Kunjungi juga www.kprm-prd.org

Silahkan kunjungi juga website kami:
kprm-prd.org
dan
kprm-prd-english

TERIMA KASIH

Read More......

Penangkapan 14 orang aktivis Front Rakyat Menggugat Tolak Pemilu 2009

Semarang 8/4. Aksi Forum Rakyat Menggugat menolak pemilu elit 2009, hari ini (gambar di atas) direpresi. Keseluruh peserta aksi ditangkap dan dijadikan tersangka. Diantara kawan yang ditangkap adalah Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia Semarang-Yus Abdi Radnalana dan Ketua Serikat Pengamen Indonesia Semarang-Iput.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh kawan-kawan sudah dibebaskan, namun dengan status sebagai tersangka. Beberapa kawan mengalami kekerasan dan pemukulan.

Tuntut perlakukan sewenang-wenang aparat dengan memberikan tekanan politik pada Kanit 1 Polres Semarang Selatan, Hartono: 0812-2840046.

Lebih lanjut hubungi kontak person berikut: 087832650801 (Yus), 085640056775 (Dicky), 08568808183 (Xave)

Kronologi:

16:45
Start dari gerbang Undip menuju air mancur di Jl. Pahlawan (jarak 200m).

17:00
Tiba di air mancur, melakukan performance art, distribusi selebaran dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

17:15
Bergerak memutari air mancur untuk menuju Sastra Undip. Saat itulah datang 1 Dalmas + mobil polisi. Sekitar 20-an orang polisi turun menangkap peserta aksi. KAwan Humas sudah coba negosiasi tapi langsung ditangkap begitu juga yang lain-lain. 2 orang humas (Diki dan Yus) sempat mendapatkan kekerasan fisik.

17:30 - 21:45
Pemeriksaan di Polres Semarang Selatan; kemudian dibebaskan.

Di dalam interogasi kawan-kawan sempat ditunjukkan SMS-SMS protes dari minimal 36 nomer yang berlainan kepada Kanit Serse Polres. Pihak aparat marah dan terganggu dengan SMS-SMS tersebut (Bravo para pengirim SMS).

Catatan: 14 orang massa dikenakan UU No.9/2008 dan pelanggaran hari tenang menjelang 9 April.


Read More......

Foto-foto Aksi Tolak Pemilu Elit 2009 di Jakarta

Vergadering 5/4 Tolak Pemilu Elit 2009;
Bangun Persatuan Rakyat dan Kaum Gerakan

Baliho Tuntutan dan Jalan Keluar Rakyat

Budi Wardoyo ketika wawancara dengan beberapa media

Vivi Widyawati (Koord. JNPM dan anggota DHN PPRM)

Pidato Solidaritas Helmi (Ketua Umum FPBJ)

Budi Wardoyo (DHN-PPRM dan Pjs Wakil Ketua Umum PP GSPB)

Sulaeman (Ketum PP GSPB/Ketua Panitia Aksi Bersama 5 April)

Ata bin Udi (Sekum PP GSPB dan anggota PPRM Jbtb)

Agung Yudha (Ketua Umum SPI dan anggota DHN PPRM)

Read More......

Ternate. Aksi Persatuan Mahasiswa dan Rakyat untuk Penolakan Pemilu Elit 2009 (JNPM, LMND-PRM, dan PUPEDAS) 5 April 2009.

Read More......

Tolak Pemilu sebagai ajang Jual Beli Suara Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa

Senin, 6 April 2009 15:37:55

JOGJA ‑‑ Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran UGM, Minggu (5/4). Mereka menolak penyelenggaraan Pemilu karena dianggap hanya sebagai ajang jual beli suara.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisikan penolakan pemilu. Mereka juga berorasi dan menyuarakan penolakan itu dalam pernyataan sikap.

Koordinator aksi, Zuliadi dalam orasinya mengatakan, pemilu yang digelar pemerintah saat ini tidak demokratis dan hanya diikuti oleh elit yang berduit. Kegiatan lima tahunan ini hanya dijadikan ajang pesta oportunis.

"Sementara persoalan bangsa ini tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Banyak tokoh yang muncul saat ini yang merupakan tokoh‑tokoh orde baru dengan wajah barunya," paparnya.

Partai politik (Parpol) yang bertarung saat ini pun, menurut Zuliadi hanya membela kepentingan kapitalisme luar negeri. Mereka juga disinyalir membantu kapitalis dalam negeri untuk semakin berkuasa.

Misalnya saja, paket stimulus fiskal, privatisasi dan penambahan modal asing yang digulirkan pemerintah saat ini hanya menguntungkan pihak‑pihak tertentu. Begitu pula dengan politik upah murah dan penambahan utang dari luar negeri yang semakin menyengsarakan rakyat. "Kebijakan yang dibuat pemerintah hanya jadi racun yang semakin memperparah kondisi rakyat," ujarnya.

Sementara menutut koordinator umum Mutiara Ika Pratiwi, penolakan mereka atas penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari bentuk perlawanan terhadap politik musuh rakyat. Sebab janji‑janji muluk yang disampaikan parpol maupun caleg tak ada satupun yang terealisasi.

"Karena itu aksi penolakan diharapkan jadi pembelajaran bagi rakyat untuk segera membuat gerakan rakyat yang bisa membangun Indonesia," jelasnya. (ptu)


Read More......

Harga Suara Rakyat

Senin, 30 Maret 2009 | 15:35 WIB KOMPAS. Setengah bulan sudah selembar spanduk terbentang di ujung Jalan Sosio-Humaniora, tepat di pojok gedung Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Spanduk merah itu menandai berdirinya Posko Tolak Pemilu 2009 yang digawangi sekitar 30 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Dari jalan, para pengendara bisa membaca dengan jelas kalimat berhuruf putih yang tertera di atasnya: Apa pun partainya, siapa pun capresnya, kuliah tetap mahal, rakyat tetap miskin.

Inilah wujud konkret kekecewaan sekaligus pesimisme sebagian masyarakat terhadap Pemilu 2009. "Kami yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perbaikan pada kondisi rakyat. Lebih mungkin justru membuat kondisi lebih buruk lagi," kata koordinator posko, Mutiara Ika P (22), yang Selasa (24/3) siang itu mendapat giliran berjaga bersama dua rekannya, Christina Yulita (20) dan Ganjar K (32).

Posko yang menurut rencana dibuka hingga 31 Maret itu memang selalu berpenghuni di setiap hari kerja. Sesekali tampak pengunjung datang. Para anggota yang mendapat giliran jaga pun dengan senang hati menjawab semua pertanyaan. Mereka juga dengan terbuka melayani setiap perdebatan. "Lha, gimana kita mau yakin akan ada perbaikan nasib? Para politisi yang muncul saja tidak ada yang meyakinkan, ujar Mutiara menjelaskan latar belakang pendirian posko tersebut.

Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta itu menjelaskan, semua tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang diduga mempunyai dosa masa lalu kepada rakyat. Di zaman Megawati, misalnya, harga bahan bakar minyak melambung tinggi. Prabowo pun dikenal dekat dengan pemerintahan Orde Baru. Dia juga dicurigai punya peran dalam sejumlah kasus pembunuhan dan penculikan mahasiswa. "SBY, JK, dan Wiranto pun tak lebih baik," katanya.

Masih dalam sudut pandang mereka, tak satu pun dari calon presiden yang mungkin muncul itu yang bisa memperjuangkan perbaikan nasib untuk rakyat Indonesia. Bagi mereka, pemilu tahun ini hanya akan menjadi apa yang mereka sebut sebagai demokrasi semu. "Demokrasi di Indonesia hanya milik kaum elite. Setelah pemilu usai, suara rakyat kembali tidak didengar," kata Ganjar, sambil mengembuskan asap rokoknya.

Bagi mereka, hanya pada menjelang pemilu saja suara rakyat begitu berharga. Para penggede itu sampai rela turun ke jalan dan pasar demi menebar janji, bagi kaos, dan juga uang. Setelah terpilih, semua janji itu terlupakan. Rakyat, lanjut Ganjar, hanya digunakan sebagai pijakan untuk meraih kekuasaan.

Maka, bagi mereka, menjadi "golput" dan mendirikan posko pun merupakan pilihan politis yang tidak terelakkan. Pendirian posko bukan lagi sekadar protes, melainkan diharapkan menjadi sebuah gerakan aktif untuk memulai sebuah perubahan dengan menggalang orang- orang lain yang sepikiran. (IRE)

Read More......

Aliansi Buruh & Mahasiswa Jatim Tolak Pemilu 2009

Aksi membakar kartu pemilih dilakukan saat unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Tolak Pemilu di Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang dianggap tidak memihak kepada rakyat dan hanya menguntungkan elit politik saja. Kompas/Raditya Helabumi (RAD) 05-04-2009

Warta Jatim, Surabaya - Massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Jawa Timur berunjuk rasa di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (5/4). Ratusan orang dari 11 elemen buruh dan mahasiswa ini menolak Pemilu 2009 karena hanya menjadi ajang pesta elite politik.

Koordinator Persatuan Rakyat Tolak Pemilu Afik Irwanto mengatakan, pemilu tidak banyak mengubah kondisi bangsa. Pemilu 2009 tidak memberi solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Pemilu bukan pesta rakyat. Selama ini rakyat sudah memberikan suaranya, namun rakyat tidak mendapatkan hak untuk hidup lebih baik,” kata Afik.

Selain menggelar orasi dan membentangkan sejumlah poster, massa Persatuan Rakyat Tolak Pemilu membakar kartu pemilih sebagai simbol memilih golput dalam Pemilu 2009.

Read More......

Komite Rakyat Bersatu (Jogjakarta) Tolak Pemilu

Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) berunjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Minggu (5/4). Mereka menilai Pemilu 2009 tidak demokratis dan diracuni oleh politik uang yang merusak moral masyarakat. Kompas/Wawan H Prabowo

Partai Hanya Mengumbar Janji Palsu

Senin, 6 April 2009 | 18:23 WIB
Yogyakarta, Kompas - Sekitar 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, Minggu (5/4), berunjuk rasa di bunderan Universitas Gadjah Mada. Mereka menolak Pemilu 2009 dan menyerukan segera diwujudkannya pemerintahan anti-imperialisme.

Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang terdiri atas 10 elemen menilai, Pemilu 2009 bukan solusi tepat menangani permasalahan yang terjadi selama ini. Pemilu masih didominasi reformis-reformis gadungan, sisa- sisa Orde Baru yang bekerja bukan atas kepentingan rakyat kecil melainkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Para peserta pemilu adalah aktor-aktor pembuat masalah di negeri ini sehingga disangsikan keseriusannya dalam mengurus Indonesia. Bagi rakyat miskin, Pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elite yang bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar Andi Suli, salah seorang orator KRB.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan KRB adalah kesengsaraan rakyat kecil akibat kebijakan yang keliru dari penguasa yang cenderung tunduk pada permainan asing. Krisis ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran yang kian melonjak, hingga penjualan aset bangsa menjadi bukti ketidakmampuan penguasa.

"Belajar dari pengalaman, Pemilu 2009 (kembali) menghasilkan pemerintahan yang akan memperparah krisis dan kerugian rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar isu kemandirian ekonomi, tidak menutup kemungkinan bahwa alat politik (partai dan tokoh) justru akan mendukung politik utang dan obral kekayaan terhadap bangsa asing," tutur Andi Permana dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin.

Tidak demokratis

Koordinator umum aksi, Mutiara Eka Pratiwi, mengemukakan, pemilu tidak membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat, melainkan justru memperkuat cengkeraman penjajah asing. Karena itulah, ada beberapa alasan, menurut KRB, yang menjadikan Pemilu 2009 harus ditolak.

Antara lain, pemilu dianggap tidak demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat. Masalah ini tampak sejak dari undang- undang, proses persiapan, hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Partai yang didirikan oleh wong cilik gagal, sebaliknya partai milik orang berduit bisa melenggang maju.

Menurut KRB, partai-partai yang ada saat ini terus saja mengumbar janji palsu. Mereka tidak pernah bertanggung jawab bahkan terkesan cuci tangan terhadap dosa-dosa masa lalu. Sebaliknya, tidak ada satu partai baru yang benar-benar bersih dan berasal dari gerakan rakyat.

Fakta lainnya yang mendukung ketidakpercayaan rakyat adalah angka golput yang semakin tinggi sehingga menjadikan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. (WER)


Read More......

Medan: TOLAK PEMILU

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 di bundaran Majestik Medan, Sumut, Minggu (5/4) Pengunjuk rasa menilai pemilu legislatif hanya mensejahterakan Caleg terpilih namun tidak untuk rakyat. (FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi)

Read More......

FPPRM Sumut Tolak Pemilu

Monday, 06 April 2009 03:26 WIB
WASPADA ONLINE

MEDAN - Front Persatuan Politik Rakyat Miskin (FPPRM) Sumatera Utara menilai pemerintahan SBY saat ini gagal. Karenanya, mereka menolak diadakannya Pemilu 2009.

Selain itu, dilihat dari kesiapan KPU dan perangkatnya, FPPRM menilai pihak pemerintah belum menunjukan keseriusannya untuk melaksanakan pemilu 2009. Hal ini terbukti di beberapa daerah dengan adanya pemilih ganda, partai politik yang belum menyerahkan laporan dana kampanye ditambah dengan banyaknya pelanggaran pidana pemilu yang tidak tersentuh oleh Undang-undang.

"Saat ini tidak ada partai politik yang berasal dari gerakan rakyat. Pemilu 2009 bukan pendidikan politik bagi rakyat tetapi mempertontonkan tentang jual beli suara. Jika pemilu 2009 tetap dilaksanakan akan membuat rakyat semakin menderita dengan harga sembako yang mahal," ujar Muhammad Roslan, salah seorang perwakilan dari FPPRM.

Solusi yang ditawarkan FPPRM, rakyat harus membangun kekuasaan dengan persatuan rakyat sendiri seperti perjuangan rakyat pada tahun 1998 yang lalu.

"Rakyat bersatu tak akan terkalahkan," kata Roeslan.(amr/wol-mdn)


Read More......

FPPRM-SU Tolak Pemilu 2009

5/04/2009 16:18 WIB

Medan, 5/4 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Front Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (FPPRM-SU) melakukan unjuk rasa di bundaran Mejestik medan , Minggu, menolak diselenggarakannya Pemilu legislatif 2009 mendatang.

Dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa, Djohan mengatakan, Pemilu legislatif 2009 adalah sebuah ajang untuk memperkaya calon anggota lagislatif (Caleg) itu sendiri.

“Nasib rakyat tidak dapat berubah, pemilu legislatif hanya memperkaya caleg itu sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu tergolong sangat besar, dan seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

“Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu tersebut, seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, seperti membuka lapangan pekerjaan” katanya lagi.

Dalam aksi tersebut,pengunjuk rasa juga memberikan selebaran yang berisikan Tolak pemilu 2009 kepada penggunan jalan di kawasana tersebut. (I01MOSR02MOS)


Read More......

PPRM Sulteng: Pemilu 2009 Adalah Pesta Para Koruptor

Minggu, 5 April 2009 | 16:08 WIB

PALU | SURYA Online - Puluhan aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PPRM Sulteng), menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu 2009 karena dinilai tidak demokratis dan hanya diikuti elite berduit saja.

“Pemilu 2009 adalah pesta para koruptor sehingga sangat rawan jika mereka duduk di pemerintahan atau di legislatif,” kata koordinator aksi Muhammad Aqsa di Palu, Minggu (5/4).
Aksi yang berlangsung di Taman GOR Palu itu, dilakukan dengan menggelar orasi secara bergantian.

Selain itu, beberapa peserta aksi juga membagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap untuk menolak Pemilu 2009.

Menurut Aqsa, masih banyak sisa-sisa rezim Orde Baru yang mengikuti pemilu dengan tujuan ingin mengulangi kekuasaanya.

“Dengan alasan membantu rakyat miskin, mereka justru memanfaatkan rakyat untuk mengeruk keuntungan pribadi,” katanya.

Selain itu, lanjut Aqsa, masih juga ada reformis gadungan yang sengaja memanfaatkan momen kampanye untuk cari muka di hadapan rakyat miskin.

“Mana janjimu selama ini. Rakyat sudah muak dibohongi,” katanya.

Aqsa juga mengatakan, untuk mengurangi jumlah rakyat miskin diperlukan pemimpin yang jujur dan mampu mengedepankan kepentingan rakyat.

Dengan nasionalisasi industri, katanya, rakyat akan lebih sejahtera karena banyak terciptanya lapangan kerja.

Usai melakukan aksinya, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib tanpa mendapatkan kawalan petugas.


Read More......

Aksi Tolak Pemilu Berlangsung di Palu

Minggu, 05 April 2009 | 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Palu:Sedikitnya 30 orang mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di kota Palu, Sulawesi Tengah berunjukrasa menolak Pemilihan Umum. Alasannya, selain karena tidak demokratis, pemilu hanya menguntungkan elit berduit dan koruptor.

Aksi kelompok yang menamakan diri Persatuan Politik Rakyat Miskin Sulawesi Tengah dilakukan di areal taman gedung olah raga Palu. Berbeda dengan aksi biasanya,puluhan massa ini beraksi dengan cara duduk melingkar di bawah pepohonan.
Koordinator aksi M Aqsa dalam orasinya menyebutkan, pemilihan umum yang akan digelar 9 April 2009 mendatang tak lain sebagai upaya pembodohan rakyat dan hanya menghambur-hamburkan uang yang bersumber dari APBN. "Pemilu hanyalah menguntungkan para koruptor, elit berduit serta jenderal-jenderal pelanggar HAM yang tiba-tiba cerdas bicara soal rakyat," katanya.

Untuk itu dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak pelaksanaan Pemilu 2009 serta mengajak persatuan gerakan rakyat miskin dan kaum demokratik untuk membangun pemerintahan alternatif.


Read More......

TOLAK PEMILU ELIT

Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Sulsel menyerukan penolakan Pemilu elit 2009 jika hanya menjadikan isu kesejahteraan rakyat sebagai janji-janji politik .

MAKASSAR, Upeks--Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) turun ke jalan dan menyuarakan, tolak Pemilu jika kesejahteraan rakyat tidak pernah diperjuangkan, dan hanya menjadi janji-janji para caleg pada saat bertarung untuk memperebutkan kursi legislatif pada setiap Pemilu.
Sekretaris Wilayah Dewan Harian PPRM Sulsel, Sutrisno Bandu, mengatakan alasan penolakan Pemilu elit 2009 karena seluruh partai politik dan elite politik adalah boneka para pemilik modal raksasa internasional yang menjajah ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian Sistem Pemilu yang mahal dan tidak demokratis hanya memberikan kesepatan kepada elite yang berduit untuk maju sebagai peserta Pemilu, kemudian menghambat kekuatan alternatif.

Fenomena golput juga menujukkan kesadaran masyarakat yang anti elite, sayangnya hanya dalam bentuk pasif. Menurutnya lagi, parpol peserta Pemilu juga adalah orang-orang lama yang menggunakan jubah baru, seperti sisa-sisa orde baru.

Dalam orasinya di depan Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kamis (2/4), Sutrisno mengatakan Pemilu elit 2009 hanyah alat legitimasi kekuasaan agen-agen imperialisme yang di kontrol oleh kebijakan noeliberalisme. Dampaknya hampir dipastikan tidak akan memberikan solusi terhadap rakyat miskin di Indonesia. (Myslaupa)



Read More......

Aktivis PPRM di Palu Menolak Pemilihan Umum

Senin, 30 Maret 2009 | 18:13 WIB

TEMPO Interaktif, Palu: Aktivis Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (30/3), menggalang warga agar menolak pemilihan umum 2009, bulan depan.

Aksi ini dilakukan di Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda, Birobuli, Pasar Tua, STAIN, Unismuh, dan di Untad. PPRM mengimbau pada masyarakat untuk tidak percaya elit-elit politik peserta pemilu
"Agenda kami memang menolak Pemilu 2009. Makanya kami membagi-bagikan 10 ribu lembar selebaran, berisi aib politisi-politisi busuk yang ikut pemilu," kata Jamaluddin, Juru Bicara PPRM Kota Palu, Senin (30/3).

Aksi ini, kata dia, akan terus dilakukan hingga menjelang pemilu 9 April. Elit-elit politik sekarang yang berkampanye tentang kesejahteraan ibarat mimpi di siang bolong.

PPRM akan menggelar aksi besar-besaran penolakan pemilu pada tanggal 5 April serentak di seluruh wilayah di Indonesia.


Read More......

DHW-PPRM Minta Poldasu Copot Kapoltabes Medan

Rabu 25 Maret 2009 0:19WIB
Dewan harian wilayah persatuan politik Rakyat Miskin DHW-PPRM meminta Poldasu mengusut tuntas sikap arogansi serta penangkapan 2 aktivis yang dilakukan oleh pihak Poltabes Medan. “kasat intel harus bertanggung jawab atas penangkapan 2 aktivis yang terjadi didepan kampus universitas Panca Budi pada tangal 23 Maret 2009.

Hal ini dikatakan Jumeida Hutauruk salah satu pengurus DHW-PPRM kepada wartawan dalam keterangan pers nya di Medan selasa (24/03) siang. Lebih lanjut Jumeida Hutauruk bahwa penangkapan 2 aktivis DHW-PPRM didepan kampus Universiatas Panca Budi Medan, oleh Poltabes Medan dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Persatuan Politik Rakyat Miskin Sumatera Utara (PPRM-SU) meminta Poldasu mengusut tuntas penagkapan dan arogansi yang dilakukan wakapolsek Medan Sunggal. PPRM-SU juga minta agar Poldasu mencopot Kapoltabes Medan, kasat intel, Kapolsek dan Wakapolsek Medan Sunggal.

Read More......