Edi Sartimin pada aksi Jaringan Komunitas Rakyat Miskin
menuntut pembatalan kenaikan BBM di Medan, Sumatra Utara, 2 Juni 2008.
-
18 Juni 2008
Medan, Foto: Aksi Jaringan Komunitas Rakyat Miskin 2 Juni
Edi Sartimin pada aksi Jaringan Komunitas Rakyat Miskin
menuntut pembatalan kenaikan BBM di Medan, Sumatra Utara, 2 Juni 2008.
Mungkin Artikel Ini Menarik Bagi Anda...
Cover Story
Majalah Tempo - 27 Mei-2 Juni 2008
Siaga Satu RI-1
Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Protes para penentang mengeras. Istana khawatir jatuh martir, Presiden pun membatalkan lawatan ke Italia.
***-
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mestinya melawat ke Roma, Italia, pekan depan. Ia akan menghadiri
Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia.Pertemuan yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) ini antara lain membahas krisis pangan dunia. Tapi krisis di dalam negeri kemungkinan membatalkan agenda itu.
“Kunjungan Presiden ke Italia, juga Inggris, dibatalkan,” kata sumber Tempo. Dino Patti Djalal, juru bicara kepresidenan, tak membantah informasi ini. Namun ia mengatakan bahwa ini bukan pembatalan, karena rencana lawatan tersebut belum pernah dipublikasikan.
Pembatalan itu agaknya berkaitan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Diumumkan di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Jumat pekan lalu, harga baru premium Rp 6.000, solar Rp 5.500, dan minyak tanah Rp 2.500. Kenaikan itu rata-rata 28,7 persen.
Ini adalah kenaikan ketiga sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sebelumnya, pemerintah dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak, yakni pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 (lihat tabel). Seperti yang dulu-dulu, suhu politik memanas menjelang pemerintah menetapkan keputusan itu. Ribuan demonstran yang memprotes keputusan pemerintah itu turun di jalanan Jakarta, Rabu pekan lalu.
Demonstran berjalan sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Kepresidenan. Ribuan orang dari pelbagai kelompok usia itu mengatasnamakan antara lain Jaringan Pemuda Penggerak, Front Aksi Mahasiswa, Front Kebangkitan Petani dan Nelayan, Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan, Front Rakyat Menggugat, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Demonstrasi ini berakhir rusuh. Polisi menangkap puluhan orang.
Demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa. Aksi ini pun berakhir rusuh, dengan tiga demonstran terluka. Pada Jumat sore, menjelang kenaikan harga diumumkan, ratusan mahasiswa Universitas Nasional berkumpul di kampus mereka di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mahasiswa pun memblokir pertigaan Jalan Pejaten Raya untuk dijadikan tempat berorasi.
Sejenak sebelum tengah malam, terjadi bentrokan kecil dengan polisi. Tapi, menjelang subuh, polisi menyerbu masuk ke kampus. “Polisi terpaksa masuk karena mahasiswa melempari kami dengan bom molotov,” kata juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira.
Bentrokan pun tak terhindarkan. Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pun remuk. Kaca-kaca berceceran. Tetesan darah dibiarkan membeku di salah satu blok. Satu mobil dan satu sepeda motor ikut rusak. "Kami akan berkonsultasi dengan pengacara untuk menuntut pihak kepolisian," kata Hasto Atmodjo Surojo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam peristiwa ini, 141 mahasiswa dibawa ke kantor polisi.
Protes serupa dengan jumlah yang cukup masif dilakukan di kota-kota lain, sepanjang pekan lalu. Beberapa juga diakhiri dengan bentrokan, seperti di Makassar dan Yogyakarta. Aksi dipastikan akan terus berlangsung setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Semaraknya jalanan oleh aksi para pemrotes itu membuat Yudhoyono memutuskan tetap berada di Tanah Air. Sumber Tempo mengatakan, RI-1 khawatir suhu terus memanas setelah harga baru bahan bakar diberlakukan. “Presiden khawatir jatuh martir: ada demonstran yang tewas dibunuh,” ujarnya.
Sepuluh tahun lalu, situasi tak terkendali setelah empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas. Situasi genting itu memaksa Soeharto meninggalkan kekuasaan yang selama 32 tahun ia genggam. Itu sebabnya, Istana wanti-wanti kepada aparat keamanan di lapangan. Polisi dilarang membawa senjata api pada saat menghadapi demonstran.
Pasukan pengamanan Istana juga “menanamkan” unit-unit tersembunyi alias intel. Anggota unit ini mengamati dari dekat kegiatan para demonstran. Rabu pekan lalu, ketika tersiar kabar demonstran tertembak di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, para intel itu mengikuti korban hingga Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta Barat. Mereka lega setelah melihat demonstran yang dikabarkan luka parah ternyata ikut salat berjemaah.
Budi Darma, demonstran yang dikabarkan tertembak itu, mengatakan aksi unjuk rasa sebenarnya sudah hendak berakhir. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu telah melepaskan jaket almamaternya. Namun suasana berubah cepat menjadi kisruh. Lalu seorang “aparat berbaret cokelat” mendekatinya. “Ia mengarahkan senjata laras panjang,” ujarnya kepada Fery Firmansyah dan Ismi Wahid dari Tempo. “Tiba-tiba saya merasa perih sekali.”
Ia mengaku tertembak peluru karet, tapi tak bisa menemukan selongsongnya. Perban tampak ditempelkan di dada kiri. Menurut Adi Negoro, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas itu, tim dokter memastikan tak ada luka dalam di tubuh rekannya. “Hanya ada luka memar sepanjang tiga sentimeter,” tuturnya.
***
Para pendukung Presiden menuding aksi-aksi menentang kenaikan harga bahan bakar itu bermotif politik. Tujuannya apa lagi kalau bukan menjatuhkan pamor Yudhoyono pada Pemilu 2009. “Seorang mantan menteri di balik aksi-aksi demonstrasi,” kata Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.
Tak sulit menebak, telunjuk Syamsir ditujukan ke Rizal Ramli. Menteri Koordinator Perekonomian kabinet Abdurrahman Wahid itu memang kerap turun ke jalan. Tapi ia membantah “menunggangi” aksi mahasiswa. “Tudingan itu merupakan penghinaan terhadap kecerdasan mahasiswa,” ujarnya.
Kalangan dekat Istana mengelompokkan Rizal dalam satu barisan dengan Wiranto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang kini memimpin Partai Hanura, dan Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang kini juga bergabung ke partai itu. Kelompok ini mengusung bendera Front Rakyat Menggugat.
Di lapangan, kelompok ini membawa isu yang sama dengan Wiranto: kemiskinan. Ketika berorasi di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu pekan lalu, para aktivis kelompok itu mengatakan 40 juta orang merupakan penduduk miskin. Adapun 15 juta orang tak punya pekerjaan. Topik ini merupakan isu sentral dalam iklan yang dipasang tim Wiranto di berbagai media.
Baik Wiranto, Rizal, maupun Fuad Bawazier mengatakan tidak menggerakkan demonstrasi. Fuad mengakui sejak awal menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Penolakan yang sama, menurut dia, juga disuarakan kelompok masyarakat lainnya. “Tanpa digerakkan pun, banyak orang yang ikut memprotes,” kata Menteri Keuangan kabinet terakhir Soeharto itu.
Isu bahan bakar minyak memang merupakan senjata ampuh untuk menyerang pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan akan mengajukan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. “Pemerintah seharusnya mencari pilihan selain menaikkan harga bahan bakar,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pendapat serupa dikemukakan Maruarar Sirait, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Padahal, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa itu bisa dilakukan jika ada perubahan yang signifikan. Dalam penjelasannya, perubahan yang signifikan adalah jika perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam satu tahun di atas US$ 100 per barel, yang berdampak pada pelampauan beban subsidi. Kondisi itu jelas sudah terpenuhi.
Tapi pasal itu agaknya diabaikan banyak partai, yang nota bene fraksinya ikut meneken undang-undang tersebut. “Biasalah, menjelang pemilihan umum, banyak partai mencari kredit dari rakyat,” kata seorang pejabat pemerintah. Itulah yang membuat mereka tetap akan mengajukan hak interpelasi.
Keputusan pemerintah itu juga mengancam popularitas Yudhoyono. Tiga tahun lalu, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar hingga dua kali lipat, pamor Presiden Indonesia keenam itu memang relatif stabil. Berdasarkan hasil sigi Lembaga Survei Indonesia, ketika itu popularitasnya hanya turun 4 persen dari semula 69 persen.
Kini modal awalnya sudah berkurang cukup drastis, menjadi tinggal 52 persen saja. Namun angka tersebut toh masih jauh lebih tinggi dibanding politikus lain yang disebut-sebut akan maju menjadi calon presiden. Menurut survei pada Januari lalu, popularitas Megawati Soekarnoputri, yang menjadi pesaing terdekat Yudhoyono, masih berada di kisaran 32 persen.
Menurut juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono memilih kebijakan yang tak populis demi menyelamatkan negara. “Lebih baik mengorbankan popularitas daripada kepentingan negara,” ia mengatakan. Tapi ia yakin kenaikan harga minyak itu tidak akan mempengaruhi pamor bosnya dalam pemilihan umum tahun depan.
Pekan-pekan ini, lawan politik akan terus menggerus popularitas Yudhoyono. Sang Presiden akan tetap tinggal di Jakarta. Ariverdeci, lupakan Italia….
Budi Setyarso Read More......
Majalah Tempo - 27 Mei-2 Juni 2008
Siaga Satu RI-1
Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Protes para penentang mengeras. Istana khawatir jatuh martir, Presiden pun membatalkan lawatan ke Italia.
***-
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mestinya melawat ke Roma, Italia, pekan depan. Ia akan menghadiri
Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia.Pertemuan yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) ini antara lain membahas krisis pangan dunia. Tapi krisis di dalam negeri kemungkinan membatalkan agenda itu.
“Kunjungan Presiden ke Italia, juga Inggris, dibatalkan,” kata sumber Tempo. Dino Patti Djalal, juru bicara kepresidenan, tak membantah informasi ini. Namun ia mengatakan bahwa ini bukan pembatalan, karena rencana lawatan tersebut belum pernah dipublikasikan.
Pembatalan itu agaknya berkaitan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Diumumkan di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Jumat pekan lalu, harga baru premium Rp 6.000, solar Rp 5.500, dan minyak tanah Rp 2.500. Kenaikan itu rata-rata 28,7 persen.
Ini adalah kenaikan ketiga sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sebelumnya, pemerintah dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak, yakni pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 (lihat tabel). Seperti yang dulu-dulu, suhu politik memanas menjelang pemerintah menetapkan keputusan itu. Ribuan demonstran yang memprotes keputusan pemerintah itu turun di jalanan Jakarta, Rabu pekan lalu.
Demonstran berjalan sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Kepresidenan. Ribuan orang dari pelbagai kelompok usia itu mengatasnamakan antara lain Jaringan Pemuda Penggerak, Front Aksi Mahasiswa, Front Kebangkitan Petani dan Nelayan, Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan, Front Rakyat Menggugat, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Demonstrasi ini berakhir rusuh. Polisi menangkap puluhan orang.
Demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sejumlah kelompok mahasiswa. Aksi ini pun berakhir rusuh, dengan tiga demonstran terluka. Pada Jumat sore, menjelang kenaikan harga diumumkan, ratusan mahasiswa Universitas Nasional berkumpul di kampus mereka di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mahasiswa pun memblokir pertigaan Jalan Pejaten Raya untuk dijadikan tempat berorasi.
Sejenak sebelum tengah malam, terjadi bentrokan kecil dengan polisi. Tapi, menjelang subuh, polisi menyerbu masuk ke kampus. “Polisi terpaksa masuk karena mahasiswa melempari kami dengan bom molotov,” kata juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira.
Bentrokan pun tak terhindarkan. Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pun remuk. Kaca-kaca berceceran. Tetesan darah dibiarkan membeku di salah satu blok. Satu mobil dan satu sepeda motor ikut rusak. "Kami akan berkonsultasi dengan pengacara untuk menuntut pihak kepolisian," kata Hasto Atmodjo Surojo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam peristiwa ini, 141 mahasiswa dibawa ke kantor polisi.
Protes serupa dengan jumlah yang cukup masif dilakukan di kota-kota lain, sepanjang pekan lalu. Beberapa juga diakhiri dengan bentrokan, seperti di Makassar dan Yogyakarta. Aksi dipastikan akan terus berlangsung setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Semaraknya jalanan oleh aksi para pemrotes itu membuat Yudhoyono memutuskan tetap berada di Tanah Air. Sumber Tempo mengatakan, RI-1 khawatir suhu terus memanas setelah harga baru bahan bakar diberlakukan. “Presiden khawatir jatuh martir: ada demonstran yang tewas dibunuh,” ujarnya.
Sepuluh tahun lalu, situasi tak terkendali setelah empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas. Situasi genting itu memaksa Soeharto meninggalkan kekuasaan yang selama 32 tahun ia genggam. Itu sebabnya, Istana wanti-wanti kepada aparat keamanan di lapangan. Polisi dilarang membawa senjata api pada saat menghadapi demonstran.
Pasukan pengamanan Istana juga “menanamkan” unit-unit tersembunyi alias intel. Anggota unit ini mengamati dari dekat kegiatan para demonstran. Rabu pekan lalu, ketika tersiar kabar demonstran tertembak di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, para intel itu mengikuti korban hingga Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta Barat. Mereka lega setelah melihat demonstran yang dikabarkan luka parah ternyata ikut salat berjemaah.
Budi Darma, demonstran yang dikabarkan tertembak itu, mengatakan aksi unjuk rasa sebenarnya sudah hendak berakhir. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu telah melepaskan jaket almamaternya. Namun suasana berubah cepat menjadi kisruh. Lalu seorang “aparat berbaret cokelat” mendekatinya. “Ia mengarahkan senjata laras panjang,” ujarnya kepada Fery Firmansyah dan Ismi Wahid dari Tempo. “Tiba-tiba saya merasa perih sekali.”
Ia mengaku tertembak peluru karet, tapi tak bisa menemukan selongsongnya. Perban tampak ditempelkan di dada kiri. Menurut Adi Negoro, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas itu, tim dokter memastikan tak ada luka dalam di tubuh rekannya. “Hanya ada luka memar sepanjang tiga sentimeter,” tuturnya.
***
Para pendukung Presiden menuding aksi-aksi menentang kenaikan harga bahan bakar itu bermotif politik. Tujuannya apa lagi kalau bukan menjatuhkan pamor Yudhoyono pada Pemilu 2009. “Seorang mantan menteri di balik aksi-aksi demonstrasi,” kata Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.
Tak sulit menebak, telunjuk Syamsir ditujukan ke Rizal Ramli. Menteri Koordinator Perekonomian kabinet Abdurrahman Wahid itu memang kerap turun ke jalan. Tapi ia membantah “menunggangi” aksi mahasiswa. “Tudingan itu merupakan penghinaan terhadap kecerdasan mahasiswa,” ujarnya.
Kalangan dekat Istana mengelompokkan Rizal dalam satu barisan dengan Wiranto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang kini memimpin Partai Hanura, dan Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang kini juga bergabung ke partai itu. Kelompok ini mengusung bendera Front Rakyat Menggugat.
Di lapangan, kelompok ini membawa isu yang sama dengan Wiranto: kemiskinan. Ketika berorasi di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu pekan lalu, para aktivis kelompok itu mengatakan 40 juta orang merupakan penduduk miskin. Adapun 15 juta orang tak punya pekerjaan. Topik ini merupakan isu sentral dalam iklan yang dipasang tim Wiranto di berbagai media.
Baik Wiranto, Rizal, maupun Fuad Bawazier mengatakan tidak menggerakkan demonstrasi. Fuad mengakui sejak awal menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Penolakan yang sama, menurut dia, juga disuarakan kelompok masyarakat lainnya. “Tanpa digerakkan pun, banyak orang yang ikut memprotes,” kata Menteri Keuangan kabinet terakhir Soeharto itu.
Isu bahan bakar minyak memang merupakan senjata ampuh untuk menyerang pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mengatakan akan mengajukan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. “Pemerintah seharusnya mencari pilihan selain menaikkan harga bahan bakar,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pendapat serupa dikemukakan Maruarar Sirait, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Padahal, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa itu bisa dilakukan jika ada perubahan yang signifikan. Dalam penjelasannya, perubahan yang signifikan adalah jika perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam satu tahun di atas US$ 100 per barel, yang berdampak pada pelampauan beban subsidi. Kondisi itu jelas sudah terpenuhi.
Tapi pasal itu agaknya diabaikan banyak partai, yang nota bene fraksinya ikut meneken undang-undang tersebut. “Biasalah, menjelang pemilihan umum, banyak partai mencari kredit dari rakyat,” kata seorang pejabat pemerintah. Itulah yang membuat mereka tetap akan mengajukan hak interpelasi.
Keputusan pemerintah itu juga mengancam popularitas Yudhoyono. Tiga tahun lalu, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar hingga dua kali lipat, pamor Presiden Indonesia keenam itu memang relatif stabil. Berdasarkan hasil sigi Lembaga Survei Indonesia, ketika itu popularitasnya hanya turun 4 persen dari semula 69 persen.
Kini modal awalnya sudah berkurang cukup drastis, menjadi tinggal 52 persen saja. Namun angka tersebut toh masih jauh lebih tinggi dibanding politikus lain yang disebut-sebut akan maju menjadi calon presiden. Menurut survei pada Januari lalu, popularitas Megawati Soekarnoputri, yang menjadi pesaing terdekat Yudhoyono, masih berada di kisaran 32 persen.
Menurut juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono memilih kebijakan yang tak populis demi menyelamatkan negara. “Lebih baik mengorbankan popularitas daripada kepentingan negara,” ia mengatakan. Tapi ia yakin kenaikan harga minyak itu tidak akan mempengaruhi pamor bosnya dalam pemilihan umum tahun depan.
Pekan-pekan ini, lawan politik akan terus menggerus popularitas Yudhoyono. Sang Presiden akan tetap tinggal di Jakarta. Ariverdeci, lupakan Italia….
Budi Setyarso Read More......
11 Juni 2008
Intimidasi terhadap aktivis FPN Bontang 11 Juni
Bontang, 11 Juni 2008
Kembali tampak wajah asli kebohongan demokrasi pro modal ala SBY-JK, yakni demokrasi hanya untuk kaum pemodal dan elit politik, bukan buat rakyat miskin.
Hari ini, seorang kawan (Ichal) dari Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM) Bontang, anggota Front Pembebasan Nasional (FPN) Samarinda, telah diintimidasi oleh Polres Kota Bontang akibat aktivitas pengorganisiran dan penggalangan massa yang dilakukannya untuk menyambut kedatangan kawan-kawan massa aktivis dari FPN Samarinda.
Kawan Ichal yang sedianya mengundang FPN Samarinda untuk melakukan aksi massa di Kota Bontang pada tanggal 15 Juni mendatang, dipanggil oleh Polres Kota Bontang agar tidak menggelar aksi FPN pada kesempatan tersebut. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bahwa pada tanggal 15 Juni mendatang, SBY direncanakan mengunjungi Bontang sekaligus menyaksikan pelatihan militer se-Indonesia di kota tersebut.
Karena perjuangan menegakkan politik rakyat miskin sudah kenyang dengan intimidasi dan ancaman--semakin besar ancaman serta intimidasi -maka semakin besar dan mulia pula nilai kebenaran dari perjuangan tersebut, maka tentu kawan-kawan KPRM dan FPN Samarinda tidak akan mundur selangkahpun.(wd) Read More......
Kembali tampak wajah asli kebohongan demokrasi pro modal ala SBY-JK, yakni demokrasi hanya untuk kaum pemodal dan elit politik, bukan buat rakyat miskin.
Hari ini, seorang kawan (Ichal) dari Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM) Bontang, anggota Front Pembebasan Nasional (FPN) Samarinda, telah diintimidasi oleh Polres Kota Bontang akibat aktivitas pengorganisiran dan penggalangan massa yang dilakukannya untuk menyambut kedatangan kawan-kawan massa aktivis dari FPN Samarinda.
Kawan Ichal yang sedianya mengundang FPN Samarinda untuk melakukan aksi massa di Kota Bontang pada tanggal 15 Juni mendatang, dipanggil oleh Polres Kota Bontang agar tidak menggelar aksi FPN pada kesempatan tersebut. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bahwa pada tanggal 15 Juni mendatang, SBY direncanakan mengunjungi Bontang sekaligus menyaksikan pelatihan militer se-Indonesia di kota tersebut.
Karena perjuangan menegakkan politik rakyat miskin sudah kenyang dengan intimidasi dan ancaman--semakin besar ancaman serta intimidasi -maka semakin besar dan mulia pula nilai kebenaran dari perjuangan tersebut, maka tentu kawan-kawan KPRM dan FPN Samarinda tidak akan mundur selangkahpun.(wd) Read More......
Updates FPN Samarinda
Samarinda, 10 Juni 2008.
Aksi menuntut kembali dilakukan oleh tidak kurang 200-an orang dari Front Pembebasan Nasional (FPN) Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa, 10 Juni 2008. Aksi dimulai pada pukul 10:00 hingga 15:30 WITA. Hujan deras tidak menyurutkan para peserta aksi tersebut. Aksi yang berlangsung di gedung DPRD I Kalimantan Timur tersebut bertepatan dengan sidang paripurna DPRD mengenai Asuransi Kesehatan bagi anggota DPRD. Dengan alasan tersebut, DPRD menolak kehadiran massa aksi. Namun, tidak sanggup mengatasi desakan dan tuntutan massa untuk masuk.
Aksi kali ini tetap melanjutkan berbagai tuntutan rangkaian aksi sebelumnya, antara lain yakni:
1. Turunkan Harga BBM dan Sembako
2. Naikkan UMP Kaltim sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Nasional
Seorang wartawan surat kabar lokal Tribun Kaltim, menyatakan kepada Humas FPN, bahwa seruan FPN Samarinda, yakni "Pembubaran Parlemen" sangat masuk akal dan sudah tepat, karena kenyataannya justru para anggota DPRD lebih mementingkan pembicaraan mengenai Asuransi untuk kepentingan mereka sendiri daripada membicarakan berbagai tuntutan kesejahteraan rakyat yang diusung oleh massa aksi. Terhadap tuntutan massa, Ketua DPRD dari fraksi Golkar, Ketua Fraksi PDIP, PKS, dan PPP menyatakan bahwa "menurunkan kembali harga BBM adalah tidak mungkin, karena pengaruh kenaikan harga minyak dunia". (sebuah jawaban yang bodoh dan kontradiktif terhadap upaya interplasi BBM yang sedang dilakukan di Jakarta oleh DPR--ed).
Oleh karena itu, maka FPN Samarinda pada tanggal 12-13 Juni mendatang, akan melakukan konsoldasi kembali, termasik melakukan persiapan terhadap rencana FPN Samarinda untuk melakukan aksi kembali pada tanggal 15 Juni mendatang di Kota Bontang (kota minyak). Aksi tersebut juga bertepatan dengan rencana kedatangan SBY, termasuk adanya pemusatan konsolidasi yakni latihan militer se-Indonesia di kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
Dalam propagandanya nanti, FPN Samarinda akan tetap mengusung:
1. Bubarkan Parlemen; Ganti dengan Dewan Rakyat;
2. Bangun Pemerintahan Alternatif di bawah Kendali Rakyat.
Sementara tuntutan mendesaknya adalah:
1. Turunkan harga BBM dan Sembako;
2. Naikkan UMP Kaltim 2008 sama dengan KHL Nasional.
FPN-Samarinda terdiri dari organisasi-organisasi demokratik kerakyatan, seperti KPRM, JNPM, LMND-PRM, FNPBI-PRM, SRMK, ARM, POKJA 30, SP-SBMI, KSBI-SBTM, BEM POLNES, RUMAH BAMBU, PRP, KASBI, FPWM, FPWSS, dan PKL OEDAH ETAM. (wd) Read More......
Aksi menuntut kembali dilakukan oleh tidak kurang 200-an orang dari Front Pembebasan Nasional (FPN) Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa, 10 Juni 2008. Aksi dimulai pada pukul 10:00 hingga 15:30 WITA. Hujan deras tidak menyurutkan para peserta aksi tersebut. Aksi yang berlangsung di gedung DPRD I Kalimantan Timur tersebut bertepatan dengan sidang paripurna DPRD mengenai Asuransi Kesehatan bagi anggota DPRD. Dengan alasan tersebut, DPRD menolak kehadiran massa aksi. Namun, tidak sanggup mengatasi desakan dan tuntutan massa untuk masuk.
Aksi kali ini tetap melanjutkan berbagai tuntutan rangkaian aksi sebelumnya, antara lain yakni:
1. Turunkan Harga BBM dan Sembako
2. Naikkan UMP Kaltim sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Nasional
Seorang wartawan surat kabar lokal Tribun Kaltim, menyatakan kepada Humas FPN, bahwa seruan FPN Samarinda, yakni "Pembubaran Parlemen" sangat masuk akal dan sudah tepat, karena kenyataannya justru para anggota DPRD lebih mementingkan pembicaraan mengenai Asuransi untuk kepentingan mereka sendiri daripada membicarakan berbagai tuntutan kesejahteraan rakyat yang diusung oleh massa aksi. Terhadap tuntutan massa, Ketua DPRD dari fraksi Golkar, Ketua Fraksi PDIP, PKS, dan PPP menyatakan bahwa "menurunkan kembali harga BBM adalah tidak mungkin, karena pengaruh kenaikan harga minyak dunia". (sebuah jawaban yang bodoh dan kontradiktif terhadap upaya interplasi BBM yang sedang dilakukan di Jakarta oleh DPR--ed).
Oleh karena itu, maka FPN Samarinda pada tanggal 12-13 Juni mendatang, akan melakukan konsoldasi kembali, termasik melakukan persiapan terhadap rencana FPN Samarinda untuk melakukan aksi kembali pada tanggal 15 Juni mendatang di Kota Bontang (kota minyak). Aksi tersebut juga bertepatan dengan rencana kedatangan SBY, termasuk adanya pemusatan konsolidasi yakni latihan militer se-Indonesia di kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
Dalam propagandanya nanti, FPN Samarinda akan tetap mengusung:
1. Bubarkan Parlemen; Ganti dengan Dewan Rakyat;
2. Bangun Pemerintahan Alternatif di bawah Kendali Rakyat.
Sementara tuntutan mendesaknya adalah:
1. Turunkan harga BBM dan Sembako;
2. Naikkan UMP Kaltim 2008 sama dengan KHL Nasional.
FPN-Samarinda terdiri dari organisasi-organisasi demokratik kerakyatan, seperti KPRM, JNPM, LMND-PRM, FNPBI-PRM, SRMK, ARM, POKJA 30, SP-SBMI, KSBI-SBTM, BEM POLNES, RUMAH BAMBU, PRP, KASBI, FPWM, FPWSS, dan PKL OEDAH ETAM. (wd) Read More......
09 Juni 2008
Kronologis Aksi FPN Labuhan Batu, 3 Juni 2008
Selasa,03 Juni 2008
Kronologis Aksi FPN Labuhan Batu
10.00-10.30 WIB
Sekitar 100 massa aksi FPN Labuhan batu berkumpul didepan gedung nasional jalan Ahmad Yani Rantau Prapat mempersiapkan barisan aksi yang dipimpin oleh kawan Anto dengan meneriakkan yel-yel aksi : ”BBM Naik”, massa aksi menjawab :”Harus Dilawan”,”SBY-JK”, massa aksi menjawab: ”Antek Pemodal”, ”Rakyat Bersatu”, massa aksi menjawab: ”Untuk Berkuasa”.Selain yel-yel orasi politikpun dibuka oleh kawan Anto disusul oleh kawan mangiring dan kemudian orasi politik yang disampaikan oleh Jumaini perwakilan dari PBB (Perempuan Bersatui Berjuang).
11.30-12.00 WIB
Massa aksi mulai bergerak dari depan gedung nasional menuju Pajak Baru di jalan Diponegoro Rantau Prapat.Ditengah perjalanan hujanpun turun tetapi massa aksi masih tetap berjalan dengan meneriakkan yel-yel aksi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.Selanjutnya dari Pajak Baru dijalan Diponegoro kembali berputar menuju tritik kumpul semula didepan gedung nasional di jalan AhmadYani.
12.25-12.20 WIB
Hujan tak kunjung reda tetapi massa aksi tetap melakukan konvoi dengan 10 pengendara sepeda motor, 1 truk dan 1 metro mini menuju kantor DPRD Labuhan Batu yang bertempat di jalan SM.Raja Rantau Prapat.
12.20-12.45 WIB
Setibanya di depan kantor DPRD DENGAN MENGGELAR 1 spanduk yang bertuliskan ”Batalkan kenaikan BBM-Nasionalisasi aset-aset Negara dibawah kontrol rakyat” (spanduk yang baru saja sampai dibawa oleh kawan Wahyudi sebagai ketua front yang terlambat mengikuti aksi karena hujan dan jauhnya perjalanan).
Panggun politik digelar di depan kantor DPRD Labuhan Batu dibuka oleh ketua front (Wahyudi) disusul oleh Saeno perwakilan Dari KTM (Kelompok Tani Mentari),kemudian orasi yang disampaikan oleh Muktar perwakilan dari FOSIL (Forum Study Intelektual) dan selanjutnya orasi dari Perwakilan GRI (Gerakan Rakyatr Indonesia).
12.45-13.00 WIB
3orang anggota DPRD Labuhan Batu yaitu Drs.Syahnan Nst dari komisi A fraksi PBB,H.Yafri Marpaung dari komisi C Fraksi PPP dan Dahlan Bukhori dari komisi A Fraksi PDI P menemui massa aksi FPN.Kemudian kawan Wahyudi membacakan pernyataan sikap FPN Labuahan Batu.Seelah pernyataan sikap dibacakan salah satu anggota DPRD tersebut mengatakan bahwa akan menyampaikan pernyataan sikap FPN Labuhan Batu ke DPR RI melaluii Fax.
13.00-13’30
Sambil menunggu bukti pengiriman pernyataan sikap FPN Labuhan Batu yang dikirim ke DPR RI olehs DPRD Labuhan Batu (pengiriman sedikit terhambat karena mesin Fax di kantor DPRD Labuhan Batu rusan dan mereka tidak mengetahui nomor Fax DPR RI) massa aksimenggelar panggung rakyat dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh kawan Ai.
13.30
Bukti Fax telah diterima ketua FPN dan massa aksi bergerak untuk pulang.
Dikirim oleh : Mangiring Sinaga
Statement FPN Sumatera Utara, 2 Juni 2008
FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
JNPM, FNPBI PRM, SMM, SMI Cab. Medan, JKRM, PPRM, IMAGA, BERCAK, LMND PRM SUMUT, BARMAS UMSU, HMI CAB. MEDAN, HMI FISIP USU, GEMPAR UMA, STN PRM SUMUT
TURUNKAN HARGA BBM!!!
NASIONALISASI ASET-ASET ASING DIBAWAH KONTROL RAKYAT!!!
Pada tanggal 24 Mei 2008 pemerintahan SBY-JK dengan semena-mena menaikkan harga BBM menjadi Rp 6000,-/ liter, Tanpa melihat bahwa pada kenyataannya rakyat sampai hari ini tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan dalih akan menyelamatkan APBN dan akan memberikan BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT), rakyat ditipu dan dibodohi dengan kebijakan yang katanya pro-rakyat miskin ini. Padahal, seperti halnya BLT yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2005, BLT tidak pernah tersalurkan langsung ke rakyat. Rakyat Indonesia kembali dibodoh-bodohi.
Peristiwa ini tidak terlepas dari kerja-kerja tangan kaum imperialis (penjajahan gaya baru modal asing) yang selama ini meletakan modal sebagai kepemimpinan utama di seluruh dunia. Dimana dominasi negara berada dibawah kepentingan modal. Dengan kata lain, modal merupakan penguasa paling besar dibelahan dunia. Sejalan dengan dinaikkannya harga BBM dunia yang sebesar US$ 140, maka pemerintahan SBY-JK yang memang sejak awal pemerintahannya merupakan penghamba kaum pemodal dengan semena-mena menaikkan harga BBM menjadi Rp6000,-/ liter. Rakyat Indonesia perlahan-lahan semakin dicekik oleh kaum pemodal dan pemerintahannya sendiri (SBY-JK).
Terbukti dengan semua produk-produk politik kebijakan kepentingan Imperialisme (penajajhan gaya baru pemodal asing) yang selama ini digunakan dan diamini oleh rezim SBY-JK, antara lain: UU PMA yang diperbaharui pada tahun 2007, UUPA 1960 yang tidak pernah dijalankan secara konsisten, UU Ketenagakerjaan No.13 yang sesungguhnya tidak berpihak terhadapa buruh, anggaran pendidikan sebesar 20 % yang tidak pernah direalisasikan, dan berbagai undang-undang dan kebijakan yang sejatinya tidak berpihak kepada rakyat miskin.
Maka dengan ini, FRONT PEMBEBASAN NASIONAL menegaskan bahwa: “SBY-JK GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT”
Dan dengan ini FRONT PEMBEBASAN NASIONAL juga menuntut :
- Ganti pemerintahan SBY-JK dengan pemerintahan kerakyatan, modern, merdeka, bersih dan internasionalis
- Bangun industri energi alternatif untuk mengatasi krisis energi di Indonesia
- Stop pembayaran hutang luar negeri
- Tolak BLT karena pada kenyataannya pada tahun 2005 tidak pernah tersalurkan kepada rakyat
- Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan
- Tolak bantuan khusus mahasiswa (BKM) karena BKM adalah pembungkaman gerakan mahasiswa
- Tanah, modal, teknologi murah, massal dan modern dibawah kontrol dewan tani
- Nasionalisasi (ambil alih) industri pertambangan dan migas dibawah kontrol rakyat
- Lapangan pekerjaan dan jaminan perumahan layak untuk rakyat
- Hentikan penggusuran terhadap pengamen, pedagang kaki lima dan anak jalanan
- Stop diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perempuan
- Tolak dan lawan biang keladi kenaikan BBM/sembako yaitu penjajahan modal asing, SBY-JK, reformis gadungan, militer dan sisa-sisa Orde Baru
- Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing
- Berlakukan upah layak nasional
- Air bersih dan kesehatan gratis untuk rakyat
- Stop represifitas (kekerasan) yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap aktifis
- Bebaskan aktifis di seluruh Indonesia yang ditahan semena-mena
Demikianlah pernyataan sikap politik ini kami sampaikan. Sudah saatnya rakyat yang berkuasa dan berdaulat. Bukan saatnya kita berdiam diri lagi dan hanya bisa menjadi budak di negeri sendiri. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota dan perempuan harus bersatu untuk berkuasa! Hidup rakyat!!!
Medan, 2 Juni 2008
FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)
JNPM, FNPBI PRM, SMM, SMI Cab. Medan, JKRM, PPRM, IMAGA, BERCAK, LMND PRM SUMUT, BARMAS UMSU, HMI CAB. MEDAN, HMI FISIP USU, GEMPAR UMA, STN PRM SUMUT
AKTIFITAS POLITIK FRONT PEMBEBASAN NASIONAL SUMATERA UTARA
AKTIFITAS POLITIK FRONT PEMBEBASAN NASIONAL SUMATERA UTARA
Diawal pembentukan Front Pembebasan Nasional ada bebrap[a organisasi yang sepakat bergabung; SMI, SMM, GRM, FPRM, PPRM, KESPER, LMND PRM, STN PRM, JNPM, FNPBI PRM, F SBSI 1992, HIMABEM, DAPUR GAYO, BARMAS, HMI, PAMOR UMSU, SATMA PP, BEM Hukum UMSU, GMNI, GARDA UMAT, HPPI, BEM Hukum PANCA BUDI, dll. Aksi yang dilakukan ;
Ø Jum’at, 16 Mei 2008 aksi ke DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara massa + 200 an orang, tuntutan ; Tolak Kenaikan BBM tanpa Kompromi- Nasionalisasi Asset-Aset Asing dengan beberapa turunan issue, diantaranya; Stop Bayar Hutang Luar Negeri, Nasionalisasi Industri Pertambangan dan Migas dibawah Kontrol Rakyat, dll tuntutan multi sector. Target aksi ; Statemen dan tuntutan di fax kepemerintahan pusat langsung pada hari itu juga melalui surat pengantar dari kelembagaan DPRD Sumut dan Gubsu. Keterangan ; target tercapai.
Ø Selama beberapa hari ; 18 s/d 20 Mei melakukan Pra Kondisi untuk pemanasan dan memobilisasi dengan pembagian 8 titik mobilisasi, yaitu;
· Padang Bulan – Simp. Pos (jl. Jamin Ginting)
· Kawasan Aksara – Jl. Pancing (UNIMED, IAIN, UMA)
· Kawasan Mandala – Suka Ramai
· Kawasan Marelan – Belawan – P. Brayan
· Kawasan Kp. Lalang – Simp. Sei Sikambing (jalan lintas Binjai- Medan)
· Jl. Sutomo – Pasar Sentral Sambu (Univ. HKBP Nomensen)
· Kawasan Glugur – UMSU
· Kawasan Teladan – Batas masuk kota Medan
Keterangan ; dari 8 titik mobilisasi tersebut harus diisi berbagai kegiatan seperti diskusi, aksi selebaran, Longmarc, mimbar bebas sampai pada Blokir jalan dan disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing titik. Ada beberapa titik yang melakukan Blokir jalan ; jalan lintas Binjai – Medan, kawasan Padang Bulan (USU) dengan memulainya melakukan Longmarc keliling kampus bersama tukang becak. Sedangkan UMSU, UISU melakukan Mimbar bebas dikampus. Pada waktu pagi tanggal 21 Mei mobilasasi terlebih dahulu dengan melakukan mimbar bebas dan pembagian selebaran dan bisa memaksimalkannya dengan Blokir jalan sesuai kesanggupan dimasing-masing titik.
Ø Rabu, 21 Mei 2008 aksi ke DPRD dan Gubsu dengan tuntutan yang sama, massa + 400 orang. Target memaksa DPRD dan Gubsu untuk turun aksi dan melakukan siaran langsung ke TVRI untuk menolak kenaikkan harga BBM dan akan melakukan pemogokan Angkot . Keterangan :
· Target di DPRD dan GUBSU tidak tercapai karena konsentrasi tekanan terpecah karena pada hari itu banyaknya gelombang massa aksi di seperti; Forum 98, Komite Aksi Rakyat Demokratis-KARD (FMN, KDAS, AGRA, SERUNI, GMNI Medan Raya, dll), Aliansi BEM Sekota Medan, Barisan Mahasiswa Peduli Rakyat-BMPR (GEMAR, BEM Hukum Nomensen, dll), GMKI Cab. Medan, BEM USU, dll.
· Target pemogokan angkutan Kota tidak tercapai karena terjadi perdebatan di internal KESPER dan terjadi propaganda dari Organda yang akan mensubsidi angkot sebesar Rp. 10. 000,-/ hari.
· Target mobilisasi di 8 titik tidak tercapai karena tidak adanya angkutan dari suplai angkutan KESPER yang sudah disepakati yang akhirnya tidak terjadi pemogokan.
· Ditengah perjalanan menuju Gubsu, GMNI melakukan pembelahan dengan keluar dari barisan massa aksi FPN karena merasa tidak bisa mendominasi dalam kepemimpinan.
Ø Kamis, 22 Mei 2008 melakukan perluasan dan konsolidasi dengan mengundang beberapa Front dan Aliansi yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM pada tanggal 21 Mei di Medan,
Keterangan : dari pertemuan tersebut dihadiri oleh Aliansi BEM Sekota Medan dan Aliansi Buruh yang diwakili oleh F SBSI 1992, namun dalam kesepakatan tersebut belum menghasilkan titik temu untuk menyatukan front dan aktifitas politik yang sama dari Aliansi BEM sekota Medan, sedangkan dari Aliansi Buruh sudah menyatakan sepakat bergabung dengan FPN dan akan melakukan mobilisasi aksi pada tanggal 27 Mei 2008 dengan pemogokan buruh. Namun dalam perjalanannya sampai menuju 1 hari sebelum hari “H” Aliansi buruh menyatakan terjadi perdebatan diinternal aliansi buruh dan F SBSI 1992 sendiri tidak berkesanggupan untuk melakukan aksi pada tanggal 27 Mei tersebut. Akhirnya aksi pada tanggal 27 Mei dilakukan oleh bebrapa organisasi dengan memaksimalkan mobilisasi mahasiswa.
Ø Selasa, 27 Mei 2008 melakukan aksi kampanye dan radikalisasi massa dengan bentuk longmarc dari Lap. Merdeka – DPRD – SPBU PETRONAS, Blokir jalan dan bakar ban didepan kantor DPRD dan menyegel SPBU PETRONAS di Jl. Katamso Medan. Massa sekitar 250 an orang.
Keterangan ;
· Target tercapai dengan Pemblokiran dan bakar ban didepan DPRD Sumut dan Penyegelan SPBU sebagai simbolis dari Nasionalisasi Asset-asset asing dan kampanye kebasis rakyat cukup baik karena hamper mencapai seribuan masyarakat keluar rumah dan mendengarkan aktifitas dan orasi pada aksi tersebut dan dikalangan masyarakat tersebut juga diberi kesempatan untuk berorasi dengan memblejeti rezim SBY- Kalla( ada 2 orang masyarakat yang berani berorasi).
· Sebelum aksi pada tanggal 27, terlebih dahulu dilakukan aksi pemanasan dengan pembagian 6 (enam) titik yang juga menjadi target mobilisasi dengan berbagai bentuk aksi;
a. Universitas Sumatera Utara (USU) ; aksi selebaran dan mimbar bebas.
b. Universitas Muhamaddyah Sumatera Utara (UMSU) ; Aksi selebaran dan blokir jalan dengan tidur-tiduran dijalan.
c. Universitas Methodist ; aksi selebaran.
d. Universitas HKBP Nommensen (UHN) ; aksi selebaran, Blokir jalan dengan bakar ban.
e. Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ; aksi selebaran, mimbar bebas dan teatrikal.
f. Universitas Panca Budi ; sampai evaluasi dan aksi pada tanggal 27 tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Ø Senin, 02 Juni 2008 melakukan aksi kampanye dan radikalisasi massa dengan bentuk longmarch Bundaran Tugu SIB – Pasar Petisah – DPRD dengan membawa spanduk, poster, keranda mayat, kompor bekas,dll sebagai bentuk matinya kesejahteraan rakyat dan kegagalan SBY – KALLA serta beratnya penderitaan rakyat juga menyebarkan alat-alat propaganda selebaran. Massa aksi sekitar 30 an orang.
Ø Sabtu, 07 Juni 2008 melakukan konsolidasi sekaligus pemutaran Film “Hugo Chaves” / Revolusi Bersama Rakyat Miskin Dunia dengan bentuk mobilisasi disetiap sector basis organisasi yang tergabung dalam FPN juga mahasiswa yang belum bergabung. Namun dikarenakan hujan selama beberapa jam dimulai dari sore hari sehingga kehadiran tidak maksimal dan terdapat beberapa perwakilan organisasi yang menghadiri pemutaran film tersebut ; FNPBI PRM, JNPM, PPRM, SMI, BERCAK, JKRM, IMAGA dan BEM Hukum UMSU dan beberapa organ lainnya. Dengan gambaran massa + 20 orang.
Keterangan : dari diskusi pemutaran film tersebut mengalir pada evaluasi gerakan sehingga diambil kesimpulan untuk melakukan kerja propaganda bersama di FPN dengan pemutaran Film bergilir (Road Show) kebasis-basis massa rakyat dan mahasiswa dengan jadwal pertama dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Di kirim oleh : Zoel ( dan di edit seperlunya oleh KPRM-PRD)
Kronologis Aksi FPN Sumatera Utara, Tanggal 16 Mei 2008
KRONOLOGIS AKSI
FRONT PEMBEBASAN NASIONAL
TOLAK KENAIKAN HARGA BBM TANPA KOMPROMI
NASIONALISASIKAN ASET-ASET ASING
16 MEI 2008
Sesuai dengan kesepakatan pada saat manajemen aksi titik kumpul pada Bundaran SIB pukul 09.00 WIB dan mulai bergerak pada pukul 09.30 WIB.
Di lapangan
| 10.12 | |
| 10.18 | |
| 10.35 | |
| 10.43 | Perwakilan dari DPRD SU datang menemui |
| 10.50 | Perwakilan DPRD SU mengatakan sepakat dengan menolak kenaikan harga BBM. |
| 10.56 | Anggota DPRD SU dan |
| 11.00 | Anggota DPRD SU masuk kembali kedalam gedung DPRD SU. |
| 11.13 | |
| 11.15 | Seluruh perwakilan organisasi |
| 11.15 | Perwakilan organisasi diterima oleh Fraksi PKS dan membantu mem-fax |
| 11.25 | Kemudian perwakilan dari organisasi mencoba mem-fax dari ruangan Fraksi PDI P. Hasilnya hanya tembus kepada |
| 11.37 | Perwakilan organisasi keluar dari dalam gedung anggota DPRD SU dengan membawa |
| 11.37 | Pias (Ali Umar) menjelaskan kepada |
| 11.44 | |
| 12.16 | |
| 12.16 | |
| 13.31 | Setelah |
| 13.34 | Semua perangkat aksi sepakat untuk tetap masuk ke dalam gedung Pemprov SU dan mendesak Pemprov SU juga mengeluarkan |
| 13.37 | |
| 13.46 | |
| 13.47 | Sambil menunggu |
| 13.51 | |
| 13.54 | Beberapa perwakilan organisasi diterima untuk masuk ke dalam gedung PemProv SU dan bertemu dengan perwakilan dari Pemprov SU. |
| 13.55 | Beberapa |
| 13.55 | Beberapa perwakilan organisasi diterima oleh PL. ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN (Ir. Jhon Edin Lumban Gaol). |
| 14.05 | Setelah diskusi dan perwakilan menekankan bahwa Pemprov SU juga harus ikut menandatangi maka perwakilan dari Pemprov SU pun sepakat dan akan mem-fax juga ke |
| 14.49 | Para perwakilan organisasi keluar dari gedung Pemprov SU dengan membawa |
| 14.55 | Pias (Ali Umar) menjelaskan kepada semua |
| 14.59 | Pias (Robert) membubarkan aksi dan |
| 15.02 | |
TOLAK KENAIKAN HARGA BBM TANPA KOMPROMI!!!
NASIONALISASIKAN ASET-ASET ASING!!!
FRONT PEMBEBASAN NASIONAL
Statement FPN Labuan Batu, 3 Juni 2008
FRONT PEMBEBASAN NASIONAL
Labuhan Batu
Sekber : Dsn. Menanti. Ds. Meranti. Kec. Bilah Hulu. Kab Labuhan Batu. Kontak HP- 0813 6174 0444
==============================
Batalkan Kenaikan BBM!!!
Berikan Subsidi yang Layak Kepada Rakyat!!!
Nasionalisasi Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat!!!
Kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK pada tanggal 24/5/2008. sebesar rata-rata 28,7% sungguh sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan retorika (baca:Alasan) bagi rakyat yang menolak kenaikan BBM adalah orang-orang yang mendukung orang kaya, ini adalah suatu alasan yang tidak bisa di terima oleh akal sehat. Memang betul saat ini yang banyak menggunakan BBM adalah orang-orang kaya yang menggunakan Mobil, dan rakyat kecil paling-paling hanya memakai sepeda motor yang setiap hari membutuhkan bensin paling banyak 4 liter. Tetapi sadarkah Wapres, Sejatinya siapa yang membiayai pembelian BBM orang-orang kaya? Pengguna mobil mewah adalah para pengusaha dan para pejabat. Dengan naiknya biaya hidup para pejabat otomatis tunjangan atau gaji pejabat secara akan dinaikan yang secara otomatis ini juga harus ditanggung oleh rakyat miskin mayoritas di Negri ini? Dengan BBM mahal bagi Orang Kaya/Pengusaha secara otomatis biaya produksinya akan naik dan secara otomatis pula produksi bahan-bahan kebutuhan sehari-hari rakyat akan naik harganya. Dan akhirnya rakyat akan dibebani harga-harga kebutuhan sehari-hari yang mahal. Sebab tidak ada pengusaha yang mau rugi. Nah inilah buktinya, bahwa para pejabat, pengusaha yang membiayai hidup mereka sejatinya adalah rakyat.
Disisi yang lain pemerintah selalu mengatakan bahwa pemberian subsidi Kepada Rakyat, termasuk mensubsidi BBM adalah tidak mendidik dan membuat rakyat hidupnya malas alias tidak mandiri secara ekonomi serta memberatkan APBN, Padahal Perlu diketahui dengan seksama sesungguhnya Subsidi Kepada Rakyat Itu Adalah Kewajiban yang Mutlak di berikan Negara untuk tetap mengalokasikanya sebesar mungkin agar perekomian rakyat tetap stabil ditengah situasi naikkan BBM yang diikuti oleh naiknya sembako, Transportasi, TDL dan sebaginya. Karena jelas bahwa kekayaan alam diseluruh tanah air Indonesia adalah milik seluruh rakyat, dan Negara ditugaskan untuk mengelola dan selanjutnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi seluruh kekayaan alam Indonesia bukan untuk kepentingan segelintir orang. Lalu pertanyaannya, sebetulnya pemerintahan Indonesia mewakili kepentingan Siapa? Jika sampai saat ini kebijakannya malah menyengsarakan rakyat dan kebijakan yang dilakukan justru menguntukngkan kepentingan Modal asing.
Sementara itu sumber-sumber minyak kita di kuasai oleh pemilik Modal asing, seperti Exxon Mobil Dll. Yang setiap tahunnya Exxon mobil meraup keuntungan dari sumber minyak kita sebesar US $ 40,6 milyar (Rp.373 trilyun) dari pendapatan US $ 114,9 milyar (Rp. 1.057 trilyun/CNN) pada tahun 2007. belum lagi ditambah perusahaan-perusahaan internasional lainnya yang ikut mengeruk sumber minyak kita. Yang + 90% sumber minyak kita dikuasai oleh Pemilik Modal Asing. Kita harus membeli minyak kita yang dikuasai oleh Asing, dengan harga saat ini US $ 135 / barel maka nilainya mencapai 1,25 triliun per hari atau Rp 458,25 triliun per tahun. Belum termasuk nilai penjualan gas yang juga luar biasa besarnya, mencapai 82,8 trilun per tahun (Bandingkan dengan Defisit Anggaran Belanja Negara (APBN) kita Sekarang, yang hanya Rp 21,4 trilyun).
Maka bukan dengan cara menaikan harga BBM untuk menutupi kekurangan/devisit Anggaran Belanja Negara (APBN) Negara. Kalau Pemerintahan SBY-JK memang dalam kebijakkannya berpihak kepada rakyat dan bukan berpihak kepada pemilik modal Asing, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintahan SBY-JK Menasionalisasikan seluruh Industri MIGAS untuk kepentingan rakyat. Bukan menaikkan hargga BBM, dan memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang justru hal ini adalah tidak mendidik dan tipu muslihat untuk menenangkan sebagaian rakyat agar tidak menolak kenaikkan BBM.
Untuk itu kami dari Front Pembebasan Nasional Labuhan Batu menuntut:
1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga Sembako.
2. Berikan Subsidi Pada Rakyat.
3. Potong Gaji dan Cabut Semua Tunjangan Para Pejabat Negara Dan Anggota DPR
Agar BBM tidak Naik Maka, Front Pembebasan Nasional Menawarkan Jalan Keluar Secara kongkrit:
1. Nasionalisasi Industri Migas Di Bawah Kontrol Rakyat.
2. Nasionalisasikan Segera Aset-Aset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat.
Front Pembebasan Nasional
Labuhan Batu
03 Juni 2008
Persatuan Remaja Masjid Bersatu (PARMAB)
Kelompok Tani Bersatu(KTB)
Kelompok Tani Tiga Maju(KTTM)
Kelompok Tani Mentari(KTM)
Perempuan Bersatu Berjuang (GPB)
Gerakan Pemuda Bersatu(PBB)
Gerakan Pemuda Lestari (GPL)
Forum Setudi Intelektual (FOSIL)
Forum Mahasiswa Progresip(FORMASIP)
Jaringan Nasional Perempuan Mahardika (JNPM)
Kelompok Diskusi Intelektual(KDI)
Serikat Tani Nasional PRM (STN-PRM)
Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya(KTPNS)
Gerakan Rakyat Indonesia (GRI)
Persatuan Perempuan Indonesia(PERPENI)
Kelompok Tani Sulum(KTS)
Persatuan Rakyat Miskin Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(PRM-LMND)
Kelompok Tani Bersatu(KTB)
Kelompok Tani Tiga Maju(KTTM)
Kelompok Tani Mentari(KTM)
Perempuan Bersatu Berjuang (GPB)
Gerakan Pemuda Bersatu(PBB)
Gerakan Pemuda Lestari (GPL)
Forum Setudi Intelektual (FOSIL)
Forum Mahasiswa Progresip(FORMASIP)
Jaringan Nasional Perempuan Mahardika (JNPM)
Kelompok Diskusi Intelektual(KDI)
Serikat Tani Nasional PRM (STN-PRM)
Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya(KTPNS)
Gerakan Rakyat Indonesia (GRI)
Persatuan Perempuan Indonesia(PERPENI)
Kelompok Tani Sulum(KTS)
Persatuan Rakyat Miskin Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(PRM-LMND)
Jelang Aksi FPN Kalimantan Timur
LMND –PRM Samarinda Mengelar Orasi Keliling dan Mimbar Bebas.
Samarinda; Menjelang aksi Front Pembebasan Nasional Kalimantan Timur tanggal 10 juni nanti, organisasi-organisasi massa yang tergabung di dalamnya mulai melakukan aksi-aksi pemanasan, salah satunya adalah LMND-PRM.
Hari ini (9/6), LMND-PRM berencana akan melakukan orasi keliling, yang di mulai dari Halte Kampus Widyagama kemudian dilanjutkan ke STIMIK Samarinda dan akan berakhir di jalan masuk Universitas Mulawarman.
Menurut Yakup, koodinator Hubungan Eksternal LMND-PRM sekaligus Humas Aksi, aksi ini akan di ikuti oleh 25 anggota LMND-PRM, dan akan mendistribusikan selebaran kepada mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar lokasi aksi, untuk mengajak bergabung dalam aksi-aksi melawan kenaikan harga BBM, sebab masih banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus menaikan harga BBM.
Pada tanggal 10 juni nanti, LMND-PRM akan bergabung dalam Front Pembebasan Nasional Kalimantan Timur dalam aksi Melawan Kenaikan Harga BBM dengan cara mengepung Gedung DPRD I.
Read More......08 Juni 2008
Statement FNPBI-PRM Kalimantan Timur, Melawan Milisi Sipil Reksioner
| FRONT NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA POLITIK RAKYAT MISKIN FNPBI – PRM KALIMANTAN TIMUR Sekber KPRM-KALTIM: JL. Pemuda II Komplek Pendawa Blok II No. 68 Samarinda Hp: 0852 46344955 |
No : 05/Stetmen/FNPBI-PRM/KALTIM/04/1V/08
Prihal : Stetmen/ Kecaman Terhadap AKSI BRUTAL FPI DI MONAS
BUBARKAN MILISI SIPIL YANG ANTI DEMOKRASI
Respon penyerangan / Kejadian Monas oleh milisi sipil
Belum lagi kering terasa imbas kenaikan harga BBM
Telah 10 tahun proses reformasi berjalan, namun ternyata belum juga membawa kesejahteraan bagi kita kaum buruh dan rakyat mayoritas, Sekali lagi kita melihat bentuk-bentuk kekerasan, yang sangat jelas memperlihatkan watak sejati Rezim hari ini yang tumbuh dari embrio yang katanya demokrasi namun ternyata anti terhadap demokrasi. Bentuk refresifnya aparat – aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang merupakan refresentasi dari instrument negara baru-baru ini pada Aksi-Aksi Penolakan Kenaikan BBM adalah semakin membuktikan bahwa rezim kali ini tak jauh beda dengan rezim diktator Soeharto, yang lebih mengedepankan cara-cara militer dan cara–cara preman terhadap aktivitas demokratis yang dilakukan rakyat.
Kehidupan demokratis masih jauh dari harapan rakyat banyak,
yang dibawa milisi – milisi sipil adalah hasil dari agitasi dan propaganda rezim ternyata mampu menciptakan pro dan kontra antara rakyat sipil sendiri, harusnya milisi – milisi sipil lebih obyektif melihat permasalahan bangsa, semakin massifnya agenda – agenda kapitalis yang dijalankan oleh Rezim SBY – MJK lah yang harusya direspon secara aktif dan harus terus dilawan. Penjualan – penjualan asset – asset negara lah yang harusnya segera dihentikan, permasalahan – permasalahan buruh yang tidak dibayar gaji-nya lah yang harusnya dikedepankan, stop penggusuran lah yang harusnya diteriakkan, hapus hutang luar negerilah yang harusnya gencar disuarakan, mahalnya biaya pendidikan, dicabutnya subsidi – subsidi publik seperti Kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik oleh rezim SBY – MJK lah yang harusnya menjadi agenda tetap para kaum gerakan dan milisi – milisi sipil.
Terhadap aktivitas refresip milisi – milisi sipil Ini, maka kami dengan ini dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia-Politik Rakyat Miskin FNPBI-PRM dengan tegas menolak keberadaan milisi–milisi sipil yang anti demokrasi, dengan segera referesif aparat harus dihentikan. Permasalahan negara seperti hapus hutang luar negeri, menasionalisasi Industri–industri dalam negeri, Tolak Kenaikan BBM, Stop Penggusuran, stop PHK – PHK massal harus menjadi agenda bersama dan rutin untuk diteriakkan pada rezim SBY – MJK yang kapitalistik dan anti rakyat miskin.
Bergerak Bersatu;
LAWAN PENJAJAHAN MODAL ASING dan DALAM NEGRI;
SISA-SISA ORBA (Golkar & Militer) ELIT POLITIK, REFORMIS GADUNGAN (PARTAI-PARTAI DI-PARLEMEN)
Bangun Pemerintahan Rakyat Miskin
Stop Segala Bentuk Refresip Aparat Negara dan Milisi Sipil Terhadap Rakyat
Tolak Kenaikan Harga BBM dan Turunkan Harga Sembako
Lawan PHK – PHK massal dan Bangun Pabrik Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat
Hapuskan Hutang Luar Negeri
Ambil Alih/ Nasionalisasi Industri Migas, Di Bawah Kontrol Rakyat
Samarinda, 04 Juni 2008
FRONT NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA - POLITIK RAKYAT MISKIN
FNPBI – PRM KALIMANTAN TIMUR
Contak Person : Ucok ( 0852 5081 4778 ), Yudi (085246344955)
Langganan:
Postingan (Atom)
