pengamat Belanda di jaman kolonial, ciri yang paling berlaku tentang kehidupan ekonomi di Hindia Belanda adalah dual economy: di satu sisi ada ekonomi yang dijalankan oleh orang-orang Eropa, sebagian kecil orang Tionghoa; dan di sisi lain ekonomi yang dijalankan oleh orang Hindia Belanda—dari semua etnis. Orang-orang Eropa berada di sektor ekonomi yang sangat produktif dan menghasilkan kekayaan besar, sedangkan di luar masyarakat Eropa produktivitas ekonominya sangat rendah, serta disertai kemiskinan dan kemelaratan. Pada jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi bersama tidak ada. Orang-orang yang tinggal di pedesaan dunia ekonominya berbeda dengan orang-orang di perkotaan. Pada waktu itu menuju pada kehidupan bersama sebenarnya mulai ada—mata uang yang sama, dan mulai ada undang-undang ekonomi yang berlaku di seluruh Hindia Belanda. Dual economy melahirkan jurang (ketimpangan) yang besar. Bukan saja jurang kaya dan miskin, tetapi juga jurang bahasa, kehidupan sehari-hari, kebudayaan sehari-hari, dan terutama produktivitas.

Apakah ada yang disebut kebudayaan Indonesia? Itu merupakan persoalan besar. Kebudayaan sebuah nasion datang dari mana? Ali Murtopo tahun 1970-an mengemukakan tentang “kebudayaan nusantara”, “kebudayaan kepulauan”. Menurutnya kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan kepulauan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan kepulauan? Maksudnya adalah: berbagai kebudayaan yang ada di pulau nusantara, dan kebudayaan Indonesia adalah penggabungan dari semua kebudayaan etnis-etnis yang ada. Itu adalah ide baru. Sebelum Orde Baru tidak ada ide itu. Memang ada slogan “bhineka tunggal ika”, tetapi asumsi—pada tahun 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, semua pikiran tentang bhineka tunggal ika dan lain-lain—yang hidup di masyarakat yaitu ada kebudayaan yang sama sekali baru yang sedang berkembang. Kalau kita melihat sejarah Prancis, Jerman, Inggris, Amerika, Australia, dan Jepang, ketika mereka berkembang menjadi nasion memang tampak sekali ada suatu kebudayaan yang sama sekali baru yang lain dari kebudayaan sebelumnya. Kebudayaan Prancis setelah Revolusi Prancis tidak ada hubungannya dengan kebudayaan Prancis yang sebenarnya juga tidak ada—karena yang ada adalah kebudayaan berbagai bahasa yang ada di Prancis di jaman feodal. Demikian pula dengan Jepang, apakah ada hubungan kebudayaan Jepang sekarang dengan kebudayaan Jepang pada abad 18 dan 19. Sedikit sekali sisa-sisanya.

Lantas pertanyaannya, datang dari mana kebudayaan baru itu? Sebenarnya sumber utama dari kebudayaan baru adalah perjuangan yang dilakukan dangan sadar untuk mencapai perubahan. Di Eropa, pembangunan nasion dilakukan melalui perjuangan menghancurkan feodalisme. Di Amerika, perjuangan membangun nasion dilakukan dengan menghancurkan pengaruh kolonialisme Inggris dan perbudakan—karena tidak akan bisa mewujudkan suatu kehidupan ekonomi bersama jika masih ada masyarakat budak. Perjuangan untuk mencapai perubahan—penghancuran feodalisme dan kolonialisme—di kebanyakan negara-negara bekas kolonial bukan hanya menghancurkan feodalisme—karena kolonialisme sendiri yang sebenarnya sudah menghancurkan feodalisme sebagai kekuatan—tetapi juga feodalisme sebagai pengaruh mental. Sultan-sultan, raja-raja di nusantara sudah kalah tiga ratus tahun sebelumnya oleh Belanda, dan yang tersisa tinggal simbol—dalam mental dan kebudayaan masih ada—tetapi sebagai kekuatan sudah hilang. Jadi, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan mengalahkan kolonialisme. Perjuangan itulah yang kemudian melahirkan kebudayaan baru, dan semua perjuangan itu berbuntut revolusi.

Revolusi itu pertama-tama adalah memutarbalikkan susunan kekuasaan yang ada—yang dominan sebelumnya, yang tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa lagi, dan yang tadinya dikuasai menjadi berkuasa. Aspek kedua—merupakan syarat mutlak—dari revolusi adalah bahwa dalam proses memutarbalikkan kekuasaan tersebut terjadi proses menciptakan sesuatu yang sama sekali 100% baru atau yang sama sekali 100% tidak ada sebelumnya. Revolusi itu merupakan proses yang sangat kreatif, sekaligus juga destruktif. Dikatakan destruktif karena revolusi menghancurkan kekuasaan yang ada sebelumnya; dan dikatakan kreatif karena melahirkan sesuatu yang sama sekali baru.

Dalam kasus-kasus revolusi anti-fedodal maupun kasus-kasus revolusi anti-kolonial yang terjadi di Asia seperti di Indonesia—yang dihancurkan oleh nasionalisme—adalah penghancuran struktur kekuasaan kolonial, yang dikreasikan sebagai gejala yang 100% sama sekali baru di atas muka bumi. Itu adalah sebuah nasion yang tidak ada sebelumnya, yaitu Indonesia. Kita bisa melihat itu dalam keempat buku Pramoedya Ananta Toer—dari Bumi Manusia hingga Rumah Kaca—yang diakui oleh hampir semua orang sebagai buku kebangkitan Indonesia, walaupun dalam keempat buku tersebut kata Indonesia sama sekali tidak dipakai. Mengapa, sebab waktu itu kata Indonesia belum ada di benak siapapun, kecuali seorang sosiolog Inggris. Mengapa tidak ada sama sekali, karena waktu itu baru dimulai, belum bisa dibayangkan. Orang-orang Indonesia waktu baru mulai membayangkan Indonesia seperti tercermin dalam gerakan nasionalisme tahun 1920-an. PKI adalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia, kemudian diikuti gerakan nasionalisme lainnya. Mengapa dibayangkan, karena waktu itu mulai eksis, sudah mulai berkembang: wilayahnya sudah ada, bahasanya—berkat orang Indo dan Tionghoa mulai menyebar sebagai bahasa yang berguna.

Terwujud di mana? Pertama-tama dalam sastra Indonesia. Jangan meremehkan sastra. Banyak pengamat dan akademisi menulis bahwa dalam pembangunan nasion yang penting adalah bahasa. Memang, ada bahasa bersama itu betul. Tetapi bahasa bersama itu tidak berkembang sebagai national language. Bahasa nasional baru bisa berkembang jika sastranya berkembang. Apa yang menjadi basis kebudayaan Prancis? Sastranya. Apa yang menjadi basis kebudayaan Inggris? Sastranya. Kalau tidak ada Shakesphere, tidak ada Charles Dickens. Atau jika di Amerika tidak ada Jack London, kebudayaan Amerika dan Inggris datang dari mana? Nilai-nilai budayanya datang dari mana? Apakah datang dari gereja? Sudah tidak. Dari agama? Sudah tidak. Hanya sebagian kecil saja yang masih kuat agamanya, sementara orang-orang yang beragama dengan yang sudah lemah agamanya pun nilai-nilainya sering sama. Nilai-nilainya datang dari mana? Sastra, karena lama kelamaan sastra menjadi sesuatu yang dinikmati seluruh masyarakat, dan sastra diajarkan di sekolah mulai dari SMP secara serius. Sampai sekarang Indonesia adalah satu-satunya negeri di seluruh dunia yang tidak mengajarkan sastra Indonesia di SMP dan SMA—yang memiliki kewajiban membaca sekian banyak novel, sekian drama, sekian syair, ramai-ramai membedahnya di kelas, pekerjaan rumahnya menuli essay. Hal itu di Indonesia tidak ada, satu-satunya negeri di seluruh dunia.

Di Indonesia sastra hanya diselipkan dalam pelajaran bahasa, padahal nilai-nilai budaya sastra Indonesia kaya. Melalui sastra, drama, syair, lagu muncul kebudayaan baru. Tetapi, harus dicatat bahwa kelahiran kebudayaan baru tidak hanya lewat sastra, tetapi juga lewat politik. Dalam kebudayaan Prancis ada slogan liberty, fraternity, equality atau di Amerika ada slogan by the people, of the people, for the people. Pidato-pidato politik besar dan pemikiran politik yang berkembang dalam proses pembentukkan meraih nasionnya (kemerdekaan) itulah yang menjadi nilai-nilai budaya. Mengapa di Amerika pidato-pidato George Washington dan Thomas Jefferson menjadi bacaan wajib? Apakah tulisan-tulisan Soekarno, seperti Indonesia Menggugat menjadi bacaan wajib di sekolah Indonesia? Tidak. Padahal pada awal gerakan kemerdekaan—tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an, 1950-an hingga 1965—sastra dan pemikiran politik menjadi sesuatu yang sangat hidup di masyarakat. Melalui proses pertarungan ini penyebaran sastra, Indonesia melancarkan gerakan kebudayaan seperti melalui Lekra, gerakan nasinoal dan gerakan Islam waktu itu sungguh luar biasa. Jumlah cerpennya, syairnya, kegiatan kebudayaan sampai ke desa-desa secara luar biasa.

Dalam hal berorganisasi sebenarnya Indonesia melampaui banyak negara di Asia. Pada waktu Sarekat Islam sampai puncaknya, sebagai organisasi modern—memiliki AD/ART-nya, cabang-cabang, buletin, pedebayan, dan traning-traning-nya—merupakan organisasi massa modern terbesar di dunia waktu itu. Di Eropa, Amerika dan Asia tidak ada organisasi sebesar Sarekat Islam, apalagi partai-partai yang menyusul setelahnya. Jadi, tidak benar orang Indonesia dianggap tidak suka berorganisasi, kecuali jaman Orde Baru yang memang dilarang berorganisasi. Nah, melalui organisasi itu sastra, pidato politik membentuk kehidupan kebudayaan bersama.

Harus diingat, sejarah Indonesia setelah kemerdekaan adalah 62 tahun (sampai 2007). Tetapi selama 62 tahun, kurang lebih 32 tahunnya berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Itu artinya, lebih dari separuh usia kemerdekaan Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru. Di bawah Orde Baru itulah Indonesia banyak mengalami kemunduran. Jadi, kalau para sejarawan membahas sejarah Orde Baru, salah satu hal yang harus dikaji adalah soal perkembangan dan kemunduran—sampai sejauh mana berkembang dan mundur—usaha membangun nasion Indonesia. Wilayah masih sama, tapi Aceh hampir hilang, karena memperlakukan Aceh sebagai bangsa asing. Itu merupakan warisan dari Belanda yang diterima setelah kemerdekaan, karena semua kepulauan di sebelah Utara menerima dengan sukarela masuk Indonesia, tidak ada paksaan. Hampir tidak ada penyatuan suatu nasion di seluruh dunia yang terjadi tanpa satu etnis memaksa etnis lain. Di Inggris Raya, Great Britain, perang orang Inggris melawan Scotlandia dan orang Inggris menjajah Wales berkali-kali perang dan puluhan ribu orang mati. Demikian pula di Jerman dan Amerika. Hanya Indonesia yang bisa bersatu dengan sedikit sekali darah. Itu kesukarelaan. Jadi kalau prinsip kesukarelaan dilanggar, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 1980-an, belum tentu orang mau menerima lagi.

Bagaimana dengan bahasa bersama? Apakah bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa yang dipakai oleh semua lapisan rakyat dan semua daerah untuk membicarakan masa depan Indonesia? Itu berkaitan dengan politik. Sebab, jika membicarakan masa depan dengan politik dilarang, lalu bagaimana bahasa bisa berkembang. Pergilah ke desa, sampai sejauh mana orang desa sekarang mampu membicarakan, menjelaskan pikiran mereka tentang masa depan Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jika itu tidak berkembang, maka bahasanya pun terhambat. Di Indonesia hal itu masih menjadi persoalan besar. Memang, sebagian penyatuan kehidupan ekonomi Indonesia ada perubahan, penyatuannya semakin ada, tetapi masih sedikit. Sebagian kehidupan ekonomi Indonesia masih bersifat dual economy. Lebih dari itu, dual economy yang ada di jaman Hindia Belanda sekarang muncul lagi. Jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi di lapisan atas bahasanya adalah bahsa Belanda, sekarang mereka yang dilapisan atas mengirim anaknya ke sekolah berbahasa Inggris—international school. Sehingga di bidang kebudayaan pun ada bahaya, karena kehidupan ekonomi bersama—bukan hanya soal kaya dan miskin—semakin tidak terintegrasi, sehingga nasion pun semakin lemah karena itu.

Pertanyaannya sekarang, apa itu nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila itu menarik. Pancasila selama Orde Baru dikampanyekan besar-besaran. Pelajar harus lulus, setiap kali upacara diucapkan, tetapi setelah Soeharto jatuh hanya dalam waktu singkat Pancasila sudah hilang dari wacana publik—bahkan sudah terjadi sebelum Soeharto jatuh. Padahal selama kurang lebih 30 tahun Pancasila digembar-gemborkan oleh Orde Baru tetapi sama sekali tidak mengakar.
Demikian pula dengan kata pembangunan. Setelah Soeharto jatuh berapa banyak orang yang berbicara tentang pembangunan. Seperti halnya Pancasila, pembangunan hilang juga sebagai suatu nilai. Selama Orde Baru masyarakat tidak mengetahui sejarahnya, karena ditutup-tutupi—kecuali diwajibkan menghapal tanggal dan tempat peristiwa. Di sekolah menengah tidak ada pelajaran sastra, sehingga berjuta-juta lulusannya tidak pernah membaca satu novel serius. Demikian pula dalam kehidupan politik, sehingga bahasanya bisa menjelaskan segala hal tidak ada.

Apakah sekarang ini ada watak psikologis bersama, suatu cara pandang dunia yang sama di Indonesia? Menjawab pertanyaan itu tidak cukup hanya melihat sejauh mana ya dan tidak, karena yang penting sekali adalah kekuatan masyarakat mana yang menggerakkan proses pembentukkan nasion dan kekuatan masyarakat mana yang menghambatnya. Agency-nya apa? Pelakunya siapa, kekuatannya siapa? Siapa yang menggerakkan? Semua itu diciptakan oleh gerakan itu sendiri: gerakan nasioanalisme dan anti-kolonialisme itu sendiri. Siapa penggerak tersebut? Di Indonesia khas, karena tidak ada kelas pengusaha. Penggeraknya adalah segelintir intelektual yang hebat dan rakyat (massa) itu sendiri. Jadi, agency-nya, kekuatan pelaku di dalam sejarah sampai kemerdekaan adalah intelektual-intelektual, aktivis-aktivis muda dengan massa.

Namun demikian, setelah kemerdekaan muncul persoalan. Sebelum 1949 sudah terjadi pertarungan antara mereka yang menganggap bahwa dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional berarti revolusi Indonesia sudah selesai. Sementara di pihak lainnya berpikir sebaliknya: revolusi Indonesia belum selesai. Mengapa dianggap belum selesai, karena kehidupan ekonominya belum bersatu dan masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Tiga ratus tahun Belanda merampok Indonesia, mendirikan perkebunan, pertambangan, perkapalan, itu semua hasil perampokan selama kolonialisme. Hal yang tidak masuk akal adalah pemerintah Hatta menyetujui pengembalian hasil rampokan Belanda tersebut. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bukan hanya itu, sejumlah uang yang senilai dengan biaya yang dikeluarkan Belanda untuk memerangi Indonesia juga dijanjikan akan dibayar kepada Belanda, meskipun sampai tahun 1956 dihentikan.

Seperti disebutkan tadi, setelah kemerdekaan ada pertarungan antara mereka yang menganggap revolusi sudah selesai dengan mereka yang menganggap belum selesai. Mereka yang menganggap selesai berpandangan stabil saja dan berorientasi pada pembangunan dengan cara menginintegrasikan ekonomi Indonesia dengan Barat. Sebagian intelektual kemudian bergabung dengan penguasaha-pengusaha dalam negeri yang selanjutnya menjadi pengusaha nasional. Saya membedakan dalam negeri dan nasional, karena dalam negeri itu dikuasai tokoh-tokoh yang tersebar di banyak kota, tetapi jaringan usahanya sendiri belum nasional dan baru mulai atau baru sedikit-sedikit saja berwawasan nasional. Pengusaha dalam negeri yang berusaha menjadi pengusaha besar nasional bekerjasama dengan kaum intelektual.
Mereka menganggap revolusi sudah selesai, tetapi perusahaan-perusahaan hasil perampokkan kolonial masih di tangan kolonial, hutang di Belanda masih diakui. Terjadi usaha untuk menyelesaikan itu dimana tahun 1956-57 perusahaan kolonial diambilalih oleh rakyat dan langsung diduduki dan orang-orang Belanda diusir secara fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah itu baru parlemen menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda.

Dalam periodisasi sejarah Indonesia di banyak buku kita mengenal ada demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Semua itu omong kosong, karena yang terjadi pada tahun 1948-49 adalah pertarungan. Tidak ada satu sistem yang berhasil diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga semua orang bisa menilai keberhasilan dan kegagalannya. Sepanjang periode itu yang terjadi adalah pertarungan, karena tidak ada satu pun kekuasaan politik yang sempat menjalankan misi dan konsepsnya secara stabil dalam jangka panjang. Apalagi demokrasi terpimpin. Saya menilai demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin tidak sempat dijalankan sama sekali. Itu hanya mungkin dijalankan kalau ada pemerintah yang dikuasai Soekarno, PKI, PNI kiri dan Partindo. Padahal sampai 1965 pun PKI tidak masuk di kabinet secara berarti. Partindo tidak secara berarti, PNI kiri tidak secara berarti. Belum ada kekuatan kiri yang mampu memenangkan demokrasi terpimpin. Justru tahun 1965 (peristiwa G30S-ed) terjadi untuk mencegahnya.

Nah, dalam proses pertarungan sampai 1965 pun harus dilihat siapa yang menggerakkan? Siapa yang meluaskan sastra ke masyarakat? Kekuatan sosial apa? Kekuatan sosial yang beroposisi dan berontak adalah di buruh dan tani. Intelektual dan mahasiswa bersolidaritas dengan buruh dan tani. Kalangan itulah yang terutama menerapkannya. Siapa yangg mau menuju kepada sebuah pasar nasional, dan setelah 1965, siapa yang memimpin proses itu mundur? Kekuatan sosial mana? Di Indonesia kekuatan sosial terdiri dari mereka yang bemodal—kapitalis dan penguasaha—dan masyarakat lainnya—buruh dan tani. Namun, pemodal dalam negeri itu ternyata—sejak awal abad XX sampai sekarang—tidak mampu untuk menggerakkan proses nation building. Sampai sekarang pun tidak mampu. Kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan sejak tahun 1930-an sampai 1960-an adalah gerakan rakyat miskin.

Ketika itu dihancurkan, maka semua usaha nation bulting pun mengalami kemunduran.
Nasion terbangun jika ekonominya berkembang, jika ada development. Dengan adanya dual economy, sebagian masyarakat tertinggal, karena tidak ada development yang mencakup seluruh negeri. Ada banyak orang, termasuk aktivis di Indonesia yang anti-neoliberalisme dan berusaha menjelaskan bahwa masalah ekonomi Indonesia akibat neoliberalisme. Itu tidak benar. Masalah ekonomi Indonesia—kemelaratan, kemiskinan dan produktivitasnya rendah—adalah warisan kolonial. Selama kolonial, waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada waktu itu Indonesia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sama sekali. Industri tidak ada sama sekali. Ada memang pabrik gula dan lain-lain, tapi untuk negara sebesar Indonesia itu nothing.

Tahun 1950 dunia imperialis sudah sangat maju. Universitas-universitasnya sudah ratusan, lembaga teknologi sudah ratusan, sudah bisa menciptakan bom atom, sudah ada Einstein, sudah bisa bangun empire state bulding. Setiap anak di Amerika, Eropa dan Jepang sudah sekolah sampai SMP dan SMA. Di Indonesia, waktu Belanda masih berkuasa sebelum Jepang masuk tahun 1942 angkanya adalah 5%. Jadi Indonesia memang mulai dari nol. Mau membangun negeri kapitalis tidak memiliki capital. Mengapa, sebab selama penjajahan Belanda tidak diijinkan memodernisasikan pertaniannya maupun membangun industri. Kalau mau menjelaskan mengapa kondisi Indonesia sekarang, bukan karena neolib. Neolib hanya aroma terakhir, aroma dewasa ini, aroma kontemporer, tetapi proses yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi memang ada konsekuensi politiknya. Seperti saya bilang, di Indonesia pengusaha, kelas borjuis, kelas pemodal tidak akan mampu menjadi penggerak perubahan. Sudah terbukti secara teoretis dan dapat dilihat, tidak ada kapitalis di Indonesia yang berarti, kecuali pengusaha-pengusaha kecil di mana-mana. Sekarang ada 50 konglomerat. Tetapi diterpa krisis moneter bangkrut semua. Kalau tidak diselamatkan oleh pemerintah bangkrut semua dan banyak yang memang bangkrut, dan berpindah tangan ke orang asing. Tidak ada apa-apanya. Yang bisa melakukan perubahan dan terbukti bisa—kemerdekaan dari Belanda bisa dicapai—bukan karena ada kelas borjuis yang kuat, tetapi karena ada intelektual-intelektual yang bersatu dengan massa. Kekuatan itulah yang bisa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Yang hampir berhasil sampai 1965 adalah gerakan yang sama.

Jadi hambatannya besar untuk membangun nasion Indonesia. Itu tergantung pada devolopment. Kapitalisme yang bisa dikembangkan di Indonesia harus kapitalisme yang dikuasai oleh pelaku-pelaku sosial sendiri—yaitu rakyat miskin—dan orang-orang yang bersolodaritas dengan rakyat miskin. Apakah bisa membangun infrastruktur untuk nasion Indonesia sekarang? Bisa. Negara-negara miskin lain bisa, mengapa Indonesia tidak.

Catatan: [*] Tulisan ini merupakan transkrip presentasi Max Lane dalam diskusi buku Indonesia yang belum selesai (Max Lane) yang diselenggarakan oleh Pantau, 28 Agustus 2007 di Jakarta.

Untuk Arsitektur Ekonomi Dunia yang Baru

2008-11-24T14:20:00.002+07:00

Zely Ariane*

Tatanan ekonomi dunia [saat ini] hanya mengabdi pada 20% dari penduduk yang ada, dengan mengabaikan, merendahkan, dan menyingkirkan 80% sisanya.
(Fidel Castro Ruz: dalam KTT G77 12 April 2000)

Delapan tahun yang lalu, dihadapan para pemimpin Negara-negara Selatan, yang tergabung dalam Kelompok 77, Fidel Castro Ruz menyatakan “lima puluh tahun lalu, kita dijanjikan … tak akan ada lagi kesenjangan … dijanjikan roti (kesejahteraan) dan keadilan; tapi hingga saat ini, kita, negeri-negeri berkembang, hanya mendapat penderitaan, kelaparan, dan semakin banyak ketidakadilan.

Tatanan keuangan dunia saat ini, yang lahir di Bretton Woods 64 tahun lalu (1944), sebenarnya sudah kadaluarsa sejak 37 tahun lalu—tepat ketika Amerika Serikat (AS) menghentikan jaminan cadangan emasnya terhadap nilai dolar (1971). Karena sistem yang melahirkan institusi-institusi keuangan global semacam Bank Dunia dan IMF ini, didasarkan pada pemberlakuan Standar Penukaran Emas pada sistem keuangan dunia.

Dalam lampiran atas pidatonya tersebut, Castro mengatakan bahwa, faktor bawaan yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia, yang menjadi salah satu pilar kebijakan tersebut adalah: liberalisasi tanpa pandang bulu dalam neraca pembayaran dan perhitungan finansial.

Ketidakstabilan tersebut kemudian disebarkan melalui cara (yang disebut) dampak seretan-gerbong (bandwagon efect). Yakni, melalui kekuatan globalisasi pasar modal yang, dengan cara sedemikian rupa, membuat dampak ketidakstabilan tersebut sekonyong-konyong sudah berada di hadapan muka (bukan saja) negeri-negeri yang menerapkan kebijakan tersebut, namun juga pada negeri-negeri lain. Dan, seberapa besar dampaknya tergantung dari seberapa besar (ketahanan) ekonomi negeri tersebut.

Menyadari tak ada pilihan lain dalam menanggapi situasi krisis dunia saat ini, Presiden Brazil, Luiz Inacio da Silva, dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Bank Central G20 8 November 2008 lalu, menyerukan pembentukan suatu arsitektur keuangan dunia baru, untuk meningkatkan kontrol atas pasar.

Betapa tidak, di tahun 2000 saja, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang lansung bisa disediakan dan belum termasuk operasi-operasi keuangan tambahan) sudah mencapai US $ 1,5 trilyun, empat kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang ‘hanya’ sekitar US $ 6.5 trilyun. Betapa luar biasa besarnya jumlah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan pengembangan tenaga produktif dan produktivitas riil tersebut.

Menyelamatkan Tenaga Produktif Dunia

Sepanjang kehidupan manusia, baru sekarang ini lah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai titik yang begitu luar biasa. Padahal baru 20% penduduk dunia yang dapat berkontribusi maksimal dalam kemajuan itu. Bayangkan apabila 80% lainnya juga memiliki akses yang sama, tentu saja potensi kemajuan tersebut akan lebih mengangumkan, karena seluruh sumber daya manusia, alam, dan teknologi dimiliki dan didayagunakan oleh seluruh umat manusia untuk peningkatan kemajuan dunia.

Kapitalisme sudah menghancurkan peluang kemajuan tersebut karena membiarkan 80% umat manusia tak memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, air bersih, makanan sehat, pengetahuan dan pekerjaan produktif. Membiarkan 77 negeri tidak terindustrialisasi; menjeratnya dengan hutang tak berkesudahan; menyedot sumber-sumber bahan mentahnya. Soekarno mengibaratkannya sebagai “Nyai Blorong” alias ular naga. Kepala naga itu, menurutnya, berada di Asia dan sibuk menyerap kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara tubuh dan ekor naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut.

Selama dua puluh tahun menjadi laboratorium bagi model kebijakan semacam ini, di tahun 2003, lebih dari 70% rakyat Amerika Latin (AL) hidup dalam kemiskinan—dengan ukuran pendapatan $5/hari, dan 40%-nya (dengan ukuran pendapatan $2/hari) hidup melarat. Tak hendak menunggu lebih lama lagi, dengan berbagai derajat perlawanannya, mayoritas rakyat Amerika Latin melancarkan perlawanan sengit dan mulai menyelamatkan tenaga produktifnya dari kehancuran akibat kapitalisme yang rakus. Proyek ini lah yang, oleh Hugo Chavez Friaz, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, disebut sebagai Sosialisme Abad 21.

Proyek tersebut melanjutkan keberhasilan Revolusi Kuba, kegagalan Revolusi Sandinista dan Unidad Popular Chile di abad 20 lalu. Ditandai oleh berbagai pergolakan sengit yang terjadi antara lain di: Venezuela tahun 2001 dan 2002 (menggagalkan boikot para kapitalis minyak dan kudeta terhadap Chávez yang disponsori AS); Argentina (2001); Peru (2002); Bolivia pada tahun 2000, 2003 dan 2005; dan Ekuador pada tahun 2000 serta 2005. Dalam waktu sepuluh tahun, empatbelas presiden telah disingkirkan oleh pergolakan rakyat tersebut. Jumlah ini hanya mewakili ribuan aksi lainnya yang terjadi di seluruh AL yang, dalam kurun waktu belakangan, diiringi dengan kualitas tuntutan yang terus meningkat.

Proyek-proyek penjajahan modal AS mulai dikalahkan di Venezuela dan Bolivia. Perlawanan rakyat berhasil menggagalkan rencana dominasi AS lewat ALCA (Kawasan Perdagangan Bebas Amerika-FTAA) di Mar del Plata, Argentina (2006), mengalahkan dua kudeta yang diskenariokan AS di Venezuela (2002), melawan “Plan Colombia” (hingga kini), bersolidaritas melawan embargo ekonomi terhadap Kuba selama lebih dari 40 tahun oleh AS.

ALBA: Alternatif Tatanan Ekonomi Dunia

Dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Parlemen Amerika Latin (Parlatino) ke-5 mengenai Kewajiban Sosial dan Integrasi Amerika Latin, di Caracas, Venezuela, 25-27 Mei 2006 lalu, pada sesi terakhir mengenai “Perjuangan Rakyat Dunia dan Syarat-syarat Pembangunan sebuah Dunia Baru”, saya disuguhkan semangat heroisme yang luar biasa dalam melawan dominasi imperialisme di AL.

Forum menyepakati bahwa sebuah model ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi baru yang sosialis adalah syarat bagi konsistensi pemenuhan hak-hak mendesak rakyat. Model ini menghendaki produktivitas rakyat yang tinggi, teknologi yang modern, dan sumber energi yang murah, massal, ekologis dan terperbarukan. Untuk mencapainya, tentu saja, kerjasama-kerjasama ekonomi dunia kuno dalam berbagai pakta pasar bebas, melalui lembaga-lembaga semacam WTO, IMF, Bank Dunia, sudah tak bisa diteruskan lagi.

Kerjasama ekonomi internasional yang baru adalah kerjasama demokratik berlandaskan prinsip-prinsip saling melengkapi (dari pada berkompetisi), solidaritas (daripada dominasi), kerja bersama (daripada eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan tenaga produktif negeri-negeri miskin. Kerjasama ini juga menghendaki sebuah demokrasi baru berdasarkan partisipasi langsung rakyat dari bawah, dengan berbagai mekanismenya, agar semua orang diberikan kesempatan berfikir, berpendapat, berkreasi,bahkan melawan untuk kemajuan negeri.
Atas dasar semangat tersebutlah ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin) dibentuk oleh Venezuela dan Kuba, disusul dengan bergabungnya Bolivia, Nikaragua, dan Ekuador, untuk melawan hegemoni AS dan lembaga-lembaga Bretton Woods. Walau banyak kekurangan dan gangguan di sana sini, sebagai sebuah rencana alternatif, proyek ini patut mendapat perhatian.

Kuba dan Venezuela memelopori bentuk kerja sama ala ALBA, lewat metode pertukaran dokter dengan minyak; operasi mata gratis bagi penduduk miskin Venezuela ke Kuba; pertukaran minyak dengan bahan makanan dan pertanian [bahkan sudah mencapai pertukaran bijih besi kualitas tinggi (ore) dan bauksit dengan nikel]; dokter dengan mesin-mesin produksi; bantuan modal untuk pengembangan energi minyak dan penjualan minyak murah. Kerjasama ini mulai melibatkan Ekuador, Argentina dan Brazil (Petrosur), Colombia dan Paraguay. Semuanya bertujuan demi kemajuan tenaga produktif dan ekonomi rakyat di AL. Belakangan ini, Venezuela, (bahkan) menyodorkan gagasan untuk memperluas sebagian proyek persatuan Amerika Latin-nya dengan Afrika.

Mayoritas negeri-negeri AL kini sedang melawan penjajahan modal asing dan krisis tak berkesudahaan yang diakibatkannya; sedangkan Indonesia, masih terus mengadaptasi hingga titik darah penghabisan.

* Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL) dan anggota Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM).

Kapitalisme Telah Bangkrut, Jawaban Satu-satunya adalah Sosialisme

2008-11-23T09:41:00.002+07:00

Oleh: Doug Lorimer

Direct Action, Nomor 6 – November, 2008

Pada tanggal 15 September, setelah kejatuhan Lehman Brothers—bank investasi keempat terbesar di Amerika Serikat (AS), yang berkantor di Wall Street—pemerintah-pemerintah kapitalis dunia pontang-panting berupaya agar krisis keuangan (terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930) tidak membuat sistem keuangan global ambruk total.

Apa yang pada awalnya merupakan kredit macet—yang telah berlangsung setahun—setelah dipicu oleh kejatuhan (gelembung) harga perumahan AS—yang berlansung secara berberangsur-angsur sejak akhir 2005—kemudian menjadi kredit macet yang berpotensi bencana karena Sekretaris (menteri) Keuangan AS, Henry Paulson—mantan Direktur Eksekutif Goldman Sachs, bank investasi Wall Street terbesar—membiarkan Lehman Brothers pailit.

Setelah ambruknya pasar agunan (hipotek ) “sub-prime” (pinjaman perumahan beresiko tinggi) pada bulan Maret, 2007, Lehman Brothers melaporkan kerugiannya sebesar AS$ 2.8 miliar dan terpaksa menjual $6 miliar dari keseluruhan aset keuangannya. Pada 9 September, Lehman melaporkan kerugiannya lagi yang sebesar $3.9 miliar, yang memangkas asetnya sekitar $130 miliar dari keseluruhannya kekayaannya yang telah mencapai $768 miliar. Kerugian Lehman juga berbarengan dengan kerugian bank-bank besar AS lainnya. Sejak awal 2007, sembilan bank komersil AS terbesar telah membukukan sebesar $323 miliar “aset bermasalah”. Dengan demikian, kerugian tersebut telah menghilangkan keseluruhan keuntungan mereka sebesar $305 miliar (yang dilaporkan sejak 2004).

Akibat keputusan Paulson—yang membiarkan Lehman pailit—bank-bank besar kemudian menolak saling meminjamkan uang, dan pinjaman jangka pendek bagi korporasi-korporasi besar, yang dikenal dengan sebutan pasar surat-surat berharga, tidak berfungsi lagi. Tanggapan pertama Paulson terhadap kredit macet adalah menyediakan jaminan pemerintah AS sebesar $700 miliar untuk menalangi apa yang disebut sebagai utang-beracun bank-bank besar AS—kebanyakan berupa sekuritas yang ditopang oleh agunan (hipotek) “sub-prime”, yang sudah digelembungkan (dicurangi) nilainya secara besar-besaran dan sedemikian tingginya ketimbang nilai aslinya yang selayaknya dibayar bank-bank terhadap asset-aset tersebut.

Ketika pengumuman untuk menalangi bank (bank bailout) sebesar $700 miliar tersebut gagal menyelesaikan kredit macet, Paulson kemudian mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Inggris, yang telah mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan mengeluarkan dana sebesar $700 miliar untuk membeli saham milik 8 bank tersebesar Inggris atau, dengan dengan demikian, praktis bank-bank tersebut akan dinasionalisasikan. Pada tanggal 14 Oktober, Paulson mengumumkan bahwa departemen Keuangan AS akan mengeluarkan $250 miliar untuk membeli saham-saham yang tak memiliki hak suara (non-voting) yang dimiliki oleh 9 bank terbesar AS atau, dengan kata lain, menasionalisasikannya secara sepotong-sepotong, namun masih membiarkan pemilik lamanya memiliki hak pengendalian formal dan sebenarnya. Pada hari yang sama, bank raksasa New York Mellon Corporation, milik satu dinasti yang didirikan oleh Andrew Mellon, mengumumkan akan segera menjual sahamnya senilai $3 miliar kepada departmen Keuangan.

“Sosialisme buat yang kaya”

Nasionalisasi, atau nasionalisasi sepotong-sepotong—yakni, mensosialisasikan (membagi-bagi) kerugian yang diderita oleh korporasi milik elit (pada masyarakat), atau “sosialisme buat yang kaya”, sebagaimana yang dinyatakan oleh sejumlah pengamat—ternyata merupakan cara yang dipilih (atau disukai) oleh oligarki keuangan kapitalis AS untuk menyelamatkan diri dari krisis keuangan, dan untuk melindungi dirinya dalam keterpurukan ekonomi. Sejak akhir Augustus, pemerintah AS telah menasionalisasikan Fannie Mae dan Freddie Mac—dua perusahaan yang memiliki atau menjamin hampir separuh pinjaman agunan (hipotek) AS (yang bernilai $12 triliun)—dengan cara menyuntikkan $200 miliar ke dalam perusahaan-erusahaan tersebut. Washington juga menasionalisasikan American International Group, perusahaan asuransi terbesar di dunia.

Konsekwensi bencana krisis keuangan tersebut, yang telah terungkap dengan cara paling dramatis, bisa dilihat dari apa yang terjadi di Islandia: pemerintah mengambil alih pengendalian tiga bank terbesar negeri tersebut, yang memiliki utang setara dengan 10 kali lipat produk domestik bruto (GDP) tahunannya. Karena pemerintah Islandia sedang berada di jurang kebangkrutan, maka nilai mata uangnya hampir-hampir samasekali tak berharga dalam transaksi internasional yang dilakukan oleh warga biasa. Setelah bank-bank terbesarnya ambruk, maka dana tabungan dan pensiun berada dalam poisisi limbung. Pemerintah Islandia membatasi penggunaan mata uang asing oleh perusahaan-perusahaan negerinya, yakni hanya untuk pembelian kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar minyak dan obat.

Hanya sedikit atau tak ada sama sekali yang ditawarkan kepada mereka yang merupakan korban sebenarnya dari krisis ini—rakyat yang sedang diambang kehilangan pekerjaan, rumah, tabungan (bagi kelanjutan hidupnya) atau dan pensiunannya. Anggota-anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, termasuk calon presiden Senator Barrack Obama, misalnya, sementara mendukung usulan untuk mengeluarkan dana publik sebesar $2.5 triliun demi menyelamatkan bank-bank Wall Street tersebut, namun hanya mengusulkan dana sebesar $150 miliar—setara dengan sekadar 6 persennya—untuk menjinakkan dampak krisis ekonomi tersebut terhadap rakyat pekerja, padahal krisis ekonomi tersebut kemungkinan akan melebihi keterpurukan ekonomi yang pernah terjadi sejak Depresi Besar.

Jutaan rakyat miskin di AS sedang di ambang menjadi tunawisma akibat tak sanggup lagi membayar cicilan rumahnya sehingga kredit rumahnya ditarik kembali oleh bank. Sebanyak 26.4 persen buruh AS yang, sebelum krisis terjadi, gajinya telah berada di tingkat kemiskinan (poverty wages), akan terpaksa menentukan pilihan antara apakah mereka akan membeli makanan, bayar sewa rumah atau layanan kesehatan. Yang miskin dan berusia lanjut kemungkinan akan mengalami pemangkasan layanan pemerintah yang paling mereka butuhkan sekali, seperti layanan kesehatan dan obat-obatan, karena pemerintah AS lebih mengutamakan membayar bunga surat obligasi ketimbang pembelanjaan sosial.

Ada persamaan (yang sangat mirip) antara krisis keuangan sekarang ini dengan kriisis yang menyebabkan kehancuran pasar saham Wall Street sebagaimana yang terjadi pada tahun 1929. Pada saat itu, sebagaimana yang terjadi saat ini, bank-bank besar bangkrut karena adanya beban berantai kredit macet. Kebangkrutan bank di satu negeri akan menyebar ke bank-bank lainnya dan ke negeri-negeri lainnya. Di seluruh negeri maju, pemerintahannya hanya mengikuti kebijakan “tak buat apa-apa”, sebagaimana yang dianjurkan Andrew Mellon, Menteri Keuangan AS pada saat itu. Mellon memiliki reputasi buruk saat menyatakan, “Singkirkan pekerja, singkirkan saham, singkirkan petani, singkirkan perumahan”, beserta tambahannya: “Dengan demikian akan menghilangkan kebusukan sistem. Biaya hidup yang tinggi akan menurun, dan kehidupan berfoya-foya akan menghilang. Orang akan bekerja lebih keras, hidup dengan cara yang lebih bermoral. Nilai-nilai akan disesuaikan, dan para pengusaha akan membenahi remah-remah kehancuran yang ditinggalkan oleh orang –orang yang kurang berkompeten.” Akibat dari sikap tersebut, 25 persen tenaga kerja di AS menganggur.

Keterpurukan ekonomi

Walaupun nasionalisasi atau pengucuran dana talangan pada bank-bank tersebut mungkin akan menjamin sistem keuangan kapitalis masih berufungsi, namun mereka tidak bisa menghindari anjloknya (apa yang sering mereka salah artikan sebagai) “perekonomian sebenarnya (real economy)”—produksi dan penjualan (demi keuntungan) barang dan jasa. Pengucuran dana talangan secara besar-besaran oleh pemerintah tersebut mungkin mencegah terulangnya kejadian tahun 1931—saat sistem perbankan kapitalis internasional runtuh—namun tetap saja tak ada jaminan. Itu karena oligarki keuangan kapitalis maupun pemerintahannya tidak dapat mengendalikan sistem perbankan bayangan yang nilainya sebesar $10 triliun—setara dengan sistem yang resmi. Tidak mungkin memastikan bahwa: walaupun terjadi lagi kebangkrutan lembaga keuangan, namun tidak akan memicu kepanikan keuangan yang lebih besar lagi, yang bisa saja terjadi pada tahun depan atau pun minggu depan.

Yang pasti, saat ini, anjloknya perekonomian yang sedang dialami dunia kapitalis akan menjadi yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua dan, barangkali, juga yang terlama. “Terus terang saja, (gagasan bahwa) yang akan terjadi sekadar resesi yang tak akan lama dan tidak mendalam, enam hingga delapan bulan, telah terlewati, jadi tidak terbukti,” kata guru besar ekonomi Universitas New York, Nouriel Roubini, kepada NBC pada tanggal 23 Oktober, dengan tambahan penjelasan: “Dua resesi yang terakhir masing-masing hanya berlangsung delapan bulan… Kali ini akan tiga kali lebih lama, tiga kali lebih mendalam.”

Saat memberi komentar tentang resesi yang sedang dialami Inggris, Direktur Pengelola Capital Economics, Roger Bootle, pada tanggal 24 Oktober, mengatakan pada surat kabar London Daily Telegraph: “Yang akan kita alami dalam dua tahun ke depan adalah kemelorotaan dengan besaran yang sama (dengan awal tahun 1990-an). Kemelorotan yang terjadi pada awal tahun 1990-an berlangsung selama dua tahun, tetapi yang sekarang ini bisa berlangsung selama empat sampai lima tahun.”

Saat ini, keberadaan (sesungguhnya) sejumlah korporasi besar: sedang terancam karena keuntungan mereka telah jatuh dengan tajam, bahkan sebelum dihantam krisis keuangan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, tiga perusahaan mobil terbesar di AS—General Motors, Ford dan Chrysler —telah kehilangan keuntungannya. Pada minggu-minggu terakhir ini, muncul berita yang menyatakan bahwa, untuk mencegah pailit, General Motors dan Chrysler akan digabungkan, dengan menyingkirkan 40.000 tenaga kerjanya di seluruh dunia.

Cina sedang menghadapi resesi

Ada gagasan yang dengan segera dapat disanggah, yakni yang menyatakan bahwa keberlangsungan pertumbuhan ekonomi China akan melindungi Australia dari resesi. Pada tanggal 23 Oktober, Stephen Walters, kepala ekonom JP MorganChase yang berbasis di Sydney, mengingatkan bahwa angka resmi tingkat pengangguran di Australia akan naik dua kali lipat, paling tidak akan mencapai 1 juta orang, dalam dua tahun berikut seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi China yang terkena dampak penurunan permintaan (barang-barang manufaktur murah China) di Amerika Serikat dan Eropa.

Statistik resmi terbaru menunjukkan bahwa GDP China telah menurun kembali ke angka 9 persen dalam kuartal ketiga—lebih buruk dibandingkan dari yang diharapkan, yakni 9,7 persen, dan jauh lebih rendah ketimbang angka pada tahun 2007, yakni 11,9 persen. Ekonomi China harus tumbuh lebih dari 8 persen setiap tahunannya agar dapat menyerap 24 juta rakyatnya yang masuk pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Sekarang ini, menurut catatan resmi, di Cina terdapat 71 juta buruh yang tak memiliki pekerjaan.
Cina bukan saja mengalami kemerosotan pasar ekspornya, namun juga mengalami krisis keuangan akibat ledakan serentak gelembung keuangan dalam pasar saham dan sektor propertinya. “Kelambatan ekonomi Cina selama ini jauh lebih serius dari pada yang diduga”, menurut Li Wei, Ekonom Standard Chartered Bank, di harian China Daily tanggal 14 Oktober. Kelompok kerjanya meramalkan ekonomi China hanya akan tumbuh sebesar 7,9 persen pada tahun 2009, dan 7 persen pada tahun 2010, yang akan mengakibatkan peningkatan pengangguran secara besar-besaran.

Jadi, krisis ekonomi yang sedang berkembang sekarang ini merupakan krisis yang berlingkup global dan telah menghancurkan hubungan-hubungan ekonomi (yang telah berlangsung lama) yang telah membuat China dapat memegang peranan kunci. Dalam dua dekade terakhir, Cina telah menciptakan dunia kapitalis yang bertumpu pada industri-industri (kecil dan menengah) yang memeras/menghisap, yang memproduksi barang-barang manufaktur teknologi rendah untuk diekspor ke negeri-negeri kapitalis maju. Cina mengirimkan kembali pendapatan ekspornya yang sangat besar itu ke AS, untuk membeli lebih dari $1 triliun lebih portofolio (surat utang) pemerintah AS—suatu proses yang membantu pendanaan perdagangan besar-besaran dan defisit pembelanjaan AS. Masuk kembalinya dollar dari Cina dan bank sentral Jepang memungkinkan Bank Sentral AS menggelontorkan kebijakan krdir murah, yang menyulut konsumsi rumah tangga (dengan cara utang) di AS—yang, kemudian, mempertahankan pasar barang-barang dari China. Tapi sekarang, keterpurukan ekonomi di AS mengakibatkan penurunan ekonomi di Cina.

Anjloknya keuntungan

Krisis keuangan global ini dipicu oleh ambruknya gelembung pasar perumahan di AS. Namun, akar penyebab krisis tersebut bukan karena kekurangan regulasi bank atau karena kapitalisnya tidak terkendali, sebagaimana yang diakui oleh media massa dan politisi kapitalis. Akar penyebab krisis tersebut adalah krisis kapitalis klasik sebagaimana yang telah dianalisa oleh Karl Marx 150 tahun silam. Pada dasarnyamerupakan krisis kelebihan produksi—atau terlalu banyak barang yang dijual (demi keuntungan), bukan saja di AS, tapi juga di seluruh dunia. Kelebihan barang komoditas (yang paling gamblang)—sebagai akibat dari kelebihan investasi—adalah perumahan, yang disulut oleh gelembung harga pasar perumahan.

Krisis sekarang ini akarnya adalah: adanya penurunan (hampir separuh) tingkat rata-rata keuntungan industri di AS dan dalam ekonomi negeri-negeri kapitalis maju lainnya antara tahun 1967 hingga tahun 1972, disebabkan oleh tekanan terhadap tingkat keuntungan sebagai akibat dari adanya pertumbuhan besar-besaran dalam komposisi organik kapital selama ekspansi modal dalam 20 tahun sebelumnya. “Komposisi organik kapital” adalah istilah yang diberikan Marx untuk mengacu pada rasio modal yang dibelanjakan untuk “tenaga kerja mati”—misalnya mesin, BBM, bahan mentah dan lain sebainya—disebandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk gaji buruh, atau “tenaga kerja hidup”, yang merupakan sumber keuntungan kapitalis. Perusahaan-perusahaan kapitalis berupaya meningkatkan keuntungannya sebesar mungkin dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara mengganti “tenaga kerja hidup” dengan teknologi yang dapat menghemat tenaga kerja. Dengan demikian, cenderung meningkatkan komposisi organik modal dan mengurangi tingkat keuntungan.

Bagi oligarki kapitalis keuangan, yang memilik korporasi-korporasi industri besar, bank dan bisnis-bisnis keuangan lainnya, penurunan (separuh) tingkat keuntungan pada akhir tahun 1960-an membuat investasi yang bertujuan untuk memperluas produksi barang-barang menjadi kurang ada untungnya. Sehingga mereka mengarahkan semakin banyak modalnya di pasar keuangan, guna meraup keuntungan spekulatif yang lebih tinggi dari pasar tersebut. Maka, pada awal tahun 1980-an, pasar keuangan tersebut mulai sangat menggelembung saat pemerintahan Reagan memompakan kredit bank secara besar-besaran guna mendanai kontrak-kontrak barang-barang kebutuhan perang agar ekonomi AS dapat keluar dari krisis tahun 1980-82. Dalam prosesnya, Regan merubah AS dari negeri kreditor terbesar di dunia menjadi negeri pengutang terbesar di dunia.

Dalam hitungan nilai dolar pada tahun 2007, pada tahun 1945 utang pemerintah AS telah mencapai hampir $3 triliun, akibat defisit pembelanjaan Washington yang besar saat mendanai (upaya-upaya) perangnya. Utang publik AS menurun hingga sekitar $2 triliun pada tahun 1950. Meningkat kembali secara perlahan pada hingga tahun 1980. Namun, hingga tahun 1990, utang publik AS telah meningkat dua kali lipat sehingga mencapai $5 triliun. Pada tahun 2000, utang tersebut telah meningkat sampai mencapai sekitar $7 triliun. Di bawah pemerintahan George W. Bush, utang tersebut telah berkembang hingga mencapai $10.5 triliun lebih, hanya kurang $4 triliun dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan AS pada tahun terakhir.
Di seluruh negeri kapitalis maju, sejak Perang Dunia Kedua, yang mengakhiri Depresi Besar, semakin banyak kredit, utang, yang harus disuntikan ke dalam ekonomi demi menghentikan setiap krisis berkala yang disebabkan oleh kelebihan produksi komoditi, yang akan mempercepat mempercepat terjadinya resesi yang lebih parah dan berkepanjangan. Penguasa kapitalis berupaya mengatasinya (menundanya) dengan mempertinggi gunung utang, yang mendorong mengulangi spekluasi gelembung asset finansial.

Gelembung tersebut, tak terhindarkan lagi, merupakan konsekwensi dari dominasi ekonomi kapitalis oleh gabungan kapitalis raksasa, yakni, korporasi. Pada tahun 1870-an, ketika korporasi kapitalis—yang, pada saat itu, disebut “perusahaan saham gabungan”—baru saja mulai tumbuh menjadi bentuk dominan organisasi bisnis kapitalis. Marx, dalam jilid ketiga Capital, menggambarkan mereka sebagai “produksi kapitalis dalam perkembangan tertingginya”. Dia meramalkan bahwa korporasi kapitalisme tersebut akan menciptakan sebuah “aristokrat keuangan, semacam parasit baru yang berselubung sebagai penasihat perusahaan, spekulan, dan direktur-direktur papan nama; sebuah sistem yang penuh dengan kecurangan dan penipuan yang, katanya, demi memajukan perusahaan, kepedulian terhadap pembagian tanggung jawab (modal dan keuntungan) dan tata-cara menyikapi pembagian tanggung jawab (modal dan keuntungan) dalam bentuk saham”.

Fungsi obyektif keterpurukan ekonomi kapitalis adalah untuk menghilangkan bisnis-bisnis yang tak berguna (“deadwood”)—atau perusahaan-perusahaan yang kurang menguntungkan, kurang efisien, sehingga bisa memberikan potensi pasar yang lebih besar kepada perusahaan yang masih sanggup hidup. Namun, dampak upaya untuk mengatasi (menunda) depresi dengan memperluas utang adalah memberikan kesempatan pada bisnis-bisnis yang tak berguna tersebut (“deadwood”) selamat dari krisis kelebihan produksi. Terlebih-lebih, sebagian besar “deadwood” tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlalu besar untuk dimatikan.

Kredit macet yang menyebabkan kebangkrutan Lehman sekadar menggambarkan apa saja konsekwensinya bagi kapitalisme bila satu saja korporasi bermasalah dibiarkan bangkrut. Konsekwensi tersebutlah yang menyebabkan adanya kebutuhan terus-menerus bagi oligarki keuangan untuk menggunakan negaranya dalam mensosialisasikan (membagikan) kerugian korporasi, dengan menalanginya, agar selamat dari kebangkrutan. Namun, cara tersebut akan semakin mendorong ekonomi negeri-negeri kapitalis maju menuju kemandegan (stagnasi). Tingkat pertumbuhan sebenarnya ekonomi kapitalis dunia turun dari rata-rata 4,9 persen per tahun pada tahun 1960-an, menjadi 3,8 persen pada tahun 1970-an, kemudian 2,7 persen, pada tahun 1980-an, dan hanya 1,2 persen, pada tahun 1990-an. Apa yang kemudian akan terjadi setelah resesi yang hebat dan berkepanjangan ini? Ekonom Universitas New York, Nouriel Roubini, meramalkan setidaknya akan terjadi satu dekade stagnasi, berarti, resesi ini akan diikuti oleh paling sedikit 10 tahun pertumbuhan yang lesu, kurang darah. Pada tahun-tahun mendatang, rakyat pekerja akan menderita bukan saja karena tingginya tingkat pengangguran (yang sulit diatasi) dan semakin meningkatnya pemiskinan, namun juga menderita karena gelombang inflasi yang disebabkan oleh dana talangan yang digelontorkan secara besar-besaran oleh pemerintah kapitalis untuk menolong oligarki keuangan yang, padahal, mereka sendiri yang membuat semuanya berantakan.

Sosialisme

Jalan keluar satu-satunya untuk mengatasi musibah yang menimpa rakyat perkerja ini adalah mengorganisir diri dalam sebuah gerakan massa untuk merebut kekuasaan dari tangan oligarki kapitalis keuangan dan merombak ekonominya sesuai dengan sistem sosialisme. Bila anda ingin melihat buktinya, kalian harus membaca analisa Reuters (tanggal 8 Oktober) tentang dampak krisis sekarang ini terhadap Venezuela. Kantor berita imperialis tersebut menyatakan: “Venezuela tidak mengalami banyak pengaruh langsung dari kekisruhan pasar ini karena Chavez telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan penting yang dulu pernah berdagang di Bursa Efek Caracas (yang kecil itu) dan, juga, karena mata uangnya telah ditetapkan dengan mengendalikan perdagangan mata uang”. Pemerintahan rakyat pekerja yang dipimpin Hugo Chaves telah menata ulang perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut agar mengatasi kebutuhan mendesak rakyat miskin negeri tersebut, ketimbang memperkaya oligarki kapitalis lokal. Demikian pula, tidak akan terjadi penghentian kredit perumahan atau pensiunan yang kelaparan di Kuba, karena perusahaan kapitalis telah diambil alih oleh pemerintah rakyat pekerja 48 tahun yang silam.

Nasionalisasi bank yang dilakukan oleh pemerintah kapitalis membuktikan bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi kapitalisme telah bangkrut. Tanpa campur tangan negara secara besar-besaran, sistem keuntungan “pasar bebas” tidak bisa berfungsi. Komentator media kapitalis mulai menggambarkannya sebagai peralihan ke arah “sosialisme”. Namun, sebagaimana yang ditunjukan oleh Karl Marx dan Frederick Engels lebih dari satu abad yang silam, nasionalisasi perusahaan kapitalis oleh pemerintah kapitalis sama sekali tak ada kaitannya dengan sosialisme.

Sejak Kanselir Jerman, yang konservatif, Otto von Bismarck, “gemar melakukan pemilikan negara atas perusahaan-perusahaan industri, semacam sosialisme gadungan muncul, hancur, dan sekarang muncul menjelma lagi menjadi semacam jongosnya (Bismarck) dan, tanpa menunggu lebih lama lagi (saking gembiranya), menyatakan bahwa semua pemilikan negara, bahkan yang sejenis Bismarckian, menjadi pemilikan sosialistis”, demikian yang diamati Engels pada tahun 1877. Engels selanjutnya menjelaskan bahwa “negara modern, apa pun bentuknya, pada dasarnya merupakan mesin kapitalis—negara kapitalis, personifikasi ideal modal nasional secara keseluruhan. Semakin banyak negara tersebut mengambil alih tenaga produktif, maka semakin jadilah ia sesungguhnya menjadi kapitalis nasional, dan semakin banyak warga negara yang dieksploitasinya.”

Sosialisme membutuhkan perombakan (reorganisasi) ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelas pekerja. Oleh karena itu, prasyarat nya adalah mengorganisasikan kelas pekerja (agar menjadi kelas penguasa) melalui aksi revolusioner massa untuk menggantikan negara kapitalis dengan pemerintahan kelas pekerja, sebagaimana yang telah terjadi di Kuba dan Venezuela. Itulah pelajaran pokok yang harus diajukan oleh kaum sosialis kepada rakyat pekerja di masa-masa yang berat yang akan kita dihadapi mendatang.

[Diterjemahkan oleh James Balowski dan Risnati Malinda]

Krisis Finansial/ Kapitalisme dan Indonesia (Catatan Awal)

2008-11-23T09:21:00.002+07:00

oleh Pius Ginting*

Sistem Produksi Kapitalisme Mengalami Stagnasi

Krisis sistem finansial sedang terjadi secara global. Berpusat di Amerika Serikat, krisis tersebut mengguncang hampir seluruh bagian negara di dunia bersamaan dengan terjadinya krisis pangan, iklim dan energi. Kini makin banyak orang mempertanyakan legitimasi neoliberal, bahkan masa depan sistem kapitalisme itu sendiri kini sedang dipertanyakan. Pada masa sebelum krisis, korporasi dan negara pendukungnya selalu menganjurkan agar negara tidak campur tangan dan meregulasi korporasi. Namun, di saat krisis korporasi meminta bantuan negara untuk menyelematkan dirinya.

Krisis ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 1929 harga-harga saham di Amerika Serikat juga mengalami kejatuhan. Serentetan krisis yang terjadi adalah krisis yang inheren dalam sistem ekonomi sekarang (kapitalisme), yakni krisis akibat over-produksi dan over-capacity sistem kapitalisme.

Berkat sejarah panjang sistem kapitalisme yang motif dasarnya adalah mengakumulasi keuntungan, dan jalan mewujudkannya adalah mengupah buruh serendah mungkin, penjajahan, dan mengekspolitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung alam itu sendiri, menerapkan teknologi yang meningkatkan produksi namun minim investasi tidak bagi teknologi keselamatan lingkungan karena bagi modal hal tersebut berarti biaya tambahan, maka kian hari modal kian terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Pendapatan 1% penduduk terkaya di dunia sama dengan pendapatan 60 persen penduduk dunia lainnya (2, 7 milyar orang). [1]

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm

Grafik1. Pendapatan makin tidak merata antar lapisan penduduk (Perbandingan tahun 1988 dan 1993) Sbr: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm

Konsekuensi dari modal yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang sementa mayoritas lainnya berdaya beli rendah, bahkan tidak berdaya sama sekali akhirnya menjadi masalah bagi sistem kapitalisme itu sendiri. Akumulasi modal yang besarannya astronomikal makin hari makin mendapatkan sedikit ruang untuk berinvestasi yang menguntungkan bagi mereka. Tingkat keuntungan mereka di sektor riil mengalami stagnasi. Kini wajah kapitalisme itu adalah: Pertumbuhan yang lambat, Kelebihan Kapital, dan Hutang yang menggunung.

Grafik2. Persentase kapasitas produksi manufaktur A.S.
Sumber: http://www.monthlyreview.org/docs/0402chrt2.pdf

Dari grafik diatas, industri kapitalisme (manufaktur) tidak pernah beroperasi 100%, dan bahkan mengalami kecenderungan penurunan. Penyebabnya tak lain adalah daya beli masyarakat di dunia makin melemah, sehingga pasar buat produk industri makin menyempit, sehingga mereka harus membatasi produksi.

Perubahan GDP AS (milyar dollar)
Grafik 3 Kecenderungan Penurunan GDP AS
Sumber: http://www.monthlyreview.org/docs/0402chrt1.pdf

Penurunan produksi tersebut juga tercermin dari perubahan GDP negara seperti AS, dimana angkanya tidak pernah kembali mencapai angka pertumbuhan tahun 1950-1970.
Tentu saja, banyak orang yang masih tidak berpakaian layak, tidak minum susu secara mencukupi, tidak memiliki akses terhadap komputer, namun mereka tidak bisa diharapkan oleh kapitalisme menggairahkan produksi karena mereka tidak berdaya beli.

Pembengkakan Hutang Rumah Tangga dan Finansialisasi Jalan Keluar Korporasi dari Stagnasi Pendapatan rakyat di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya sejak tahun 1970-an tidak mengalami kenaikan dibanding masa sebelumnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari Tabel 1. Perlambatan kenaikan upah yang mendorong yang menyebabkan ketidakadaan daya beli adalah buah simalakama bagi korporasi. Sudah menjadi hukum besi bagi akuntansi korporasi, untuk menghasilkan keuntungan besar, caranya adalah menahan laju kenaikan upah buruh, menerapkan teknologi yang bisa menambah output produksi per jam kerja, dan mengirit penerapan tekonologi yang tidak menambah output: keselamatan kerja dan lingkungan.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

OECD (Eropa, AS, termasuk Jepang, Australian dan Selandia Baru)
1960–1979 (3.4)
1980–1998 (1,8)

Negera Berkembang (termasuk Cina, Eropa Tengah dan Timur)
1960–1979 (2.5)
1980–1998 (0,0)

Sumber: www.monthlyreview.org

Jalan keluar yang ditempuh korporasi keluar dari stagnasi keuntungan ditengah daya beli mayoritas masyarakat yang rendah, sementara modal membutuhkan lapangan baru untuk berkembang, beranak-pinak, agar surplus sosial yang telah tercipta melalui proses penghisapan buruh dan pola produksi yang merusak lingkungan agar bisa terserap harus ditemukan. Harus tetap tumbuh jika tidak mati, demikianlah rumus sistem produksi kapitalisme, seperti naik sepeda yang harus tetap dikayuh jika tidak mau jatuh. Maka, stagnasi di sektor riil mendorong para korporate masuk ke sektor finansial dan ekspansi pemberian kredit/hutang.

Perpaduan daya beli masyarakat yang rendah dan modal yang membutuhkan ladang investasi, inilah yang menjadi awal krisis finansial—setelah krisis industri informasi teknologi pada tahun 2000, kini pada pertengahan akhir tahun 2008 beralih ke kredit perumahan di Amerika Sekarang ini. Rakyat menyiasati persoalan hidup dengan upah yang tidak mengalami kenaikan dengan menghutang/membuka kredit.

Juga, untuk menaikkan harga saham, sebagian perusahaan besar meminjam uang untuk membeli kembali (buy back) saham mereka, dengan demikian harganya makin mengelembung. Bahkan perusahan-perusahan yang biasanya bergerak di sektor riil merestrukturisasi operasi mereka dan masuk ke sektor finansial, lalu menggunakan keuntungan dari sektor ini untuk membiayai pinjaman dan mencetak keuntungan. Kapitalisme menjadi semakin tergantung kepada sistem kredit untuk melepaskan diri dari efek terburuk stagnasi di ”ekonomi produktif riil”[2]. Para eksekutif korporate pun mendapatkan bonus pendapatan dari kenaikan harga saham sehingga mereka berkepentingan untuk meninggikan nilai saham. Sejak tahun 1990-an, nilai saham perusahaan menjadi lebih penting daripada prospek keuntungan aktual perusahaan.[3] Dengan skema ini, sektor finansial menjadi lebih dominan dibanding sektor produktif. Fidel Castro mencatat nilai transaksi harian di Wall Street sama dengan nilai perdagangan dan jasa dunia selama 14 hari. Sektor keuangan (finansial) dan riil menjadi relatif tidak berketerkaitan[4]. Artinya, nilai saham dan bond terbentuk sendiri lewat spekulasi dan tidak mewakili nilai dasar aset yang dijaminkan. Proses ini disebut sebagai proses finansialisasi.

Sumber: http://www.monthlyreview/080401foster.php

Grafik2. Kontribusi Sektor Finansial Semakin Besar Bagi Keuntungan Korporasi
Dari grafik diatas, terlihat kontribusi sektor finansial terhadap keuntungan korporasi makin meningkat dari tahun ke tahun.

Negara membantu mereka dengan meregulasi sektor-sektor keuangan dan asuransi, bersamaan dengan meliberalisasi kontrol pertukuran mata uang antar negara. Setelah sektor finansial diregulasi di seluruh dunia pada tahun 1980-an (pertama kali di negeri Utara kemudian negeri Selatan melalui Structural Adjustment Programmes), perusahaan-perusahaan melakukan spekulasi di pasar saham, surat hutang (bond), ataupun mata uang dunia.[5]

Krisis Terbaru

Setelah penggelembungan sektor finansial berbasis industri teknologi meletus tahun 2000 di Amerika Serikat, mereka mencari lahan baru. Maka, dalam perkembangan krisis terakhir ini, modal diinvestasikan dalam kredit perumahan. Demi penciptaan ruang investasi, maka syarat kredit untuk perumahan dipermudah. Kelas pekerja yang telah mengalami stagnasi upah sejak tahun 1970 diiming-imingi kredit dengan syarat yang dipermudah. Berharap harga rumah akan makin tinggi di masa depan, banyak pula yang berinvestasi di rumah dengan cara mengkredit rumah baru lagi. Kredit tersebut kemudian oleh perusahan pemberi kredit atau bank dikumpulkan dan dijual (sekuritas berbasis kredit perumahan, perkantoran) kepada perusahaan keuangan yang lebih besar. Perusahaan besar tersebut menikmati pembayaran cicilan kredit namun menanggung resiko jika terjadi gagal bayar. Perusahaan keuangan yang lebih besar sebagai penjamin maupun perusahaan pemberi kredit yang pertama kali memberi pinjaman tentunya berharap agar para pemilik rumah dapat terus membayar cicilan. Dengan sekuritas berbasis kredit perumahan dan perkantoran ini, baik peminjam maupun penyewa sama-sama mengandalkan terhadap nilai rumah yang akan makin tinggi.

Sistem ini akan jatuh jika harga rumah jatuh atau pendapatan peminjam kredit terancam tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Situasi ini mengalami keguncangan ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, sehingga rakyat kelas bawah yang upahnya memang tidak mengalami kenaikan masuk ke status gagal bayar, dan karena bank terpaksa banyak menyita rumah dan harus menjualnya kembali menyebabkan harga perumahan menjadi jatuh. Inilah yang sekarang banyak terjadi di negara dunia, Amerika, Inggris, Spanyol, Australia atau Selandia Baru.

Kekacauan sisten finansial global telah menyebabkan negara-negara di Utara (dan juga rencananya negara kapitalistik di dunia ketiga, seperti Indonesia) telah melakukan tindakan yang sering diserukan oleh gerakan progresif, menasionalisasi bank-bank. Gerakan ini bagaimanapun mereka maksudkan hanyalah sebagai usaha penyelamatan dan stabilisasi, dan bila saja badai krisis berlalu, mereka akan menyerahkan kembali perbankan kepada sektor swasta: sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia paska krisis tahun 1997 dengan BPPN.

Indonesia Rentan Krisis Kapitalisme

Indonesia selalu mengandalkan utang dan investasi asing dengan komoditas ekspor sebagai sumber pendapatannya, sementara itu industri yang berorientasi kepentingan rakyat dan ramah lingkungan tidak terjadi. Pola pembangunan seperti ini adalah tidak berkesinambungan dan rentan guncangan krisis. Hal tersebut diatarnya tampak paska kejatuhan harga minyak pertengahan tahun 1980-an. Dengan tergerusnya pendapatan dari sektor minyak, usaha kelompok penguasa Pemerintahan Orde Baru segera dibawah ancaman. Laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada November 1982 menyebutkan cadangan devisa Indonesia dari surplus hampir sebesar $AS 500 juta menjadi defisit lebih dari $AS 7 milyar dalam dua tahun. IMF, IBRD, dan negeri donor lainnya kembali dalam posisi yang kuat mengulangi kejadian di awal kekuasaan Orde Baru, sehingga pemerintahan Orde Baru harus mencabut berbagai macam proteksi dan dan memberikan akses yang luas terhadap sumber daya Indonesia, Bank Dunia berargumentasi bahwa sektor yang disubsidi dan ekonomi yang terproteksi adalah tidak efesien dan tidak kompetitif, dan Indonesia harus terintegrasi dengan “operasi bebas pembagian tenaga kerja Internasional”.[6]

Respon pemerintah terhadap hal tersebut adalah mendevaluasi nilai rupiah (27.6 persen) untuk memperluas ekspor non migas, dan mengesampingkan investasi untuk proyek-proyek publik[7]. Lebih jauh pemerintah menghapus monopoli import, dan membiarkan perusahaan sektor hilir secara bebas mengimpor barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi eskpor, merendahkan tarif, pemangkasan pajak korporasi.

Miranda S Gultom menyatakan struktur keuangan Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar setelah deregulasi perbankan Juni 1983 akibat oil shock (kejatuhan harga minyak pada akhir tahun 1982), dan tidak salah untuk mengatakan bahwa reformasi perbankan yang dilakukan tahun 1983 merupakan titik awal ke arah sistem keuangan yang lebih berdasarkan mekanisme pasar[8]. Seiring perjalan waktu, sektor keuangan dan Industri Indonesia makin liberal.

Krisis finansial yang terjadi tahun 1997 adalah akibat dari kebijakan neoliberal. Sektor finansial dideregulasi, membuat modal leluasa begerak antar negara dalam bentuk produk-produk finansial (saham, surat hutang, perdagangan mata uang asing, dll). Indonesia mengalami krisis hebat akibat spekulasi mata uang dan sektor finansial. Dan kini, ketika krisis kembali terjadi, mata uang Indonesia jatuh karena investor asing terus melepas aset dan portofolio investasinya di Indonesia seperti Surat Hutang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, termasuk saham.

Akibat nyata yang terjadi atas krisis saat ini adalah PHK massal atas industri komoditas ekspor karena penurunan daya beli negeri tujuan ekspor, serta melemahnya kemampuan daya beli akibat penurunan nilai mata uang. Hal tersebut misalnya mulai terasa dengan langkanya obat HIV/AIDS yang masih diiimpor makin mahal.

Tawaran Jalan Keluar dari Krisis

Sektor Finansial,Perdagangan dan Hubungan Internasional:
1. Larang perdagangan produk derivatif di sektor finansial.
2. Nasionalisasi penuh bank-bank yang ada dan diletakkan dibawah kontrol rakyat, tidak hanya menasionalisasi aset-aset yang buruk seperti hutang.
3. Ciptakan bank berbasis kepentingan masyarakat bukan korporasi dan perkuat bentuk pinjam-meminjam yang ada dan memperkuat solidaritas.
4. Terapkan kriteria lingkungan dan sosial (termasuk buruh) terhadap semua pinjaman yang diberikan oleh bank.
5. Bank Sentral harus berada dibawah kontrol pengawasan publik.
6. Hapuskan hutang negeri berkembang—utang mereka akan membengkak akibat penurunan nilai mata uang akibat krisisi.
7. Hapus World Bank, International Monetary Fund dan World Trade Organisation.
8. Demokratiskan PBB dengan melibatkan lebih luas peran negara berkembang.
9. Hentikan kerjasama perdagangan bilateral (negeri dunia ketiga masing-masing saling berebut menawarkan produk dan pasar ke negeri dunia pertama). Bentuk kerjasama ekonomi seperti Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) yang mendorong pembangungan sejati dan mengakhiri kemiskinan, kebodohan dan penyakit.

Bidang Pertanian dan Industri:
1. Indonesia harus membangun industri strategis untuk kepentingan dalam negeri. Penderitaan yang dialami kini oleh masyarakat penanam kelapa sawit adalah karena ekspansi luas perkebunan jenis komoditi tersebut adalah untuk kepentingan ekspor, dan kerap terjadi industri pengelohannya juga bukan di Indonesia. Ekspor besar-besaran terhadap batu bara harus dihentikan karena merusak lingkungan dan tujuannya bukan untuk kemajuan keseluruhan masyarakat Indonesia.
2. Bentuk stragegi pertanian yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan dan pertanian yang berkelanjutan.
3. Jalankan reformasi agraria dan kebijakan lainnya yang mendukung petani kecil dan komunitas masyarakat adat.
4. Hentikan ekspansi perkebunan monokultur yang merusak lingkungan dan sosial.

Bidang Lingkungan:
1. Negeri dunia pertama memberikan hibah untuk mereparasi negeri Selatan (membayar piutang ekologi) atas kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan oleh negeri Utara.
2. Negari Utara membantu negeri Selatan mengatasi ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya, tanpa mekanisme pengalihan seperti perdagangan karbon.
3. Hentikan pinjaman bagi proyek-proyek dibawah “Clean Development Mechanism” Protocol Kyoto yang merusak lingkungan seperti perkebunan monokultur eucalyptus dan sawit.
4. Stop usaha pengembangan perdagangan karbon dan pengembangan tekonologi kontraproduktif lainnya seperti agrofuel, tenaga nuklir, dan ‘clean coal’ technology.
5. Terapkan strategi yang secara radikal mengurangi konsumsi orang kaya di negeri-negeri kaya, dan kesejahteraan rakyat miskin di negeri berkembang dan terbelakang.
6. Bentuk manajemen demokratis dengan melibatkan partisipasi negeri dan masyrakat sipil Selatan untuk mitigasi perubahan iklim.

* Officer Publikasi dan Riset WALHI

Catatan Kaki:

[1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1442073.stm
[2] John Bellamy Foster, "The Financialization of Capital and the Crisis," Monthly Review 59.11 (April 2008).
[3] Ibid
[4] Ibid, hal.5
[5] William K. Tabb, "Four Crises of the Contemporary World Capitalist System," Monthly Review 60.5 (October 2008).
[6] Andrew Mack, Rethinking the Dynamics of Capital Accumulation in Colonial and Post-Colonial Indonesia: Production Regulation, Univesitas Sydney, September 2001
[7] Ibid, hal 223
[8] Miranda S Gultom, “Perubahan Strukural Sektor Keuangan di Indonesia: Visi dan Tantangan”, dikutip dari Pemikiran dan Permsalahan Rkonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, books.google.co.id/books?id=fLOvdAk7AysC&printsec=frontcover&dq=Pakto+Oktober+Bank&source=gbs_summary_s&cad=0#PPA9,M1

Jangan Hanya Menggerutu, Saatnya Bergerak Bersama!

2008-11-22T00:17:00.001+07:00

Seruan Posko Solidaritas Buruh Cikarang
(Anggota Aliansi Buruh Menggugat-ABM)

Satu hari setelah SKB 4 Menteri disahkan, buruh-buruh di Semarang langsung melakukan aksi massa ke Gedung DPRD dan Kantor Gubernur untuk menolak SKB ini. Aksi puluhan buruh ini, diorganisir oleh FSPMI Jawa Tengah.

Aksi-aksi buruh terus berlanjut; Di Jakarta, ribuan buruh dari FSPMI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi melakukan aksi di Bunderan Hotel Indonesia, dengan tujuan ke Istana Negara, namun kemudian rencana ke Istana Negara dibatalkan. Di Semarang, ribuan buruh dari berbagai kota yang ada di Jawa Tengah melakukan aksi massa ke Kantor Gubernur Jawa Tengah dan mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk mendukung penolakan SKB, aksi ini di organisir oleh Federasi Serikat Pekerja Nasional.

Aksi FSPN juga dilakukan di Bogor, kali ini dengan melakukan pemblokiran jalan oleh 500an buruh. Tindakan pemblokiran jalan ini dilakukan untuk menekan pemerintah agar segera mencabut SKB 4 Menteri.

Aksi penolakan SKB 4 Menteri ini semakin meluas dan membesar, ketika Aliansi Buruh Menggugat, pada tanggal 6 november 2008 secara serentak melakukan aksi-aksi penolakan di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 700-an massa ABM mendatangi Kantor Menteri Tenaga Kerja, untuk menuntut Menaker mempertanggungjawabkan SKB dan mencabut SKB langsung di hadapan massa buruh, namun Menaker justru pergi dan juga tidak mengirimkan perwakilannya untuk menemui massa ABM. Aksi ini kemudian dilanjutkan ke Istana Negara , yang dalam perjalannya di hadang oleh pasukan kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, yang memaksa agar massa ABM tidak melanjutkan aksi ke depan Istana Negara, bahkan untuk mendekatpun tidak diperbolehkan. Ketika massa sedang dikonsolidasikan, tiba-tiba pihak kepolisian melakukan dorongan yang kuat pada barisan massa, sehingga beberapa kawan buruh terjatuh. Situasi menjadi tidak terkendali, massa buruh melakukan perlawanan, dengan memukul dan melempari aparat kepolisian dengan botol-botol air mineral, dan aparatpun membalas dengan melakukan pemukulan secara brutal terhadap massa buruh, sehingga beberapa kawan menjadi memar-memar. Melihat situasi yang semakin panas, pimpinan-pimpinan ABM kemudian menarik mundur massa buruh dan segera merapatkan barisan, di sisi lain pihak aparat ketika melihat barisan buruh sudah terkonsolidasi kembali, segera juga merapatkan barisannya, akhirnya bentrokan tidak berlanjut. Massa ABM kemudian menarik mundur barisannya kearah Indosat dan segera melakukan konferensi Pers.

Dalam konferensi pers, ABM menegaskan bahwa aksi yang dilakukan diberbagai daerah, tidak sekedar untuk menolak SKB 4 Menteri, namun lebih jauh adalah menolak segala kebijakan pemerintah dalam menangani krisis, sebab masih dalam kerangka system kapitalis, padahal krisis disebabkan oleh sistem kapitalis sendiri. ABM menyampaikan, bahwa jalan keluar dari krisis haruslah jalan keluar yang bukan kapitalis, yaitu:
(a) Menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta besar (baik yang dimiliki oleh modal Internasional maupun oleh Pengusaha Indonesia) terutama Pertambangan, Energi dan Perbankan dengan mobilisasi politik klas buruh dan rakyat miskin, serta di bawah kontrol klas buruh dan rakyat miskin.
(b) Membubarkan Pasar Modal, atau setidaknya mengenakan pajak bagi setiap transaksi yang terjadi di pasar modal (mengacu pada Negara Kuba yang mengenakan pajak 1 % untuk setiap transaksi)
(c) Menolak pembayaran hutang luar negeri, dan Indonesia harus segera keluar dari lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan Internasional yang hanya menguntungkan negara-negara induk kapitalis.
(d) Dalam jangka pendek cara yang bisa di tempuh untuk melindungi kaum buruh dan rakyat miskin adalah melindungi pasar negeri dengan cara melarang import barang yang sudah bisa di penuhi oleh Industri dalam negeri atau mengenakan pajak import yang tinggi, menggunakan bahan baku dalam negeri, yang ketiga Pemerintah juga harus mengambil alih (dan menyerahkan kepada buruh) perusahaan-perusahaan (di sector riil) yang bangkrut dan memberikan modal (dari dana APBN) untuk menjalankannya kembali, yang keempat melakukan standarisasi upah layak secara nasional sebagai bentuk untuk meningkatkan daya beli, serta menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat.

ABM juga menyerukan agar kaum buruh segera membangun kekuatannya, dan mempersiapkan diri untuk merebut kekuasan negara, sebab langkah-langkah penyelesaian krisis di atas, tidak akan mungkin di jalankan oleh pemerintah Indonesia sekarang, juga tidak akan mungkin dilakukan oleh pemerintahan hasil pemilu 2009 nanti, sebab seluruh kekuatan politik yang berkuasa hari ini adalah boneka-boneka kapitalis. ABM juga mengecam pimpinan-pimpinan serikat buruh yang tergabung dalam Lembaga Tripartit Nasional yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan persetujuannya terhadap SKB 4 Menteri tersebut, dan sekali lagi menyerukan kepada kaum buruh untuk meninggalkan pimpinan-pimpinan serikat yang selalu kompromi dan pengecut.

Di Surabaya, ratusan massa ABM Jawa Timur pada hari yang sama juga melakukan aksi. Dengan menggunakan baju merah-sebagai lambang keberanian, seperti juga massa ABM di kota lainnya-massa ABM bergerak menuju Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk menuntut agar SKB 4 Menteri segera di cabut. Seperti juga di Jakarta, massa ABM di hadang oleh aparat kepolisian setempat ketika massa hendak bergerak memasuki pintu gerbang Kantor Gubernur, sehinga terjadi aksi saling mendorong antara kaum buruh dan aparat kepolisian. Sebelum mengakhiri aksi, kaum buruh berjanji akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dalam rangka persiapan aksi lanjutan untuk membatalkan SKB 4 Menteri ini.

Di Makassar, ribuan kaum buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat didukung oleh mahasiswa melakukan aksi yang di mulai dari Kawasan Industri Makassar (KIMA), dengan melakukan konvoi kendaraan dan rally massa. Ribuan massa ini kemudian menutup jalan tepat di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Aksi penutupan jalan ini segera dihadapi oleh aparat kepolisan setempat. Setalah terjadi negosiasi, akhirnya massa aksi diperbolehkan masuk ke halaman Kantor Gubernur untuk menyuarakan tuntutannya.

Di Karawang, lebih dari 300 massa Aliansi Buruh Menggugat melakukan aksi yang sama, menolak SKB 4 Menteri. Dengan berjalan kaki, massa aksi menuju ke Kantor Bupati Karawang. Di Samarinda, sekalipun dari pagi hujan deras mengguyur seluruh kota, namun tidak menyurutkan semangat massa Aliansi Buruh Menggugat untuk melakukan aksi. Sekitar lima puluh orang dengan semangat melakukan aksi menolak SKB 4 Menteri ini. Demikian pula di Yogyakarta, sekalipun belum begitu banyak buruh yang tergabung dalam serikat, namun dengan semangat yang tinggi, Aliansi Rakyat Pekerja Bersatu melakukan aksi di depan Gedung DPRD Yogya.

Di Batam, ratusan buruh yang diorganisir oleh SPSI juga melakukan aksi yang sama, namun anehnya di tingkat pusat, pimpinan SPSI justru menyepakati SKB 4 Menteri ini.

Sekalipun perlawanan kaum buruh semakin meluas dan membesar, namun Pemerintah hingga sekarang belum kelihatan tanda-tanda untuk mencabut SKB 4 Menteri ini, bahkan Pemerintah dengan menggunakan aparat kepolisian mulai melakukan tekanan-tekanan terhadap demonstrasi kaum buruh.

Di beberapa provinsi, seperti Jakarta, Jawa Barat, Yogya, Jateng dan beberapa yang lain, memang sudah diumumkan besarnya UMP untuk tahun 2009, yang diatas 6 % (diatas ketentuan dalam SKB 4 Menteri), namun jika kenaikan upah tahun 2009 hanya sebesar 10 % (DKI Jakarta), atau 12 % bahkan 20 % pun, tetap saja kesejahteraan kaum buruh masih jauh dari tingkat yang layak. Kita saat ini harus curiga, bahwa kenaikan upah di atas 6 % bukanlah karena pemerintah tulus berpihak pada buruh, namun itu hanya salah satu siasat untuk meredam aksi-aksi buruh yang makin meluas. Di tahun-tahun kemarin saja, banyak perusahaan yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan UMP (dan banyak lagi yang tidak juga memberikan hak-hak buruh yang lainnya; Jam kerja yang panjang, Tidak mendapatkan Cuti (terutama cuti haid), Jamsostek, Pengunaan system kerja kontrak dan Outsourcing, Pelarangan Berserikat di luar SPSI dan lain sebagainya) dan pemerintah diam saja ketika terjadi banyak pelanggaran, bahkan justru berpihak pada pengusaha. Siapa yang menjamin, bahwa kenaikan upah 10 % atau lebih, akan dijalankan oleh pengusaha di tiap-tiap pabrik pada tahun 2009 nanti?

Oleh karena itu, kami mengajak kawan-kawan untuk membangun serikat buruh yang sejati, serikat buruh yang kuat, yang tidak takut terhadap ancaman-ancaman, yang tidak mau disogok, yang mau bersatu dengan serikat buruh lainnya, yang percaya pada kekuatan anggota, kekuatan massa buruh, yang percaya pada kekuatan aksi-aksi massa kaum buruh, yang mempunyai kehendak kuat untuk melawan sistem kapitalisme dan membangun sistem yang baru, yang lebih adil bagi kaum buruh.

Bagi kawan-kawan yang selama ini telah menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan juga dana selama persiapan aksi-aksi menolak SKB 4 Menteri (juga dalam kegiatan yang lain), kami ucapkan terima kasih, kami berharap solidaritas, persatuan diantara kaum buruh dapat semakin kita tingkatkan dalam bentuk Pembangunan Serikat Buruh Sejati di tempat kerja kita masing-masing, di tingkat kota, propinsi bahkan secara nasional.

Bagi kamu, yang punya semangat juang, berani dan perduli, silahkan bergabung ke:

POSKO SOLIDARITAS BURUH CIKARANG

Jl.Perjuangan-Warung Bongkok(Warbong)-Cikarang Barat
Koordinator : Ebiet (0858 8586 2351)

Nasionalisasi di Bawah Kontrol Rakyat, Kunci Sosialisme Venezuela

2008-11-17T01:29:00.002+07:00

Oleh Zely Ariane [1]

Pengantar

Pernahkah kita berpikir: “mengapa barang-barang/jasa yang diproduksi oleh kaum buruh (yang sangat berlimpah dan sebagian besar di antaranya berkualitas tinggi) justru tidak dapat dinikmati (dibeli) oleh kaum buruh sendiri serta rakyat miskin secara keseluruhan?”

Barang-barang yang berlimpah tersebut selalu berada di luar jangkauan daya beli rakyat pekerja miskin (kalaupun ada yang terjangkau, pasti dengan kualitas lebih jelek). Mahalnya harga disebabkan oleh karena kepemilikan modal dan permainan harga sesungguhnya berada di tangan segelintir kapitalis (pemilik modal). Produksi barang dan ekspansi pasar ditentukan oleh para kapitalis tersebut, berdasarkan kehendak untuk terus mengakumulasi keuntungan dan modalnya; bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga harga pun ditentukan oleh para kapitalis raksasa/yang bermodal besar/korporat. Itulah cerminan segitiga kapitalisme, yang sedang dilawan oleh Sosialisme Venezuela, yakni: (1) kepemilikan pribadi; (2) eksploitasi buruh, dan (3) produksi untuk profit.[2]

Krisis energi dan pangan belakangan ini adalah contoh paling ekstrim. Para kapitalis minyak raksasa (di antaranya Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP, Total) terus menggenjot eksploitasi minyak hingga merusak lingkungan. Dana yang diberikan untuk pengembangan bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan sama sekali tidak sebanding dengan tingkat keuntungan dari eksploitasi minyak. Gilanya lagi, selain efek rumah kaca, rakyat di negeri-negeri yang kaya sumber minyak (tempat para kapitalis minyak internasional itu menggenjot eksploitasi) justru merupakan mayoritas rakyat yang tidak mendapatkan ceceran keuntungan minyak; malahan harus membayar mahal untuk dapat mengkonsumsi minyak.

Demikian pula raksasa pangan seperti Mosanto dan Cargill. Di tengah krisis pangan (kelangkaan di satu sisi dan kenaikan harga pangan di sisi lain—padahal produksi pangan justru mengalami kenaikan pada waktu yang sama dengan terjadinya krisis) mereka justru memperoleh keuntungan berlipat-lipat ganda sepanjang 2007 dan paruh pertama 2008.[3]

Hal ini menunjukkan begitu anarkisnya produksi barang (dan jasa) di tangan para kapitalis dunia, yang tidak ada sangkut pautnya dengan peningkatan tenaga produktif sebagian besar manusia. Oleh karena itulah, kendali (kontrol) terhadap produksi kapitalis harus dilakukan agar barang/jasa diproduksi sesuai kebutuhan dan untuk kemajuan tenaga produktif manusia sekaligus terjangkau oleh masyarakat (dan aman bagi keberlanjutan lingkungan hidup). Untuk bisa melakukannya, maka perlawanan terhadap kapitalisme mutlak dibutuhkan melalui apa yang disebut Chavez sebagai basis segitiga sosialisme, yaitu: (1) kepemilikan sosial; (2) produksi sosial yang diorganisir oleh buruh, dan (3) produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Di Venezuela, nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital dari kepemilikan swasta (asing) maupun perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusaha swasta dilakukan di bawah kontrol dan manajemen kaum buruh (bersama dengan komunitas rakyat). Nasionalisasi inilah yang memberikan landasan bagi bangunan segitiga sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintahan Chavez. Nasionalisasi bermakna pengambilalihan kendali atas produksi dan distribusi dari tangan perusahaan-perusahaan kapitalis (asing dan dalam negeri) ke tangan Negara (dalam hal ini Venezuela sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan yang pro terhadap dan terdiri dari persatuan seluruh rakyat pekerja dan kaum miskin).

Sebelumnya, pengalaman serupa juga pernah dilakukan di negara-negara sosialis yang lain (baik yang berhasil maupun yang gagal) seperti Rusia (setelah Revolusi 1917), Yugoslavia, Kuba, Argentina dan Brazil. Namun dalam kesempatan ini, kita hanya akan membahas pengalaman di Venezuela. Dan dalam ruang yang terbatas ini pula, secara ringkas saya akan menggambarkan syarat, proses dan tipe serta kendala nasionalisasi di bawah kontrol rakyat berdasarkan pengalaman Venezuela.

Pembahasan ini perlu diangkat untuk menguatkan gugatan terhadap jargon “nasionalisme” Indonesia belakangan ini. Sekaligus menguatkan tuntutan radikal “Nasionalisasi di Bawah Kontrol Rakyat” oleh Front Pembebasan Nasional (FPN). Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat adalah tuntutan kongkrit sekaligus kunci untuk menelanjangi kepalsuan ”nasionalisme dan nasionalisasi” ala elit-elit politik dan partai-partai politik elit Indonesia, yang ramai ”diperdagangkan” belakangan ini.

Nasionalisasi dan nasionalisme ala elit-elit tersebut hanya merupakan pertengkaran semu antar faksi borjuasi dalam negeri dalam berebut akses terhadap aliran modal asing (karena sejatinya mereka bergantung pada modal asing). Baik pemerintahan SBY-JK maupun partai-partai yang menyatakan diri “beroposisi” sesungguhnya adalah faksi-faksi modal yang akan menjamin penguasaan dan kepemilikan perusahaan-perusahaan asing atas aset-aset vital dalam negeri sepanjang menguntungkan dan untuk kepentingan faksi elit-elit borjuasi tertentu di dalam negeri.

Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat bak pedang bermata dua. Di satu sisi, nasionalisasi tersebut bertujuan untuk memusatkan pendapatan dalam negeri guna membiayai pembangunan industri nasional sekaligus peningkatan tenaga produktifnya. Di sisi lain, nasionalisasi tersebut pada akhirnya bertujuan untuk membangun basis bagi industri nasional itu sendiri, dengan mengarahkan kehidupan ekonomi negeri—pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak—dalam sebuah perencanaan terpadu, yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial masyarakat luas. Hal tersebut harus disetujui oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan kaum buruh, dan dijalankan di bawah arahan perwakilan tersebut melalui organisasi-organisasi nasional hingga lokal.[4]

Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat atau dengan kata lain, pengambilalihan kontrol industri untuk diletakkan di bawah kendali persatuan rakyat dan kaum buruh, bermakna sebagai SEKOLAH PERENCANAAN EKONOMI suatu negeri, bukan semata-mata penambahan isi kantong (pendapatan) buruh. Dengan demikian, nasionalisasi di bawah kontrol persatuan rakyat dan kaum buruh merupakan wujud kongkrit kontrol rakyat terhadap produksi kapitalis. Dan kontrol terhadap produksi kapitalis adalah syarat mutlak kemandirian dan produktivitas bangsa.

A. Mengambil Alih Kepemilikan Alat-Alat Produksi

Untuk meningkatkan kapasitas produktif rakyat Venezuela, yang masih dimiliki oleh swasta, pemerintahan Chavez menggalakkan bentuk-bentuk kontrol dan kepemilikan non-swasta, seperti koperasi, manajemen bersama, serta meluaskan manajemen/kepemilikan negara terhadap alat produksi (nasionalisasi).

Misalnya, selama kepemimpinan Chavez, jumlah koperasi di Venezuela meningkat dari 800 (tahun 1998) menjadi lebih dari 100.000 (di tahun 2005). Lebih dari 1,5 juta rakyat Venezuela (sekitar 10% dari jumlah orang dewasa di negeri itu) kini terlibat dalam menjalankan koperasi. Pemerintah menyokong pembentukan koperasi di berbagai sektor, paling banyak melalui sokongan kredit, pembelian khusus melalui koperasi dan program-program pelatihan.

Terkait manajemen bersama, pemerintah terus mengujicobakan berbagai strategi melalui beberapa perusahaan milik negara, seperti perusahaan listrik CADAFE dan pabrik aluminium ALCASA. Strategi lainnya adalah melalui pengambilalihan pabrik-pabrik yang ditinggalkan/diabaikan. Pemerintahan Chavez juga membangun beberapa perusahaan milik negara yang baru, seperti telekomunikasi, angkutan udara dan petrokimia, termasuk kontrol langsung atas perusahaan minyak negara, PDVSA (Petróleos de Venezuela SA/Perusahaan Minyak Venezuela SA).

Untuk itu, pemerintahan Chavez menciptakan suatu tipe unit produksi ekonomi baru, yang dikenal dengan Perusahaan Produksi Sosial (Social Production Enterprises/EPS).[5]

B. Proses Pengambilalihan Kendali dan Tipe Pengelolaan Industri di Tangan Rakyat

o Pengambilalihan kendali industri oleh pemerintah Venezuela pertama kali difokuskan pada sektor industri perminyakan (migas), listrik dan telekomunikasi. Fokus kedua dilakukan terhadap sektor konstruksi dan makanan, yakni industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara dan baja tetap berada di tangan Negara—memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta asing).[6]
o Re-nasionalisasi PDVSA dilakukan di akhir tahun 2001. Pemerintahan Chavez mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk program-program sosial peningkatan tenaga produktif (missiones). Pemerintah juga mendirikan National Fund for Economic Development (Fonden) dari hasil surplus cadangan mata uang asing yang meningkat akibat peningkatan harga minyak. Dari Fonden, dana dialirkan khususnya untuk peningkatan/alih teknologi dan penelitian ilmiah.
o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak dan partisipasi buruh (serta rakyat miskin) sudah diterapkan. Hasilnya, di hampir seluruh perusahaan, berbagai serikat buruh baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh untuk menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) guna memutuskan sekaligus menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan (baru) untuk bermunculan dan ikut mengambil tanggung jawab.
o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup diambil alih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup di seluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti-Chavez) dan sejak November 2006, kurang lebih 1200 pabrik sudah diambil alih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali dan dalam beberapa kasus, dikelola di bawah manajemen koperasi buruh, atau justru gagal beroperasi.[7]
o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, buruh pabrik Pengelolaan Limbah ini menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambil alih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.[8]
o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di Kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa yang paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut lewat dekrit pada tanggal 9 April 2008.[9]
Sambil menunggu negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh di beberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik. Tujuannya untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil, bahkan bisa dengan hasil yang lebih baik dan efisien.[10]

Kinerja pengelolaan oleh mayoritas kaum buruh terbukti menunjukkan efisiensi dalam produksi dan pelayanan sosial daripada yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional manapun. Kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level produksi.

o Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik Negara yang memproduksi 60% listrik Venezuela, dengan 34.000 pekerja. Setelah perjuangan panjang untuk memenangkan hak berpartisipasi di dalam kontrak perjanjian (semacam kontrak karya) melalui pendirian dewan-dewan buruh, manajemen (baru) perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh, membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting.[11]
Banyak proposal menyangkut pengelolaan pabrik diajukan oleh kaum buruh, namun sangat sedikit yang dilaksanakan.[12] Dari lima anggota komite koordinasi yang dibentuk untuk Pengelolaan Bersama (co-management), dua posisi dicadangkan untuk anggota serikat buruh melalui mekanisme penunjukan, dan tidak bisa di-recall. Presiden perusahaan juga tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari komite tersebut. Pihak manajemen bahkan mengatakan bahwa tidak perlu ada partisipasi kaum buruh dalam industri strategis.

Sementara itu, terdapat jenis Pengelolaan Bersama yang sangat berbeda di anak perusahaan CADAFE, Cadela-Mérida, di Zona Andean. Di sana terdapat partisipasi bersama antara pekerja, para eksekutif dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi dan layanan pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya, Cadela-Mérida, memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

o Pengelolaan Pabrik Keramik Sanatarios Maracay.[13] Setelah persatuan buruh berhasil mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan meminta bantuan masyarakat untuk memulai kembali produksi dan distribusi. Produksi pun dimulai. Mereka mengorganisasikan dewan-dewan buruh sebagai sebuah mekanisme demokratik untuk mengoperasikan pabrik dan manajemen aset sehari-hari. Di samping berbagai kesulitan, mereka terus maju dan menuntut nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah untuk membeli produk keramik mereka, terkait program pemerintah untuk perumahan rakyat miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur mendapatkan paket sembako dan pembayaran gaji juga dilakukan oleh dewan-dewan buruh.

o Pengelolaan Pabrik Kertas INVEPAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas milik kapitalis yang bangkrut ini diambil alih oleh pemerintahan Chavez dengan suntikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan yang dimiliki buruh, yakni kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). Peningkatan hasil produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-Pabrik di Bawah Kendali Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh pemerintah.[14]

Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja (pembuat keputusan tertinggi) di pabrik serta Komisi Permanen yang dipilih untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol serta Pelayanan. Seluruh orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh. Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau administratif dengan kerja manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengkombinasikannya dengan diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif serta pelatihan-pelatihan teknik.

Pengalaman lain yang penting adalah hubungan dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun dewan buruh juga berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang dapat diterapkan juga dalam lingkup federasi dewan buruh dan dewan komunal yang lebih luas dalam rangka membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat sejati.

o Pabrik Aluminium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005. Proses ini ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal untuk meluncurkan kembali pabrik serta proses pemilihan manajemen baru melalui pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara dan manajemen untuk membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap dan berhasil meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kondisi kerja.[15]
Tahap kedua difokuskan pada pengembangan manajemen dan strategi baru perusahaan. Di tahap ketiga, diskusi dan perdebatan terjadi menyangkut persoalan-persoalan semacam: memanusiawikan tenaga kerja, termasuk pengurangan hari kerja, demokratisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian kerja sosial di dalam pabrik serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan dewan-dewan buruh.

Untuk itu, mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya, para pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut dan kini beberapa ratus buruh mulai terlibat.

ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. Berbeda dengan INVEPAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan buruh dengan modal atau pembagian saham di antara mereka. Menurut mereka, manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada tingkat perusahaan semata, namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat, walaupun untuk yang terakhir ini belum tampak keberhasilan yang signifikan.

Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak di antara buruh yang menyatakan seharusnya semua pimpinan dan para direktur dipecati. Tapi menurut dewan buruh, hal tersebut adalah hal paling akhir yang akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA telah menyulitkan pengelolaan dan produksi pabrik, bahkan hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari bawah, pemilihan di tiap workshop, pemilihan di tiap grup ”delegasi juru bicara.” Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, penggiliran tugas, dan seterusnya.[16]

Tim kepemimpinan juga semakin meluas. Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian terdapat 300 delegasi juru bicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh buruh. Belakangan ini, setiap departemen memiliki “dewan administratif,” dengan juru bicara yang dipilih di tiap tim, untuk mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.

C. Kendala-Kendala

Berdasarkan pengalaman pengambilalihan industri di Venezuela, kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

a. Kultur/kebudayaan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang dan tidak sedikitpun punya visi untuk membangun ekonomi negeri sekaligus menciptakan tatanan masyarakat baru.

b. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya juga meninggalkan utang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru.
Utang-utang atau tagihan tersebut bisa mengancam kelancaran produksi.

c. Bahan mentah menyusut dan akan sulit diperoleh kembali tanpa adanya modal, kredit serta legitimasi yang sah.

d. Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah.

e. Represi, hingga penculikan dan pembunuhan, oleh aparat keamanan dan pasukan preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.

f. Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin serta penghentian layanan listrik, air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.

g. Pencurian mesin-mesin dan bahan mentah di pabrik.

h. Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antar serikat buruh (pro Revolusi) yang berbeda-beda.

i. Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.

j. Satu perusahaan yang berada di bawah kendali buruh terletak di tengah-tengah kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.

k. Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.

l. Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya produksi berjalan serta lemahnya kekuatan dewan buruh.

m. Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat produksi.

n. Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik itu sendiri; tidak bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.

D. Syarat-Syarat Keberhasilan

a. Kesadaran yang meluas di kalangan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya untuk melawan kapitalisme. Perlawanan tersebut dalam bentuk pengambilalihan alat produksi dari kepemilikan kapitalis, sekaligus mengubah relasi produksi agar menjadi semakin setara dan berwatak kerjasama.

b. Adanya persatuan gerakan (antar kaum buruh dan dengan berbagai elemen rakyat miskin pro-demokratik) yang luas untuk menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan kapitalis untuk kemudian diserahkan kendalinya pada persatuan/dewan-dewan buruh.

c. Adanya persatuan gerakan untuk membangun alat politik alternatif yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat guna merebut kekuasaan. Hal ini dibutuhkan karena nasionalisasi di bawah kontrol Negara yang bukan merupakan perwujudan dari perwakilan dan kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin tidak akan membawa kesejahteraan bagi mayoritas kelas pekerja dan rakyat miskin.

d. Kekuasaan baru yang akan menjalankan program pemusatan seluruh sumber pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat (guna meningkatkan tenaga produktifnya) sekaligus mengembangkan industri nasional. Kekuasaan tersebut juga harus mendorong partisipasi riil dari rakyat dalam berbagai mekanisme demokrasi langsung untuk menjamin berjalannya kendali rakyat atas industri yang sudah diambil alih.

e. Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi semua kepentingan kapitalis (bukan diorganisir secara insidental tanpa sistem); terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri nasional. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh dari pabrik-pabrik yang sudah diambil alih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya mutlak diperlukan.

E. Penutup

Di tengah kehancuran industri nasional dan kapasitas mayoritas pekerja Indonesia yang rendah—akibat puluhan tahun dikerdilkan kesadarannya dari pengetahuan ilmiah dan akses teknologi—, perjuangan untuk mengambil alih kendali industri ke tangan kaum pekerja adalah pekerjaan yang sukar, tapi TIDAK MUSTAHIL apabila semakin banyak kelompok buruh yang mulai semakin bersatu, sehingga semakin meningkat kesadarannya akan cita-cita perjuangan buruh jangka panjang, yakni Sosialisme. Dengan kesadaran tersebut, kaum buruh akan menjadi semakin berani dan tidak tanggung-tanggung dalam berjuang membela martabatnya sebagai manusia pekerja, yang berhak atas segala keindahan dan kebahagiaan di dunia.

***
Catatan: Tulisan ini direncanakan terbit pada Edisi ke-3 Jurnal Bersatu

Catatan Kaki:

[1] Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD); Koordinator Departemen Pendidikan dan Propaganda Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM); Pjs. Wakil Sekretaris Umum dan Kabid Perempuan dan Budaya Pengurus Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PP GSPB).
[2] Kiraz Janicke, “Without Workers Management There Can Be No Socialism,” www.venezuelanalysis.com, 30 Oktober 2007, mengutip pendapat Michael Lebowitz tentang pernyataan Chavez mengenai: "the elementary triangle of socialism”, yang tidak dapat dipisahkan dari segitiga kapitalisme saat ini.
[3] Isneningtyas Yulianti, “Silent Tsunami: Krisis Kelaparan di Dunia,” Mahardhika, 1 September 2008.
[4] Resolusi Mengenai Kontrol Buruh yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soviet Rusia pada revolusi 1917.
[5] Pengertian lebih lanjut dapat ditemui di dalam artikel Gregory Wilpert, “The Meaning of 21st Century Socialism for Venezuela,” www.venezuelanalysis.com, 11 Juli 2006.
[6] International News, ”Venezuelan Steel Nationalization Marks ‘New Revolution Within Revolution’,” Green Left Weekly, 22 April 2008.
[7] Ibid.
[8] Tamara Pearson, “Venezuelan Recycling Workers Struggling for Justice,” Green Left Weekly, 1 Juli 2008.
[9] Kiraz Janicke & Federico Fuentes, “Venezuela’s Labor Movement at the Crossroads,” www.venezuelanalysis.com, 29 April 2008.
[10] Stalin Perez dan Marcos Garcia, “This Year May Day is Very Special,” www.venezuelanalysis.com, 30 April 2008.
[11] Janicke & Fuentes, op. cit.
[12] Rob Lyon, Worker’s Control and Venezuelan Revolution, tulisan ke-4 dari empat bagian tulisan yang berjudul Workers' Control and Nationalization, http://www.marxist.com/workers-control-nationalisation4.htm, 20 Februari 2006.
[13] Lihat film dokumenter No Volveran tentang proses pengambilalihan pabrik keramik ini.
[14] Marie Trigona, “Workers in Control: Venezuela’s Occupied Factories,” www.venezuelanalysis.com, 9 November 2006.
[15] Janicke, “Without Workers Management, There Can Be No Socialism.”
[16] Fabrice Thomas, ‘“Co-management” in Venezuela's Alcasa Aluminium Factory,’ 25 Oktober 2005, International Viewpoint, http://www.venezuelanalysis.com/analysis/1431.

Pembebasan Nasional atau Nasionalisme?

2008-11-17T01:06:00.002+07:00

Oleh Paulus Suryanta [1]

Pengantar

Dewasa ini, dengan semakin kuatnya cengkeraman imperialisme di negeri ini, kaum borjuis dengan kencang kembali menggembar-gemborkan nasionalisme. Sangat penting bagi kaum kiri untuk menilai lebih dalam, apa maksud dari kampanye ideologis kaum borjuis ini. Apakah suatu jawaban terhadap persoalan hari ini yang berupa penyempitan ruang demokrasi dan kemiskinan ataukah jebakan yang membuat mayoritas rakyat miskin Indonesia semakin terjerembab dalam jurang ketertindasan?
Untuk ini, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu nation atau bangsa? Kapan, bagaimana dan apa syarat-syarat kemunculannya, terutama dalam konteks Indonesia? Apa itu nasionalisme? Siapa yang berkepentingan terhadap nasionalisme? Apa itu pembebasan nasional (national liberation)? Apa kepentingan dan tujuan dari pembebasan nasional.

Jika kaum kiri tidak menjawab persoalan-persoalan ini, tidak pelak lagi posisi politik kaum kiri akan mudah terjatuh ke dalam chauvinisme, reformisme ataupun oportunisme. Ini berbahaya bagi keberlanjutan perjuangan meniadakan penindasan dari manusia terhadap manusia yang lain (kelas).

Bangsa Indonesia: Bangsa Koeli

“Sebuah nation” atau “bangsa,” tulis Stalin,

“adalah sebuah komunitas yang stabil dan terbentuk secara historis, yang dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi dan riasan psikologis, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama....Sebuah bangsa bukan hanya merupakan sebuah kategori sejarah, tetapi kategori sejarah dari periode tertentu, yaitu periode kemunculan kapitalisme.” (Marxism and the National Question).

Selanjutnya, Doug Lorimer (Revolutionary Socialist Party) menegaskan kembali pandangan Bolshevik bahwa sebuah bangsa bukan hanya merupakan "komunitas yang diimpikan," tetapi secara obyektif, menurut sejarahnya, merupakan perkembangan kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan hubungan ekonomi kapitalis, yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk hidup dalam wilayah tertentu yang mempunyai persamaan bahasa dan budaya.

Dari pandangan tersebut, ada 5 kategori yang menjadi syarat lahirnya suatu bangsa, yakni teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, kesamaan psikologis, bahasa yang sama dan kebudayaan bersama.

Indonesia, [2] sebelum menjadi suatu nation atau bangsa, adalah kepulauan yang dikuasai oleh suku-suku dan kerajaan-kerajaan, terpisah-pisah dan saling bermusuhan satu sama lain. Melalui integrasi hubungan ekonomi-politik kapitalisme, perasaan ketertindasan dan perkembangan kebudayaan yang sama (khususnya sastra), menjadikan penduduk di Nusantara ini menjadi suatu bangsa. Bangsa yang secara obyektif memiliki syarat untuk besar, tetapi pada kenyataannya masih menjadi bangsa koeli.
Faktor paling mendasar yang menyebabkan bangsa ini masih menjadi bangsa koeli adalah rendahnya tenaga produktif. Tenaga produktif adalah penggabungan sumber daya manusia yang berkapasitas/cakap dalam menghasilkan barang-barang materiil (tenaga kerja) dan alat-alat produksi. Tenaga produktif merupakan basis penting untuk produksi dan produktivitas. Tinggi rendahnya kualitas tenaga produktif suatu masyarakat akan menentukan tingkat produktivitas, kuantitas serta kualitas hasil produksinya. Menurut Marx, tenaga produktif (forces of production) bisa merubah atau menggerakkan revolusi. Hal itu karena kemajuan tenaga produktif yang ada tidak bisa ditampung lagi dalam hubungan produksi lama, sehingga bisa mengakselerasikan perubahan menuju hubungan produksi yang baru.

Mulanya, tenaga produktif masyarakat di Nusantara ini tinggi. Hal itu terjadi pada masa kekuasaan Majapahit (1350-1389). Tidak heran mengapa Majapahit bisa membuat kapal-kapal besar (jung-jung[3]) yang dapat mengarungi samudera dan menguasai Nusantara hingga ke Selat Malaka; membuat “cetbang-cetbang”[4]; dan ketika itu, tinggi tubuh penduduk Nusantara ini berkisar 170-an cm—lebih tinggi dari prajurit Jepang pada tahun 1940-an. Ini mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi dari masyarakat Majapahit. Tetapi di masa ini, Nusantara belumlah menjadi sebuah bangsa. Nusantara masih dikuasai oleh feodalisme Majapahit. Meski dikuasai oleh Majapahit akan tetapi penduduk di daerah kekuasaan Majapahit tidak menggunakan bahasa yang sama dan memiliki kebudayaan bersama. Daerah-daerah kekuasaan Majapahit merupakan daerah-daerah taklukan bukan daerah-daerah yang bersatu karena kesamaan psikologis. Oleh karena itu, pertautan antara kelahiran bangsa Indonesia dengan Majapahit adalah pertautan yang tidak memiliki hubungan sama sekali.

Kemakmuran yang dihasilkan melalui konsentrasi produksi di tangan pemilik alat produksi (raja dan bangsawan Majapahit) itu ternyata tidak bertahan lama. Hubungan produksi[5] feodalisme[6] semasa Majapahit membusuk karena korupsi serta perpecahan,[7] dan berakhir dengan kehancuran Majapahit. Hubungan produksinya tidak bertransformasi menjadi hubungan produksi yang lebih lanjut (kapitalisme), melainkan tetap dalam corak produksi yang sama, yakni feodalisme. Perbedaannya terletak pada alat produksi, sasaran produksi, dan tenaga produksi yang terpecah-pecah (fragmentatif).

Setelah Majapahit runtuh, muncul banyak kerajaan dengan luas kekuasaan yang kecil,[8] bahkan terjadi pemecahan-pemecahan kekuasaan, seperti pembagian kekuasaan Mataram melalui perjanjian Giyanti[9] (1755), atau pemberian tanah oleh kerajaan kepada saudagar, syahbandar atau ulama, yang sering disebut sebagai tanah perdikan (Mangir) dan yang mengakibatkan pemecahan penguasaan tanah, bahkan sampai pendirian kerajaan baru (contohnya kesultanan Banten).

Selain itu, pola hak waris juga berpengaruh dalam pembagian tanah. Pola semacam ini dikenal sebagai penyakap (sikep-sikep/tenancy). Akibat struktur penguasaan tanah semacam ini adalah tidak adanya konsentrasi produksi, sehingga tenaga produktif tidak berkembang; akumulasi produksi pun tidak melimpah. Dari struktur semacam ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tuan tanah (dalam arti definitif) yang mampu bertransformasi menjadi borjuis seperti halnya di Eropa. Konsekuensinya, sangat sulit terjadi revolusi borjuis untuk menggantikan kekuasaan feodal di Nusantara, karena memang secara tenaga produktif, kaum borjuisnya lemah.

Tenaga produktif dalam corak produksi yang lebih maju mulai dibangun oleh kapitalisme (primitif) Belanda, yang mencangkok kapitalisme di Hindia Belanda melalui kebijakan tanam paksa[10] (cultuurstelsel) pada tahun 1830-1870, pembangunan jalan[11] dan jalan kereta api[12] serta jaringan komunikasi,[13] pembukaan perkebunan-perkebunan dan pembukaan sekolah-sekolah (dalam rangka mengembangkan tenaga produktif penduduk negeri ini yang sangat rendah).

Akumulasi produksi yang didapatkan tidak juga mengembangkan tenaga produktif sepenuhnya, karena akumulasi produksi dibawa ke pasar Eropa dan diperuntukkan bagi borjuasi Belanda dan Eropa yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Hubungan produksi yang menindas ini menghambat perkembangan tenaga produktif. Memang, tenaga produktif ikut dikembangkan oleh kolonialisme Belanda, melalui pendidikan dan pelatihan ataupun yang lainnya, akan tetapi akumulasi kapital yang berada di tangan kolonial Belanda menghambat kemajuan tenaga produktif di Hindia Belanda (negeri jajahan).

Masuknya kapitalisme Belanda tidak lantas menghancurkan struktur dan kebudayaan feodalisme, bahkan di tahap awal, kekuasaan politik kerajaan dipakai untuk melegitimasi kekuasaan kolonial Belanda. Sedikit demi sedikit kewibawaan kaum feodal dilucuti dalam makna ekonomi[14] dan dibatasi secara politik (bahkan pemerintahan Belanda dapat ikut campur dalam suksesi kekuasaan di kerajaan Mataram), tapi digunakan secara kultural untuk melegitimasi ekspansi modal mereka. Inilah yang membuat sisa-sisa feodalisme tidak hancur, melainkan terus bercokol hingga saat ini dalam lapangan kebudayaan. Inilah salah satu hambatan masyarakat Indonesia dalam lapangan kebudayaan, yaitu sisa-sisa feodalisme, yang dalam hubungan produksi memiliki pengaruh terhadap pengembangan tenaga produktif.

Yang utama dari sejarah bangsa Indonesia adalah rendahnya tenaga produktif, yang ternyata tetap tidak berkembang meski telah diupayakan oleh kapitalisme Belanda melalui politik etis, mobilisasi tenaga kerja dan alat kerja, untuk membangun basis industri kapitalisme. Akibatnya, kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme yang cacat. Kapitalisme dengan tenaga produktif yang rendah dan dengan kaum borjuisnya yang lemah, yang rendah kapasitas kapitalisnya, serta berwatak calo (komprador).
Kaum borjuis “pribumi” merupakan transformasi dari para priyayi yang mulai terlibat dalam perdagangan dan menjual tanahnya (yang sedikit itu) sebagai modal (yang kecil pula) untuk membangun pabrik gula—seperti yang dilakukan oleh para sinyo Belanda—serta pabrik kain (batik), dan bukan membangun industri dasar yang kuat, seperti halnya yang dilakukan Inggris di India dengan membangun industri baja dan besi. Sehingga basis industri apapun bisa disiapkan sebab teknologinya bisa dikembangkan, bukannya diimpor.

Dengan kapasitas semacam ini, borjuis Indonesia tidak akan mampu mengembangkan tenaga produktif, akan terus bergantung kepada modal asing, dan rendah iman demokrasinya—padahal demokrasi menjadi salah satu kepentingan kaum borjuis untuk melapangkan ekspansi, eksploitasi dan akumulasi modal mereka. Maka, jangan heran apabila militerisme begitu kuat di negeri ini, padahal di negeri-negeri Eropa, militer berada sepenuhnya di bawah kendali kaum borjuis, digunakan sebagai alat kekerasan untuk mempertahankan keberlanjutan proses akumulasi kapital, baik terhadap rakyat yang melawan penghisapan itu ataupun terhadap serangan dari luar—dari kaum borjuis negeri lain yang hendak menguasai alat-alat produksi mereka.

Inilah yang membedakan proses kelahiran kapitalisme di Indonesia dengan di Eropa. Di Perancis, revolusi borjuis-demokratik merupakan hasil dari ketidaksanggupan hubungan produksi feodalisme dalam menampung perkembangan tenaga produktif yang semakin lama semakin maju, karena disyaratkan adanya konsentrasi produksi—meski di tangan kaum borjuis dan gilda-gilda.

Embrio bangsa Indonesia lahir dari integrasi hubungan ekonomi daerah-daerah jajahan Belanda, yang sebagian besar merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit, yang karena keruntuhannya menjadi terpecah-pecah. Integrasi hubungan ekonomi ini tidak lantas secara langsung melahirkan bangsa Indonesia. Integrasi hubungan ekonomi memberikan syarat-syaratnya, akan tetapi yang utama adalah proses dinamis dari penduduk Hindia Belanda dalam mengembangkan kesadarannya, kebudayaannya, bahasanya, organisasinya maupun pergerakannya. Itulah faktor yang utama.

Antagonisme antara bangsa Belanda dan penduduk negeri ini dalam hubungan ekonomi yang menindas melahirkan suatu kesamaan psikologis, perasaan senasib sebagai orang-orang yang dijajah Belanda. Perasaan ini semakin berkembang dengan kenyataan adanya ketimpangan kesejahteraan, kehidupan sosial, akses pendidikan, pekerjaan, informasi dan komunikasi, ketidaksamaan di mata hukum, ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara kaum pribumi dengan sinyo-sinyo Belanda dan keturunannya, ini semua menjadi basis dari perlawanan yang ada. Karakter perlawanan ini berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, yang kepentingannya adalah mempertahankan tanahnya dalam posisi mereka sebagai kaum feodal. Bukan dalam watak yang lebih maju, yaitu watak anti-penindasan kolonial sebagai sebuah bangsa. Penduduk pribumi negeri ini terbangun kesamaan psikologisnya, yakni anti-penindasan kolonial.

Proses menjadi bangsa ini semakin maju seiring dengan kebutuhan kapitalisme untuk mengembangkan tenaga produktif melalui politik etis. Politik etis yang dijalankan Belanda dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga produktif negeri ini justru melahirkan “senjata” yang siap menikam kapitalisme Belanda—suatu pedang bermata dua—yakni kaum terpelajar atau terdidik, koran dan organisasi massa. Pada tahun 1908, lahir suatu organisasi radikal dengan jumlah keanggotaan 1200 orang, yaitu Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1911, Serikat Islam, yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam, lahir dan berkembang menjadi organisasi massa terbesar dengan skala nasional. Dari organisasi gerakan inilah, karakter nasional berdasarkan kesamaan teritori dan perasaaan senasib berkembang dengan tujuan yang semakin meruncing, yaitu kemerdekaan. Melalui organisasi, perjuangan kemeredekaan, koran sebagai media komunikasi dan informasi, bahasa berkembang baik secara lisan melalui berbagai pendiskusian ataupun melalui tulisan dengan berbagai artikel, sikap politik, pamflet, slogan yang menghantarkan bahasa Indonesia menjadi berkembang, melalui politik dan seiring dalam perjuangan kemerdekaan, perjuangan membebaskan negeri ini keluar dari penjajahan Belanda. Produk-produk kebudayaan lahir dengan berbagai bentuk, dengan artikel ataupun karya sastra, yang disebarluaskan melalui “bacaan liar” maupun “sekolah liar,” misalnya karya Tirtoadhisoerjo, yang memperlihatkan kenyataan masyarakat Hindia Belanda, seperti “Peladjaran Boeat Perempoean Boemipoetera” yang dimuat di Soenda Berita pada tahun 1904, “Kekedjaman di Banten” yang dimuat di MP tahun 1909, Tjerita Njai Ratna yang terbit tahun 1909. R. M. Tirtoadhisoerjo, sebagai seorang pelopor pergerakan nasional yang memproduksi bacaan-bacaan fiksi dan non-fiksi, telah mendorong beberapa tokoh pergerakan untuk melakukan hal yang sama, seperti Mas Marco Kartodikromo (Mata Gelap, Student Hidjo), Soewardi Soerjaningrat (“Seandainya saya Seorang Belanda”), Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen (Hikajat Kadiroen), Darsono (“Moeis telah mendjadi Boedak Setan Oeang,” “Pengadilan Panah Beratjun”) dan lainnya. Selain itu, produk kebudayaan yang berangkat dari kondisi yang riil juga dilakukan dengan lukisan, seperti yang dilakukan oleh Sudjojono, yang mempelopori lahirnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Bagi Sudjojono, seniman tidak hanya melukis gubuk yang indah, pegunungan dan gambar-gambar romantis tetapi juga melukis pabrik gula dan petani yang kurus, motor-motor orang kaya dan celana panjang pemuda miskin. Sudjojono lah yang mempelopori seni lukis modern dengan jenis realisme sosialis. Dari praktek ini, dapat kita pahami bahwa kebudayaan nasional berkembang dari kebudayaan rakyat. Kebudayaan ini lahir dan berkembang karena adanya antagonisme kelas, ia meluas dan meninggi karena diintegrasikan dengan perjuangan politik, perjuangan kemerdekaan.

Organisasi, koran, buku, rapat akbar, diskusi-diskusi, puisi, nyanyian, dan lukisan sebagai produk kebudayaan modern, yang kesemuanya ditempatkan dalam arah perjuangan kemerdekaan, ditambah dengan perdagangan dan bentuk-bentuk hubungan ekonomi lainnya dari penduduk negeri ini, merupakan syarat-syarat negeri ini untuk menjadi sebuah bangsa. Suatu faktor yang mulanya dilarang oleh kolonialisme Belanda karena membahayakan cengkeraman kapitalisme Belanda di negeri ini. Di tahun 1928, telah lahir suatu bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa yang proses kelahirannya dipicu oleh integrasi ekonomi-politik dalam sistem kapitalisme Belanda, akan tetapi dihambat oleh Belanda. Meskipun demikian, bangsa ini terus berproses melalui organisasi dan pergulatan kemerdekaan oleh rakyatnya sendiri.

Proses pembangunan bangsa ini tidak lantas selesai. Ia terus berproses. Bahkan setelah kemerdekaan (dalam pengertian politik) dicapai pada 17 Agustus 1945. Proses membangun bangsa ini terus bergulat untuk melahirkan karakter dan kebudayaan Indonesia, yang terbebas sepenuh-penuhnya dari bangsa lain yang menindasnya. Proses ini tidak hanya dihambat oleh intervensi-intervensi dari luar, baik Sekutu ataupun Belanda, tetapi juga oleh kepengecutan kaum borjuis “pribumi.” Misalnya, dalam Revolusi Sosial di Tiga Daerah yang bertujuan untuk memukul sisa-sisa kekuatan lama, yang pada masa pra-kemerdekaan ikut menyokong kekuasaan Belanda, pemerintah ataupun PKI menyalahkan aksi radikal tersebut. Selain itu, dalam soal persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang delegasinya dipimpin oleh Mohammad Hatta, Belanda kembali memiliki kekuasaan secara ekonomi melalui kesepakatan dikembalikannya perusahaan, perkebunan, pertambangan dan industri vital lainnya kepada Belanda; kewajiban pemerintah Indonesia untuk membayar utang semasa perang sebesar US$40 miliar, serta pemecahbelahan kekuatan nasional dengan disetujuinya konsep Republik Indonesia Serikat (RIS). Proses pergulatan ini terus berlangsung, antara kelompok yang menghendaki kemandirian nasional sebagai pijakan politik-ekonominya dengan kelompok yang menghendaki kompromi dengan tekanan dan modal asing (Belanda, Inggris dan Amerika), hingga terjadilah tragedi besar 1965 yang memukul mundur gerakan kiri dan proses pembangunan sebuah bangsa yang besar, mandiri dan berdaulat.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia, yang komposisinya terdiri dari borjuis, borjuis kecil, kaum miskin (semi proletariat perkotaan/pedesaan dan proletariat), memiliki persoalan mendasar yang menyebabkannya menjadi bangsa koeli, yakni rendahnya tenaga produktif. Rendahnya tenaga produktif inilah yang menjadi faktor fundamental dari kapitalisme yang cacat, borjuisnya yang komprador dan masih bercokolnya sisa-sisa feodalisme serta kuatnya militerisme di negeri ini. Sementara kebudayaannya terus berayun antara kebudayaan rakyat yang ditopang oleh pergerakan rakyat dengan kebudayaan sisa feodalisme dan kebudayaan borjuis yang komprador.

Berangkat dari persoalan tersebut, pertanyaannya adalah apakah ada syarat-syarat nasionalisme yang kuat di negeri ini pada saat ini dan untuk ke depannya? Apakah bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar? Lalu apa syarat-syaratnya? Sebelum membahas ini, ada faktor lain yang mempengaruhi proses pembangunan bangsa Indonesia, yakni faktor eksternal.

Penghancuran Basis Kebudayaan Nasional: Kebudayaan Rakyat

Tahun 1965 merupakan pintu masuk modal asing ke Indonesia. Negeri ini dimasuki oleh modal barat melalui UU PMA 1967 dan UU PMDN 1967. Pembangunanisme (developmentalism) mulai dijalankan dengan mengandalkan investasi asing dan pinjaman luar negeri[16] serta stabilisasi politik melalui Dwi Fungsi ABRI. Hasilnya, lapangan kerja terbuka dan angkatan kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi meningkat. Produksi andalannya adalah tekstil, beras, kayu, dll. Akan tetapi, industri ini sejatinya rapuh, karena industri dasar (besi, baja), industri berat (mesin-mesin untuk produksi tekstil) dan industri ringannya (industri konsumsi) sedari awal tidak dibangun.

Tahun 1965 juga merupakan titik mundur proses pembangunan bangsa. Orde Baru menempatkan proses pembangunan bangsa pada moncong senjata, bukan lagi pada politik dan kebudayaan melalui diskusi, koran, organisasi, rapat akbar ataupun segala aktivitas yang membangun kesadaran sebagai sebuah bangsa yang satu, melainkan dipaksakan demi stabilitas ekspansi dan eksploitasi modal asing di negeri ini. Kebudayaan bersama tidak lahir dari praktek kebersamaan yang panjang dan dinamis melainkan dari pemaksaan budaya Jawa yang terlihat dari pakaian, sopan santun dan tata bahasa, yang semuanya kental dengan budaya feodalisme Jawa. Orde Baru menghambat kemajuan pembangunan bangsa, terutama terlihat dari kebijakan membubarkan organisasi-organisasi politik, membunuh dan memenjarakan pada pendukung Soekarno tanpa proses peradilan, membakar buku-buku dan memutarbalikkan fakta sejarah. Akibatnya, pengetahuan masyarakat akan bahasa menjadi kurang berkembang. Bahasa hanya berkembang di kalangan intelektual yang mendapatkan kesempatan pendidikan, sedangkan mayoritas kaum miskin yang dibatasi kesempatannya untuk berorganisasi menjadi kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bahasanya. Kebudayaan bersama menjadi terhambat perkembangannya, karena aktivitas bersama dalam organisasi dan kehidupan politik, yang sebelumnya memicu perkembangan kebudayaan, menjadi terhambat pada masa kekuasaan Orde Baru yang despotik itu. Bahasa dan kebudayaan hanya berkembang di ranah pendidikan dan kalangan kelas menengah, yang tentu saja dibatasi tema politiknya. Karya sastra maupun bentuk-bentuk seni yang sarat dengan muatan realis dilarang dan dianggap berbahaya secara politik, padahal tema-tema semacam itulah yang mengembangkan kebudayaan, dengan berangkat dari kenyataan yang ada.

Masa kekuasaan Orde Baru memperlihatkan adanya kemunduran dalam proses membangun bangsa. Karakter kebangsaan dipaksakan dengan cara-cara yang militeristik. Terlebih di daerah-daerah yang kaya dengan bahan tambang, seperti Aceh dan Papua. Untuk mengamankan pengeksploitasian alam oleh korporasi internasional dan pendistribusian kekayaan yang timpang dan lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat serta korporasi internasional, dilakukan cara-cara kekerasan. Kebijakan dan tindakan semacam ini melunturkan identitas kebangsaan yang sebelumnya dibangun pada masa Soekarno. Perasaan yang sama sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa penjajah, kemudian memudar dan melahirkan perasaan baru, yakni perasaan ditindas oleh pemerintah Orde Baru, sebagian lagi menganggap ditindas oleh “bangsa Jawa”—karena dianggap pemerintahannya adalah orang-orang Jawa.

Selain itu, kekuasaan Orde Baru menghancurkan budaya mandiri dan berdikari yang sebelumnya dibangun dengan kuat oleh Soekarno, dengan gerakan kiri. Melalui kebijakan mengemis pada badan keuangan internasional, pemerintah Orde Baru meninabobokkan rakyat dengan subsidi sosial yang tinggi tetapi rapuh fondasi ekonominya. Akibatnya, rakyat dihancurkan kebudayaan majunya yang dulu, yakni budaya kemandirian secara politik dan ekonomi. Kebudayaan rakyat dan budaya pembebasan yang hegemonik pada masa kekuasaan Soekarno selanjutnya dihancurkan seiring dengan pembubaran dan penangkapan kelompok Soekarnois dan PKI. Akibatnya, kebudayaan rakyat menjadi tumpul, bahkan lumpuh, dan kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis, dengan karya-karyanya yang abstrak dan idealis—yang sebelumnya dipelopori oleh kelompok Manikebu (Manifesto Kebudayaan) dan banyak disokong oleh tentara. Selanjutnya, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis dan sisa-sisa feodalisme, yang mempengaruhi kesadaran massa, terlebih dengan adanya politik massa mengambang. Politik dan kebudayaan semacam ini berhasil melumpuhkan kapasitas perjuangan rakyat untuk bangkit dan mendominasi kebudayaan nasional.

Neoliberalisme dan Identitas Nasional

Pada saat kapitalisme mengalami krisis akibat overproduksi, yang dimulai dari Meksiko selanjutnya merembet ke Asia, Eropa dan Amerika, pemerintah menelan mentah-mentah obat krisis yang ditawarkan oleh badan-badan keuangan internasional melalui kebijakan neoliberal dengan utang sebagai medianya dan penandatanganan Letter of Intent (LOI) sebagai “ketok palunya.” Neoliberalisme dijabarkan melalui kebijakan penghapusan subsidi sosial, privatisasi aset negara, deregulasi dan pasar bebas.
Di seluruh dunia, kebijakan neoliberal telah dipaksakan oleh lembaga-lembaga finansial yang memiliki kekuasaan besar, seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank/WB), Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank) dan WTO (World Trade Organization), kepada pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena borjuis “pribumi” itu lemah, rendah tenaga produktifnya dan berwatak calo, maka mereka menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal secara serius. Bahkan mereka menjadi agen neoliberalisme dengan membenar-benarkan jalannya kebijakan tersebut secara gamblang dan ikut memenangkan kebijakan itu menjadi undang-undang (UU Investasi 2007, UU Privatisasi, UU Sumber Daya Air) dan berbagai peraturan pemerintah lainnya.
Apa akibatnya?

Sejak kebijakan neoliberal disahkan melalui penandatanganan Letter of Intent di akhir masa pemerintahan Soeharto dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, anggaran negara tidak lagi diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Anggaran negara lebih banyak diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan utang masa perang sebesar US$40 miliar (Baswir, 2006) kepada Belanda, yang ditetapkan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) dan disetujui Orde Baru.

Hasilnya, subsidi sosial (subsidi pendidikan, kesehatan, BBM murah, listrik murah, dll.) dikurangi, sehingga tanggung jawab sosial negara diletakkan pada pundak individu. Rendahnya subsidi untuk pendidikan dan kesehatan tercermin dari alokasi anggaran tahun 2006 untuk kesehatan sebesar Rp9,9 triliun (0,4% dari PDB) dan pendidikan sebesar Rp 30,8 triliun (1,4% dari PDB). Bandingkan dengan anggaran pendidikan anjuran UNESCO sebesar minimal 2% dan anggaran pendidikan di Kuba sebesar 8%.

Pengeluaran jauh lebih besar untuk pembayaran bunga utang, yakni sebesar Rp76,629 triliun (2,5% dari PDB tahun 2006), dan cicilan utang pokoknya sebesar 2,1% dari PDB di tahun yang sama. Bangladesh saja, biaya peningkatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusianya di atas US$1 per kapita; sedangkan Indonesia di bawah US$1. Bagaimana mungkin ada industrialisasi nasional apabila program peningkatan tenaga produktifnya rendah?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi, dengan pembenaran agar lebih efisien dan produktif. Pada kenyataannya, aset-aset negara tersebut dijual kepada asing; sekaligus kuasa pengelolaannya. Anggaran negara semakin tipis karena modal lari ke luar negeri (capital flight). Kalaupun tersisa, dana (lebih banyak) dipakai untuk belanja militer atau belanja pejabat. Sebagai contoh, dalam APBN tahun 2006, belanja pemerintah pusat untuk fungsi pertahanan dan ketertiban keamanan sebesar 1,7% dari PDB.

Pasar bebas ternyata tidak membawa keadilan dalam perdagangan (fair trade). Produk-produk tekstil asing, yang masuk dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik—karena tenaga produktifnya lebih tinggi dan modalnya lebih besar—menghancurkan pasar dalam negeri dan membuat industri tekstil dalam negeri yang dikuasai oleh borjuasi “pribumi” dan borjuasi Tionghoa hancur. Ratusan ribu bahkan jutaan buruh perusahaan tekstil, produk tekstil dan sepatu di-PHK massal karena tutupnya perusahaan-perusahaan tersebut. Semuanya disebabkan tidak hanya karena rendahnya tenaga produktif, tetapi juga karena biaya produksi meningkat seiring dengan meningkatnya biaya energi (Tarif Dasar Listrik, BBM). Di sektor pertanian dan peternakan, liberalisasi produk pertanian dan peternakan, yang membawa apel, tembakau, beras, ayam dan daging dari luar negeri, menghancurkan produksi dalam negeri; membuat para petani tak mau lagi bertani, sehingga kemudian menjual tanahnya—yang sempit itu—dan menjadi pekerja kasar di perkotaan ataupun buruh migran.
Akibat ini semua, tingkat pengangguran meningkat pesat sementara daya beli masyarakat tak kunjung meningkat. Pada tahun 2007, angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa.[17] Kalaupun ada buruh pabrik yang mendapatkan pesangon karena di-PHK dan kemudian menjadi pedagang kaki lima, nasibnya berada di ujung sepatu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pemerintah daerah, yang menggusur mata pencaharian mereka.

Dampak kebijakan neoliberal yang paling mencolok ada dalam data kesehatan pada Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (UNICEF). Dilaporkan di situ bahwa dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk. Sekitar 400.000 bayi yang lahir setiap tahun menderita gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Dan sekitar 14.000 anak per tahun rentan terhadap infeksi karena kekurangan vitamin A.

Inilah kebijakan neoliberal, yang katanya hendak memberikan “tetesan” kesejahteraan dari si kaya kepada kaum papa, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Neoliberalisme tidak membangun tenaga produktif bangsa Indonesia. Sebaliknya, tenaga produktif semakin dilemahkan dan dilumpuhkan. Konsentrasi produksi tidak di tangan negara, melainkan di tangan korporasi internasional; akumulasi kapital tidak diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan, karena akumulasi kapital tidak berada di tangan negara (yang pro rakyat), tetapi di tangan korporasi internasional.

Internasionalisasi modal pada kenyataannya tidak diikuti oleh internasionalisasi kepemilikan modal. Sebaliknya, kepemilikan modal dengan cepat terkonsentrasi di tangan korporasi internasional (monopoli) yang memiliki modal besar, teknologi tinggi dan buruh yang sangat terampil. Internasionalisasi modal telah menghempaskan kaum miskin Indonesia semakin dalam pada jurang kemiskinan. Begitu pula halnya dengan borjuis nasional, yang terdiri dari borjuis “pribumi”, borjuis Tionghoa, borjuis keturunan India dan Arab serta sisa-sisa borjuis bersenjata, yang tidak kuasa menahan iklim “kompetitif” yang dibangun oleh sistem ekonomi neoliberal. Dengan modal kecil, teknologi yang sedang, manajemen yang kurang profesional, maka perusahaan-perusahaan mereka hancur, bangkrut dan diakhiri dengan pemecatan kaum buruh. Sebagai reaksi terhadap kekalahan ini, borjuis nasional kemudian mengangkat tinggi-tinggi bendera nasionalisme—sikap yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya ketika proyek ekonomi neoliberal dijalankan di negeri ini.

Keleluasaan penetrasi modal asing beserta eksploitasinya dilegalisasi dengan produk perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Perda) untuk membenarkan proyek privatisasi, pasar bebas, pengurangan tanggung jawab sosial, yang intinya adalah pengurangan campur tangan negara dalam urusan ekonomi demi iklim yang “kompetitif”. Akibatnya, posisi negara tersubordinasi dalam skenario politik neoliberalisme. Sehingga kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi tiada. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Otonomi Daerah dengan dekonsentrasi dan desentralisasi, membuat kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjadi luntur. Kesadaran yang berkembang bukan kesadaran sebagai sebuah nation, melainkan provinsialisme ataupun sukuisme. Identitas nasional seseorang hanya digunakan ketika ia keluar dari wilayah Indonesia, tetapi ketika di dalam negeri, identitas yang digunakan adalah identitas daerahnya ataupun sukunya. Desentralisasi ini juga berakibat pada terhambatnya solidaritas sebagai suatu bangsa. Suatu daerah yang memiliki sumber daya yang lebih banyak akan mementingkan daerahnya sendiri, sehingga daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit terpaksa mengandalkan kapasitas yang seadanya.

Proyek neoliberalisme yang berakibat pada kemiskinan justru memperluas perkembangan budaya konservatisme (fundamentalisme agama). Agen-agen budaya konservatisme menawarkan jalan keluar pragmatis melalui budaya yang sudah sangat usang dan berkembang ribuan tahun yang lalu. Adapun rakyat terilusi dengan jalan keluar dan budaya semacam itu, karena lemahnya gerakan rakyat sebagai tulang punggung untuk menyebarluaskan kebudayaan rakyat, kebudayaan pembebasan.

Penerapan neoliberalisme dan kemiskinan kebudayaan rakyat mengakibatkan kesenjangan kebudayaan (cultural gap). Hal itu terlihat dari fenomena di mana masyarakat mengkonsumsi berbagai produk tanpa mengerti fungsi esensial dari produk tersebut. Mereka menggunakan atau membeli produk tertentu karena adanya hegemoni budaya kapitalistik, yang mengakibatkan terjadinya konsumerisme. Hegemoni kebudayaan neoliberal ini melapangkan tujuan ekspansi dan eksploitasi modal mereka serta berkesempatan untuk terus meluas dan reproduktif. Selain karena banyaknya produsen budaya kapitalistik, media-media propaganda dan cara pengemasan budaya kapitalistik mempermudah budaya itu untuk meluas dan reproduktif.

Dalam hal ini, kebudayaan rakyat, yang merupakan landasan dari berkembangnya kebudayaan suatu bangsa, menjadi terhambat karena dominasi ideologi neoliberal. Masih bercokolnya sisa-sisa feodalisme dalam lapangan budaya dan dominasi budaya neoliberal membuat budaya nasional menjadi terhambat perkembangannya. Budaya nasional sering dianggap lebih rendah dibandingkan dengan budaya neoliberal, yang sering dianggap tinggi estetikanya, meski sering tanpa makna. Padahal proses tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa disyaratkan oleh tumbuh berkembangnya kebudayaan bersama dalam waktu yang panjang, dan hal ini bersandar sepenuhnya pada budaya kerakyatan karena kaum borjuis sendiri lemah dalam karakter dan kebudayan, sehingga selalu mencomot budaya feodal dan kapitalistik tanpa memahami kepentingan esensialnya dalam membangun bangsa ini.

Nasionalisme yang Fiktif

Di atas sudah digambarkan bagaimana kaum borjuis nasional bereaksi terhadap penerapan ekonomi neoliberal dengan berlagak sok nasionalis. Beberapa kalangan memandang bahwa respon kaum borjuis berupa pembicaraan tentang soal-soal nasionalisme membuat mereka dapat menjadi sekutu bagi gerakan kiri untuk membangun aliansi anti-neoliberalisme. Mungkinkah ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu dibahas apa pentingnya nasionalisme bagi kaum borjuis (dalam pengertian umum). Kaum borjuis merupakan satu golongan yang paling berkepentingan terhadap bangsa dan nasionalisme. Ini dikarenakan identitas nasional dalam pengertian teritorial, relasi ekonomi maupun budaya memberikan privilege (hak istimewa) kepada kaum borjuis untuk melakukan eksploitasi dan ekspansi modalnya dalam batas-batas teritorial negara tersebut dan terutama dalam berhadapan dengan kaum borjuis asing yang juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari bangsa tersebut. Sehingga proteksi ekonomi, budaya dan politik yang dilegitimasi oleh nasionalisme, akan menyelamatkan akumulasi modal kaum borjuis “pribumi” dari terjangan modal kaum borjuis “asing.”

Bagi kaum borjuis, nasionalisme memberikan syarat ideologis untuk melapangkan tujuan tersebut, terutama dalam pengertian untuk lebih mendukung dan mendahulukan mereka (kaum borjuis) yang sebangsa dan setanah air, sehingga terjadi harmonisasi kelas dalam suatu bangsa, yang ditunjukkan dengan kecintaan mayoritas penduduk, yang terdiri dari proletariat, semi-proletariat dan borjuis kecil, kepada tanah airnya, pemerintahannya dan orang-orang sebangsanya, meskipun kaum borjuis nasional, tentara, ataupun alat-alat kekerasan negara lainnya ikut menindas mereka. Mereka harus tetap mencintainya meskipun proses penghisapan terus berlangsung.
Kaum proletariat dan kaum miskin lainnya tidak memiliki kepentingan terhadap nasionalisme, karena nasionalisme tidak memberikan keuntungan berupa peningkatan kesejahteraan dan pelenyapan penindasan terhadap mereka. Di hadapan kaum borjuis manapun, apakah itu “pribumi” maupun “asing,” proletariat dan kaum miskin lainnya akan tetap tertindas, dengan upah murah, waktu kerja yang panjang, buruh kontrak, ancaman pemecatan, represi fisik dan pelecehan seksual di tempat kerja. Kaum proletariat dan kaum miskin di negeri manapun memiliki persoalan ketertindasan yang serupa. Oleh karena itu, proletariat dan kaum miskin memiliki musuh yang sama, yang pertentangannya tidak dapat di damaikan selama kelas-kelas masih ada, yakni kaum borjuis.

Lalu apakah kaum borjuis Indonesia memiliki karakter nasionalisme dalam pengertian di atas?

Kaum borjuis yang memiliki karakter “nation” adalah kaum borjuis yang tidak akan tunduk pada modal asing dan imperialisme, yang menghancurkan tenaga produktif di negerinya. Kaum borjuis dengan karakter seperti ini akan berupaya membendung eksploitasi modal asing sepenuhnya atau paling tidak berusaha “menjinakkannya” demi keuntungannya, karena mereka sadar bahwa imperialisme akan “memakan” mereka juga. Kaum borjuis semacam ini sudah pasti adalah kaum borjuis yang progresif dan mereka pada umumnya demokratik (dalam pengertian demokrasi borjuis). Sebab, borjuis progresif membutuhkan syarat berupa demokrasi demi pelipatgandaan keuntungan modalnya dan iklim kompetitif antara borjuis yang satu dengan yang lain.
Terdapat beberapa syarat agar kaum borjuis tertentu dapat dikategorikan sebagai borjuis progresif, antara lain:

a. Syarat Ekonomi (Modal, Tenaga Produktif dan Manajemen)

Dari sejarahnya, kaum borjuis Indonesia terdiri dari borjuis “pribumi” yang terlahir melalui kapitalisme cangkokan dan borjuis Tionghoa, India dan Arab, yang tumbuh dan berkembang dalam iklim kapitalisme cangkokan itu. Kaum borjuis semacam ini berkembang dengan modal yang kecil, alat-alat kerja yang tradisional dan tenaga kerja yang rendah kapasitasnya (tenaga produktif yang lemah), karena faktor-faktor historis yang mempengaruhinya, baik dari masa feodalisme yang alat, sasaran dan tenaga produktifnya fragmentatif, serta pengaruh atas kelahirannya oleh kapitalisme Belanda melalui perkebunan, industri gula serta tekstil, dan bukan melalui persiapan industri-industri dasar (baja, besi), industri berat dan industri konsumsi. Oleh karena itu, sedikit sekali borjuis nasional yang memiliki kemampuan manajemen produksi yang baik dan profesional. Sebab, manajemen produksi yang baik merupakan hasil dialektika dari bentuk kerja dan alat kerja yang rumit dalam suatu industri modern. Karena tidak dibangun secara kuat dan sistematis sedari awal, dari hulu hingga hilir, industri di negeri ini sangat bergantung dari bahan-bahan dasar dan teknologi dari luar negeri

Selain itu, borjuis nasional di negeri ini tidak berkembang dari kemampuannya melainkan dibantu oleh utang luar negeri pada masa Orde Baru. Itulah yang mengembangkan modal dan perusahaan mereka, yaitu alat-alat kerja, teknologi pendukung dan ahli-ahli yang diimpor dari luar. Sehingga, sebutan “macan Asia” bagi borjuasi negeri ini adalah pepesan kosong belaka, karena semuanya didapat dari pinjaman utang luar negeri yang selanjutnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.
Selain itu, borjuis nasional adalah borjuis yang berkembang dengan jalur distribusi produk yang sempit, karena beratus-ratus tahun sejak masa merkantilisme Eropa hingga saat ini, jalur distribusi produk sudah dikuasai oleh borjuasi “asing,” yang berkembang dengan modal yang besar, tenaga produktif yang berkualitas, manajemen produksi yang profesional dan struktur industri yang lengkap (hilir-hulu).

b. Syarat Politik

Pengertian borjuis nasional progresif yang dipahami dalam terminologi kiri adalah individu atau kelompok yang dalam relasi produksinya menjadi pemilik kapital serta mendapatkan keuntungan dari akumulasi kapital, dan yang konsisten dalam menghancurkan sisa-sisa feodalisme, militerisme, birokratisme negara dan melapangkan demokrasi bagi kepentingan ekonomi-politik kelasnya. Sangat sedikit borjuasi semacam ini, misalnya, Gusdur—itupun hanya dalam pengertian demokratiknya, karena ia tetap saja tunduk pada kebijakan neoliberalisme. Mayoritas borjuasi nasional adalah borjuasi yang tidak pernah tegas melawan aktor-aktor anti-demokrasi, padahal demokrasi (bukan dalam pengertian demokrasi yang sejati) merupakan salah satu syarat dari liberalisasi ekonomi.

Selama ini, borjuasi yang ada tunduk pada modal internasional dan pelbagai kebijakan imperialisme. Misalnya, dalam persoalan UU Penanaman Modal, yang secara nyata menguntungkan korporasi internasional dan merugikan rakyat, tidak satupun elit politik yang secara tegas dan nyata melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Memang ada yang melakukan perlawanan secara minimum (statement, dsb.) akan tetapi politik tersebut hanya untuk popularitas menuju pemilu 2009 saja.

c. Syarat Kebudayaan

Menurut Leon Trostky (“Apa Itu Budaya Proletar, dan Mungkinkah Ada?”): “Setiap kelas yang berkuasa menciptakan budayanya sendiri, dan karenanya, juga menciptakan seni mereka sendiri.” Kemudian Trotsky menjelaskan

“Pembangunan kebudayaan borjuis dimulai beberapa abad sebelum mereka menggenggam kekuasaan negara melalui serangkaian revolusi. Bahkan ketika borjuis masih menjadi warga negara kelas tiga, yang hampir tidak ada hak-haknya, mereka memainkan bagian yang besar dan terus tumbuh dalam semua lapangan budaya”

Budaya borjuasi nasional negeri ini merupakan campuran dari budaya feodal para priyayi yang masih terlihat dalam seni, tata upacara dan bahasa serta adopsi budaya liberal yang mempertontonkan kebebasan, konsumerisme, elitisme. Keduanya sesungguhnya saling bertentangan, tetapi masih bercokol dalam kesadaran dan kebudayaan kaum borjuis. Inilah gambaran budaya tanggung kelas penguasa di negeri kita. Oleh karena itu, borjuasi nasional negeri ini tidak memiliki budayanya yang orisinil, yang merupakan hasil dari perkembangan historisnya. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini dikarenakan pengaruh kelahirannya yang cacat. Ilmu pengetahuan, seni dan penilaian terhadap karya seni, serta industri, lebih didominasi oleh budaya liberal yang bercampur baur dengan budaya feodalisme. Maka dari itu, kaum borjuasi di negeri ini rendah karakternya, tidak mandiri, miskin keberanian, anti-kontradiksi, tidak haus akan seni dan ilmu pengetahuan (cupet), tapi rakus akan kekayaan dan popularitas.

Berdasarkan pengertian dan syarat-syarat tersebut, tidak ada borjuis progresif di negeri ini. Nasionalisme yang didengung-dengungkan dengan sok ikut-ikutan berteriak tentang nasionalisasi, kedaulatan nasional dan bebas dari intervensi hanyalah FIKTIF belaka, karena kaum borjuisnya—sebagai kelas yang paling berkepentingan terhadap nasionalisme—tidak memiliki syarat ekonomi, politik dan kebudayaan. Misalnya, apabila mereka mampu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing—suatu permisalan yang mustahil—maka mereka akan sulit mengembangkannya, karena lemahnya tenaga produktif serta rendahnya manajemen, dan apabila diembargo oleh imperialisme, maka mereka akan kembali tunduk pada korporasi internasional.

Dalam pengertian di atas pula, membangun suatu nasionalisme yang demokratis bersama kaum borjuis adalah suatu kekeliruan. Sebab, hanya sedikit borjuis yang demokrat dan memiliki karakter progresif serta sungguh-sungguh nasionalis.

Oleh karena itu, persekutuan anti-neoliberalisme dengan borjuasi nasional (sisa Orde Baru, reformis gadungan) adalah suatu persekutuan yang fiktif. Dalam hal ini, Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas.”[18] Dan jelas bahwa kepentingan kelas borjuasi nasional bukanlah melawan neoliberalisme, melainkan menjadi agen atau calo (komprador) dari kapitalisme internasional.

Pembebasan Nasional Sebagai Basis Revolusi Sosialis

Lalu apa jalan keluar bagi rakyat Indonesia?

Jalan keluar bagi rakyat Indonesia adalah pembebasan nasional (national liberation). Pembebasan nasional dalam arti terbebaskannya suatu bangsa dari dominasi penindasan modal imperialisme. Tugas pembebasan nasional ini tidak dapat diletakkan pada kaum borjuis, karena arti pembebasan nasional jauh berbeda dari nasionalisme. Pembebasan nasional membebaskan suatu bangsa dari penindasan modal imperialisme, tetapi tidak kemudian menindas bangsa-bangsa lain. Justru dengan terbebaskannya suatu bangsa dari cengkraman imperialisme, maka akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kaum proletariat dan kaum miskin lainnya di negeri-negeri imperialis untuk melawan kaum borjuisnya dan ini merupakan revolusi sosialis bagi kaum proletariat di negeri-negeri tersebut.

Sedangkan pembebasan nasional bagi rakyat Indonesia adalah penuntasan revolusi demokratik dari kediktatoran modal asing dalam ekonomi maupun politik. Mengapa pembebasan nasional merupakan revolusi demokratik? Karena bangsa Indonesia akan terlepas dari kediktatoran modal asing dan memiliki hak sebagai suatu bangsa untuk menentukan arah politik, ekonomi dan kebudayaannya. Dalam pembebasan nasional, kaum proletariat, semi-proletariat dan borjuis kecil progresif merupakan elemen-elemen kelas yang akan menggantikan kekuasaan agen diktator modal internasional (borjuis nasional) yang menjadi kepanjangan tangan imperialis, yang berkuasa atas ranah politik dan ekonomi negara dan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan ini, proletariat dan kaum miskin lainnya harus berhadapan dengan agen-agen imperialisme (sisa-sisa Orde Baru, reformis gadungan, militer, milisi sipil reaksioner) yang membatasi partisipasi politik dan ekonomi mereka serta menumpulkan kekuatan rakyat melalui depolitisasi dan deideologisasi. Pembebasan nasional akan sepenuhnya tercapai apabila proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menghancurkan dominasi modal imperialisme beserta agen-agennya (sisa Orba, reformis gadungan, militer, milisi sipil reaksioner). Dalam pengertian inilah, pembebasan nasional merupakan revolusi demokratik. Revolusi demokratik merupakan syarat bagi proletariat dan kaum miskin lainnya untuk mengembangkan kekuatannya (pengetahuan dan praktek) dalam bentuk organisasi dan partai politik, mobilisasi politik, partisipasi dalam membuat, mengontrol dan melaksanakan kebijakan—yang ditumpulkan dalam masa pemerintahan agen imperialis—, mengembangkan kebudayaannya melalui budaya kerakyatan, mengembangkan kapasitasnya sebagai tenaga produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, teknologi dan perumahan—yang tak mungkin dapat dilaksanakan saat pemerintahan agen imperialis berkuasa. Hanya dengan menghancurkan dominasi modal imperialis maka bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar, bukan lagi bangsa koeli. Dan melalui pembebasan nasional maka kaum proletariat negeri ini dapat menjalankan tugas sejarahnya, yaitu merebut alat-alat produksi yang masih dikuasai oleh tuan borjuis, mengembangkan kebudayaannya dan melaksanakan revolusi sosialis.
Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pembebasan nasional sebagai basis menuju revolusi sosialis?

Syarat-syarat tersebut haruslah merupakan syarat yang memberikan kekuatan bagi kaum proletariat dan kaum miskin Indonesia (rakyat) untuk mencapai tujuannya, yaitu pembebasan nasional, antara lain:

(1). Gerakan. Sebagai kelompok yang paling sadar, gerakan kiri dalam perjuangan pembebasan nasional harus menunjukkan kepada rakyat siapa musuh-musuh pokok dan siapa sekutu rakyat Indonesia untuk keluar dari ketertindasannya sebagai bangsa koeli, bangsa yang terjajah. Gerakan kiri harus pula menunjukkan jalan keluar konkret bagi rakyat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan maupun dalam persoalan metode perjuangan, sehingga rakyat mengerti dan memiliki kesadaran untuk melawan. Massa yang sadar merupakan basis kekuatan untuk perjuangan dan perubahan. Tanpanya, perjuangan hanya menjadi sekedar kehendak segelintir orang yang sadar dan radikal, tetapi jauh dari kesadaran massa.
Untuk kepentingan mendekatkan kesadaran massa dengan kesadaran gerakan kiri, di mana kesadaran massa lebih banyak didominasi oleh ideologi borjuis, maka gerakan kiri harus mencapai hegemoni ideologis melalui “perang posisi” (war of position). “Perang posisi” dalam pengertian Gramsci (Prison Notebooks) adalah sebuah perjuangan yang panjang dan perlahan dalam melawan dominasi ideologi borjuis untuk mencapai tujuan hegemoni ideologis proletariat dan kaum miskin lainnya. Hegemoni ideologis ini merupakan sebuah syarat sosial agar proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menjalankan tugas historisnya. Untuk mencapai hegemoni ideologis ini, alat-alat politik yang dapat menjalankan “perang posisi” harus bersatu (front persatuan), sehingga tujuan mencapai hegemoni ideologis atas masyarakat tercapai.
Dalam konteks Indonesia, front persatuan sebagai alat politik merupakan wadah bagi segala kekuatan anti-neoliberalisme atau kekuatan yang memiliki cita-cita pembebasan nasional untuk bersatu dan mengorganisasikan posisi ideologisnya berhadapan dengan posisi ideologis kaum borjuis dan agen imperialis lainnya. Dalam pengertian ini, front persatuan memiliki posisi ideologis untuk menunjukkan kepada rakyat yang masih terjebak dalam kesadaran palsunya (false consciousness). Untuk menjalankan ini, front persatuan harus menunjukkan karakter ideologisnya dalam prinsip-prinsip politik, agar rakyat dapat melihat, memahami dan mengikuti prinsip-prinsip politik tersebut sebagai prinsip perjuangannya. Salah satu prinsip politik tersebut adalah kemandirian. Tanpa prinsip politik ini, gerakan dan rakyat akan gamang menilai siapa kawan dan lawan, sehingga mudah tersubordinasi dalam kepentingan ideologis kelas penguasa. Tidak hanya itu, hambatan-hambatan perkembangan gerakan, yang terlihat dari fragmentasi, sektarianisme dan terkooptasinya gerakan, akan merintangi “perang posisi” untuk mencapai hegemoni ideologis kelas tertindas. Maka dari itu, prinsip politik tersebut harus ditunjukkan dalam metode politik yang mendukung tercapainya hegemoni ideologis kelas tertindas. Metode politik tersebut adalah persatuan mobilisasi atau penyatuan perjuangan. Persatuan mobilisasi atau penyatuan perjuangan ini tidak sekedar penyatuan serangan dengan program, metode, alat, waktu dan sasaran yang sama, tetapi yang terpenting adalah penyatuan pengorganisasian perjuangan rakyat, mulai dari proses penyadaran, advokasi, pewadahan atau penstrukturan hingga serangan. Karena dengan partisipasi demokratik, setiap individu yang sadar dalam penyatuan perjuangan merupakan basis bagi terbangunnya kesadaran politik yang tinggi sebagai syarat untuk mewujudkan serta mempertahankan cita-cita perjuangan. Melalui penyatuan perjuangan, rakyat dapat melipatgandakan kekuatannya, tuntutannya, keberanian perlawanannya dan kualitas perjuangannya, sehingga tuntutan mendesak dan strategis dapat terwujud. Mobilisasi perlawanan dengan penyatuan perjuangan harus dirancang secara terorganisir dan sistematis agar setiap orang yang terlibat dalam persatuan mobilisasi itu menyadari landasan dan konsekuensi dari mobilisasi (aksi) perlawanan tersebut.

Selanjutnya, front persatuan sebagai instrumen hegemoni ideologis kelas tertindas harus melakukan “perang posisinya” dalam superstruktur ideologis masyarakat (kebudayaan). Karena superstruktur ideologis kelas penguasa dan konservatisme menghambat rakyat untuk mencapai perjuangan pembebasan nasional. Oleh karena itu, syarat ke (2) adalah kebudayaan.

Front persatuan menunjukkan posisi ideologisnya dengan berbagai macam cara, yang tujuannya adalah membuat massa memahami atau meyakini apa yang kaum kiri pahami atau yakini, sehingga kesenjangan kesadaran antara massa dan gerakan semakin tipis jaraknya. Itu merupakan syarat bagi pembebasan nasional, yang melawan musuh yang teramat berat, yakni imperialis dan agen-agennya. Lenin dalam artikelnya, “Darimana Kita Mulai” (“Where to Begin”), menekankan pentingnya koran partai untuk mendekatkan kesadaran massa dengan partai revolusioner. D. N. Aidit dalam “Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis” menekankan kaum marxis agar “politiknya kiri” dan “kebudayaannya juga kiri.” Budaya kiri atau budaya kerakyatan menekankan pentingnya mengangkat moral dan nilai-nilai budaya rakyat yang dapat menjadi “semen” bagi perjuangan pembebasan nasional. Berbicara hal yang serupa, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam “Mukadimah LEKRA 1950” menekankan konsep kebudayaan bangsa Indonesia yang berasal dari budaya rakyat dan unsur-unsur progresif budaya luar untuk mempertinggi tingkat kebudayaan Indonesia dan menjadikannya senjata untuk melawan budaya imperialis dan feodal.

Perjuangan kebudayaan harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara budaya kerakyatan dengan budaya-budaya yang bertentangan dengannya, yakni budaya imperialis dan sisa-sisa feodalisme. Garis demarkasi ini harus ditunjukkan dalam perjuangan politik dan seni, dengan cara membangkitkan kembali tema-tema kebudayaan progresif, yaitu budaya perlawanan, solidaritas, tidak anti-kontradiksi, berani, tolong-menolong, intelektualitas dan budaya obyektif, yang diperlihatkan dalam puisi, lagu, lukisan, drama, slogan, novel dan cerpen. Ataupun bahkan dalam perjuangan meluruskan dan mengingatkan kembali sejarah perjuangan nasional beserta karya-karya sastranya kepada masyarakat negeri ini, karena perjuangan melawan lupa adalah juga merupakan perjuangan kebudayaan.

Maka dari itu, perjuangan kebudayaan adalah perjuangan untuk hegemoni ideologis sekaligus merupakan proses untuk melahirkan kebudayaan baru bagi bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan nasional yang sesungguhnya.

“Perang posisi” juga harus dilakukan dalam lapangan politik. Di sini, politik merupakan syarat yang ke (3). Maksud “perang posisi” dalam lapangan politik ini, selain untuk terus memasok kepada rakyat pemahaman akan musuh-musuh politiknya, juga untuk menuntut ruang-ruang politik yang lebih luas agar rakyat dapat terus meningkatkan kapasitas pengetahuan dan praktek perjuangannya sekaligus memblejeti sistem dan mekanisme demokrasi borjuis (trias politica). “Participatory budgeting” di Porto Alegre, “referendum” dan pembentukan “dewan-dewan komunal” di Venezuela serta “penolakan 5 paket UU Politik” di Indonesia merupakan bukti-bukti konkret di mana gerakan memperluas ruang demokrasi sebagai pintu masuk untuk menjalankan hegemoni ideologisnya dan memblejeti hegemoni ideologis kaum borjuis, yang termanifestasikan dalam mekanisme dan aturan-aturan politiknya yang menghambat kemajuan tenaga produktif.

Dalam aspek ekonomi, yang merupakan syarat yang ke (4), “perang posisi” juga harus dilakukan, termasuk menuntut persoalan-persoalan darurat rakyat (pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan, air, transportasi yang murah dan massal, upah yang layak) dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas tenaga produktifnya. “Perang posisi” dalam lapangan ekonomi juga berbicara soal kemampuan rakyat dan gerakan untuk mengelola basis ekonominya melalui partisipasi demokratik. Apa yang telah dilakukan oleh Venezuela melalui proyek “kontrol buruh” atas pabrik, “pasar murah” dan “perumahan murah” bagi orang-orang miskin serta “sekolah gratis” yang makan siang pelajarnya disubsidi oleh pertanian penduduk desa dan perkotaan di Kuba, serta “kesehatan gratis,” “obat murah” dan “dokter warga” di Kuba, telah menampar kapitalisme di depan mata proletariat dan kaum miskin lainnya, yang menerima kenyataan bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalis, pendidikan, kesehatan, perumahan, dokter dan obat, semuanya serba mahal dan sulit diakses.

“Perang posisi” yang dilakukan oleh Kuba, Bolivia dan Venezuela dengan minyak murah, pendidikan gratis, perumahan murah, pasar murah, nasionalisasi, kemandirian, keberanian melawan imperialis dan solidaritas sesama negeri-negeri tertindas, lambat laun akan memberikan keyakinan, semangat juang dan kesegaran jiwa dalam memahami arti penting menghancurkan dominasi modal imperialisme. Keyakinan serupa yang pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri tertindas pasca-Revolusi Rusia, Oktober 1917, yang merupakan bentuk hegemoni ideologis yang nyata.

Hegemoni ideologis melalui “perang posisi” akan memberikan kekuatan kesadaran ideologis bagi proletariat dan kaum miskin di Indonesia untuk berjuang menyelesaikan tugas sejarahnya, yakni menuntaskan revolusi demokratik (pembebasan nasional) dalam suatu “perang manuver” (suatu pergerakan maju dan mundur yang cepat dan menentukan) dan selanjutnya (secara simultan), melakukan revolusi sosialis.

Catatan: Tulisan ini direncanakan untuk terbit pada Jurnal Bersatu Edisi ke-3.

Catatan Kaki:

[1] Juru Bicara Kolektif Nasional (sementara) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (Kolnas LMND–PRM).
[2] Indonesia sebetulnya merupakan sebutan untuk negara kita setelah merdeka. Penyebutan nama tersebut untuk fase-fase sebelum kemerdekaan hanya untuk memudahkan saja, bukan dalam arti Indonesia sudah ada sejak zaman manusia purba. Biasanya Indonesia di masa-masa awal sering disebut Nusantara.
[3] Kapal jung adalah sejenis kapal layar, yang banyak terdapat di perairan Asia Tenggara sampai ke pantai timur Afrika.
[4] Semacam meriam tapi lebih kecil.
[5] Dalam proses produksi, manusia memerlukan dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain, yang disebut hubungan produksi. Oleh karena itu, produksi selalu bersifat sosial karena produksi selalu merupakan hasil kerja sama atau hasil hubungan antar manusia. Karena itu pula, produksi berwatak sebagai milik bersama untuk kepentingan bersama. Ada dua bentuk dan sifat hubungan produksi, yaitu hubungan produksi kerja sama dan hubungan produksi yang menindas.
[6] Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini, terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah dengan para pemilik tanah dan kalangan kerajaan. Kerajaan merupakan alat kalangan feodal untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas rakyat, tanah, kebenaran moral, etika agama, dan seluruh tata nilainya
[7] Yang paling terkenal adalah perang Paregreg (1404).
[8] Di Jawa, tumbuh kerajaan-kerajaan otonom yang masing-masing menguasai wilayah sendiri. Ada kerajaan Demak, Tuban, Jepara dan Blambangan. Masing-masing kerajaan ini menguasai tanah sesuai luas kekuasaannya.
[9] Pasca-perjanjian Giyanti, Mataram terbelah menjadi tiga—Surakarta (kasunanan), Mangkunegara, Yogyakarta (kasultanan). Masing-masing kerajaan ini menguasai tanah seluas daerah kekuasaannya. Pada masa Raffles, kasultanan dibagi menjadi dua, di mana satu di antaranya menjadi Paku Alam—yang juga menguasai tanah seluas daerah kekuasaannya.
[10] Dimulai pada era kekuasaan Gubernur Jendral Van Den Bosch.
[11] Jalan Raya Pos, dibentangkan dari Anyer, di ujung barat pulau Jawa sampai Panarukan di ujung timur pulau Jawa. Pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Daendels. Adapun pembangunan jalan ini merupakan patok awal kapitalisme di Hindia Belanda.
[12] Jalur pertama jalan kereta api antara Semarang-Kedung Jati diresmikan tahun 1871.
[13] Telegraf sebagai alat komunikasi telah membantu perkembangan industrialisasi di Jawa. Pembangunannya dimulai pertama kali pada tahun 1856 dan hasilnya adalah kawat antara Batavia-Buitenzorg (1857) dan antara Batavia-Surabaya (1859), yang bisa digunakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1859, jaringan di Jawa panjangnya telah mencapai 2700 km dan terdapat 20 pos untuk umum.
[14] Melalui kebijakan sewa tanah (landrent) yang dilakukan Rafless membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah. Tanah-tanah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Inggris. Akibatnya raja tidak lagi mendapat upeti dari rakyatnya, tetapi dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kolonial.
[15] Sebenarnya, kontrak karya Freeport sudah disahkan (bahkan) sebelum pengesahan UU PMA 1967.
[16] Pada tahun 1967-1969, anggaran negara sudah 26 persen dibiayai oleh utang luar negeri.
[17] Koordinator Tim Prospek Perekonomian Indonesia LIPI, M. Tri. Sambodo.
[18] Lenin, V. I., Collected Works, Jilid 15, hal. 39, Progress Publishers, Moscow, 1964-1970.
[19] Pokok-pokok referat di hadapan Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner di Jakarta, 28 Agustus 1964.